BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Hutan dan kehutanan memainkan peranan penting dalam upaya pengentasan
kemiskinan dengan menaikkan pendapatan, meningkatkan keamanan pangan, mengurangi kerentanan, dan memperbaiki kelestarian sumber daya alam. Manfaat yang diperoleh dari keberadaan hutan tidak hanya manfaat langsung (tangible yield) seperti hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, namun juga manfaat yang diperoleh secara tidak langsung (intangible yield) seperti fungsi hutan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air. Berkaitan dengan manfaatnya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, hutan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kesemuanya ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Warner, 2000). Di samping itu, hutan memberikan kontribusi untuk mata pencaharian masyarakat dengan menyediakan bahan baku untuk bangunan, pembuatan keranjang, struktur penyimpanan, alat pertanian, pembuatan perahu serta perlengkapan untuk berburu dan menangkap ikan. Colchester (2006), mengingatkan bahwa penduduk hutan juga bisa turut menambah sumber mata pencaharian yang berbasis hutan dengan bekerja sebagai buruh pada perusahaan kayu atau di luar hutan. Pengusahaan hutan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam
yang mempunyai arti penting bagi pembangunan perekonomian,
1
khususnya di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada masa
pembangunan
yang telah lalu, sektor kehutanan
merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin tingginya kebutuhan lahan untuk sektor lain, sumberdaya hutan khususnya sebagai penghasil kayu semakin menurun, baik secara kualitatif maupun kuantitatif terutama pada hutan alam. Salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemerintah dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Huyan Kayu (IUPHHK). Kegiatan IUPHHK seperti penebangan kayu secara besar-besaran untuk kebutuhan industri pengelolaan kayu telah menimbulkan kemerosotan mutu lingkungan yang diderita masyarakat lokal. Terancamnya kelestarian sumber daya alam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akibat kerusakan hutan. Masyarakat lokal boleh dikatakan tidak ikut menikmati hasil dari pemanfaatan hasil hutan, tetapi harus menanggung dampak negatifnya, hal ini memicu perlawanan masyarakat lokal terhadap pengusaha IUPHHK (Saragi, 2001 dalam Hamid, at al., 2011). Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun ke tahun Jumlah penduduk semakin meningkat. Jumlah penduduk tahun 2012 tercatat sebanyak 79.976 jiwa, terdiri dari 41.513 jiwa laki-laki dan 38.463 jiwa perempuan. Tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen dibanding tahun 2012, yaitu tercatat sebanyak 81.840 jiwa, terdiri dari 42.503 jiwa laki-laki
dan 39.337 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga
2
Kepulauan Mentawai tahun 2013 mencapai 20.259 rumah tangga, sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 18.133 rumah tangga. Sebagian besar lapangan usaha penduduk Kepulauan Mentawai bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 78,02 persen, lalu di sektor jasa sebesar 11,44 persen (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013). Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan gugusan pulau besar dan kecil yang berjumlah 99 pulau yang dikelilingi oleh Lautan Hindia (Samudera Hindia). Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km, dari luas daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh kawasan hutan yang mencapai luas ± 491.917,29 ha atau 81.83 persen. Potensi kawasan hutan merupakan salah satu potensi unggulan untuk dikelola secara baik dan profesional agar mampu memberikan andil dalam menunjang pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk dapat melihat lebih jelas gambaran dan potensi hutan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Luas Hutan dan Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai No
Fungsi Kawasan
1
2
Luas
Persentase
(Ha)
(%)
3
4
183.378,87
30.51
7.670,73
1.28
1
Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW)
2
Hutan Lindung(HL)
3
Hutan Produksi Tetap (HP)
246.011,41
40.92
4
Hutan Produksi Konversi (HPK)
54.856,28
9.13
5
Areal Penggunaan Lain (APL) 109.217,71 TOTAL 601.135,00 Sumber: Rencana Strategi Dinas Kehutanan Kab. Kep. Mentawai, 2013
18.17 100.00
3
Berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor:
SK.502/Menhut-II/2013, tanggal 18 Juli 2013 areal kerja IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber adalah ± 78.000 ha dengan jangka izin 13 April 2011 sampai dengan 12 April 2056. Lokasi areal kerja PT. Minas Pagai Lumber berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 berada
di Wilayah
Desa Taikako,
Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
Lokasi Operasioanal PT. MPL
Sumber: RKUPHHK PT. Minas Pagai Lumber Periode 2014-2023 Gambar 1.1 Peta Kerja IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber RKT 2014
Perusahan pemegang IUPHHK bukan hanya mengelola hutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, tetapi tanggung jawab perusahaan pemegang IUPHHK sebagai konsekuensi dari konsesi yang diterima adalah membina masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat di dalam kegiatan operasional perusahaan atau melalui program-program pelatihan. Pada saatnya
4
akan terdapat cukup banyak tenaga kerja trampil yang berasal dari masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau di sebut juga Corporate Social Responsibility (CRS), kini telah menjadi prioritas utama para pemimpin bisnis disetiap negara. Hal ini karena CRS telah menjadi perhatian dari kalangan pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan hingga para akademisi. Fenomena ini menandakan bahwa CRS merupakan hal penting dalam aktivitas perusahaan di suatu wilayah tertentu. Telah banyak upaya perusahaan mengaitkan aktivitas perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan memelihara, bahkan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang gagal memberikan makna kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya sehingga semua upaya itu kurang produktif. Dalam lingkup pergaulan internasional (global) telah berkembang konsep Corporate Social Responsibility (CRS) atau Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan (TJSP). Istilah CSR itu sendiri telah mulai digunakan sekitar tahun 1970-an dan semakin popular terutama telah lahir konsep pemikiran dari Elkington (1998 dalam Semson, 2014). Menurut konsep tersebut, CRS dikemas kedalam 3 (tiga) komponen prinsip yakni: Profit, Planet dan People (3P). Dalam konsep ini memeberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan belaka (profit), melainkan memilki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).
