BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Sektor Koperasi dan UKM merupakan salah satu sektor yang mampu
menunjukkan kekokohannya dengan tetap menyerap jutaan lapangan pekerjaan ditengah krisis global yang menimpa dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip. Ini berarti ekonomi tersebut berorientasi pada keterlibatan rakyat banyak sehingga aktivitas ekonomi harus sebesar-besarnya dilaksanakan oleh rakyat dan melibatkan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 3 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya menurut Chaniago (dalam Sitio dan Tamba, 2001:17), koperasi merupakan suatu perkumpulan yang memiliki anggota orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, 1
dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan seorang anggota koperasi untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota koperasi berdasarkan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Koperasi sudah dikenal lebih dari setengah abad yang lalu. Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang merupakan wadah bersatunya orang-orang yang memiliki ekonomi lemah. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito (1982) dalam Sitio dan Tamba (2001:128) soko guru memiliki arti tiang atau pilar. Jadi dapat disimpulkan koperasi sebagai soko guru perekonomian memiliki makna bahwa di Indonesia sendiri koperasi berperan sebagai tulang punggung perekonomian yang diperankan serta difungsikan sebagai pilar utama. Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang gencar membahas tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan tersebut erat kaitannya dengan koperasi, namun pentingnya peranan koperasi ternyata belum disadari oleh masyarakat. Menurut Sugiharsono (2009), banyak masyarakat yang tidak ingin membicarakan perihal koperasi apalagi mengangkatnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Hal ini terbukti dengan kondisi koperasi di Kota Denpasar yang justru sangat memprihatinkan. Menurut Sumartana (2015), awal tahun ini ada 10 koperasi di daerah Denpasar yang dicabut badan
hukumnya karena sudah tidak aktif lagi.
Berbagai langkah telah diupayakan untuk menyelamatkan koperasi-koperasi tersebut seperti memberi himbauan agar usaha koperasi yang jumlah anggotanya stagnan 2
tersebut bergabung dengan koperasi lain, namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Peristiwa ini membuat jera Kepala Dinas Koperasi dan UKM Denpasar sehingga beliau akan semakin memperketat pengeluaran izin pendirian koperasi dan lebih berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pengurus maupun pengelola koperasi yang telah ada. Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar juga mencatat pada tahun 2013 ada 103 unit dari 939 koperasi atau sekitar 10 persen dari total keseluruhan koperasi yang masih tergolong tidak aktif. Menurut Denpost (2015) berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, baru 60 persen atau sekitar 630 dari 1056 koperasi di Kota Denpasar yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal RAT ini sangat penting sebagai laporan dalam pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya. Anggota harus mengetahui sejauh mana pengurus telah melaksanakan apa yang dimandatkan oleh anggotanya. Selain faktor permodalan, manajemen, dan minimnya partisipasi anggota, pengelolaan yang tidak baik merupakan salah satu penyebab dari kasus-kasus yang terjadi. Ditengah maraknya kasus-kasus yang terjadi di Denpasar, pemerintah Kota Denpasar kini kian gencar mengembangkan sektor koperasi dan memberikan perhatian serius kepada dunia perkoperasian yang terbukti dari koperasi primer di Kota Denpasar mendapatkan peringkat kedua terbanyak setelah Gianyar. Adapun jumlah Koperasi Serba Usaha (KSU) per Kabupaten/Kota Tahun 2012 ditunjukkan seperti pada Tabel 1.1.
