BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara yang fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan serta meletakkan supremasi hukum.Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat yang tengah mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Perubahan-perubahan diatas menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih dan transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu : a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. b. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan Negara. 1 Permasalahan utama dalam pelayanan publik yang terjadi selama ini adalah rendahnya respon dari pemerintah dalam mengantisipasi perkembanganperkembangan atau dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Inisiatif dan 1
Republik Indonesia, Inpres RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government, Lampiran 1. h.4
Universitas Sumatera Utara
kreatifitas pemerintahan sebagai stakeholder sangat lemah dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik. Selain itu, rendahnya pengawasan mengakibatkan buruknya sistem pelayanan publik dengan munculnya “penyakit birokrasi” yang berujung pada munculnya praktek KKN. 2 Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. Salah satu bidang pelayanan publik yang merupakan lahan subur munculnya praktek KKN adalah pelayanan pemerintah dalam bidang penyediaan jasa. Hal ini ditandai dengan prosedur yang tidak efisien atau bertele-tele, wabah 2
Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Elex Media. h.34
Universitas Sumatera Utara
pungutan liar, dan tidak adanya transparansi dalam hal biaya dan waktu penyelesaian. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan kalangan usaha ekonomi terhadap pemerintah dan kalangan investor akan ragu dalam melakukan investasi. 3 Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah atas penyelenggaran pelayanan publik. Peraturan mengenai pelayanan publik yang diterbitkan oleh pemerintah belum mampu diimplementasikan oleh baik oleh implementor sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan atau maladministrasi. Implementor dalam hal ini adalah pimpinan pemerintah daerah beserta aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak dalam segala bentuk kebijakan pelayanan publik, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan era reformasi pada saat ini, pemerintah harus dapat membuat kebijakan program penyediaan pelayanan yang berkualitas berupa suatu sistem yang mengedepankan efisiensi dan transparansi. Untuk itu pemerintah telah berinisiatif untuk membuat kebijakan pemanfaatan teknologi untuk membangun electrolal government for a good governance yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. 4 Untuk itu, pemerintah telah berinisiatif untuk membuat suatu kebijakan pelayanan khususnya yang terintegrasi yang mengedepankan efisiensi dan transapransi. Hal tersebut tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
3
11
Fahmi Wibawa, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu. Jakarta : Grasindo. h.
4
e-pemerintah.com/home, diakses pada tanggal 11 Oktober pukul 21.30 WIB
Universitas Sumatera Utara
Pintu yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penyederhanaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi : 1. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan 2. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yanglah ditetapkan dalam peraturan daerah 3. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 4. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya 5. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan 6. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku 7. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. 5 Dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, pemerintah daerah dapat menerapkan dan membentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu bertujuan untuk pelayanan yang lebih mudah, lebih sederhana, lebih cepat, dan murah dari sisi biaya dan dapat memberikan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun sistem pelayanan terpadu 5
Republik Indonesia, Cetak Biru (Blue Print Sistem Aplikasi E-government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, (Jakarta : Kemenkominfo) h. 23
Universitas Sumatera Utara
dilaksanakan dengan prinsip ekonomis, adanya jaminan kualitas pelayanan, aksesibilitas, koordinasi dan kesederhanaan pelayanan. Sistem pelayanan terpadu juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara pelayanan terpadu dan masyarakat. 6 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang beru dimekarkan melalui UU RI Nomor 36 Tahun 2003. Dengan status kabupaten baru, pemerintah dituntut untuk dapat terlebih dahulu mengembangkan perekonomian dengan mempermudah layanan publik dalam hal perizinan dan investasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka memudahkan kerjasama dengan masyarakat harus dapat memberikan informasi dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Serdang Bedagai yakni ; “Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakat yang Pancasilais, religius, modern dan kompetitif”. 7 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Pemerintah Daerah No. 03 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu merupakan suatu inisiatif pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyederhanakan sistem pelayanan khususnya di bidang perizinan dari pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan dalam pengurusan perizinan. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Serdang Bedagai berdiri 6
Republik Indonesia, Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pasal 9. 7 http://www.serdangbedagaikab.go.id/indonesia/home diakses pada tanggal 13 November 2012 pukul 22.00 WIB
Universitas Sumatera Utara
pada tahun 2006 yang sebelumnya bernama Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPSSP) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2006 tentang pelaksanaan unit pelayanan terpadu. Tugas utama Kantor Pelayanan Terpadu adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal. Yang dimaksud dengan pelayanan prima di bidang perizinan adalah pelayanan yang mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang jelas, sederhana, aman, pasti, efesien, ekonomis, adil dan merata, serta tepat waktu. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu memberikan suatu sistem pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan efisiensi waktu. Sistem pelayanan yang terintegrasi merupakan suatu sistem pelayanan yang mengedepankan komunikasi yang efektif dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
