BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Keterlibatan umat muslim dalam berbagai kegiatan bisnis bukan
merupakan hal baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu (Buchari, 2014 : 111). Seorang muslim yang kreatif akan mampu menggerakkan masyarakat di sekitarnya, mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, serta mampu mendidik tenaga kerja untuk berkembang. Kegiatan berbisnis bagi umat muslim sudah diatur dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an menggunakan terminology bisnis demikian ekstensif, tema komersial ini memiliki 20 macam terminology, yang diulang sebanyak 370 kali dalam Al-Qur’an (Torrey, 1982). Al-Qur’an membolehkan kegiatan bisnis dalam terminology yang sangat eksplisit. Salah satu bentuk kegiatan bisnis yang banyak dilakukan oleh umat muslim pada masa ini ialah dengan menjadi pengusaha UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah). UKM sendiri dalam perkembangannya sudah diakui oleh dunia memiliki suatu peran penting dalam membangun perekonomian suatu negara. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang saja tetapi juga di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan negara-negara di Eropa. Hal ini dikarenakan UKM dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap banyak tenaga kerja dari pada usaha besar. Selain itu UKM juga berjasa dalam menaikkan pendapatan per kapita sekaligus turut menyumbang kepada Produk Domestik Bruto (PDB) (Tambunan, 2009 : 15). Oleh sebab itu, peran UKM ini sangat diharapkan akan terus
93
dioptimalkan dalam upaya membangun perekonomian Indonesia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sejak
tahun
1970-an,
negara-negara
sedang
berkembang
(NSB)
sebenarnya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif menggembirakan. Akan tetapi pada masa yang sama negara-negara sedang berkembang (NSB) ini mulai menyadari bahwa mereka belum berhasil menyediakan lapangan kerja yang layak kepada tenaga kerjanya baik ditinjau dari segi pendapatan maupun kesesuaian jenis pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki (Irsan Azhary Saleh, 1986). Disamping itu, sebagian negara-negara sedang berkembang yang pendapatannya sebagian besar bergantung kepada minyak dan gas mulai menyadari kenyataan bahwa minyak dan gas bersifat non-renewable dan sering mengalami fluktuasi harga (Solehah Abdul Hamid, 1997). Kondisi dan kenyataan ini menyebabkan NSB mulai memberikan perhatian kepada eksistensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan para pengusaha. Perhatian yang diberikan negara kepada eksistensi UKM dan para pengusahanya semakin serius karena keberhasilan negara-negara industri baru (NIC’s) sering dihubungkan dengan keberhasilan pengembangan UKM (Rahmat Ismail, 1995). Tindakan dan kebijakan seperti ini dianggap benar, sebab diberbagai negara maju seperti Amerika, Kanada, dan beberapa negara Eropa pun, UKM telah menjadi mesin penggerak utama pembangunan ekonomi negara-negara yang bersangkutan (Clotefi, 1999, Smith Nixon, 1999). Limpahan kekayaan sektor industri yang membawa kemewahan dan kesejahteraan ekonomi di dunia barat, menyebabkan NSB ingin mencontoh dan
94
mengidamkannya (Mountjoy, 1978). Hal ini dianggap wajar sebab eksistensi UKM di berbagai sektor memberikan banyak kebaikan dan keuntungan seperti menyerap tenaga kerja, menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya (Yep Putih, 1985). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika suatu negara memberikan perhatian dan keistimewaan yang luas dalam pengembangan UKM disamping sektor-sektor unggulan lainnya. Malaysia misalnya, sejak penetapan Rancangan Malaysia I (RM-I) (1967-1970) telah menetapkan berbagai bantuan dan dukungan negara terhadap pembangunan UKM-nya (Moha Asri Abdullah, 1997). Sejalan dengan kenyataan seperti di atas, pemerintah Indonesia juga terus memberikan perhatian yang serius terhadap eksistensi UKM. Perhatian ini diberikan dalam berbagai bentuk fasilitas seperti penyederhanaan pengurusan perizinan, kenyamanan, dan kepastian hukum, pendidikan dan pelatihan, informasi pemasaran dan sebagainya. Bahkan lebih jauh dari itu, pemerintah sangat konsen membantu dan memfasilitasi pengusaha UKM dari aspek permodalan dan pembiayaan. Misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM pada 23 Februari 2015 mengatakan menurunkan suku bunga Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Menengah (LPDB KUKM) dan berlaku mulai Maret 2015. Penurunan ini salah satunya bertujuan mencapai target penyaluran dana pembiayaan bagi pengusaha UKM sebesar Rp 2,65 triliun (Bisnis.com). Kebijakan pemerintah ini akan membantu seluruh pengusaha UKM di Indonesia termasuk pengusaha-pengusaha UKM di Tebing Tinggi.