5
Tanggung jawab sosial perusahaan tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) yang memuat dalam pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”,
ayat 2 berbunyi
“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, dan ayat 3 berbunyi "Perseoran yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Sardjono (1998 dalam Effendi, et al. 2007), pengertian masyarakat sekitar hutan lebih ditekankan pada sekelompok orang yang secara turun temurun bertempat tinggal di dalam/di sekitar hutan dan kehidupan serta penghidupannya (mutlak) bergantung pada hasil hutan dan/atau lahan hutan. Sekelompok orang tersebut dalam konteks yang lebih spesifik (dikaitkan dengan nilai kearifan terhadap sumberdaya hutan yang ada) disebut sebagai masyarakat tradisional (tradisional community ) dan dari sisi kepentingan yang lebih luas (pembangunan daerah) lebih sering diistilahkan sebagai masyarakat lokal (local community). Kebutuhan masyarakat dapat dibedakan ke dalam tiga hal yaitu, kepastian kawasan, kepastian kewenangan, dan kepastian keuntungan. Lebih jauh,
6
kesejahteraan masyarakat desa hutan bukan hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas sosial warganya yang tinggi sehingga mampu mengembangkan kerjasama spontan untuk kepentingan
bersama.
Masyarakat desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat yang mandiri dan mampu berfungsi memelihara ketertiban sosial dan kelestarian lingkungannya. Ciri yang terlihat dari masyarakat mandiri dan fungsional adalah adanya kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif dalam pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Tujuan pendekatan partisipatif adalah pemberdayaan, peningkatan kapasitas, terwujudnya efektifitas dan efisiensi dan menciptakan andil masyarakat dalam pembiayaan. Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menilai keadaan dirinya sendiri dan memiliki keterampilan untuk merencanakan serta melaksanakan kegiatan sendiri agar hidup masyarakat lebih baik (Sardjono, 1998 dalam Effendi, et al. 2007). Bentuk kegiatan program CSR yang dilakukan oleh PT. Minas Pagai Lumber di Desa Taikako adalah melaksanakan program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang pelaksanaannya mengarah kepada budidaya secara intensif (pertanian dan perikanan). Selain itu, bantuan-bantuan sosial dan sarana dan prasarana juga diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih saja marak terjadi. Fenomena demikian dapat mendorong pemikiran bahwa terdapat sesuatu yang salah dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan masyarakat. Selaras dengan persoalan
7
tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan
IUPHHK
PT.
Minas
Pagai
Lumber
Terhadap
Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai”.
1.2
Keaslian Penelitian Penelitian mengenai peran IUPHHK terhadap kesejahteraan masyarakat
sekitar hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum pernah melakukan namun telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil penelitian terdahulu tersebut dapat di lihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Berhubungannya Dengan Tesis No
Nama Peneliti
Metode
Lokasi
Hasil Penelitian
1
2
3
4
5
1.
Kohlin dan Amacher (2005)
Statistik Deskriptif dan Regresi Tobin
Orissa, India
2.
