BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kompensasi adalah salah satu komponen penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Tidak hanya karyawan, manajemen kunci juga memperoleh kompensasi. Kompensasi manajemen kunci, direksi dan komisaris, dapat ditentukan melalui RUPS, komite remunerasi, maupun undang-undang. Cordeiro, He, dan Conyon (2013) menemukan bahwa besaran kompensasi bagi manajemen dipengaruhi oleh ukuran kinerja akuntansi dan kinerja pasar modal. Dalam penelitian tersebut ukuran kinerja akuntansi lebih dominan mempengaruhi kompensasi bila dibanding kinerja pasar modal. Kompensasi bagi manajemen kunci merupakan salah satu hal yang penting untuk diungkapkan karena beberapa alasan. Pertama, pengungkapan informasi mengenai kompensasi bagi manajemen kunci merupakan bagian dari prinsip good corporate
governance,
yaitu
mengungkapkan kompensasi
disclosure
and
transparency.
Dengan
bagi manajemen kunci, perusahaan dapat
meningkatkan tata kelola perusahaan tersebut. Kedua, pengungkapan informasi diperlukan oleh pemegang saham sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci yang tidak lengkap akan membuat pemegang saham tidak dapat mengendalikan keputusan komisaris dalam pemberian kompensasi bagi manajemen kunci (Donahue, 2008). Tidak adanya pengungkapan informasi yang transparan mengenai kompensasi manajemen kunci akan menimbulkan risiko terjadinya “outrage cost”, yaitu
kompensasi manajemen kunci yang melebihi batasan yang ditentukan (Donahue, 2008). Meskipun kompensasi manajemen kunci perlu untuk diungkapkan, tetapi pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci termasuk dalam hal yang sensitif bagi perusahaan. Perusahaan cenderung enggan untuk mengungkapkan target perusahaan yang berhubungan dengan penentuan kompensasi manajemen kunci karena dianggap dapat membocorkan informasi rahasia milik perusahaan (Donahue, 2008). Hal ini menyebabkan pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci menjadi cenderung kurang lengkap. Untuk mendorong pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci, IAI menerbitkan PSAK No.7 (2010) mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Sebelum adanya revisi pada PSAK 7, PSAK yang berlaku adalah PSAK 7 (1994) mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud dalam PSAK 7 (1994) meliputi intermediaries, holding companies, subsidiaries, fellow subsidiaries, associated company, karyawan kunci dan pemilik perorangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Namun, standar tersebut tidak mewajibkan adanya pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. Barulah setelah adanya revisi di tahun 2010, standar yang baru mewajibkan adanya pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. PSAK 7 (2010) ini mulai efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Dorongan dari adanya PSAK dapat meningkatkan pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. Namun, meskipun telah ada peraturan yang mewajibkan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen
kunci, belum tentu perusahaan melakukan pengungkapan informasi dengan baik. Robinson, Xue, dan Yu (2011) menemukan adanya ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan baru mengenai pengungkapan wajib untuk kompensasi manajemen
kunci.
Ketidakpatuhan
tersebut
dipengaruhi
oleh
kelebihan
kompensasi direktur dan perhatian negatif media. Sedangkan Aljifri, Alzarouni, Ng, dan Tahir (2014) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan wajib perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab hanya sebesar 57%. Tidak terpenuhinya pengungkapan wajib secara sempurna juga mungkin terjadi di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci perusahaan manufaktur di Indonesia
kaitannya dengan
karakteristik perusahaan, maka penelitian ini bermaksud menguji Kepatuhan Pengungkapan Informasi Kompensasi Manajemen Kunci Perusahaan Manufaktur di Indonesia. 1.2. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Apakah
terdapat
peningkatan
kepatuhan
pengungkapan
informasi
kompensasi manajemen kunci pada laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan tahun 2010-2013? b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan utama, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis. Terdapat dua tujuan teoritis, yaitu : a. Mengetahui
perkembangan
kepatuhan
pengungkapan
informasi
kompensasi manajemen kunci di Indonesia. b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan wajib informasi kompensasi manajemen kunci. Selain itu, terdapat empat tujuan praktis dalam penelitian ini, yaitu: a. Sebagai pertimbangan untuk meningkatkan corporate governance bagi manajemen perusahaan. b. Sebagai bahan evaluasi regulasi dan standar akuntansi yang sudah ada. c. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi mengenai pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. d. Sebagai
pertimbangan
bagi
pembaca
laporan
keuangan
dalam
menginterpretasikan laporan tahunan. 1.4. Sistematika Penulisan Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab satu ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian dan isi penelitian secara umum. BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Bab dua ini berisi pemaparan mengenai kajian teori, penelitian-penelitian sebelumnya dan menjabarkan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini.
BAB III METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA Bab tiga ini berisi perincian variabel-variabel yang akan diuji pada penelitian ini. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab empat ini berisi pemaparan data, analisis, dan interpretasinya dengan menggunakan teknik analisis yang akan digunakan. BAB V PENUTUP Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ada pada penelitian ini, dan saran untuk penelitian pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci selanjutnya.
