BAB I PENDAHULUAN. mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas dan. beragam,baikitukebutuhanprimer,kebutuhansekunder maupunkebutuhan tersier

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Setiap

manusia

mempunyai

kebutuhan

yang

tidak

terbatas

dan

beragam,baikitukebutuhanprimer,kebutuhansekunder maupunkebutuhan tersier. Oleh karena itu manusia

selalu berusaha dengan segala kemampuannya

untukmemenuhikebutuhanhidupnya.Manusia sebagai makhluksosial berinteraksi

untuk

mencapaitujuan

memenuhi

hidupnya

kebutuhan

antara

lain

saling

dalam hidupnya, upaya untuk

dengan

baikantarasesamamanusia

menjalin

kerjasamayang

dalamberbagaimacamaspek

kehidupan,salahsatunyayaituaspekekonomiyang didalamnyamencakup masalahmasalahperdagangan,jualbeli,dansebagainya.Perdaganganatau jualbelijugamerupakanbuktibahwasesamamanusiasaling

membutuhkan

satu

samalain. Dahulu manusiamemenuhi kebutuhannya dengan melakukantransaksi jualbeli yang

disebut

denganbarterataupertukaranbarang

denganmanusia

lainnya.Seiringperkembangannyamanusiaakhirnyamengenalmatauang, diIndonesiasendiri

mengenal

matauangrupiah.

Dan

dalam

pemenuhan

kebutuhannya tersebut biasa dilakukan dengan membelibarang secaralangsung di pasar,toko,minimarket, mall, dan lain – lain. Pada saat ini, minimarket berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut memang menguntungkan masyarakat, karena masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan lebih mudah dan harga – harga kebutuhan akan bersaing untuk menarik minat para konsumen.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Disisi lain pelaku usaha juga harus melihat tingkat kepuasan konsumen melalui pelayanan yang diberikan oleh kasir dari minimarket. Secara

umum,kekecewaan

konsumen

ataslayanan

minimarketdapat

dikategorikankedalamtigakelompok.Pertama,kecewaterhadapcara

kerja

petugas,Kedua,kecewa terhadap ketidakakuratan informasiyang ada dalam brosur/iklan,

danKetiga,

kekecewaan

pelangganterhadapkelengkapanfasilitaspenunjangsupermarket. 1 Permasalahan pada saat ini,

mayoritas pedagang mulai pada skala kecil

hingga skala besar sedang mengalami gejala kesulitan stok uang koin dengan berbagai bentuk pecahan. Hal itu berdampak khususnya pada konsumen yang bertransaksi di minimarket. Ketika konsumen membeli sesuatu barang di minimarket, uang kembalian yang seharusnya diterima konsumen oleh pelaku usaha diberikan dalam bentuk uang tetapi diganti seenaknya kedalam bentuk permen. Tidak hanya uang koin seratus rupiah ataupun dua ratus rupiah yang kemungkinan diganti dengan permen, kelipatannya hingga lima ratus rupiah pun diganti dengan permen. Pada prakteknya pelaku usaha memang mengatakan bahwa uang koin kembalian tersebut diganti dengan beberapa permen, tetapi hal tersebut melanggar hak – hak konsumen untuk menerima kelebihan pembayaran dan mata uang yang berlaku di Indonesia. Disamping itu, pelaku usaha seolah – olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak opsi satu – satunya yang diberikan oleh pelaku usaha. Meskipun dalam nominal yang kecil, tetapi berdampak psikologis cukup besar bagi ketidaknyamanan konsumen.

