BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Konflik yang berkepanjangan antara Korea Selatan dan Korea Utara di Semenanjung Korea membawa pengaruh pada perkembangan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Pecahnya perang Korea tahun (19501953) secara geopolitik membagi kedua Korea kedalam dua pengaruh kekuatan di Semenanjung Korea. Perhatian dunia internasional, termasuk PBB berusaha membantu Korea Selatan dengan mengirimkan pasukan khusus yang berangsurangsur menancapkan pengaruh kuat Amerika Serikat (AS) di pemerintah Korea Selatan. Hal ini berakibat pada meluasnya konflik di Semenanjung Korea dimana Korea Utara dibawah ideologi komunisme bersaing dengan Korea Selatan di bawah ideologi kapitalisme-demokrasi.1 Korea Utara berambisi menjadi negara nuklir untuk meningkatkan prestise dan bargaining power. Nuklir Korea Utara yang awalnya sebagai pertahanan keamanan dalam negeri kini meluas dan memprovokasi negara tetangganya. Aksi provokasi oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan mengalami eskalasi serta telah memicu kembali meletusnya perang di Semenanjung Korea. Maka, penting bagi Korea Selatan untuk memperkuat kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara. Analisis ini difokuskan pada kebijakan Korea Selatan masa kepemimpinan Park Geun Hye dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara sebagai pembahasan utama. Konsep kebijakan luar negeri Presiden Park Geun Hye dikenal dengan Trustpolitik Policy. Pada awal pemerintahan setelah merdeka,
Korea Selatan lebih
mengedepankan aliansi militer dengan AS serta pemimpin dari kalangan militer demi memprioritaskan stabilitas keamanan dalam negeri. Kebijakan Korea Selatan menyesuaikan dengan dinamika perubahan tatanan internasional namun masih sebatas upaya agar mampu bertahan dari ancaman invasi Korea Utara.2
1
Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas‘oed, 2004, Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 13. 2 Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, 2003, Sejarah Korea, Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal 197. 7
Penerapan kebijakan luar negeri Korea Selatan berkembang seiring dengan meningkatnya konflik anatara Korea Selatan dan Korea Utara di Semenanjung Korea. Beberapa kebijakan yang sudah diterapkan di antaranya adalah kebijakan luar negeri ―garis keras‖ masa pemerintahan Rhee Syngman (이승만: 19481960), dan Park Chung Hee (박정희: 1963-1979). Kebijakan tersebut berubah ke arah ―garis lunak‖ ketika munculnya kebijakan Sunshine Policy yang popular pada masa pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003), yang kemudian diteruskan oleh Roh Moo Hyun (2003-2008). Park Geun Hye (박근혜) adalah presiden Korea Selatan ke-11 dari Partai konservatif, Saenuri. Ia terpilih sebagai presiden pada Desember 2012 dan dilantik menjadi presiden perempuan yang pertama di Semenanjung Korea. Berbeda dengan kebijakan beberapa presiden Korea sebelumnya, Park Geun Hye menerapakan kebijakan luar negeri baru yang ia sebut dengan Trustpolitik Policy. Grand strategy pada masa kepemimpinan Park Geun Hye ini memiliki tiga pilar, yaitu kebijakan pertahahan dan keamanan yang kuat, memastikan pelaksanaan ―trust diplomacy‖, dan membangun rasa saling percaya dalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea. Pada pilar strong deterrence/defense bahwa Korea Selatan berdasar atas pertahanan yang kuat akan merespon dengan tegas segala bentuk pelanggaran Korea Utara yang membahayakan perdamaian. Park Geun Hye melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Presiden ke AS pada tanggal 5–9 Mei 2013 untuk menegaskan aliansinya dengan AS. Ia merumuskan dua agenda kebijakan terkait kedua Korea: (1)normalisasi hubungan Korea Utara-Selatan melalui ‗trust building process‟ di Semenanjung Korea; (2)mengupayakan unifikasi kecil menuju proses unifikasi yang lebih besar. Park Geun Hye percaya bahwa unifikasi damai akan tercapai melalui tiga tahap: menjaga perdamaian, mengupayakan integrasi ekonomi, dan mencapai integrasi politik. Pemerintahan Park Geun Hye menawarkan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, pertukaran dan kerjasama inter-Korean di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, juga mengedepankan diplomasi dan negosiasi.3
3
Seongwhun Cheon, ―Trust - The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration‖, http://english.president.go.kr/pre_activity/latest/latest_view.php?uno=7800 , diakses pada 16 Juli 2014. 8
Rumusan Masalah Studi ini berpijak pada pertanyaan penelitian, yaitu mengapa Park Geun Hye menerapkan kebijakan Trust-politik Policy? Faktor apa yang melatarbelakangi?
