BAB I PENDAHULUAN. meningkatkan pembangunan serta perokonomian Nasional. Koperasi lahir pada

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perokonomian Nasional. Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa campur tangan pemerintah. Akibatnya, sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih, sedangkan sekelompok besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerja sama ini melahirkan perkumpulan koperasi.1 Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan anggotanya.2 1

Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, Dinamika Koperasi (Jakarta: Rineka Citra, 2007),

hlm. 1. 2

G. Kartasapoetra & A.G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Koperasi Indonesia memberikan pengertian bahwa tidak boleh mengimpor begitu saja pengertian-pengertian koperasi tersebut di atas, karena cara-cara berkoperasi yang dianggap baik dijalankan di luar negeri, kemungkinan ada yang kurang cocok untuk dijalankan di negara Indonesia. Dalam hal mengimpor pengertian koperasi itu harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan ; 1.

cita-cita segenap bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya negara adil dan makmur yang menyeluruh;

2.

kondisi-kondisi yang berlaku serta kebutuhan-kebutuhan yang nyata dari masyarakat umumnya di tanah air kita;

3.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.3 Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-

ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Dimana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama dan ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.4 Koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian pada awal kemerdekaan Indonesia. Setelah itu terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian setelah itu diganti oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Selajutnya disebut dengan Undang-Undang Perkoperasian) dan yang terbaru adalah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Selajutnya disebut dengan UU 17/2012 tentang Perkoperasian).5

3

Ibid., hlm. 2. Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia (Medan: Galia Indonesia, 2010), hlm. 113. 5 http://www.academia.edu (diakses tanggal 9 September 2015). 4

Universitas Sumatera Utara

3

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkopersian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok–Pokok Perkoperasian degan tujuan untuk membangkitkan peran koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan mengembalikan koperasi perjuangan untuk meningkatkan dan membangkitkan peran koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan mengembalikan koperasi pada landasan-landasan asas–asas dan sendi sendi koperasi yang murni. Perbaikan dan pengembangan pada Undang-Undang Perkoperasian terus dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat melalui koperasi. Hal tersebut juga dilakukan dengan memegang teguh prinsipprinsip koperasi yang murni dan menjaganya agar tetap ada dan menjiwai seluruh koperasi yang didirikan di Indonesia. Akhirnya pada tahun 2012 diterbitkanlah undang-undang tentang perkoperasian terbaru yang dianggap akan membawa perhatian terhadap koperasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian ini membawa banyak konsep-konsep baru yang ditujukan dalam rangka mengembangkan koperasi dan menyesuaikan dengan perekonomian global. Undang-Undang diamanatkan untuk membawa koperasi kearah yang lebih baik lagi.6 Koperasi memberikan pengertian secara

umum bahwa prinsip dasar,

definisi koperasi, bentuk koperasi dan jenis usahanya sesuai dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” yang mana hal ini merupakan landasan hukum perekonomian nasional dan merupakan jati diri koperasi.

6

Ibid., hlm. 2.


4

Tujuan normatif dari memberlakukan UU 17/2012 tentang Perkoperasian adalah untuk memberikan status hukum kepada koperasi dan memfasilitasi kerja mereka unntuk memastikan bahwa koperasi bekeja sesuai dengan prinsip koperasi yang berlaku universal dari undang-undang. Situasi politik indonesia yang sering berubah cepat dan cenderung belum stabil ikut juga turut berpengaruh pada dunia perkoperasian yang ada. Salah satunya adalah seringkali bergantinya undangundang yang ada. Dengan alasan mengikuti perkembangan waktu dan global undang-undang dapat berubah, walaupun terkadang memiliki akibat dan manfaat yang kurang baik bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah undangundang tentang pekoperasian. Salah satu bentuk dari seringnya pergantian undang-undang yang ada pemerintah menerbitkan UU 17/2012 tentang Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Perkoperasian. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan UndangUndang Perkoperasian tidak memiliki kapasitas untuk membangun koperasi yang benar dan kuat. Kebijakan pemerintah dan pelanggaran oleh koperasi sendiri yang bertolak belakang dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi itu sendiri. Sehingga dalam reformasi dan perkembangan yang ada dibutuhkan pembaharuan undangundang Perkoperasian yang baru. Diterbitkannya UU 17/2012 tentang Perkoperasian diharapkan dapat menambah kapasitas dan membangun koperasi yang lebih baik lagi, tapi sayangnya undang-undang ini ternyata tidak dapat menangkap aspirasi menuju koperasi yang lebih baik lagi. Sehingga susunannya tidak menciptakan ruang bagi pertumbuhan gerakan dari jati diri koperasi karena pengertian koperasi menjadi kabur. Koperasi adalah sebagai perkumpulan orang, sedangkan menurut UU