1

Sudaryatmo, Hukum Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 11

Universitas Sumatera Utara

3

Praktek pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk permen tidak terjadi lagi dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada Pasal 2 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) disebutkan bahwa : “ Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia” 2 Dan sanksi bagi yang sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 berdasarkan Pasal 65 UU BI adalah diancam dengan pidana kurungan sekurang – kurangnya 1 (Satu) bulan dan paling lama 3 (Tiga) bulan, serta denda sekurang – kurangnya Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). 3 Dewasa ini, permen tidak lagi digunakan sebagai pengganti uang koin kembalian

konsumen. Tetapi, pelaku usaha mengalihkan uang kembalian

konsumen kedalam bentuk sumbangan atau donasi yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Alasan pelaku usaha tetap sama yakni stok uang receh tidak ada atau habis. Sehingga konsumen merasa terpaksa dan harus menerima kenyataan bahwa uang kembalian yang seharusnya diterima utuh harus didonasikan. Jumlah nominal uang yang disumbangkan memang sedikit, tetapi hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan melanggar hak – hak konsumen. Tujuan awal

2

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BAB I, Pasal 2 Ayat 3. 3 Republik Indonesia,Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BAB XI, Pasal 65.

Universitas Sumatera Utara

4

program donasi memang baik tetapi sama seperti bentuk kembalian berupa permen, konsumen merasa terpaksa dan harus berkompromi dengan penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha. Disamping itu, konsumen tidak diberikan pilihan atau solusi lain oleh pelaku usaha, sehingga konsumen seakan – akan tidak berdaya untuk menolak tawaran yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan sebagai dana sosial atau sering disebut donasi dapat dikatakan penyimpangan sebab pandangan jual beli yang lazim yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan menggunakan alat tukar uang untuk mendapatkan suatu barang dan uang kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan untuk dana sosial dan kegiatan tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan, didalam Penjelasan Pasal 5 Undang – Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang disebutkan bahwa : “Pemberian sumbangan secara sukarela, tiada dipaksa, merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesejahteraan Sosial dalam peraturan pelaksanaan” 4 Praktek pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk donasi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha mengenai kepada siapa dana sosial tersebut akan disalurkan. Konsumen akan merasa tidak nyaman apabila setiap mereka berbelanja dan sisa uang kembaliannya dialihkan untuk dana sosial (donasi). Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak – hak 4

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang,Penjelasan Pasal 5.

Universitas Sumatera Utara

5

mereka dilindungi oleh undang – undang menyebabkan konsumen seakan – akan tidak berdaya dengan tindakan pelaku usaha tersebut. Padahal Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kecurangan – kecurangan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen yang tertipu atau merasa hak-hak mereka tidak diterima sebagaimana mestinya, atau yang merasa dirugikan dapat membuat surat pengaduan kepada lembaga – lembaga yang ditunjuk oleh undang – undang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat 2 menyebutkan bahwa lembaga yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM ini dapat meminta pertanggungjawaban kepada pengusaha dan selanjutnya dapat juga membuat laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK, untuk dapat diadili atas persetujuan yang bersangkutan. Meskipun tidak banyak diatur dalam UUPK mengenai LPKSM , namun mengingat akan posisi strategis LPKSM tersebut dalam keanggotaan Badan Perlindungan konsumen Nasional (BPKN), dan kepentingan dasar konsumen akan organisasi yang akan melindungi hak-haknya, maka suatu Peraturan Pemerintah yang nantinya akan dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) UUPK menjadi sangat penting artinya. Peraturan Pemerintah tersebut akan menjadi dasar

Universitas Sumatera Utara

6

dari pembentukan LPKSM, karena menurut Pasal 44 ayat (1) UUPK, hanya LPKSM yang memenuhi syaratlah yang diakui oleh pemerintah. 5 Permasalahan

diatas

menjadilatarbelakang

penulisuntukmelakukan

penelitianhukumdenganjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Kedalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Studi pada LPKSM)”.

B. Perumusan Masalah Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya perumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal – hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Apa yang dimaksud dengan program donasi pelaku usaha? 2. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan program donasi? 3. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dan LPKSM atas pelanggaran hak – hak konsumen?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 5

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 123.

Universitas Sumatera Utara

7

1. Untuk mengetahui program donasi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. 2. Untuk mengetahui pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan program donasi. 3. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dan LPKSM atas pelanggaran hak – hak konsumen.