Tujuan Penelitian Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri Trust-politik Policy Korea Selatan serta faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan kebijakan. Dan, memberikan pemahaman tentang progres reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam upaya menciptakan perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berguna bagi perkembangan keilmuan studi hubungan internasional.
Kerangka Teori Kerangka konseptual dan teori yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini yaitu: konsep kebijakan luar negeri yang meliputi pembuatan
dan
implementasinya,
faktor
eksternal
dan
internal
yang
melatarbelakanginya. Kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Lebih spesifik, Rosenau berargumen kebijakan luar negeri identik di tujukan kepada segala sesuatu yang berada di luar suatu negara. Selain memperhitungkan kondisi internal suatu negara, penyusunan kebijakan luar negeri juga perlu mempertimbangkan kondisi eksternal negara yaitu sistem global. Kebijakan luar negeri dapat berupa reaksi dari apa yang terjadi dalam sistem internasional. Rosenau menambahkan terdapat pula variabel individu decisionmaker seperti Kepala Negara Pemerintahan, khususnya mengenai kesan, persepsi dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negeri. Lima hal yang memengaruhi kebijakan luar negeri: idiosinkretik, berhubungan dengan karakteristik individu dari pembuat keputusan; governmental, yang merupakan faktor pemerintahan; societal, yaitu faktor masyarakat; peran, dari pembuat keputusan tersebut; dan sistemik, yaitu sistem secara keseluruhan. 9
Segala tindakan yang diambil oleh sebuah negara yang menyangkut situasi atau faktor tertentu yang berada di luar batas wilayahnya, merupakan suatu bentuk kebijakan dalam hubungannya dalam politik luar negeri. Kebijakan atau keputusan tersebut diambil oleh pembuat keputusan dengan mempertimbangkan baik dalam maupun luar negeri. Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas, akan digunakan Teori Pembuatan Keputusan dari Snyder (Richard C. Snyder, H. W. Bruck dan Burton Spain), Rosenau (Rosenau:1978), dan William D. Coplin (1992), masing- masing memiliki kesamaan argument bahwa ada factor eksternal dan internal yang memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Rosenau menambahkan variable idiosinkretik menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal individu kepala pemerintahan dapat memengaruhi perilaku dalam hal kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan sudut pandang individu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana faktor individu Park Junior yang dipengaruhi oleh karakteristik personal Park Junior, pengalaman pahit selama menjadi putri seorang presiden dictator, orientasinya dalam membuat kebijakan serta pengalaman sebagai anggota majelis nasional dan ketua partai dominan, memengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Coplin berargumen bahwa untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, fokus utamanya adalah melihat peran pemimpin negara. Lebih mendetail, Coplin menyatakan bahwa suatu tindakan politik luar negeri negara tersebut dianggap sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang memengaruhi para pembuat keputusan. Pertama, kondisi politik domestik negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional sebagai proyeksi dan manifestasi dari politik domestik terhadap negara yang menjadi tujuan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri dalam konteks ini merupakan keputusan sebagai bentuk dari akumulasi perilaku negara dalam interaksinya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dirumuskan di dalam negeri yang kemudian diimplementasikan keluar sebagai upaya mencapai kepentingan nasional. 4 Menurut Snyder (Richard C. Snyder, H. W. Bruck dan Burton Sapin), pembuatan keputusan terletak pada inti 4