3
Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Serba Usaha (KSU) per Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2013 Kabupaten/Kota Tingkat Koperasi Jembrana Primer Tabanan Primer Badung Primer Gianyar Primer Klungkung Primer Bangli Primer Karangasem Primer Buleleng Primer Denpasar Primer Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014
Jumlah KSU 59 164 312 831 312 110 55 165 353
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa koperasi Serba Usaha di Kota Denpasar ada sebanyak 353 unit. Menurut Kepala Dinas Koperasi Kota Denpasar, mengingat banyaknya koperasi yang bangkrut maupun tidak aktif maka saat ini Denpasar sedang fokus untuk menjadi kota koperasi dengan memberikan perhatian serius pada pengembangan koperasi. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, manajemen, pemasaran, dan teknologi informasi agar peluang Denpasar untuk menjadi kota koperasi semakin terbuka. Adapun jumlah Koperasi Serba Usaha (KSU) per Kecamatan di Kota Denpasar ditunjukkan seperti pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Koperasi Serba Usaha (KSU) per Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2013 No 1 2 3 4
Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Utara Denpasar Timur Denpasar Selatan Total
Jumlah KSU 80 72 108 93 353
4
Jumlah Anggota 8.250 26.814 55.692 74.256 165.012
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, 2013 Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah anggota terbanyak yaitu 74.256 orang dengan jumlah koperasi sebanyak 93 unit. Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah koperasi serba usahanya terbanyak tetapi ternyata jumlah anggotanya justru lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Denpasar Selatan. Ini berarti masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan memiliki antusias yang tinggi untuk bergabung dalam koperasi dan diharapkan pula agar memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam koperasi. Menurut pendapat Setiaji (2012), kegiatan yang diadakan oleh koperasi seringkali tidak berhasil akibat keaktifan anggota koperasi yang sangat minim. Julissar An-Naf (2007) juga berpendapat bahwa, koperasi dianggap menghadapi masalah yang kronis karena partisipasi anggota koperasi tergolong masih sangat rendah dan kurangnya rasa memiliki anggota terhadap koperasi. Dalam kaitan sebagai pengguna jasa koperasi, partisipasi anggota dalam kegiatan usaha yang dijalankan koperasi amatlah penting. Partisipasi anggota sering pula disebut sebagai alat pengembangan suatu koperasi. Sementara itu dalam pemanfaatan potensi dan layanan usaha koperasi, partisipasi anggota akan menjamin kelangsungan hidup usaha koperasi. Menurut Mutis (1992:93), partisipasi merupakan element terpenting untuk mencapai keberhasilan koperasi. Koperasi dianggap sebagai business entity dan social entity yang dibentuk oleh anggota-anggota untuk mencapai tujuan yang telah 5
ditetapkan. Partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan sebagai darah dalam tubuh manusia sehingga para anggota koperasi juga diharapkan untuk memahami visi dan misi dari koperasi. Partisipasi anggota bertujuan untuk menempatkan anggota koperasi sebagai subyek dari pengembangan koperasi dimana anggota harus terlibat dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi. Para anggota koperasi harus mempunyai rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab serta memahami pentingnya pendapat bersama untuk keberhasilan koperasi. Menurut Ropke (2003:39), partisipasi anggota merupakan suatu bagian yang vital dalam pembangunan koperasi. Dalam kondisi partisipasi yang rendah memang ada beberapa koperasi yang masih mampu memberi manfaat yang memuaskan, namun kemungkinan untuk menurunnya efisiensi serta efektivitas anggota dalam peningkatan kinerja koperasi akan lebih besar tanpa adanya pertisipasi anggota. Manfaat yang besar dalam koperasi akan diperoleh apabila pengambilan keputusan selalu melibatkan partisipasi anggota. Partisipasi anggota diartikan sebagai keterlibatan anggota koperasi yang secara aktif serta menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati SHU. Partisipasi anggota dilandaskan pada prinsip identitas gandanya (dual identity) dimana anggota berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik, anggota berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal, pengawasan dan dalam pembuatan
keputusan.
Sebagai
pengguna, 6
anggota
berkewajiban
dalam
memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan koperasi baik barang maupun jasa. Koperasi akan semakin berkembang apabila derajat ketergantungan antara anggota dengan koperasi semakin kuat (Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2010). Jasa pelayanan yang berkualitas juga merupakan hal yang perlu diperhatikan demi tercapainya tujuan koperasi. Jasa merupakan aktifitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk fisik ataupun konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan serta memberikan nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Adapun nilai tambah yang dimaksud adalah kenyamanan, kesenangan, hiburan, dll (Lupioadi, 2001:5). Menurut Kotler dan Amstrong (2007:199), jasa juga dapat diartikan sebagai penawaran suatu tindakan maupun kegiatan dari satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud serta tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Yoeti (1999:36), pelayanan merupakan suatu penyajian yang sesuai dengan ukuran tempat barang ataupun jasa tersebut disediakan dan cara penyampaiannya juga paling tidak sesuai dengan yang dihasratkan oleh pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa jasa pelayanan adalah kegiatan untuk menyajikan maupun menyampaikan suatu produk yang tidak berwujud, tidak harus berupa fisik, dan tidak ada pemindahan kepemilikan suatu barang apapun. Menurut Suprayitno (2007), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pengelola maupun pengurus saat ini kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Kondisi seperti ini berdampak pada 7