95
Kebijakan pengembangan UKM secara nasional harus diikuti dengan adanya keselarasan kebijakan pengembangan UKM di berbagai daerah sehingga memberikan kontribusi positif yang paling maksimum. Tugas dan beban ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan semua pihak yang terkait. Semua pihak harus bekerjasama dan saling membantu sehingga sasaran dan tujuan pengembangan UKM yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi tercapai dengan efektif. Dalam hal pendanaan dan pembiayaan misalnya, kerjasama dan kemitraan antara bank dan lembaga keuangan lainnya dengan para pengusaha UKM harus terbina dan berjalan dinamis, saling menguntungkan dan lain-lain seperti mana maksud penetapan PP No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Berkaitan dengan kemitraan dan kerjasama ini, pengusaha-pengusaha UKM Muslim Tebing Tinggi dianggap relatif beruntung karena di Tebing Tinggi telah eksis berbagai bank dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan. Eksistensinya pula relatif luas dan merata sebab banyak bank konvensional dan beberapa bank syariah/unit usaha syariah. Pengusaha Muslim mempunyai sarana institusi keuangan Islam yang cukup sehingga mereka tidak semestinya terlibat dengan riba yang dilarang Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang no.10 tahun 1998 bank umum dibagi menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya tanpa mengikuti prinsip syariah dimana bank tersebut masih mengambil
96
keuntungan melalui hasil riba. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya sesuai prinsip-prinsip Islam dan hukum bermuamalah dalam Islam. Prinsip syariah sebagaimana dituliskan dalam pasal 1 butir 13 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini dianggap sangat progresif. Diketahui sebanyak 188 bank Syari’ah termasuk Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah telah berdiri di Indonesia. Hal ini menandakan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mempercayakan masalah keuangan mereka pada bank Syari’ah. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (bi.go.id).
97
Tabel 1.1. menunjukkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia, Sumatera Utara, dan kota Tebing Tinggi. Dari 11 perbankan syariah yang ada di Indonesia ternyata sebanyak 4 bank ada dan beroperasi di Kota Tebing Tinggi, dan masih ada 1 Unit Usaha Syariah yang juga memberikan layanan dan fasilitas kepada masyarakat Tebing Tinggi termasuk para pengusaha UKM. Eksistensi perbankan syariah sebanyak 4 bank dan 1 Unit Usaha Syariah bersama beberapa bank konvensional di kota Tebing Tinggi diyakini memberi corak beragam khususnya dalam hal pendanaan dan pembiayaan UKM. Tabel 1.1. Eksistensi Bank Umum Syariah di Indonesia, Sumatera Utara, dan Kota Tebing Tinggi Tahun 2015
No.
1. 2. 3.
Bank Umum Syariah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mega Indonesia
Indonesia
Sumatera
Tebing
Utara
Tinggi
√
√
√
√
√
√
4.
PT Bank Syariah BRI
√
√
5.
PT Bank Syariah Bukopin
√
√
6.
PT Bank Panin Syariah
√
√
7.
PT Bank Victoria Syariah
√
8.
PT Bank BCA Syariah
√
9.
PT Bank Jabar dan Banten Syariah
√ √
√
√
√
98
Tabel 1.1. Eksistensi Bank Umum Syariah di Indonesia, Sumatera Utara, dan Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 (Lanjutan)
No.
10. 11.
Bank Umum Syariah
PT Bank Syariah BNI PT Maybank Indonesia Syariah JUMLAH
Sumatera
Tebing
Utara
Tinggi
√
√
√
√
√
11
9
Indonesia
4
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia
Selain itu ada 14 bank konvensional yang beroperasi di Kota Tebing Tinggi, yaitu : Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sumut, BTN, BRI Agro, BCA, Bank Danamon, CIMB Niaga, Bank Mestika, Bank Panin, Bank Mega, BII, BTPN. Eksistensi perbankan konvensional dan perbankan syariah serta Unit Usaha Syariah yang ada di Kota Tebing Tinggi merupakan lembaga-lembaga terdepan dalam menyalurkan berbagai jenis dana, kredit, dan pembiayaan kepada pengusaha UKM antara lain : Kredit Usaha Tani, Kredit KUD, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota, Kredit Kelayakan Usaha dan sebagainya. Dengan adanya 2 sistem perbankan di Kota Tebing Tinggi yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah diyakini menimbulkan konsekuensi kepada para pengusaha UKM khususnya pengusaha Muslim yang
99