William D. Coplin, 1992, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Bandung: CV Sinar Baru, hal. 29-30. 10
segala tindakan politik. Pembuatan keputusan memberikan pusat perhatian yang sama terhadap para pelaku, situasi, dan proses politik untuk dianalisa. Faktor dibagi dalam 3 golongan yaitu keadaan internal, eksternal, dan proses pembuatan keputusan. 5 Keadaan internal adalah kepada siapa pejabat membuat keputusan. Dorongan ini mencakup ―orientasi utama nilai yang sama, ciri pokok organisasi sosial, bentuk dan fungsi kelompok, pola kelembagaan, pembentukan pendapat, dan pembedaan dan pengkhususan sosial. Kelompok ini termasuk NGOs dan civil society. Selain NGOs dan civil society, kelompok ini juga termasuk kelompok policy influencer yaitu partai politik yang memengaruhi, yang memiliki tujuan untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat menajadi tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Influencer ini banyak memfokuskan perhatian pada masalah pembentukan kebijakan dalam negeri, dan berusaha memengaruhi kebijakan luar negeri terutama ketika kebijakan-kebijakan itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi stabilitas politik dalam negeri. Partisan policy influencerbisa dipandang sebagai informasi dua arah dan sebagai saluran yang saling memengaruhi diantara para pengambil keputusan resmi hubungannya dengan anggota masyarakat.6 Pentingnya peran masyarakat sipil terletak pada kemampuannya dalam menyediakan ruang publik untuk interaksi nilai-nilai sosial yang beragam dan interaksi berbagai kepentingan. Seperti yang terlihat, masyarakat sipil Korea Selatan telah memainkan peran aktif dalam beberapa dekade di masyarakat dalam demokratisasi Korea Selatan maupun perdebatan tentang berbagai isu politik dalam dan luar negeri Korea Selatan hubungannya dengan Korea Utara di semenanjung Korea sepanjang menuju reunifikasi kedua Korea. Keadaan eksternal berupa aksi-reaksi negara lain dan masyarakat untuk siapa mereka bertindak, serta dunia fisik. Ketiga, proses pembuatan keputusan yang timbul di dalam organisasi pemerintah. Politik luar negeri dilihat sebagai hasil dari proses adaptasi perpolitikan terhadap berbagai kejadian, aktor, atau organisasi. Kebijakan Trust-politik Policy Park Geun Hye didasarkan pada pertimbangan eskalasi ancaman Korea Utara terhadap Korea Selatan. 5
SP. Varma, Teori Politik Modern, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hal. 393. Opcit, Coplin hal 84.
6
11
Argumen Utama Park Geun Hye menerapkan Trust-politik Policy untuk mengubah Semenanjung Korea dari zona konflik menjadi zona kepercayaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebijakan Trust-politik Policy didasarkan pada ―trust-politik‖ yaitu ―saling membangun kepercayaan‖ antar-kedua Korea berdasarkan normanorma global sekaligus untuk menangkal ancaman dari Korea Utara seiring dengan eskalasi aksi militer provokatifnya. Kebijakan Trust-politik Policy, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal, yaitu adanya perubahan tatanan internasional berupa adanya eskalasi ancaman dari Korea Utara seiring pergantian kepemimpinan Korea Utara, dukungan internasional kepada Korea Selatan, sanksi DK PBB terhadap uji coba nuklir Korea Utara, menguatnya aliansi Korea Selatan-AS. Sedangkan, faktor internal yaitu: perubahan haluan Partai Saenuri, persepsi Park Geun Hye terhadap Korea Utara, peran NGO dan civil society di Korea Selatan. Kedua faktor ini baik internal maupun eksternal mendorong Park Geun Hye menerapkan kebijakan moderat yang ia sebut sebagai jalan tengah antara konservatif dan progresif. Selain itu, pengalamannya sebagai ketua partai berkuasa memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam mempersepsikan Korea Utara dengan demikian