BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang yang akan dikerucutkan menjadi rumusan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian serta sistematika penelitian. 1.1. Latar Belakang Pengukuran kinerja dan akuntabilitas saat ini menjadi topik hangat dalam akuntansi sektor publik, terutama setelah adanya perubahan manajemen dari manajemen tradisional menjadi manajemen berbasis kinerja yang biasa dikenal dengan Manajemen Publik
Baru (New Public Management) atau NPM.
Manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari NPM. Dalam manajemen berbasis kinerja fokus utamanya pada hasil, tidak lagi berfokus pada input dan output. Sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu, dalam implementasinya, dibutuhkan misi, tujuan, dan sasaran yang jelas yang dapat diukur serta relevan dengan hasil. Selain jelas, dapat diukur dan relevan, juga harus tepat waktu, dapat diandalkan dan dapat diperbandingkan (Rasul, 2003). Peningkatan kinerja tidak akan terwujud tanpa adanya pengelolaan manajemen yang baik, untuk itu manajemen berbasis kinerja merupakan hal yang dapat mendukung. Peningkatan kinerja dapat dinilai dari adanya pengukuran
1
2
kinerja. Pengukuran kinerja yang tepat dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam peningkatan kinerja itu sendiri. Menurut hasil penelitian Pilcher (2005) pengukuran kinerja dalam pemerintahan merupakan akibat dari reformasi sektor publik yang merujuk pada konsep isomorfisma kelembagaan.
Konsep ini menyebutkan bahwa unit-unit
yang berada dalam satu lingkungan yang sama, akan sama juga bentuk keorganisasiannya.
DiMaggio
dan
Powell
(1983)
melihat
isomorfisma
kelembagaan terjadi karena adanya isomorfisma koersif, isomorfisma mimetik, dan isomorfisma normatif. Isomorfisma koersif menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Isomorfisma mimetik yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Isomorfisma normatif terjadi karena adanya tuntutan profesional. Sedangkan menurut Micheli dan Neely (2010), pengukuran kinerja merupakan upaya untuk memastikan koherensi keseluruhan dari mata rantai kesatuan target pemerintah dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Ancaman yang berbahaya akan ada jika tujuan, sasaran, dan indikator tidak konsisten di seluruh tingkat yang berbeda dari pemerintah. Peningkatan kinerja tentu saja harus didukung dengan strategi-strategi yang relevan untuk meningkatkan kinerja. Strategi ini harus relevan dengan visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga di dalam upaya pengukuran kinerja nanti akan didapat informasi kinerja yang dapat digunakan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.
3
Informasi kinerja itu sendiri merupakan seperangkat indikator kinerja yang mengacu pada proses pencapaian suatu tujuan, tugas atau fungsi. Informasi ini dapat digunakan untuk memantau kinerja yang berkelanjutan, dapat juga dipakai sebagai bahan evaluasi kinerja jangka menengah dan jangka panjang secara periodik (Rasul, 2003). Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwasannya informasi kinerja tersebut dapat membantu manajemen, hal ini dikarenakan informasi tersebut dapat memfasilitasi pengembangan strategi yang terkait dalam semua fungsi dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Manajemen Publik Baru juga mempengaruhi sektor publik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), undang-undang paket keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Semua
instansi pemerintah wajib untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai wujud bentuk akuntabilitas menuju good governance. Akbar et al. (2012) menyatakan bahwa faktor legislatif mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa LAKIP sebagai alat untuk akuntabilitas dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan aturan yang ada, bukan karena kesadaran akan pentingnya suatu evaluasi pengukuran kinerja agar
4
dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam pengukuran kinerja tidak lepas dari sasaran dan indikator yang sudah ditetapkan. Dalam evaluasi LAKIP yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) Tahun 2011, 49 kementerian/lembaga dari 82 kementerian/lembaga atau kurang lebih 60% termasuk dalam kategori CC yang artinya masih memerlukan perbaikan dalam pengukuran kinerja terutama karena belum ada kesesuaian yang tepat dalam menentukan sasaran dan indikator kinerja. Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang ada dalam kategori ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY) sebagai salah satu satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Agama sudah membuat LAKIP sebagai bagian dari akuntabilitas, namun apakah LAKIP tersebut dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya dari suatu instansi pemerintah, padahal evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pengukuran kinerja, karena hal ini dapat dijadikan salah satu strategi dalam upaya peningkatan kinerja itu sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dalam penelitian ini ingin mengevaluasi sistem pengukuran kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY sebagai strategi dalam peningkatan kinerja dengan pendekatan evaluasi dan perencanaan yang komprehensif menggunakan model logika yang inovatif yang dikenal dengan nama Cetakbiru Kinerja (Performance Blueprint)
5
dan menemukan strategi lain untuk memperbaiki kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. 1.2. Rumusan Masalah Peningkatan kinerja saat ini sedang dilakukan terus menerus oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY terutama untuk akuntabilitas publik. Tuntutan terhadap peningkatan kinerja juga meningkat seiring dengan diberlakukannya tunjangan kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. Evaluasi pengukuran kinerja yang ada di
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
sebagai strategi peningkatan kinerja selama ini belum dilakukan, sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat memperbaiki pengukuran kinerja dan menemukan strategi–strategi untuk peningkatan kinerja. 1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Seberapa tinggi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY? 2. Apakah indikator kinerja dalam sistem pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY sudah tepat? 3. Bagaimana Cetak Biru Kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi atas indikator kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY? 4. Strategi-strategi apa yang dapat meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY?
6
4.1. Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditulis sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut : 1.
Menghasilkan ketercapaian kinerja Kantor wilayah Kementrian Agama DIY.
2.
Menghasilkan evaluasi atas indikator kinerja dalam sistem pengukuran kinerja.
3.
Menghasilkan evaluasi
atas indikator kinerja dengan menggunakan
CetakBiru Kinerja serta faktor–faktor penyebab rendahnya kinerja. 4.
Menemukan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
4.2. Manfaat Penelitian Manfaat utama penelitian ini adalah untuk memperbaiki praktek-praktek yang ada dalam hal pengukuran kinerja serta memberi masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY berkenaan dengan strategi-strategi apa sajakah yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kinerja. 4.3. Proses Penelitian Secara singkat tahapan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Latar Belakang
Simpulan & Saran
Rumusan masalah
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pertanyaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Manfaat Penelitian
Metode Penelitian
Latar Belakang Kontekstual Obyek Penelitian
Tinjauan Pustaka
Gambar 1.1 Proses Penelitian
7
4.4. Sistematika Penulisan Untuk mencapai tujuan penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam enam bab sebagai berikut : BAB 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, proses penelitian, dan sistematika penelitian. BAB 2 berisi tentang tinjauan kritis untuk menyusun kerangka berpikir yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kondisi yang ada saat ini serta kerangka berpikir. BAB 3 menjelaskan secara deskriptif tentang obyek penelitian serta menjelaskan secara kontekstual aplikasi teori atau konsep yang dimuat di studi literature di lingkungan instansi yang menjadi obyek penelitian. BAB 4 berisi tentang rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB 5 berisi tentang data yang diperoleh, hasil analisis data yang dilakukan, serta pembahasan analisis data. BAB 6 menyajikan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.