sangat dituntut agar tidak terlibat dengan riba. Pengusaha Muslim Tebing Tinggi dengan sendirinya diyakini ter-klasifikasi kepada 4 golongan berdasarkan sumber dana / kredit / pembiayaan yang mereka gunakan. Empat golongan ini adalah : 1. Pengusaha Muslim yang sama sekali tidak terlibat dengan bank manapun (Gol. A) 2. Pengusaha Muslim yang menggunakan jasa perbankan konvensional saja (Gol. B) 3. Pengusaha Muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah saja (Gol. C) 4. Pengusaha Muslim yang menggunakan jasa perbankan konvensional dan perbankan syariah (campuran) (Gol. D) Dengan kata lain, eksistensi 2 sistem perbankan yang berbeda di tengah masyarakat Tebing Tinggi yang masyarakatnya mayoritas Muslim diyakini menimbulkan konsekuensi yang sangat luas dan beragam sehingga relatif menarik diteliti secara ilmiah. Dengan adanya penggolongan tersebut, loyalitas pengusaha UKM Muslim menjadi sangat penting dalam menentukan digolongan manakah para pengusaha UKM Muslim berada.Loyalitas mereka dalam memilih bank syari’ah dapat menunjukkan ketaatan dan kepahaman mereka tentang hukum bermuamalah dalam Islam serta kepuasan mereka dalam bekerjasama dengan bank Syari’ah. Para pengusaha UKM Muslim yang memanfaatkan jasa perbankan dikatakan sebagai nasabah atau konsumen bank. Sebelumnya, pengertian dari loyalitas nasabah adalah perilaku nasabah dalam membeli atau menggunakan suatu produk secara berulang-ulang dalam jangka panjang. Merekayang telah
100
merasakan manfaatnya memiliki opini yang positif tentang produk tersebut sehingga nasabah turut mempromosikan produk kepada orang lain. Loyalitas para pengusaha UKM terkait juga dengan layanan yang telah diberikan oleh bank dan dirasakan manfaatnya dalam mengembangkan usaha UKM. Sekarang
ini
program-program
pemerintah
untuk
mendorong
perkembangan UKM telah banyak dilaksanakan termasuk di Kota Tebing Tinggi. Salah satunya adalah turut membantu mempermudah pemberian kredit kepada pengusaha UKM melalui kerjasama dengan Bank dan memberikan bantuan berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh pengusaha UKM. Jumlah usaha UKM di Kota Tebing Tinggi terbilang cukup banyak. Data yang tercatat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi diketahui terdapat sekitar 6153 unit pelaku usaha di berbagai bidang yang tersebar di lima kecamatan yang ada pada tahun 2012. Hal ini merupakan peluang yang cukup baik bagi perbankan konvensional maupun perbankan syariah untuk memasarkan produk-produk mereka kepada para pengusaha UKM di Kota Tebing Tinggi sekaligus turut membantu program pengembangan usaha UKM di kota ini. Tabel 1.2. Jumlah UKM di Kota Tebing Tinggi No.
Kecamatan
Jumlah UKM
1.
Padang Hulu
930
2.
Tebing Tinggi Kota
1.453
3.
Rambutan
1.490
4.
Bajenis
1.245
5.
Padang Hilir
1.030
101
Jumlah
6.153
Sumber : Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi
Dari sekian banyak bank baik itu BUMN maupun swasta, konvensional maupun syariah. Setiap bank menawarkan berbagai produk dan jasa sebagai daya tarik nasabah untuk memilih bank tersebut. Dari berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah dalam hal ini para pengusaha UKM Muslim,maka kiranya penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis Loyalitas Pengusaha UKM Muslim terhadap Institusi Perbankan di Kota Tebing Tinggi”. 1.2.
Perumusan Masalah Dari kondisi dan kenyataan seperti diuraikan pada bagian 1.1 penelitian
ini, maka perumusan masalah dibatasi pada 3 persoalan utama, yakni : 1. Bagaimana profil pengusaha dan profil perusahaan UKM Muslim di Kota Tebing Tinggi. 2. Bagaimana tingkat loyalitas pengusaha UKM Muslim terhadap institusi perbankan di Kota Tebing Tinggi. 3. Faktor – faktor utama apa yang menyebabkan pengusaha UKM Muslim loyal terhadap institusi perbankan pilihannya. 1.3.
Tujuan Penelitian Penelitian yang bersifat deskiptif-eksploratif serta menggunakan data-data
primer ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis profil pengusaha dan profil perusahaan UKM Muslim di kota Tebing Tinggi. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat loyalitas pengusaha UKM Muslim terhadap institusi perbankan yang ada di Kota Tebing Tinggi.
102
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor utama apa yang menyebabkan pengusaha UKM Muslim loyal terhadap institusi perbankan pilihannya. 1.4.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diyakini bermanfaat luas terutama bagi :
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni sebagai alat dan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UKM khususnya di Tebing Tinggi. 2. Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, yakni sebagai alat dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan peningkatan dan perluasan layanan bagi masyarakat khususnya para pengusaha UKM. 3. Pengusaha UKM, yakni sebagai data dan informasi kea rah introspeksi dan pengembangan diri dan usaha yang lebih baik dan kontributif. 4. Dunia Akademik, yakni sebagai data, informasi, bahan acuan, bahan perbandingan dan lain-lain terutama bagi mahasiswa, dosen, dan civitas akademik lainnya. 5. Masyarakat Umum,
yakni sebagai sumber informasi ilmiah dalam
menentukan keputusan dan kegiatan terutama yang berkaitan dengan bisnis dan perbankan.
103