memengaruhi pandangannya dalam memformulasi kebijakannya. Di sisi lain, ―kepercayaan‖ ia gunakan sebagai ruang diplomasi, yang mana Trust-politik Policy sebagai kebijakan untuk mengubah Semenanjung Korea dari zona konflik menjadi zona kepercayaan, dan membangun kepercayaan di Semenanjung Korea adalah salah satu manifestasi kebijakan luar negeri Trustpolitik Policy di bawah pemerintahannya. Tinjauan Pustaka Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara banyak diperdebatkan oleh karangan periset. Namun, terkhusus kebijakan ―Trust-politik Policy‖ Park Geun Hye masih belum banyak diteliti. Oleh karena itu, tesis ini hadir untuk mengulas secara mendalam tentang kebijakan ―Trust-politik Policy.‖ Hal yang membedakan dengan riset-riset sebelumnya adalah terkait sudut pandang penulis yang menguraikan proses pembuatan kebijakan ―Trust-politik Policy‖ yang dilihat dari faktor eksternal dan internal. 12
Riset-riset tersebut di antaranya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Soon yang menganalisa dinamika dan anomali kebijakan Sunshine Policy yang diterapkan oleh Kim, serta dampak yang dihasilkannya. Soon menunjukkan berbagai keterlibatan internasional dalam politik luar negeri Korea Selatan serta menggambarkan bagaimana konteks historis digunakan untuk permusuhan jangka panjang dan meningkatkan hubungan baik dengan internasional. Buku ini membahas isu-isu khusus seputar Gerakan Anti-Amerikanisme di Korea Selatan, krisis nuklir Korea Utara dan masa depan aliansi militer AS-Korea Selatan. Dengan mengangkat dua studi kasus sebagai kunci pemahaman yaitu: hubungan antara proyek- proyek Hyundai Group di Korea Utara dengan digelarnya KTT antara Kedua Korea serta Program Senjata Nuklir Korea. 7 Moon Chung In dalam Korea Symposium and Workshop of the Rafto Foundation, Bergen, Norwegia mengungkapkan bagaimana menilai, mengamati dan prospek dari Sunshine Policy serta KTT Inter-Korea. Moon berpendapat bahwa KTT Inter-Korea yang diselenggarakan di Pyongyang pada tahun 2000 lalu merupakan sebuah terobosan besar bagi proses reunifikasi Korea Utara-Korea Selatan. Secara teknis mengingat permusuhan panjang antara kedua negara Korea tersebut, adalah sebuah nonsense bagi pemimpin Korea Selatan untuk berkunjung ke jantung wilayah musuh. Tidak dapat disangkal bahwa KTT Inter Korea dan Joint Declaration 15 Juni ini adalah kesuksesan bagi Sunshine Policy. Moon beranggapan bahwa konsistensi dan kesabaran Kim Dae Jung dalam menerapkan Sunshine Policy membuka jalan untuk peaceful co-existence dan unifikasi di Semenanjung Korea. Paper ini memaparkan dinamika evolusi dari kebijakan Sunshine Policy dan juga menganalisa KTT Inter Korea serta dampaknya. Bagian pertama menganalisa kembali perkembangan dari Sunshine Policy serta konsekuensinya, yang kedua menganalisa cita-cita tujuan awal dan pelaksanaan Sunshine Policy dan yang terakhir membahas analisis yang komprehensif dari KTT 15 Juni hingga akhirnya kini propek hubungan antara kedua Korea pasca KTT Inter-Korea ini masih terus digali dan dieksplorasi. 8
7
Key Young Soon, 2006, South Korean Engagement Policies and North Korea : Identities, Norms and the Sunshine Policy, London: Routledge, hal 9. 8 Moon Chung-In, winter 2000, The Sunshine Policy and The Korean Summit : Assessment and Prospects. Seoul : The Institute for East Asian Studies. Paper ini dipresentasikan pertama kali di 13
