1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sampai sekarang pembuatan segala macam jenis perjanjian, baik perjanjian khusus (benoemd) maupun perjanjian umum (onbenoemd) masih berpedoman pada KUH Perdata, Buku Ketiga, tentang Perikatan, khususnya perikatan yang lahir dari perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian merupakan salah satu yang melahirkan perikatan hukum. Ilmu hukum membedakan perjanjian konsensuil, perjanjian riil, dan perjanjian formil. Adanya perbedaan ini dimaksudkan untuk menentukan syarat sahnya masing-masing perjanjian tersebut. Syarat sahnya perjanjian konsensuil adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya seperti ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian rill adalah telah dilaksanakan perbuatan tertentu, misalnya pada perjanjian penitipan barang seperti ditentukan Pasal 1697 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian formil adalah telah dipenuhinya suatu formalitas tertentu, misalnya pada hibah seperti ditentukan Pasal 1682 KUH Perdata.1 Apabila mencermati isi ketentuan Pasal 1313 dan 1314 KUH Perdata, terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian sepihak, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak 1
Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Pada Umumnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-135
2
yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sedangkan perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Bagi perjanjian yang bersifat timbal balik, sebagai konsekuensi yuridisnya kedua belah pihak yang membuat perjanjian adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1338 KUH Perdata. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, dalam perjanjian yang bersifat timbal balik mengandung dua asas hukum, yaitu asas berkekuatan mengikatnya perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak, di samping adanya asas mendahului yang disebut asas konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata). Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian yang dianut oleh negara-negara civil law disebut juga pacta sunt servanda, yang mengandung makna bahwa dengan adanya janji, timbul kemauan atau kehendak para pihak untuk saling berprestasi, dan adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri. Sedangkan asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun dan bebas menentukan isi kontrak, bentuk kontrak dan memilih hukum yang berlaku. Ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut oleh Buku Ketiga KUH Perdata, yang artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluasluasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan isinya
3
tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (causa yang tidak terlarang).2 Demikian karenanya
di luar Buku Ketiga KUH Perdata bermunculan
berbagai macam perjanjian di antaranya merupakan perjanjian baku (standar) seperti perjanjian di bidang perbankan, jasa konstruksi, hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, keagenan, dan lain-lain, yang terkadang memuat klausula hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan tidak adil bagi salah satu pihak. Pada hakikatnya asas keseimbangan sangat terkait dengan masalah keadilan dalam suatu perjanjian, dan berarti terkait dengan masalah keadilan dan hukum.3 Isu keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.4 Dalam perjanjian yang bertimbal balik, pihak yang membuat perjanjian, kemudian tidak melaksanakan kewajibannya dalam arti tidak memenuhi prestasi, maka yang bersangkutan dikualifisir telah wanprestasi atau cedera janji. Bagi pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut sesuai pilihannya berupa tuntutan hukum agar perjanjian dilaksanakan disertai ganti rugi atau tidak disertai ganti rugi dan/atau tuntutan hukum pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atau tidak disertai ganti rugi. Selain alasan hukum wanprestasi, suatu perjanjian dapat juga mengalami kebatalan atau pembatalan sebagaimana ditentukan Pasal 1381 dan Pasal 1446 2
R. Subekti, 2004, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 20 John Rawls, 2006, A Theory of Justice, Teori Keadilan Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4 4 J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172 3
4
sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini perjanjian dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif, yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan bertindak membuat perjanjian. Perjanjian batal demi hukum apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, yaitu syarat hal tertentu atau kausa halal. Bagaimana jika alasan hukum yang dikemukakan bahwa suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil ? Apakah perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Keadaan apa saja sebagai ukuran suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil ? Dan apakah hakim berwenang dalam putusannya untuk menyatakan suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil itu batal atau batal demi hukum ? Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk tesis berjudul “ANALISIS HUKUM MENGENAI PERJANJIAN YANG MEMUAT KLAUSULA TIDAK ADIL”.
B. Rumusan Masalah Penulis hanya mengangkat dua masalah, untuk dianalisis, yaitu : 1. Keadaan apa saja sebagai ukuran untuk menentukan suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil ? 2. Apakah hakim berwenang dalam putusannya untuk menyatakan suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil dapat dibatalkan atau batal demi hukum ?
