BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan kebudayaan manusia dalam era globalisasi menuntut tersedianya segala sesuatu yang serba cepat dan mudah serta proses pembangunan yang pesat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, diperlukan suatu proses pembangunan secara menyeluruh dan merata, baik fisik maupun non-fisik, di kota maupun di desa guna menunjang aktivitas keseharian masyarakat. Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat di suatu daerah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut dibantu oleh masyarakatnya. Dalam keadaan otonomi daerah seperti sekarang, tangung jawab pembangunan oleh pemerintah daerah (pemda) menjadi lebih besar sehingga pemda harus memaksimalkan pendapatannya guna membiayai pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan lainnya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Salah satu komponen Dana Bagi Hasil adalah pajak. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi)
secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006:1). Seiring dengan meningkatnya tuntutan pendanaan yang berasal dari sumber penerimaan dalam negeri guna kelangsungan pembangunan nasional, peranan dan fungsi pajak menjadi sangat strategis. Untuk lebih jelasnya, rincian penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1 Penerimaan Dalam Negeri 1999/2000-2008 (dalam miliar rupiah) Perpajakan
Bukan Pajak
Jumlah
Tahun Anggaran Nilai
(%)
1990/2000
125.951,0
61,6
Nilai 78.481,6
38,4
(%)
204.432,6
Nilai
(%) 100
2000
115.912,5
56,5
89.422,0
43,5
205.334,5
100
2001
185.540,9
61,7
115.058,6
38,3
300.599,5
100
2002
210.037,5
70,4
88.440,0
29,6
298.527,5
100
2003
242.048,1
71,0
98.880,2
29,0
340.928,3
100
2004
280.558,8
69,6
122.545,8
30,4
403.104,6
100
2005
347.031,1
70,3
146.888,3
29,7
493.919,4
100
2006 (LKPP)
409.203,0
64,3
226.950,1
35,7
636.153,1
100
2007 (APBN UU.18/2006)
509.462,0
70,7
210.927,0
29,3
720.389,0
100
2007 (RAPBN-P)
489.891,8
71,9
191.868,2
28,1
681.760,1
100
2007 (APBN-P)
492.010,9
71,28
198.253,7
28,7
690.264,6
100
2008 (RAPBN)
583.675,6
76,9
175.649,1
23,1
759.324,7
100
2008 (APBN)
591.978,4
76,0
187.236,1
24,0
779.214,5
100
Sumber: APBD Online, 2009 Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2008, sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan Rp.591,98 triliun dan penerimaan
bukan pajak Rp. 187,24 triliun. Angka tersebut berarti sekitar 76 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, dan sekitar 24 persen bersumber dari penerimaan bukan pajak. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Di antara upaya-upaya tersebut, utamanya dilakukan melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan reformasi birokrasi. Reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan salah satunya dilaksanakan melalui penerbitan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Maksud dan tujuan utama penerbitan UU KUP tersebut, di samping untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun reformasi birokrasi, yang dalam berbagai aspek menuntut adanya perubahan atau penyempurnaan struktur, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak membawa konsekuensi logis adanya keharusan pemberdayaan Sumber Daya Manusia kearah yang lebih profesional. Berbagai kemudahan juga diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk merangsang kesadaran membayar pajak. Salah satu kemudahan ini adalah dengan diubahnya sistem pembayaran pajak menjadi sistem self assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan berbagai kemudahan dan upaya tersebut, ternyata dalam prakteknya, pembayaran pajak masih saja mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah
dalam hal tunggakan pajak (utang pajak dan penagihannya). Menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar, yang merupakan salah satu KPP di Bali yang menangani 1000 Wajib Pajak badan pembayar pajak terbesar di Provinsi Bali (dalam perkembangannya bertambah menjadi 1041 WP badan) ternyata juga tidak lepas dari masalah tunggakan pajak ini. Adapun jumlah tunggakan pajak di KPP Madya Denpasar sejak berdirinya hingga tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut. Tabel 1.2 Jumlah Tunggakan Pajak pada KPP Madya Denpasar Tahun
Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
2006 13.574.516.490 2007 14.691.385.279 2008 50.645.386.719 2009 41.832.264.638 Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Denpasar, 2009
Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, maka terlihat bahwa tunggakan pajak tetap ada dari tahun ke tahun walaupun sebenarnya telah dilaksanakan upaya penagihan utang pajak sesuai dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak yaitu yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 dan peraturan lainnya yang berisikan prosedur rinci pelaksanaan penagihan utang pajak. Selain itu, masalah timbulnya utang pajak ini juga diperkirakan akibat adanya faktorfaktor eksternal seperti: tingkat intelektual dan moral masyarakat (Wajib Pajak), sistem perpajakan yang sulit dilaksanakan, sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh fiskus di suatu daerah dan lain-lain.
Berdasarkan uraian diatas, maka adapun rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah tindakan penagihan aktif dan faktor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak pada KPP Madya Denpasar tahun 2007-2008? 2) Apakah tindakan penagihan aktif dan faktor eksternal secara parsial berpengaruh terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak pada KPP Madya Denpasar tahun 2007-2008? 3) Diantara kedua variabel bebas yang ada, variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak pada KPP Madya Denpasar tahun 2007-2008?
1.2 Tujuan Penelitian Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini, adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif dan faktor eksternal secara simultan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Denpasar tahun 2007-2008. 2) Untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif dan faktor eksternal secara parsial terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Denpasar tahun 2007-2008. 3) Untuk mengetahui diantara kedua variabel bebas yang ada, variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Denpasar tahun 2007-2008.
1.3 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 1) Kegunaan Teoritis Kegunaan teoritis merupakan kegunaan suatu penelitian yang diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas aplikasi teori. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah terutama teori perpajakan serta membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Disamping itu, juga digunakan sebagai penambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang perpajakan.
2) Kegunaan Praktis Kegunaan praktis merupakan kegunaan suatu penelitian yang dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan oleh pihak perpajakan (fiskus) khususnya KPP Madya Denpasar.
1.4 Sistematika Penyajian BAB I
Pendahuluan Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penyajian.
BAB II
Landasan Teori Dalam bab ini diuraikan berbagai teori-teori yang melandasi penelitian ini. Adapun teori-teori yang dimaksud dalam bab ini adalah definisi dan unsur pajak, fungsi pajak, pengelompokkan pajak, sistem pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, Surat Ketetapan Pajak, pengertian penagihan pajak, pengertian prosedur, prosedur penagihan pajak, aturan lainnya dalam penagihan pajak, pengertian tunggakan pajak, faktor-faktor eksternal penghambat penagihan pajak, konstruksi penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya dan hipotesis penelitian.
BAB III Metodelogi Penelitian Dalam hal ini diuraikan tentang lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, responden penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. BAB IV Pembahasan Dalam bab ini disajikan data disertai pembahasan berupa gambaran umum KPP Madya Denpasar dan pembahasan hasil dari model yang digunakan, yang merupakan jabaran dari permasalahan yang ada. BAB V
Simpulan dan Saran Merupakan bab akhir yang menyimpulkan dari seluruh pembahasan dan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya serta diakhiri dengan saran-saran sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan langkahlangkah yang sebaiknya dilakukan pada masa yang akan datang.