1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa ini perlindungan anak dan wanita sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh pihak
pemerintah
maupun
lembaga-lembaga
swadaya
masyarakat
yang
fokus
memperjuangkan hak anak dan wanita di dalam kehidupannya. Dalam memperjuangkan hak anak dan wanita diperlukan aturan-aturan dan hukum yang dapat membantu melindungi anak dan wanita yang dianggap masih lemah baik secara fisik maupun batin. Perlindungan anak dan wanita merupakan hal yang diperbincangkan oleh banyak orang dan dan sering diberitakan dalam media informasi baik media cetak maupun media elektronik. Munculnya media sosial seperti facebook, twitter, dan lainnya sangat membantu masyarakat untuk mengetahui masalah atau problema mengenai pelanggaran hak anak dan wanita. Pada kenyataannya pelanggaran terhadap anak dan wanita masih banyak juga terjadi karena orang hanya berani menunjukkan kepeduliannya lewat dunia maya, tetapi tidak pada dunia nyata dimana banyak masyarakat belum berani menunjukkan kepeduliannya terhadap hak anak dan wanita yang harus dijunjung tinggi. Jadi untuk melindungi hak anak dan wanita diperlukan hukum ataupun regulasi. Hukum merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organ atau lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan.2 Regulasi atau aturan tersebut seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undasng No 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.
2
http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/perlindungan-hukum-wanita diakses 9 April 2014.
1 Universitas Sumatera Utara
2
Isu permasalahan anak dan perempuan tidak lagi hanya merupakan masalah individu atau perseorangan melainkan menjadi masalah publik, bahkan menjadi bersifat global. Hal ini berkaitan dengan kedudukan anak dan wanita sebagai subjek hukum yang harus dihargai haknya untuk mendapatkan keselamatan bagi dirinya. Pada regulasi ataupun aturan di Indonesia yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana undang-undang tersebut memiliki harapan terciptanya perlindungan anak yang baik sehingga menciptakan generasi penerus Indonesia yang baik dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Peran wanita di dalam penyelenggaraan bangsa sangatlah vital. Wanita dapat membangun negara dengan karya-karyanya dari berbagai bidang kehidupan. Dapat kita ketahui bahwa pria dan wanita kedudukannya sama di dalam kehidupan dan hukum. Oleh karena itu, wanita juga memiliki hak untuk mengembangkan dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada masyarakat, kaum wanita mempunyai kedudukan yang merupakan salah satu posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini wanita memiliki kedudukan, dan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Begitupun dengan anak harus dilindungi haknya karena anak merupakan penerus bangsa atau harapan bangsa. Dengan demikian nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak
Universitas Sumatera Utara
3
akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak, serta kebijakan negara dan pemerintah terhadap dunia anak. Ada dua pandangan terhadap anak. Pertama anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang di dalam keluarga raja, elite penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti oleh komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut yaitu keluarga priyayi.3 Perspektif anak sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti, sejarah garis keturunan ke depan. Raja atau pemimpin-pemimpin masyarakat di masa lalu sangat membanggakan anak laki-laki, karena secara tradisi laki-lakilah yang bisa menggantikan posisinya sebagai raja. Kedua, nilai ekonomi. Nilai ini tumbuh pada lapisan masyarakat umum dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga, apalagi bila orang tua mereka sudah beranjak tua. Hal-hal ini yang menjadi dasar dibutuhkan perlindungan terhadap anak dan wanita. Pada saat ini kita sebagai manusia sering melakukan mobilitas. Mobilitas yang dimaksud adalah pergerakan yang dilakukan manusia dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk mencapai hal tersebut manusia membutuhkan suatu alat untuk dapat melakukan mobilitas yang kita sebut dengan transportasi. Transportasi adalah alat yang digunakan manusia untuk bergerak dari tempat asal menuju tempat tujuan. Transportasi dibagi 3 bagian Besar sebagai berikut:4 1.
Transportasi darat yaitu transportasi yang aktivitasnya berada di darat contohnya: mobil, bus, kereta api dll.
2.
