BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan
membahas tentang latar belakang penelitian yang
melatar belakangi dilakukannya penelitian, fenomena yang terjadi, empiris dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya berdasakan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang merupakan pertanyaan penelitian, yang dicari jawabannya melalui pengumpulan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, dan manfaat penelitian bagi praktisi dan akademisi. 1.1
LATAR BELAKANG Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu
mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pelaksanaannya,
LKPD Kabupaten Jembrana belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Hasil laporan pemeriksaan BPK LKPD Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2013 belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun perolehan opini BPK dalam 5 tahun terakhir berturut–turut
1
2
berupa; tidak wajar tahun 2009 dan 2010, wajar dengan pengecualian tahun 2011, 2012 dan 2013 (http://www.bpk.go.id). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsipprinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kompilasi laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi perangkat daerah. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan Bupati kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib
menyampaikan
berupa laporan keuangan,
sedangkan entitas
laporan
akuntansi
pemerintahan pengguna anggaran
dan
menyelenggarakan
menyusun
akuntansi
serta
pertanggungjawaban
oleh
adalah
karenanya
laporan
keuangan
unit wajib untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi memiliki Pelaku Akuntansi yang terdiri dari Bendahara dan Pejabat Penatusahaan
3
Keuangan Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(PPK
SKPD).
Sebagaimana
disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 pasal 14 ayat (1) Kepala daerah atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kebendaharaan
dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
anggaran pada SKPD. Dalam
penyusunan laporan keuangan bendahara mempunyai tugas menyiapkan dokumen sumber laporan keuangan.
Sedangkan PPK SKPD bertugas
melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (f) dan(g). Peranan Bendahara dan PPK SKPD dalam menjalankan fungsi akuntansi sangat menentukan dalam penyusunan dokumen Laporan Keuangan SKPD (Hamiseno, 2010). Berkaitan dengan pegawai maka efektif tidaknya suatu organisasi sangat tergantung dari kemampuan individu. Pegawai dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang mampu menyusun sistem pelaporan yang baik dan mapan (Mardiasmo, 2005). Kesiapan sumber daya manusia sebagai aparat pemerintah sangatlah penting karena tuntutan masyarakat agar pemerintah
akuntabel
dalam
menjalankan programnya semakin besar. Sumber daya manusia dan karakter individu aparat pemerintah menunjang kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Salah satu faktor yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia adalah menyangkut etika dan sikap positif akuntan Indonesia (Yulianti dan Fitriany, 2005). Persoalan mengenai etika akuntan di Indonesia berkembang
seiring
4
dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah (Ludigdo, 1999). Akuntan berkewajiban menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan mereka sendiri. Akuntan mempunyai tanggungjawab
diri
menjadi kompeten,
menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi akuntan menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Fine et al. dalam Husein, 2004). Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Menciptakan perilaku yang diinginkan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dan seberapa kuat pengaruh – pengaruh tersebut (Khomsiyah dan Indriantoro 1998). Konflik yang muncul dalam penyusunan keuangan SKPD dapat timbul dari kadar pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Fanani,dkk). Pengguna laporan keuangan mengharapkan untuk memperoleh semua informasi yang mereka butuhkan dari laporan keuangan.
Aspek perilaku penyusun
laporan keuangan SKPD untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan berperan didalamnya. Kualitas laporan keuangan SKPD harus diperhatikan karena merupakan data pokok untuk penyusunan laporan keuangan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5
Beberapa
bukti
empiris
tentang
faktor-faktor
individual
yang
mempengaruhi perilaku etis menunjukkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mudrack (1993); Reiss dan Mitra
(1998);
Nugrahaningsih
(2005), Fauzi (2001); Fatmawati (2007), Kidwell et al (1987), Clikeman dan Henning (2000). Penelitian – penelitian tersebut menggunakan beberapa faktor individual yang memengaruhi perilaku antara lain: Locus of control, sesitivitas keadilan, Gender, Disiplin Akademis dan Pengalaman Kerja. Sementara itu penelitian Yulianti dan Fitriany (2005) tentang Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan faktor manajemen laba, misstate (kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan), disclosure (pengungkapan laporan keuangan),
cost and benefit, dan
responsibility dalam mengukur etika penyusunan laporan keuangan. Penelitian Reiss dan Mitra (1998) dalam Nugrahaningsih (2005) menunjukkan bahwa individu dengan internal locus of control cenderung lebih tidak menerima tindakan tertentu yang kurang etis sedangkan individu dengan external locus of control cenderung lebih menerima tindakan tertentu yang kurang etis. Sejalan dengan penelitian Jones dan Kavanagh (1996) dan Ustadi dan Utami (2005) menjelaskan bahwa individu yang memiliki internal LoC cenderung berperilaku etis dibandingkan individu dengan eksternal LoC. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatmawati (2007) yang menghasilkan LoC tidak memengaruhi perilaku etis auditor di Kantor Akuntan Publik. Selain itu faktor individu yang mempengaruhi perilaku etis adalah gender.