(information and
communication technology) sesuai dengan konsep pemerintahan elektronik yang selanjutnya disebut dengan E-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-governent merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga terjadi peningkatan transparansi. E-government pada fungsinya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan
Universitas Sumatera Utara
hubungan antara pemerintah dengan pihak lain atau dengan masyarakat. 8 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang perizinan, maka pemerintah dengan menganut konsep Egovernment dapat membuat suatu sistem pelayanan yang terintegrasi yang melibatkan antar lembaga dalam struktur pemerintahan. Hal tersebut terwujud dalam suatu sistem pelayanan yang terpadu yang dapat memudahkan akses dan arus informasi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep sistem pelayanan terpadu pada dasarnya merupakan penyederhanaan layanan kepada masyarakat. 9 Konsep
kebijakan
sistem
pelayanan
terpadu
disusun
berdasarkanpendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikanoleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasiserta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah,yang
diperlukan
guna
terselenggaranya
sistem
kepemerintahan
daerah.Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan dalam grup-grup blok fungsi. Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkanmenjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan.Adapun fungsi pelayanan terbagi menjadi beberapa modul diantaranya adalah modul pendaftaran dan perizinan. 10
8
Eko Richardius, Electronic Government (Strategi Pembangunan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik), Andi, Yogyakarta,2002. h.4
dan
9
Kemendagri, Peraturan Dalam Negeri No.24 Tahun 2004, dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bab III. pasal 4 10
Republik Indonesia, Cetak Biru op. cit. h. 23
Universitas Sumatera Utara
Pada dasarnya, konsep kebijakan sistem pelayanan terpadu merupakan suatu konsep yang masih baru dan butuh waktu lama untuk dapat diimplementasikan secara sempurna sehingga dampaknya benar-benar dirasakan pada pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan implementasi kebijakan sistem pelayanan terpadu membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar. Selain itu, secara praktis konsep sistem pelayanan terpadu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu menangani teknologi informasi dan komunikasi sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar dan biaya pelatihan. 11 Permasalahan utama yang muncul dari sebuah kebijakan publik adalah ketika memasuki tahapan implementasi kebijakan. Pada tahapan implementasi, seringkali kebijakan yang telah disusun dengan baik diimplementasikan dengan buruk oleh implementor. Hal tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam tubuh birokrasi itu sendiri yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap aparatur dan struktur birokrasi itu sendiri. 12 Dilaporkan terdapat 53 Kabupaten\Kota yang sudah membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Diantaranya adalah Kota Yogyakarta (2005), Kabupaten Kebumen (2006). Namun tidak semua KPT dapat betul-betul menyediakan pelayanan yang menganut konsep pelayanan terpadu. Beberapa KPT hanya berfungsi sebagai pendaftaran perizinan atau hanya tahap awal pemrosesan perizinan sehingga fungsi KPT sebagai penyedia jasa layanan yang terpadu dan
11
Eko Richardius, op. cit. h. 16 Tingkilisan, Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards). Yogyakarta, Lukman Offset h. 11-13. 12
Universitas Sumatera Utara
terintegrasi belum terlaksanan secara maksimal. 13 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakuakn penelitian tentang implementasi konsep Sistem Pelayanan Terpadu pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan. 1.2
Fokus Masalah Dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah yang
selanjutnya disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan implementasi konsep Sistem Pelayanan Terpadu di Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan. 1.3
Rumusan Masalah Perumusan
masalah
juga
diperlukan
untuk
mempermudah
menginterpretasikan data dan fakta yangdiperlukan dalam suatu penelitian. William N. Dunn mengemukakan beberapa karakteristik masalah publik yang sangat membantu dalam perumusan masalah 14 : a) Interdependensi masalah kebijakan, yaitu masalah pada bidang tertentu berpengaruh terhadap bidang yang lain, artinya suatu masalh merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan dari setiap kelompok.
13
www.jabarprov.go.id\ diakses pada tanggal 4 Desember 2012 pukul 20.00 WIB. Dunn, William N. 1999.Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta. Gajah Mada University Press.h.214-234. 14
Universitas Sumatera Utara
b) Subyektifitas masalah kebijakan, yaitu masalah publik meskipun bersifat sangat obyektif tetapi dalam proses artikulasinya tetap merupakan hasil berpikir dan hasil interpretasi dari analisis atau pengambilan kebijakan. c) Artifisial masalah kebijakan, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan individu ataupun kelompok yang mengidentifikasikannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah: “BagaimanakahImplementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai?” 1.4
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan implementasi konsep Sistem Pelayanan Terpadu pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan (Blue Print) EGovernment sebagai pembanding.
1.5
Manfaat Penelitan Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Secara subjektif, penelitian diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan
dan
mengembangkan
kemampuan
berpikir
ilmiah,
Universitas Sumatera Utara
sistematis dan metedologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya penerapan ilmu pengetahuan dan wawasan kebijakan pemerintah khususnya mengenai E-Government. 2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai pentingnya memperhatikan perumusan kebijakan Electronic Government (E-Government) yang sesuai dengan amanat Undang-undang dan kebutuhan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan yang mengarahkan pada kemajuan institusi dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