Pendapat lain datang dari Suk Ryul Ru (2001) Taek-Hwan Kwak dan Seung Hoo Joo (2002) memaparkan bahwa kemajuan proses hubungan baik InterKorea dapat berkelanjutan dan bergantung pada niat dari pihak kepemimpinan Korea Utara untuk mengesampingkan program nuklirnya dan memprioritaskan pebangunan perekonomiannya serta membuka diri terhadap masyarakat internasional. Namun yang paling terpenting dalam proses menuju Semenanjung Korea yang damai adalah dengan masing-masing Korea Selatan dan Korea Utara harus konsisten dan menghormati perjanjian-perjanjian Inter-Korea untuk membangun sikap saling percaya dan menyingkirkan halangan dan rintangan yang dapat menghambat dalam proses menuju perdamaian jangka panjang di Semenanjung Korea. 9 Taek-Hwan Kwak dan Seung Hoo Joo (2002) menambahkan bahwa proses damai ini selain bergantung pada kepemimpinan di Korea Utara, juga bergantung pada kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Korea Selatan maupun AS dalam mengakomodasi perubahan di Korea Utara dan mendukung perubahannya untuk membuka diri kepada dunia internasional.10 Sarah Teo dalam South Korea‟s Foreign Policy in 2013: Building Trust in East Asia memaparkan setahun setelah Park menerapkan kebijakan Trust-politik Policy, Korea Selatan berhasil memperkuat aliansinya dengan AS, meningkatkan hubungan baik dengan Tiongkok, dan negara ASEAN. Inisiasi Trust-building dengan Korea Utara belum menunjukkan perubahan, sebaliknya, mengindikasikan bahwa Trust-politik Policy ini belum memberikan perubahan. Korea Utara masih bersikeras mengembangkan kapabilitas nuklirnya. Eskalasi ancaman sangat bergantung pada faktor kepemimpinan di Korea Utara yang sulit ditebak. Hal ini membuat tingkat keberhasilan Trust-politik sulit untuk diukur efektivitasnya. Perlu konsistensi dari Park untuk menerapkan
Korea Symposium and Workshop of the Rafto Foundation, Bergen, Norwegia pada tanggal 2-3 November 2000. 9 Suk Ryul-Ru, Inter-Korean Relations: Issues and Prospects. Artikel ini dipresentasikan pada International Conferrrence in commemorating Centennial Korean-Belgium Diplomatic Relations organized by The Center of European Integration Studies/ Center for Asia-Pasific Studies. KyungHee University. 2001. 10 Taek-Hwan Kwak dan Seung Hoo Joo, 2002 , North Korea Changes and the Future of InterKorean Relations. 14
Trustpolitik ini walaupun Korea Utara tidak melepaskan program nuklirnya. 11 Berbeda dengan opini Bruce Klingner, kebijakan Trust-politik Park Geun Hye akan menghadapi banyak tantangan seiring dengan eskalasi ancaman Korea Utara. Maka penting bagi Korea Selatan untuk memperkuat aliansi dengan AS untuk membela sekutunya di Asia.12 Sedangkan, riset tentang peran NGOs dan civil society di Korea Selatan telah diteliti oleh Thomas Kalinowski (2014). Ia menyoroti peran NGO dan civil society yang turut memengaruhi proses damai di semenanjung Korea. Dalam artian bahwa NGOs dan civil society memiliki pengaruh kuat membentuk pandangan pemimpin di Korea Selatan dalam setiap memformulasikan kebijakan luar negerinya. Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Lee Myung Bak, di balik kebijakan garis kerasnya, banyak yang menentang kebijakannya terutama dari kalangan NGOs dan civil society yang di kemudian hari menjadi persoalan krusial di pemerintahan selanjutnya.13 Hasil penelitian lainnya dikemukakan oleh Hagen Koo. Ia mencatat dalam studinya tentang masyarakat sipil Korea, yang termasuk ke dalam kelompok NGOs dan civil society yaitu koalisi masyarakat untuk keadilan ekonomi, liga gerakan anti polusi, kelompok feminis, Asosiasi guru dan reformasi pendidikan, asosiasi jurnalis untuk kebebasan pers.14 Komposisi dari kelompok civil society ini mencerminkan tingkat ketidakpuasan dengan jalannya pembangunan negara. Dengan demikian, penulis melihat bahwa meskipun riset di atas telah mengulas begitu luas tentang kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara, namun masih minim membahas pembuatan kebijakan Korea Selatan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, tesis ini hadir untuk mengangkat persoalan tersebut sebagai tema utamanya. Dalam hal ini, membahas tentang faktor eksternal dan internal yang mendorong Pemerintahan Korea Selatan menerapkan kebijakan ―Trust-politik Policy.”