6
Hasil Penelitian Fatmawati (2007) menunjukkan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku etis. Wanita ditunjukkan lebih etis dibandingkan pria (Reiss dan Mitra, 1998). Sejalan dengan penelitian Ameen et al (1996) menghasilkan simpulan bahwa mahasiswa akuntansi wanita lebih sensitif terhadap isu – isu etis dan lebih tidak toleran terhadap perilaku tidak etis. Sedangkan penelitian Nugrahaningsih (2005) menghasilkan simpulan yang berbeda, dimana tidak ada perbedaan perilaku etis antara auditor pria dan auditor wanita. Penelitian Mueller dan Clarke (1998) menunjukkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi persepsi mereka terhadap sensitivitas keadilan. Sensitivitas keadilan didefinisikan sebagai variabel personalitas yang menunjukkan reaksi individu ketika merasakan adil atau tidak adil (Huseman et al, 1987). Huseman et al. (1987). Menjelaskan bahwa individu dapat dikategorikan sebagai benevolent, equity sensitivity, dan entitleds (getters). Penelitian Ustadi dan Utami (2005) menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi dengan kategori benevolent cenderung berperilaku lebih etis dibandingkan mahasiswa akuntansi dengan kategori entileds, sejalan dengan hasil penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menemukan bukti bahwa auditor dengan kategori benevolent cenderung berperilaku lebih etis dibandingkan dengan auditor dengan kategori entitles. Berbeda dengan penelitian Fatmawati (2007) yang menemukan faktor sensitivitas keadilan tidak berpengaruh terhadap perilaku etis auditor di Kantor Akuntan Publik. Pengalaman kerja mempegaruhi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi dilema etika (Kidwell et al, 1987). Manager dengan dengan pengalaman kerja lebih lama mempunyai hubungan positif dengan pengambilan keputusan
7
etis. Hasil penelitian Glover et al (2002) menunjukkan bahwa mahasiswa senior lebih berperilaku etis dibandingkan dengan mahasiswa yunior. Widiastuti (2003) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi secara signifikan terhadap kode etik akuntan Indonesia antara akuntan senior dan yunior. Penelitian Prasetyo ( 2004) menunjukkan perilaku etis antara auditor senior dan yunior dipengaruhi oleh pengalaman kerja karena selama bekerja audior dihadapkan pada tidakan-tindakan yang berkaitan dengan perilaku etis. Sementara itu Fanani et al. (2008) mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan etika penyusunan laporan keuangan antara pegawai senior dan yunior. Latar belakang pedidikan dan jenjang pendidikan menjadi faktor penting dalam peyelesaian sebuah pekerjaan (Lawrence, 1998). Seseorang dengan tingkat pendidikan lebih tiggi dapat lebih baik dalam penyesuaian atas aturan baru dan mempunyai pegetahuan, keahlian dan kesanggupan dalam menyiapkan laporan keuangan. Penelitian
Clikeman dan Henning (2000) menunjukkan bahwa
mahasiswa akuntansi memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan mahasiswa jurusan lain terhadap etika penyusunan laporan keuangan, dalam hal ini berkaitan dengan tindakan manajemen laba. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugrahaningsih (2005) yang meneliti tentang perbedaan perilaku etis auditor di kantor akuntan publik dalam etika profesi (studi terhadap peran fakor- faktor individual: locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan sensitivitas keadilan). Penelitian ini juga mengambil variabel etika penyusunan laporan keuangan dari penelitian Yulianti
8
(2005) tentang Persepsi Mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan menggunakan faktor manajemen laba, misstate (kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan), disclosure (pengungkapan laporan keuangan), cost and benefit, dan responsibility dalam mengukur etika penyusunan laporan keuangan. Faktor manajemen laba dihilangkan dalam mengukur etika penyusunan laporan keuangan karena pada sektor publik atau pemerintahan tidak ada motif mencari keuntungan. Motivasi dari penelitian ini adalah menguji pengaruh karakteristik individu pada etika penyusun laporan keuangan SKPD Kabupaten Jembrana, dengan menambahkan variabel latar belakang pendidikan serta menggunakan sampel penelitian yang berbeda. Pada beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menguji etika pada auditor dan mahasiswa akuntansi, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah penyusun laporan keuangan di sektor pemerintahan, dalam hal ini PPK SKPD dan Bendahara.
Kompleksitas pada sektor pemerintahan
mendorong peneliti ingin mengetahui apakah prinsip akuntansi yang tertera pada Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku telah dijalankan, sehingga penelitian ini mencoba menguji etika penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah (PPK SKPD dan Bendahara).
9
1.2
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah
dapat disusun sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh positif locus of control pada etika penyusun laporan keuangan SKPD? 2) Apakah terdapat pengaruh positif pengalaman kerja pada etika penyusun laporan keuangan SKPD? 3) Apakah terdapat pengaruh positif sensitivitas keadilan pada etika penyusun laporan keuangan SKPD? 4) Apakah terdapat pengaruh perbedaan gender pada etika penyusun laporan keuangan SKPD? 5) Apakah terdapat pengaruh perbedaan latar belakang pendidikan pada etika penyusun laporan keuangan SKPD?
1.3
TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini untuk menguji secara empiris : 1) Pengaruh locus of control pada etika penyusun laporan keuangan SKPD 2) Pengaruh pengalaman kerja pada etika penyusun laporan keuangan SKPD 3) Pengaruh sensitivitas keadilan pada etika penyusun laporan keuangan SKPD
10
4) Pengaruh perbedaan gender
pada etika penyusun laporan keuangan
SKPD 5) Pengaruh
perbedaan latar belakang pendidikan pada etika penyusun
laporan keuangan SKPD
1.4
MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis
maupun praktis bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Manfaat penelitian ini, sebagai berikut : 1) Manfaat bagi akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan kinerja sumber daya manusia. 2) Manfaat bagi praktisi Bagi aparat pemerintah yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperluas wawasan aparat pemerintah tentang karakter yang harus dimiliki dalam meningkatkan sumber daya manusia dilingkup pemerintah.