5

17/2012 tentang Perkoperasian koperasi adalah asosiasi berbasis modal. Karena undang-undang ini telah melanggar jati diri koperasi oleh karena itu jelas undangundang ini telah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah ditegaskan bawah sistem ekonomi kekeluargaan adalah sistem dari koperasi itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian.7 Salah satu pokok pikiran dari M. Hatta adalah koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme, hal ini lah yang membuat pandangan awal bahwasannya UU 17/2012 tentang Perkoperasian tidak selaras dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dapat dikatakan telah merusak otonomi dan jati diri koperasi Indonesia. Yang merupakan organisasi perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. UU 17/2012 tentang Perkoperasian yang baru saja diundangkan 30 Oktober lalu masih mewarisi tradisi kolonial. Koperasi diterjemahkan sebagai badan hukum sebagai subyek yang tidak ada bedanya dengan badan-badan usaha lainnya. Sehingga landasan dari Undang-Undang ini adalah asas perorangan yang terjemahannya tidak ada bedanya dengan perusahaan seperti persero.

7

https://fani4.wordpress.com (diakses tanggal 20 September 2015).


6

Perkembangan ekonomi yang semakin besar juga berpengaruh pada undang-undang perkoperasian yang baru ini yang mana lebih memandang sebagai organisasi usaha seperti halnya perusahaan swasta yang dikelola untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Uraian yang telah disampaikan sebelumnya UU 17/2012 tentang Perkoperasian diberi pengertian badan hukum yang sesungguhnya hanya kontinum

dari

pengertian

Undang-Undang

tentang

Perkoperasian

yang

menyebutkan pengertian koperasi sebagai badan usaha. Hal inilah yang akhirnya oleh beberapa pihak mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak dianggap tidak sejalan dengan jati diri koperasi Indonesia yang menagacu dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya Pasal 33 ayat (1) yang dianggap sangat bertentangan dengan UU 17/2012 tentang Perkoperasian.

B. Rumusan Masalah Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah perkoperasian menurut hukum positif di Indonesia ?

2.

Bagaimanakah penerapan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam koperasi ?

3.

Bagaimanakah aspek usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 ?


7

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perkoperasian menurut hukum positif di Indonesia.

2.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bidang koperasi.

3.

Untuk mengetahui bagaimana aspek usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 terkait pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi No 28/PUU-XI/2013. Adapun manfaat penulisan skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis

adalah : 1.

Secara teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan hukum ekonomi, khususnya dalam bidang perkoperasian.

2.

Secara praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

para

pembuat kebijakan maupun pihak legislatif guna melengkapi peraturan perundang-undangan yang masih diperlukan.

D. Keaslian Penulisan Penulisan Skripsi ini adalah hasil pemikiran penulis sendiri, yang telah dilihat dan ketahui di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan


8

Universitas Indonesia bahwa penulisan tentang Aspek Usaha Bersama Berdaasarkan Asas Kekeluargaan Dalam Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan ini berdasarkan refrensi buku-buku, media cetak, dan elektronik. Oleh karena itu penulisan ini merupakan sebuah karya asli sehingga tulisan ini dapat di pertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Pustaka 1.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi secara etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu, co dan

operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.8 Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkempulan yang beranggotakan orang orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 1 UndangUndang Perkoperasian di Indonesia adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

8

Koermen, Manajemen Koperasi Terapan (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2003),

hlm. 37.


9

Koperasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orangorang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Dari beberapa pengertian dan definisi yang ada dapat terlihat ciri-ciri koperasi yang menonjol yaitu : a.

Berasas kekeluargaan.

b.

Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi setiap warga Republik Indonesia.

c.

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di Indonesia menyebutkan : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 2.

Pengertian asas kekeluargaan dalam perkoperasian Asas kekeluargaan mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani

setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu sendiri. Jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup seluruh anggota. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.9 Asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah

9

http://edwinpatimoeraya.blogspot.co.id/ (diakses tanggal 07 Oktober 2015).


10

pimpinan pengurus serta penilikan dari anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Sikap kekeluargaan memiliki makna sebagai perilaku yang menunjukkan sebuah manifestasi yang cenderung didasaarasi rasa familiar yang tinggi dengan wujud responsible yang mempertimbangkan hubungan keakraban sebagai kedekatan keluarga kepada orang lain, sehingga dengan manifestasi tingkah lakunya ini menimbulkan keakraban rasa dekat seperti layaknya keluarga yang memiliki hubungan darah. Asas kekeluargaan dalam tata kehidupan ekonomi adalah prinsip kehidupan ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil (adil dalam kemakmuran dalam bidang ekonomi, prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan terlihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). 3.

Pengertian Mahkamah Konstitusi Mahkamah Kostitusi adalah lembaga kenegaraan yang dibuat untuk

mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. DI beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi.10 Fungsi Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menangani perkara tertentu di

10

http://www.pengertianpakar.com/ (diakses tanggal 07 Oktober 2015).