kurang profesionalnya pelaksanaan kaidah yang ada. Pengurus yang dipilih dalam rapat juga sering kali dilihat dari status sosial dalam masyarakat yang tidak jarang bukan merupakan kalangan profesional dan kurang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam bidang kewirausahaan. Semua ini akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada anggota koperasi. Suatu jasa pelayanan dikatakan berkualitas jika jasa tersebut mampu memenuhi setiap keinginan dan kebutuhan anggota koperasi. Peningkatan pelayanan yang efisien juga dapat dilakukan dengan menyediakan barang dan jasa yang lebih lengkap dapat menjadi rangsangan penting untuk anggota koperasi dalam pemupukan modal dan pertumbuhan koperasi. Menurut Kotler (2005:72), variasi produk merupakan unit tersendiri dalam suatu merk atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, atau suatu ciri lain. Variasi produk akan membawa pengaruh baik terhadap kemauan konsumen untuk membeli ataupun menggunakan produk yang ada dalam perusahaan. Keanekaragaman suatu produk menjadi sangat penting sehingga produsen atau dalam hal ini adalah koperasi harus memahami betul kebutuhan dari para anggotanya. Produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi akan terserap oleh anggotanya apabila produk tersebut sesuai dengan keinginan para anggota. Menurut Wulandari (2014), perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen merupakan dampak dari keinginan konsumen dalam mencari variasi. Ketidakpuasan konsumen merupakan alasan mengapa konsumen berpindah merek dan hal ini tentu akan merugikan perusahaan. Jika dikaitkan dengan koperasi, 8
koperasi harus bisa memvariasikan produknya agar para anggota mau mengkonsumsi segala produk dan pelayanan yang ada. Dilihat dari sisi simpan-pinjam, koperasi harus mampu memvariasikan jenis-jenis simpanan atau pinjaman yang ada sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, sehingga para anggota koperasi mau menyimpan ataupun meminjam uang di koperasi dan tidak melakukan simpan-pinjam di tempat lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi sangat erat kaitannya dengan SHU. SHU merupakan salah satu daya tarik dari badan usaha koperasi. Menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 dan 2, Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU kepada anggota biasanya sudah disepakati sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) ketika pendirian koperasi. Beberapa persen dari SHU tersebut akan dikelola kembali sebagai modal tambahan untuk koperasi dan selanjutnya dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (Sitio dan Tamba, 2001:87). Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan anggota. Melihat peranan koperasi yang sangat besar, maka sebagai penggerak perekonomian diharapkan agar tujuan akhir dari koperasi dalam membina dan mengembangkan aktivitas ekonomi rakyat dapat tercapai. Kesejahteraan masyarakat 9
diharapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas perekonomian mereka. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh langsung jasa pelayanan dan variasi produk terhadap partisipasi anggota di Kecamatan Denpasar Selatan? 2) Bagaimana pengaruh langsung jasa pelayanan, variasi produk, dan partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Selatan? 3) Bagaimana pengaruh tidak langsung jasa pelayanan dan variasi produk terhadap sisa hasil usaha melalui partisipasi anggota di Kecamatan Denpasar Selatan?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh langsung jasa pelayanan dan variasi produk terhadap partisipasi anggota di Kecamatan Denpasar Selatan. 2) Untuk menganalisis pengaruh langsung jasa pelayanan, variasi produk, dan partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Selatan. 10
3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung jasa pelayanan dan variasi produk terhadap sisa hasil usaha melalui partisipasi anggota di Kecamatan Denpasar Selatan. 1.4
Kegunaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan tujuan maka kegunaan penelitian ini adalah: 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsepkonsep teori perkoperasian yang selama ini didapat dalam perkuliahan serta memberi wawasan untuk melengkapi dan mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jasa pelayanan, variasi produk, partisipasi anggota, dan SHU yang diterima anggota. 2) Kegunaan Praktis Dengan mengetahui pengaruh jasa pelayanan dan variasi produk terhadap partisipasi anggota serta dampaknya pada sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas perkoperasian di Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya sehingga
pembangunan
koperasi
di
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1.5
Sistematika Penulisan
11
masing-masing
daerah
dapat
Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan urutan beberapa bab secara sistematis, sehingga antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut.
Bab I
Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menguraikan kajian pustaka dan rumusan hipotesis. Dalam kaijan pustaka dibahas mengenai teori pembangunan, ekonomi kerakyatan, definisi koperasi, fungsi dan peranan koperasi, prinsip koperasi, jenis koperasi, koperasi serba usaha, jasa pelayanan, variasi produk, partisipasi anggota, sisa hasil usaha, hubungan jasa pelayanan terhadap partisipasi anggota, hubungan variasi produk terhadap partisipasi anggota, hubungan jasa pelayanan terhadap sisa hasil usaha, hubungan variasi produk terhadap sisa hasil usaha, hubungan partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha serta rumusan hipotesis.
Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan mengenai desain penelitian, lokasi dan ruang lingkup wilayah penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi
12
operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan metode pengumpulan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.
13