Girsang (2006)
Analisis data secara Kualitatif dan Kuantitatif
Desa Sekaran dan Desa Plajan, Provinsi Jawa Timur
Peneltian tentang implikasi kesejahteraan masyarakat hutan perkebunan di Negara berkembang hasil diperoleh sebagai berikut. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kemasyarakatan (commonity forest) lebih muda mengumpulkan bahan bakar jika dibandingkan dengam masyarakat yang tidak tinggal di kawasan. Hutan kemasyarakatan sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kemasyarakatan memilki banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain untuk mensejahterakan keluarga. Hasil penelitian tentang pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar hutan jati di BKKP Bancar sebagai berikut. Kontribusi hasil hutan terhadap pendapatan keluarga untuk Desa Sekaran kontribusi manfaat sumberdaya hutan pada strata I sebesar 38,83%, strata II sebesar 58,05%, serta strata III sebesar 95,99%. Untuk Desa Plajan kontribusi manfaat sumberdaya hutan untuk strata I sebesar 19,86%, strata II sebesar 73,33% serta strata III sebesar 60,58%. Hasil Best Subsets Regression diketahui nilai manfaat hutan dikedua desa dipengaruhi oleh faktor pendidikan (X1), jumlah ternak (X2), jumlah anggota keluarga (X3), luas kepemilikan lahan (X4), dan umur (X5) jika di uji secara kombinasi atau bersamaan.
8
Lanjutan Tabel 1.2 No
Nama Peneliti
Metode
Lokasi
Hasil Penelitian
1
2
3
4
5
3.
Yeny dan Innah (2006)
Survey dengan deskriptif kualitatif
Propinsi Papua
4.
Effendi, et al. (2007)
Survei dengan analisis deskriptif
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Tetapi jika faktor-faktor tersebut diuji secara parsial maka diketahui untuk Desa Sekaran variabel jumlah kepemilikan ternak (X2) dan jumlah anggota keluarga (X3), luas kepemilikan lahan (X4), dan Umur (X5) tidak berpengaruh nyata terhadap manfaat hasil hutan yang diperoleh masyarakat dan untuk Desa Plajan diketahui variabel jumlah kepemilikan ternak (X2), luas kepemilikan lahan (X4) dan variabel umur 46 responden (X5) tidak berpengaruh nyata terhadap manfaat hasil hutan yang diperoleh masyarakat. Penelitian tentang Kajian Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), hasil yang diperoleh sebagai berikut. Pelaksanaan PMDH di Papua masih terkesan merupakan bantuan fisik dan bersifar sporadic. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan masyarakat desa binaan dalam merencanakan program pembinaan di desa, dan kurangnya tenaga teknis bina desa, serta lemahnya komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kehadiran HPH harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat mengingat 93,29 persen adalah petani peramu yang masih membutuhkan pendampingan kearah pertanian yang menetap, dengan tetap melaksanakan pola PMDH, sesuai dengan karakteristik wilayah, serta pemberian dana konpensasi dengan besaran yang perlu dipertimbangkan kembali, menginat nilai uang tunai diterima masih lebih kecil dari UMR yang ditetapkan di papua (Rp 650.000). Penelitian Tentang Kajian Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Dalam Mencegah Ilegal Logging menyimpulkan sebagai berikut. Rataan pendapatan dari kedua tersebut meingkatkan pendapatan dari kedua kelompok Aparat Pemerintah Desa (APD), guru dan karyawan, buruh tani, penyadap karet dan lainnya pendapatan illegal logging lebih dapat diturunkan dengan adanya pola pemberdayaan kemitraan dari pada pola pemberdayaan PMDH sehingga dikatakan bahwa pola pemberdayaan kemitraan jauh lebih baik daripada pola pemberdayaan PMDH. Pola pemberdayaan kemitraan lebih dapat menegakkan atau mengurangi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan illegal logging dibanding dengan pola PMDH. Hal ini menjadi bukti pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam pola produksi pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencega illegal logging.
9
Lanjutan Tabel 1.2 No
Nama Peneliti
Metode
Lokasi
Hasil Penelitian
1
2
3
4
5
5.
Hamid, et al. (2011)
Analis data secara Kualitatif dan kuantitatif
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
6.
Ainembabazi, et al. (2013)
Regresi Kuantil
Uganda
7.