11
Sarah Teo. Feb 2014. South Korea‘s Foreign Policy in 2013: Building Trust in East Asia. Bruce Klingner, April 2013, The U.S. Should Support New South Korean President‘s Approach to North Korea. 13 Thomas Kalinowski, Sang-young Rhyu, Aurel Croissant, 2014 South Korea Report, Sustainable Governance Indicators SGI, hal 42. 14 Hagen Koo dalam Michael Richardson, Civil Society And The State in South Korea, SAIS U.S.Korea Yearbook, hal 167. 15 12
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dibatasi dengan terfokus pada analisis kausal diterapkannya Trustpolitik Policy oleh Presiden Park Geun Hye. Penerapan kebijakan luar negeri ini terkait dengan dinamika politik luar negeri Korea Selatan sebelumnya sebagai hasil evaluasi serta respon dari Korea Utara. Penelitian ini membatasi analisa kebijakan luar negeri Korea Selatan masa pemerintahan Park Geun Hye. Adapun kebijakan luar negeri Presiden sebelum Park Geun Hye yang dibahas adalah sebatas ulasan untuk lebih memahami latar beakang serta pertimbangan historis ketika Park Geun Hye merumuskan Trust-politik Policy. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menentukan objek penelitian berupa pergantian politik luar negeri Korea Selatan pada masa kepemimpinan Park Geun Hye serta faktor yang melatarbelakanginya. Penulis menganalisis kelemahan kebijakan kedua kubu yaitu garis keras dan garis lunak sehingga Park Geun Hye dituntut untuk dapat menangkal ancaman maupun serangan yang datang dari Korea Utara dengan arah kebijakan luar negerinya. Penelitian ini menggunakan data berupa kutipan tulisan Park Geun Hye sebelum pencalonan presiden yang masih menjabat sebagai Ketua Partai berkuasa pada saat itu, pendapat para ahli, dan pengamat politik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, laman, dan wawancara langsung. Sumber tertulis yang digunakan sebagai referensi adalah buku, skripsi, jurnal, tesis, makalah yang berhubungan dengan kebijakan Korea Selatan kepada Korea Utara. Sumber ini diperoleh dari perpustakaan UGM, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta essay digital dari laman- laman Korea. Adapun, wawancara langsung penulis dengan Guru Besar Yang Seung Yoon dari Korea Selatan dilakukan di UGM pada November 2014. 15 Beberapa pertimbangan mengapa penulis mengangkat wawancara langsung kepada Prof. Yang Seung Yoon dan menjadikannnya sebagai narasumber representatif pemerintahan Korea yaitu karena beliau telah lama berkecimpung di bidang politik kerja sama antara Korea Selatan dengan Indonesia, juga beliau telah menulis banyak buku tentang politik Korea Selatan. 15
Lihat Lampiran 1.2 ―Teks Wawancara dengan Pengamat Politik Korea Selatan.‖ 16
Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, argumen utama, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang gambaran umum Kebijakan Trust-politik Policy sebagai kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah Pemerintahan Park Geun Hye. Bab III membahas tentang faktor eksternal perumusan Trust-politik Policy. Perubahan tatanan internasional yaitu adanya eskalasi ancaman dari Korea Utara seiring pergantian kepemimpinan Korea Utara, dukungan internasional kepada Korea Selatan, sanksi DK PBB terhadap Korea Utara, menguatnya aliansi ASKorea Selatan. Bab IV membahas tentang faktor internal perumusan Trust-politik Policy. Perubahan haluan Partai Saenuri, persepsi Park Geun Hye terhadap Korea Utara, dan peran NGO dan civil society di Korea Selatan. Bab V menyimpulkan hasil penelitian dan saran.
BAB II TRUST-POLITIK POLICY PARK GEUN HYE (HANBANDO SHINRHOE / 한반도 신뢰 정책 )
17