5
Kedua masalah ini dibatasi hanya mengenai perjanjian yang bersifat timbal balik, dan dalam tataran normatif menyangkut kekosongan undang-undang (Wet Vacuum) tentang ukuran untuk menentukan suatu perjanjian memuat klausula tidak adil, dan tentang kewenangan hakim, dalam putusannya menyatakan suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil dibatalkan atau batal demi hukum, serta dalam tataran filosofis dan teori hukum menyangkut asas hukum yaitu asas dan konsep keadilan.
C. Keaslian Penelitian Hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh Penulis pada perpustakaan pascasarjana Universitas Gajah Mada, khusus pada Magister Kenotariatan, ditemukan 1 (satu) hasil penelitian, dan pada perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ditemukan 1 (satu) hasil penelitian yang relevan namun tidak sama dengan masalah perjanjian yang memuat klausula tidak adil, yaitu : 1. Rika Kusumawati, penelitian ini mengenai pelaksanaan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Murahabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yang membahas masalah : a. Bagaimana pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak dalam pembiayaan murahabah di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta ? b. Bagaimana penyelesaian bila terjadi pembiayaan bermasalah dalam perjanjian Yogyakarta?
pembiayaan
murahabah
di
Bank
Muamalat
Cabang
6
c. Apa relevansi bagi praktik kebebasan berkontrak pembiayaan murahabah di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta ?5 Dari penelitian Rika Kusumawati di atas pokok permasalahannya adalah mengenai prinsip kebebasan berkontrak dalam pembiayaan, penyelesaian bila terjadi pembiayaan bermasalah serta relevansi bagi kebebasan berkontrak itu sendiri. Dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti tersebut terlihat bahwa titik berat permasalahannya adalah prinsip kebebasan berkontrak. Sedangkan yang membedakan dari penelitian yang penulis tulis dalam tesis ini adalah salah satu dampak dari keberlajutan adanya kebebasan berkontrak yaitu adanya perjanjian yang memuat klausula tidak adil. 2. Syaifudin, penelitian mengenai Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara, yang membahas masalah : a. Bagaimana karakteristik asas keseimbangan sebagai prinsip dalam hukum kontrak ? b. Bagaimana klausula pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penambangan batubara sebagai perwujudan asas keseimbangan ?6 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dalam penelitiannya Syaifudin mengangkat permasalahan tentang asas keseimbangan sebagai prinsip dalam hukum kontrak dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihaknya sedangkan dalam 5
Rika Kusumawati, 2009, Pelaksanaan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Murahabah Di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. 6 Syaifudin, 2012, Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara, Disertasi Program Studi doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
7
peneltian yang penulis tulis, pokok permasalahannya membawa karakteristik baru yaitu mengeani klausula tidak adil dalam suatu perjanjian serta pengaturan hak dan kewajiban yang timbul ketika klausula tidak adil tersebut jelas ditemukan dalam perjanjian.
D. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian hukum mengenai perjanjian yang memuat klausula tidak adil ini diharapkan berfaedah bagi kalangan akademis, praktisi hukum, dan masyarakat pelaku usaha. a. Bagi kalangan akademis, diharapkan sebagai kontribusi dalam tataran teoritis bidang ilmu hukum untuk lebih memahami norma hukum, asas-asas hukum, dan konsep hukum, serta sekiranya untuk melakukan penelitian baru berkenaan dengan perjanjian yang memuat klausula tertentu. b. Bagi kalangan praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam tataran praktisi, seperti advokat, konsultan hukum, notaris, dan hakim. Bagi para advokat dan konsultan hukum diharapkan sebagai bahan menyusun pendapat hukum (legal opinion, legal memorandum), dan bagi para notaris diharapkan dalam penyusunan kontrak lebih memperhatikan pencantuman klausula tertentu yang dikehendaki oleh para pihak yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dan/atau yang bersentuhan dengan asas-asas hukum. Bagi hakim diharapkan dapat menggunakan wewenangnya mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.
8
c. Bagi masyarakat pelaku usaha, diharapkan sebagai bahan informasi bahwa dalam pembuatan suatu kontrak ada persyaratan-persyaratan tertentu, dan ada akibat hukum tertentu terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asasasas hukum.
E. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Secara umum bertujuan untuk menambah wawasan ilmu hukum, baik dalam tataran teori maupun praktik mengenai perjanjian yang merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan hukum, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian dan akibat hukum perjanjian. Secara khusus tujuan yang hendak dicapai adalah untuk : 1. Mengetahui keadaan apa saja sebagai ukuran suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil. 2. Mengetahui apakah hakim berwenang dalam putusannya untuk menyatakan suatu perjanjian yang memuat klausula tidak adil dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