Semson (2014)
Deskriptif Kualitatif
Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tanan Tidung
Penelitian mengenai Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan Paska Kegiatan HPH. PT. Siak Raya Timber sebagai berikut. Kondisi perkembangan sosial ekonomi masyarakat desa hutan pasca berakhirnya HPH PT. Siak Raya Timber secara umum tidak mengalami kemajuan yang berarti, baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Berdasarkan analisis sosial ekonomi yang dilakukan pada faktor pendapatan, pendidikan, lama tinggal, jarak dengan sarana sosial ekonomi dan kepemilikan lahan. Faktor tidak berhubungan nyata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu pendapatan dan lama tinggal. Faktor-faktor yang berpengaruh dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat adalah pendidikan, jarak sarana sosial ekonomi, dan kepemilikan lahan. Hasil penelitian mengenai Produksi Arang dan Kesejahteraan Rumah Tangga di Uganda sebagai berikut. Produksi kayu arang berpengaruh positif terhadap rumah tangga. Rumah tangga yang terlibat dari produksi kayu arang, memiliki pendapatan yang lebih tinggi jika dibanding dengan rumah tangga yang tidak terlibat dalam produksi kayu arang. Rumah tangga yang terlibat dari produksi kayu arang, memiliki aset yang lebih baik jika dibanding dengan rumah tangga yang tidak terlibat dalam produksi kayu arang. Hasil penelitian tentang Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Intracawood Manufacturing di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tudung sebegai berikut. Berkaitan dengan program tersebut PT. Iintracawood Manufacturing memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat Desa Seputuk dalam hal memberikan beasiswa kepada seluruh siswa-siswi mulai dari SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi selama perusahaan tersebut masih beroperasi di wilayah Desa Seputuk. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh PT. Intracawood Manufacturing di Desa Seputuk telah berperan dengan baik. Memberdayakan ekonomi masyarakat di bidang pertanian yang dilaksanakan PT. Intracawood Manufacturing melalui program CSR, sudah berjalan dengan baik. Hanya saja program tersebut belum mencapai tingkat keberhasilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya program tersebut dan kurangnya pemantauan langsung dari pihak
10
Lanjutan Tabel 1.2 No
Nama Peneliti
Metode
Lokasi
1
2
3
4
8.
Gelo dan Koch (2014)
Difference In Diference
Gimbo, Ethiopia
Hasil Penelitian 5
perusahaan sehingga menyebabkan program tersebut kurang produktif. Hasil penelitian mengenai Dampak Umum Program Kehutanan (hak kekayaan) di Ethiopia sebagai berikut. Masyarakat yang berpartisipasi mengenai program pengelolaan hutan bersama, memiliki konsumsi per kapita lebih tinggi jika dibandingkan masyarakat yang tidak menjadi partisipan. Joint Foret Management (JFM) mampu memberikan peningkatan pendapatan, pilihan-pilihan pengalokasian tenaga kerja dan insentif kepada partisipan.
Hasil penelitian tersebut akan memperkaya jumlah referensi penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas mempunyai beberapa kesamaan, antara lain permasalahan yang akan dibahas yaitu kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar hutan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan penelitian, lokasi penelitian, alat analisis, dan karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitian dan pendekatan yang digunakan.
1.3
Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
dan
latar
belakang,
maka
dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapatkan manfaat yang memadai dengan keberadaan
Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Minas Pagai Lumber.
11
1.4
Pertanyaan Penelitian Ada beberapa pertanyaan timbul yang diajukan dalam penelitian ini sebagai
berikut. 1.
Program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui PMDH?
2.
Sejauhmana pengaruh keberadaan IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber terhadap peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan di Desa Taikako?
1.5 Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1.
mengetahui program dan bantuan apa saja yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Minas Pagai Lumber di wilayah Desa Taikako;
2.
menganalisis manfaat pengaruh dari keberadaan IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber terhadap pendapatan masyarakat di sekitar hutan di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak bekerja dan yang bekerja di IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber.
12
1.6
Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya
bermanfaat sebagai berikut. 1.
Manfaat Akademis Memberikan informasi seberapa jauh kegunaan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui peranan IUPHHHK PT. Minas Pagai Lumber dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
2.
Manfaat Praktis Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemegang IUPHHK beserta Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mengambil kebijakan dalam hal pemberdayaan memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan di areal operasional IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber.
3. Sebagai bagan informasi, landasan, dan inspirasi peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian tentang peranan IUPHHK terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
1.7
Sistematika Penelitian Sistematika penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan,
menguraikan tentang latar belakang, keaslian penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 Landasan Teori, menjelaskan tentang teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, formulasi hipotesis, dan model/kerangka penelitian. Bab 3 Metode Penelitian, menguraikan tentang desain penelitian, metode pengumpulan
13
data, metoda penyampelan, defenisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Bab 4 Analisis dan Pembahasan, memuat tentang gambaran umum perusahaan, karakteristik responden, peranan IUPHHK PT. Minas Pagai Lumber, uji hipotesis, dan pembahasan. Bab 5 Simpulan dan Saran, menganalis tentang simpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran.
14