Transportasi laut yaitu transportasi yang dgunakan di kawasan laut ataupun di perairan contohnya: kapal laut, speed boat. 3
http://www.kpai.go.id/artikel/perspektif-perlindungan-anak-dan-implementasinya-di-indonesia diakses 9 April 2014. 4 http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_kota diakses 9 April 2014.
Universitas Sumatera Utara
4
3.
Transportasi udara yaitu transportasi yang melakukan aktivitasnya di udara dan lebih efektif sehingga lebih cepat contohnya: pesawat terbang dan helikopter. Dengan transportasi maka kita dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan dibanding
kita berjalan kaki sehingga lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan yang diinginkan dan mampu mengefisienkan waktu. Di Indonesia transportasi darat adalah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia baik di desa maupun di kota. Selain murah dan lebih praktis juga dekat dengan masyarakat karena mudah menjangkaunya. Transportasi darat juga memiliki jenis dan ragam yang sangat banyak dibanding transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi darat dibagi 2 ada milik pribadi dan transportasi umum dimana transportasi umum adalah primadona bagi masyarakat khusunya rakyat menengah kebawah. Angkutan dan transportasi yang paling banyak digunakan adalah bus. Bus banyak digunakan karena tarif yang murah dan lebih mudah menjangkau dibanding angkutan umum lainnya. Bus kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai city bus atau transit bus adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek angkutan tetap dan teratur.5 Bus kota biasanya dioperasikan di kota-kota sedang, besar dan metropolitan, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Palembang, Medan dan berbagai kota-kota lainnya. Semakin banyaknya penumpang angkutan umum banyak terjadi permasalahan yang dihadapi penyelenggara angkutan umum baik milik pemerintah maupun swasta dan penumpang angkutan tersebut. Angkutan umum juga bermanfaat bagi anak dan wanita dalam kelangsungan hidupnya dan melakukan aktivitasnya anak dan wanita sangat mengandalkan angkutan umum seperti bus untuk melakukan mobilitasnya. Akan tetapi banyak hal yang dapat melanggar hak anak dan
5
http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_kota diakses 9 April 2014.
Universitas Sumatera Utara
5
wanita di angkutan umum seperti pencurian, pelecehan seksual, kekerasan ancaman dan berbagai cara yang dapat melanggar hak anak dan wanita dalam menggunakan fasilitas angkutan umum. Dalam prakteknya masalah terlihat atau dirasakan oleh pengguna dan masyarakat adalah kondisi pelayanan sistem angkutan umum, seperti :kenyamanan, tarif, waktu perjalanan, waktu tunggu, aksesibilitas dan lain sebagainya. Masalah yang sering dihadapi anak dan wanita ketidaknyamanan dalam menggunakan angkutan umum. Fasilitas-fasilitas yang kurang memadai dan masih dibawah standar terhadap aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Ketidaknyamanan seperti ini sering menggangu kegiatan dan kesehatan anak dan wanita sebagai penumpang angkutan umum terutama bus. Selain fasilitas yang kurang memadai waktu perjalanan dan juga tarif sering menjadi penghambat anak dan wanita dalam menggunakan angkutan umum. Waktu perjalanan sering mengganggu ketepatan untuk sampai tempat tujuan dimana banyak angkutan umum yang sering membuat kemacetan dijalan yaitu suka menaikturunkan penumpang di sembarang tempat sehingga hal-hal seperti ini sering membuat kemacetan dan hal yang sering membuat waktu perjalan menjadi lebih lama yaitu kondisi angkutan yang mengalami gangguan mesin atau yang lainnya dan hal ini sangat berdampak besar dan memakan waktu yang cukup lama sehingga, menggangu anak dan wanita untuk tepat waktu melakukan aktivitasnya. Ketepatan tarif juga sebagai masalah yang dihadapi anak dan wanita sebagai penumpang angkutan umum. Apabila tarif disesuaikan dengan kemampuan penumpang dan seimbang dengan fasilitas yang diberikan maka akan terjadi kenyamanan dalam menggunakan angkutan umum. Berbanding terbalik yang terjadi dalam menggunakan angkutan umum sering kita lihat harga tiket dan fasilitas yang diberikan tidak sesuai hanya demi mendapat keuntungan besar tanpa memikirkan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik.
