BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan sumber daya manusia menuju era globalisasi. Suatu era yang ditandai dengan dinamika kehidupan yang jauh lebih kompleks, sehingga harus disadari bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi kebutuhan setiap individu dalam konteks globalisasi. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena pendidikan dalam hal ini berperan sebagai instrumen yang mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sehingga dalam upaya tersebut maka perlu dipersiapkan pendidikan sejak dini dan bahkan sejak pralahir. Upaya tersebut di atas, didukung oleh pendapat Bloom (dalam Sujiono 2005: 10) bahwa pengembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahuntahun awal kehidupan anak. Sekitar 50 % variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30 % berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20 % sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Ini berarti bahwa pengembangan yang terjadi pada usia 0-4 tahun sama besarnya dengan pengembangan yang terjadi pada usia 4 tahun hingga 15-20 tahun. Pengembangan yang terjadi pada usia 4-8 tahun lebih besar dari pada pengembangan yang terjadi pada usia 8 tahun hingga 15-20 tahun. Ditegaskan
1
pula bahwa 4 tahun pertama merupakan kurun waktu yang sangat peka terhadap kaya miskinnya lingkungan yang akan stimulasi. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa proses pengembangan pada masa kanak-kanak yaitu dimulai dari umur 0-8 tahun bisa dikatakan sebagai masa emas (gold ages).Sehubungan dengan itu, stimulasi dari lingkungan sangat diperlukan
anak
untuk
mengembangkan
potensi
kecerdasannya.
Upaya
pendidikan terhadap anak usia dini sebagai bentuk stimulasi psikososial menjadi hal yang sangat penting. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap upaya pembentukan sumber daya manusia unggul yang pada gilirannya dapat melaksanakan perannya dalam membangun bangsa yang mampu berdaya saing (Depdiknas: 2007:5). Pendidikan yang berorientasi pada perkembangan memungkinkan pendidik untuk merencanakan berbagai pengalaman yang dapat menumbuhkan bakat anak usia dini dan merangsang keingintahuan mereka. Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disingkat Paud) merupakan investasi yang sangat besar bagi keluarga dan juga bangsa. Merekalah yang kelak membangun bangsa supaya tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain (Suyanto,2005:2). Paud sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan struktur dan fungsi otak anak sehingga dapat memberikan pengaruh yang menetap terhadap perkembangan perilaku dan kepribadian anak pada proses pendidikan selanjutnya. Perkembangan anak usia dini telah memberikan berbagai informasi, bahwa masa kanak-kanak sebagai salah satu tahap perkembangan manusia untuk memiliki karakteristik tersendiri sesuai kepribadiannya kelak.
2
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa Paud adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dengan kata lain untuk menyiapkan anak memasuk era yang lebih tinggi lagi dibutuhkan suatu pendidikan dini untuk mengembangkan kemampuan anak agar nantinya anak siap dalam menghadapi dunianya. Karena anak usia antara 0-6 tahun diharapkan bisa belajar melalui Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan satuan PADU sejenis, agar nantinya anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masingmasing. Sejalan dengan hal tersebut faktor dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Menyikapi hal di atas maka perlu adanya perhatian khusus terhadap kualitas penyelenggaraan Paud sesuai tujuan pendidikan nasional. UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, secara teknis dibutuhkan suatu lembaga yang khusus menangani pendidikan anak usia dini ini
3
yaitu Direktorat PADU. Lembaga tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan terkoordinasi dalam konteks pembinaan teknis terhadap upaya pelayanan Paud (Direktorat PADU, 2002:1). Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa secara kuantitas Paud jalur nonformal yang ada di tempat penitipan anak ataupun kelompok bermain berjumlah cukup banyak. Tidak demikian dengan Paud pada jalur formal yang jumlahnya masih sedikit. Kualitas proses pendidikan baik Paud formal, maupun nonformal masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan. Penyelenggaraan Paud jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan Paud jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – <2 tahun, 2 – <4 tahun, 4 – ≤6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 – <4 tahun dan 4 – ≤6 tahun. Artinya usia TK bisa dikategorikan sebagai usia Paud karena yang menjadi perbedaan hanyalah bentuk penyelenggaraannya yaitu secara institusi formal maupun nonformal. Hal tersebut juga di dukung oleh pendapat dari Mendiknas Muhammad Nuh (2011), bahwa sekarang ini memang belum ada sistem pendidikan yang jelas mengenai pendidikan anak usia dini ini sehingga tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan pendidikan anak usia dini terutama mengenai silabus, kurikulum, dan pengaturan lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini. Selain itu, seorang
4
guru harus lebih mengedepankan pengajaran kepada murid serta bahan bahan pengajaran yang akan diberikan karena Pendidikan usia dini adalah saat yang tepat untuk mengenalkan anak-anak untuk mencintai Agama, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran, guru dan orang tuanya, disinilah peranan seorang guru sangat dibutuhkan dan sangat penting. Hal senada juga dikemukakan oleh Rohmad (2011:99) bahwasannya kebijakan pemerintah mengenai Paud merupakan kebijakan yang strategis untuk menyiapkan generasi penerus sebagai sumber daya manusia yang bermutu unggul bagi penyelenggara pembangunan nasional di masa yang akan datang. Artinya dengan munculnya kebijakan tersebut setidaknya dapat memunculkan fenomena baru dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adanya suatu strategi dari pemerintah berupa kebijakan maka secara langsung akan memberikan investasi terhadap dunia pendidikan seterusnya. Kebijakan mengenai Paud terdapat pada peraturan pemerintah yaitu berupa Permendiknas No.58 Tahun 2009, dimana dalam Permendiknas tersebut mengatur tentang standar pendidikan anak usia dini yang terdiri atas empat komponen yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Dengan melihat komponen komponen di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan suatu penyelenggaraan Paud dalam institusi formal maupun nonformal diperlukan beberapa standard atau batasan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan penyelenggaran pendidikan anak usia dini.
