BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat telah menganggap pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah, yaitu pembangunan nasional. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak (WP) dari tahun ke tahun. Di mana pada akhir Februari 2011, pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah mencapai 17,11 juta. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebelum dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1984. Saat itu pajak dianggap sebagai beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau kekayaan seseorang atau suatu entitas bisnis. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem
1
pengelolaan yang semakin baik agar penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang berlaku dewasa ini perlu diperbaharui dan disesuaikan sehingga lebih memberikan kepastian hukum, sederhana, mudah pelaksanaannya, serta lebih adil dan merata. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, pemerintah memperbaharui beberapa undang-undang pajak yang ada, diantaranya pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. Secara historis, hingga saat ini pemerintah telah melakukan beberapa perubahan atas Undang-undang Perpajakan yang ada sebelumnya (yaitu tahun 1983, 1985, 1994, 1997, 2000, 2003, dan 2008). Di mana hal tersebut dilakukan bukan karena adanya kesalahan atau tidak dapat dilaksanakan, melainkan karena cepatnya terjadi perubahan-perubahan yang bersifat mendasar di berbagai aspek kehidupan. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan dari faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (tax base) dan tarif pajak .Dengan semakin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pemerintah membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak.
2
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (tax base) melalui penjaringan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP OP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh. Selain itu penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP karena penghasilan yang dapat dibawa pulang oleh WP OP lebih besar. Untuk itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, terutama untuk membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu diperhatikan. Diantaranya adalah dengan pelayanan informasi perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan, dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pada wajib pajak .Demikian pula sanksi perpajakan yang pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Karena hal itulah pemerintah perlu memperbaharui undang-undang perpajakan yang ada secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak, karena kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu isu sentral dalam mengejar target penerimaan pajak yang dipercayakan dalam negara. Ini juga
3
merupakan tantangan bagi wajib pajak sendiri, karena pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu merupakan indikator utama apakah wajib pajak taat dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Dari uraian di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul Pengaruh
Penurunan
Tarif
Pajak
Penghasilan
dan
Kenaikan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cempaka Putih.
B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah : Apakah perubahan penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cempaka Putih untuk membayar pajak ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan
penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan kenaikan
penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta, khususnya di KPP Pratama Cempaka Putih, untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
4
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Penulis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan untuk membandingkan antara teori dan praktek yang ada di lapangan. 2. Bagi Instansi, khususnya Departemen Keuangan RI, sebagai masukan untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cempaka Putih. 3. Bagi Pembaca, berguna sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman dan
kemudahan dalam membandingkan undang-undang
yang berlaku untuk membayar pajak dengan adanya penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi.
5
