BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Semenjak reformasi, akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia
merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang menjadi perhatian besar dari berbagai pihak. Menurut Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku” (Halim 2007:23). Menurut UU No. 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Keberhasilan dalam menerapkan otonomi daerah di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah itu sendiri, sehingga mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas untuk keseluruhan siklus anggaran, baik pendapatan maupun
Universitas Sumatera Utara
belanja. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan suatu tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD dalam suatu daerah maka akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu sendiri mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan akan semakin berkurangnya ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam
menjalankan otonomi daerah khususnya pada kabupaten/kota di Jawa Barat dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah yang baik dan sejahtera. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah “pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja, khususnya pada belanja modal dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang didasarkan pada kebutuhan daerah demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja modal berasal dari PAD sebagai perwujudan pelaksanakan otonomi daerah demi menciptakan kemandirian keuangan daerah itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah berusaha untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing secara efektif dan efesien. Dalam hal itu, dapat dikategorikan
Universitas Sumatera Utara
bahwa kondisi keuangan daerah itu menjadi sehat dan baik. Jika memanfaatkan pendapatan-pendapatan
daerah
yang
telah
diterima
dan
meminimalkan
pengeluaran atau belanja-belanja daerah, khususnya belanja modal yang telah direalisasikan, maka efektivitas dan efesiensi akan memberikan kemandirian dan kesejahteraan pada daerahnya sendiri. Peneliti terdahulu Handoko (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap peningkatan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan belanja modal. Peneliti terdahulu Rangkuti (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh PAD terhadap belanja langsung di pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung, sedangkan secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Peneliti terdahulu Adisti (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Peneliti terdahulu Siregar (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh PAD terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan secara parsial
Universitas Sumatera Utara
hanya lain-lain PAD yang sah yang berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Bukti-bukti empiris berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil
dari
penelitian
ketidakkonsistenan.
yang
telah
Berdasarkan
dilakukan
fenomena
dan
sebelumnya
menunjukkan
ketidakkonsistenan
hasil
penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai belanja modal yang merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat?”.
Universitas Sumatera Utara
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat khususnya pada tahun 2010-2013. 2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
acuan
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
serta
memanfaatkan potensi daerah secara optimal di masa yang akan datang. 3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian sejenis.
Universitas Sumatera Utara