11

bidang ketatanegaraan, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi, karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur atau tidak jelas. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya. Hal ini berbeda dengan beberapa mahkamah konstitusi di bekas negara komunis yang telah melangkah menjadi negara demokrasi konstitusional, mereka boleh memberi fatwa (advisory) atau bahkan menafsirkan konstitusi jika anggota parlemen, presiden atau pemerintah meminta. Tafsiran yang dilakukan secara abstrak tanpa terkait dengan permohonan pengujian atau sengketa konstitusi lain yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi, tentu hanya didasarkan pada ketentuan teks konstitusi, tanpa terkait dengan latar belakang secara sosial maupun ekonomi yang menjadi dasar penafsiran. Kehadiran pemohon, termohon maupun pihak-pihak terkait di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya akan sangat membantu untuk merumuskan dan mempelajari masalah konstitusi yang dihadapi.


12

Tafsir konstitusi memberikan dampak negatif atas permintaan pihak tertentu di luar pengujian atau permohonan sebagai perkara. Mahkamah Konstitusi dianggap inkonsisten kalau putusannya berbeda dengan pendapat penasehat yang diberikan meskipun dikatan bahwa pendapat penasehat tersebut tidak mengikat. Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C, yaitu : a.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang dalam putusannya bersifat final.

b.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang tehadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

c.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

d.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik.

e.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan yang terjadi atas hasil dari proses pemilu yang berlangsung.

f.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun. Secara khusus wewenang Mahkmah Konstitusi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10, yaitu :


13

a.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

c.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik.

d.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan yang terjadi akibat hasil dari pemilihan umum.

e.

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai Presiden atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah wajib memberikan putusan atas

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: a.

Telah melakukan pelanggaran hukum berupa; 1) penghianatan terhadap negara; 2) korupsi; 3) penyuapan; 4) tindak pidana lainnya;


14

b.

Perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Mahkamah Konstitusi:

a.

Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)

b.

Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)

c.

Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)

d.

Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga)

e.

Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)

f.

Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu) Fungsi Mahkamah Konstitusi:

a.

Menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.

b.

Pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

c.

Untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnyaUntuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.


15

F. Metode Penelitian Sehubungan

yang

telah

dikemukakan

diatas

sebelumnya,

untuk

melengkapi penulisan skripsi ini agara tujuan dapat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam mengerjakan skrispsi ini meliputi : 1.

Spesifikasi penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan

bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 11 Penelitian hukum normatif ini mencakup:12 a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum; d. penelitian sejarah hukum; e. penelitian perbandingan hukum; Penelitian hukum normatif sendiri mengacu pada berbagai bahan hukum sekunder,13 yaitu inventarisasi berbagai peraturan hukum nasional dan internasional dalam bidang Perkoperasian, jurnal-jurnal dan karya tulis lainnya, serta artikel-artikel berita terkait.Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat,

11

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed. Pertama, Cet. Ketujuh ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14. 12 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 51. 13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam praktek, Ed. Pertama, Cet. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 14.


16

karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.14 Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan

atau

gejala-gejala

lainnya.Maksudnya

adalah

terutama

untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teoriteori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.15 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melakukan pendekatan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada analisis terhadap pembatalan UU 17/2012 tentang Perkoperasian. Penelitian ini difokuskan terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi alasan dasar penmbatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 28/PUU-XI/2013. 2.

Sumber data Penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum koperasi yang mengikat, antara lain : a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

14

Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Pertama, Cet. Kedua (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada,1998), hlm. 36. 15 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 10.


17

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. 3.

Tehnik pengumpulan data Penulisan skripsi ini menggunakan metode library search (penelitian

kepustakaan), yakni mempelajari literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah, media elektronik, dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini yang semua itu dimaksudkan untuk memperoleh bahanbahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian. 4.

Analisis data Jenis analisi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusurang kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.


18

G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini dimulai dengan mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini dengan judul “Aspek Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan Dalam Pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 terkait Putusan 28/PUUXI/2013” kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan ditutup dengan memberikan sistematikan dari penulisan skriosi ini.

BAB II

PERKOPERASIAN

MENURUT

HUKUM

POSITIF

DI

INDONESIA Bab ini menguraikan mengenai koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, fungsi, peran dan prinsip koperasi, pembentukan koperasi sebagai badan usaha dan pengelolaan organisasi organisasi koperasi. BAB III

PENERAPAN PASAL 33 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KOPERASI Bab ini menguraikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan perekonomian Indonesia,


19

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penjamin Hak Konstitusional untuk melakukan usaha koperasi, penerapan Pasal 33 ayat 1Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di bidang perkoperasian. BAB IV

ASPEK

USAHA

KEKELUARGAAN

BERSAMA DALAM

BERDASARKAN PEMBATALAN

ASAS

UNDANG-

UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU-XI/2013 Bab ini menguraikan mengenai pertimbangan hukum pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 terkaiit Putusan Mahkamah Konstitusi 28/PUU-XI/2013, aspek usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, konsekuensi hukum terhadap pembatalan UndangUndang No.17 Tahun 2012 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. BAB V

PENUTUP Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab. Seluruhnya yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini yang dilengkapi dengan saran-saran.


BAB I PENDAHULUAN. meningkatkan pembangunan serta perokonomian Nasional. Koperasi lahir pada

Recommend Documents