Universitas Sumatera Utara
6
Masalah kejahatan juga menjadi problema yang besar di angkutan umum, khususnya angkot bukan hal yang baru, mengingat modus yang mirip. Rangkaian kejadian kejahatan di angkot tersebut semakin menunjukkan fakta bahwa ancaman dan resiko bagi para penumpang dari berbagai tindak kekerasan, kriminalitas, pelecehan seksual hingga pemerkosaan ketika menggunakan moda transportasi umum di hal ini bersifat nyata dan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh kondisi sarana transportasi umum yang sangat terbatas kapasitasnya, dan belum memberikan keamanan bagi penumpang anak dan wanita6. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang memiliki ketegasan terhadap penyelenggara angkutan umum untuk memberikan fasilitas dan keamanan yang baik dalam menggunakan angkutan umum. Hal ini yang memicu terjadinya kesewenang-wenangan dalam menyediakan jasa transportasi umum. Pemerintah memiliki transportasi umum yang dikelola oleh Perum Damri haruslah menjadi yang terdepan terhadap perlindungan anak dan wanita di angkutan umum untuk terciptanya kenyaman diri baik si anak dan wanita untuk melakukan mobilitas. Perum Damri adalah salah satu perusahaan atau penyelenggara angkutan umum yang berada dibawah dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diatur pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2002 Tentang Perum Damri.7 Perum Damri sebagai salah satu penyelenggra angkutan umum dari pemerintah telah membuat upaya-upaya melindungi anak dan wanita. Terutama wanita dimana telah dibuat 15 armada yang masih diberlakukan di kota Bandung. Semoga hal ini berlanjut dikota lainnya. Permasalahan anak dan wanita di dalam angkutan umum harus ditangani dengan baik dan anak agar tercapai kepuasan konsumen dari angkutan umum terutama anak dan wanita.
6
2010.
http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-194-EDIT%20BAB%20I.pdf diakses 10 April
7
http://news.detik.com/read/2011/06/21/191711/1665507/486/2/bus-damri-khusus-perempuanmenuai-pro-dan-kontra diakses 11 April 2014.
Universitas Sumatera Utara
7
Hal tersebut harus didukung dengan aturan yang baik dan peran pemerintah yang harus bersikap tegas terhadap pihak penyelenggara angkutan umum yang tidak mengidahkan aturan yang telah dibuat untuk melindungi penumpang. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah regulasi ataupun aturan hukum untuk melindungi anak dan wanita di dalam menggunakan kendaraan umum sudah baik atau tidak atau apakah ada atau tidak. Meskipun pada kenyataanya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah dibuat untuk mengatur keselamatan selama dijalan terutama sewaktu berada di angkutan umum. Tetapi, isi dari undang-undang ini belum secara tegas dilakukan terutama pihak penyelenggara angkutan umum sehingga, masih banyak terjadi mengabaikan keselamatan anak dan wanita sebagai penumpangnya dengan tidak melakukan syarat-syarat angkutan jalan yang ada pada undang-undang tersebut. Karena kompleksnya masalah mengenai perlindungan anak dan wanita sebagai penumpang angkutan umum di dalam kehidupan masyarakat Indonesia maka penulis tertarik dengan aspek keberadaan anak dan wanita dan menulis skripsi dengan judul ”ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN WANITA SEBAGAI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM PADA PERUM DAMRI CABANG MEDAN” dianggap perlu untuk diteliti. B. Permasalahan Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1.
Bagaimana sarana dan pengunaannya yang disediakan untuk penumpang anak dan wanita pada angkutan umum?
2.
Adakah regulasi ataupun aturan yang melindungi hak anak dan wanita sebagai penumpang angkutan umum?
3.
Bagaimana pelaksanaan regulasi atau aturan yang melindungi hak anak dan wanita sebagai penumpang angkutan umum ?
C. Tujuan penulisan
Universitas Sumatera Utara
8
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan penyelenggara angkutan umum untuk anak dan wanita.
2.
Untuk mengetahui regulasi ataupun aturan perlindungan hukum terhadap anak dan wanita sebagai penumpang angkutan umum
3.
Untuk mengetahui peran pemerintah dan penyelenggara angkutan umum dalam dunia transportasi untuk melindungi hak anak dan wanita sebagai penumpang.
D. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan skripsi ini adalah : 1.
Secara Teoritis. Secara teoritis pembahasan terhadap masalah – masalah yang akan dibahas dapat memberikan informasi tentang aturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan wanita sebagai penumpang untuk memberikan kenyamanan di dalam menggunakan jasa angkutan umum.
2.
Secara Praktis. Secara praktis pembahasan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca baik bagi kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat umum. Pembahasan ini juga menjadi masukan bagi pemerintah dan penyelenggara angkutan umum untuk dapat membuat aturan yang tegas untuk melindungi anak dan wanita sebagai penumpan dengan memberikan sarana dan fasilitas yang tepat bagi anak dan wanita untuk terciptanya suatu kenyamanan
E. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai norma serta ketentuan
Universitas Sumatera Utara
9
hukum yang telah berlaku dan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai berlakunya ketentuan hukum yang telah ada.8 Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala –gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa–hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori–teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori–teori baru.9Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau langsung dari sumber pertama dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen–dokumen yang resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian,10 yang terdiri atas : a.
Bahan hukum primer ialah bahan–bahan hukum contohnya undang–undang , peraturan pemerintah, kitab undang–undang hukum perdata, dan lain–lain.
b.
Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil–hasil penelitian , pendapat pakar hukum , dan lain–lain.
c.
Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah yang menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian ini.11 Tehnik pegumpulan data yang digunakan adalah:
1.
Studi kepustakaan (Library Research).
8
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 71. Ibid, hal 72. 10 Tampil Anshari, Metodologi Peneitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009, 9
hal 30.
11
Abdurahman, Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum,UMM Press, Malang, 2009, hal 25.
Universitas Sumatera Utara
10
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, hasil–hasil seminar, majalah – majalah ilmiah, dan sebagainya. 2.
Studi lapangan (Field Research). Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan atau penelitian untuk mendapatkan data premier yang dibutuhkan melalui peninjauan langsung pada objek penelitian yakni bagian yang dianggap memberikan keterangan yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data.12
a.
Lokasi Penelitian. Penelitian dilakukan di Perum Damri Cabang Medan
b.
Alat Pengumpulan Data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna memecahkan permasalahan didalam penelitian ini, dan ditambah dengan wawancara kepada pihak Perum Damri Cabang Medan.
F. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran dan penelitian penulis di kepustakaan Fakultas Hukum USU , bahwa: 1.
Tidak ada penulis menemukan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum
Perlindungan
Anak Dan Wanita Sebagai Penumpang Angkutan Umum ” 2.
Sehubungan judul skripsi ini telah dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum USU untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada ataupun belum terdapat di perputakaan Fakultas Hukum USU. Dengan demikian, penulisan
12
Bambang Sunggono,Op.cit.hal 73.
Universitas Sumatera Utara
11
skripsi ini dapat dikatakan yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara moral. Penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan–bahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau literatur yang diperoleh dari dosen–dosen Fakultas Hukum USU maupun dari media cetak , media elektronik serta di samping itu juga diadakan penelitian. G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, bahwa pada setiap bab akan dibahas secara terperinci sebagai bagian dari keseluruhan skripsi ini. Adapun susunan sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I :
Pada bab ini diatur mengenai pendahuluan yang merupakan uraian awal terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II :
Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umumterhadap perlindungan anak dan wanita tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan wanita, hak dan kewajiban anak dan perbuatan yang merugikan hak dan kewajiban anak dan wanita.
BAB
III:
Pada
bab
ini
diuraikan
pengaturan
mengenai
pengangkutan
dan
penyelenggaraannya untuk kepentingan umum dimana akan dijelaskan sejarah ,tujuan dan azas penyelenggaraan angkutan umum dan perlindungan anak dan wanita di dalam angkutan. BAB IV
:
Pada bab ini diuraikan aspek hukum perlindungan wanita dan anak, saranasarana yang disediakan, regulasi yang melindungi anak dan wanita di angkutan umum, penggunaan sarana dan pelaksanaan regulasinya.
Universitas Sumatera Utara
12
BAB V
: Bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan serta saran–saran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan wanita dalam angkutan umum.
Universitas Sumatera Utara