D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat dari penulisan ini adalah : 1. Sebagai

bahan

masukan

teoritis

bagi

penulis

untuk

menambah

pengetahuandanpemahamanhukumperbankanpadasistem pengembalian uang kembalian konsumen. 2. Untuk menerapkan pengetahuan penulis secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana sistem pengalihan uang kembalian konsumen menjadi bentuk sumbangan sesuai dengan peraturan terkait. 3. Memberikan sumbangan pemikiran akademis bagi para pelaku usaha maupun konsumen mengenai mekanisme hukum di LPKSM. 4. Memberikan pemahaman baru bagi konsumen selaku pihak yang dirugikan, bahwa LPKSM merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk upaya perlindungan konsumen.

E. Keaslian Penulisan Penulisan ini telah diperoleh dari literatur perpustakaan, informasi dan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan serta dari media massa baik media cetak maupun media elektronik yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk skripsi. Meskipun

Universitas Sumatera Utara

8

dalam tulisan ini terdapat pendapat dan kutipan-kutipan dari berbagai sumber, hal ini semata-mata adalah sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan demi memenuhi kesempurnaan penulisan penelitian ini Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Kedalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Studi pada LPKSM)”. Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini,

maka dilakukan

pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara.Bila di kemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelumskripsi ini dibuat, maka hal itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

F. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Spesifikasi penelitian Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersifat deskriptif yang mengacu kepada penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan tentang pengumpulan uang atau barang dan pelaksanaan pengumpulan sumbangan, pelaksanaan tugas LPKSM terkait dengan adanya sengketa-sengketa konsumen.

Universitas Sumatera Utara

9

Penelitian normatif dapat dikatakan juga dengan penelitian sistematika hukum sehingga bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. 6

2. Data penelitian Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 7 Data penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekundar, serta bahan hukum tersier. 8 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh secara tidak langsung. a. Bahan hukum primer Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik

6

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.15 7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172 8 Sumaidi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 39.

Universitas Sumatera Utara

10

Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan peraturan-peraturan lainnya. b. Bahan hukum sekunder Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang pengumpulan uang atau barang, sengketa konsumen dan LPKSM seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas. c. Bahan hukum tersier Semua dokumen yang berisi tentang konsep – konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan penelusuran pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan buku, karya ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut M. Nazil dalam bukunya, dikemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 9

9

M. Nazil, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,2010), hlm. 111

Universitas Sumatera Utara

11

4. Analisa data Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. 10 Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya ada dua, yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.11 Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari proposisi - proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. 12 Penarikan kesimpulan terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif maupun induktif, sehingga akan dapat merangkum jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun. 13

G. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian judul, tinjauan pustaka, metode penilitian dan sistematika penulisan

10

Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 69. Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11. 12 Ibid.,hlm. 10. 13 Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah) (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 131. 11

Universitas Sumatera Utara

12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bab ini dibahas tinjauan mengenai pengertian perlindungan konsumen dan konsumen, dasar dan sumber perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen.

BAB III

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

PENGUMPULAN

UANG

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG DAN BARANG Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum pengumpulan uang atau barang, sumbangan sebagai salah satu usaha pengumpulan uang atau barang, perizinan pengumpulan uang atau barang, dan tinjauan umum tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) BAB IV

TINJAUAN

YURIDIS

PENGALIHAN

BENTUK

UANG

KEMBALIAN KONSUMEN KEDALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH

PELAKU

BERDASARKAN

USAHA UU

NO.

(WARALABA 8

TAHUN

MINIMARKET) 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (STUDI PADA LPKSM) Bab ini membahas tentang analisis tentang pengalihan uang konsumen kedalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha, peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terhadap pelanggaran donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan tindakan hukum yang

Universitas Sumatera Utara

13

dapat dilakukan oleh konsumen dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) BAB V

PENUTUP Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran, yaitu sebagai bab yang berisikan kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas terhadap permasalahan tersebut.

Universitas Sumatera Utara