5
Akhirnya dengan begitu banyaknya bentuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga, atau bisa dikatakan perkembangan
Paud
sangat
begitu
pesatnya
maka
hal
tersebut
akan
mengakibatkan suatu proses perencanaan dalam pengembangan Paud mengalami perbedaan yang signifikan pula. Menurut Iffah (2010: 85) keberadaan Paud dalam dua lembaga yang berbeda menimbulkan salah pengertian tentang kewenangan pelaksanaan Paud pada institusi pelaksana pendidikan, masyarakat. Kebijakan ganda tidak hanya akan merusak tujuan Paud tetapi juga dapat merugikan institusi dan pendidikan nasional secara umum. Dengan begitu maka hal ini tentunya akan berdampak pada seluruh aktifitas
pendidikan dan peningkatan serta
pengembangan Paud di segala bidang. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya suatu penanganan yang lebih terutama mengenai standar proses pendidikan anak usia dini selama ini. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka persoalan inilah yang menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian dalam skala mikro terkait dengan kebijakan standar proses Paud yaitu pasal 1 ayat 1 diktum C yang dipertegas dengan lampiran permendiknas no.58 tahun 2009 point 4b. Penelitian ini akan mengambil subjek pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan karena sejauh ini belum ada kejelasan terpenuhi tidaknya standar proses Paud pada TK ABA 1 berdasarkan Permendiknas no.58 Tahun 2009. Selain itu, selama ini juga belum ada penelitian yang mengungkap permasalahan perihal standar proses Paud tersebut. Dengan melihat aspek aspek tersebut di atas untuk melihat fenomena baru yang terjadi dalam implementasi standar proses
6
Paud maka peneliti berusaha melakukan penelitian ini. Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi lembaga atau instansi pendidikan lainnnya yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. selain itu diharapkan nantinya juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.
1.2 Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
implementasi
Permendiknas no.58 Tahun 2009 tentang
pengembangan rencana pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang? 2. Bagaimana
implementasi
Permendiknas
no.58
Tahun
2009
prinsip
perencanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang? 3. Bagaimana
implementasi
Permendiknas no.58 Tahun 2009 tentang
pengorganisasian perencanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang? 4. Bagaimana implementasi Permendiknas no.58 Tahun 2009 tentang penataan
lingkungan bermain dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang? 5. Bagaimana
implementasi
Permendiknas no.58 Tahun 2009 tentang
pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada TK ABA1 Dau Kabupaten Malang?
7
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Permendiknas No.58
Tahun 2009
tentang: 1.
Pengembangan rencana pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang.
2.
Prinsip perencanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang.
3. Pengorganisasian perencanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang. 4.
Penataan lingkungan bermain dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada TK ABA 1 Dau Kabupaten Malang.
5. Pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada TK ABA1 Dau Kabupaten Malang.
1.4 Manfaat Penelitian Secara garis besar penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya: 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat sebagai upaya pengembangan akademis dengan memberikan pengetahuan kepada semua instansi sekolah khususnya mengenai pendidikan anak usia dini. Selain itu juga bisa dijadikan acuan atau pembanding bagi peneliti yang lain yang sejenis.
8
2. Manfaat Praktis Secara umum penelitian ini dapat memberikan informasi atau masukan kepada dinas pendidikan kabupaten malang khususnya bagian yang menangani pendidikan anak usia dini sebagai penentuan kebijakan selanjutnya.
1.5 Penegasan Istilah 1. Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. 2. Standar proses adalah acuan yang menggambarkan tentang bagaimana konsep dan langkah perencananaan dan pelaksanaan pembelajaran
yang akan
dilaksanakan pada suatu lembaga atau sekolah. 3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membatu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 4. Pengembangan rencana pembelajaran merupakan suatu bentuk perencanaan dalam proses pembelajaran yang berisi tentang rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan dan perencanaan semester. 5. Prinsip
perencanaan
pembelajaran
adalah
suatu
perencanaan
proses
pembelajaran yang memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak didik sesuai dengan potensi masing masing peserta didik.
9
6. Pengorganisasian perencanaan pembelajaran adalah suatu proses perencanaan untuk menentukan metode dan mengatur bermacam- macam aktifitas yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 7. Penataan lingkungan bermain yaitu suatu bentuk pengaturan kegiatan yang merupakan pijakan awal untuk merangsang anak menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 8. Pengorganisasian
pelaksanaan
pembelajaran
merupakan
pengelompokan dan pengelolaan serangkaian kegiatan pembelajaran.
10
proses
