BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Kesadaran untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
di Indonesia muncul sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, dimana Indonesia mengalami kejatuhan ekonomi dan butuh waktu yang lama untuk dapat bangkit. Salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai Indonesia tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Belajar dari peristiwa tersebut, maka Pemerintah Indonesia mulai menggalakkan penerapan prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan terhadap penerapan praktek GCG untuk perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam Penjelasan Umum, Pasal 2, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu:1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaaan negara pada khususnya; 2) mengejar keuntungan; 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 5) turut aktif memberi bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 1
Bentuk nyata dukungan pemerintah atas penerapan GCG di Indonesia terbukti dari dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang bertugas untuk membuat Kode Corporate Governance Nasional, dimana kode ini merupakan referensi bagi seluruh perusahaan di Indonesia termasuk BUMN. Selain itu, bentuk keseriusan pemerintah atas penerapan prinsip GCG untuk BUMN ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Pada tahun 2012, terjadi beberapa perubahan pada PER — 01 /MBU/2011 tersebut, sehingga dikeluarkanlah Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Tidak hanya melalui pembentukan KNKG dan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, bentuk nyata dukungan pemerintah atas penerapan prinsip GCG pada BUMN makin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undangundang tersebut mensyaratkan bahwa pengelolaan BUMN hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
serta kewajaran. Prinsip-prinsip
yang 2
tercantum dalam UU tersebut merupakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam corporate governance. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara dan UU BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka semua BUMN beserta anak perusahaannya wajib mematuhi aturan tersebut dan mulai menerapkan prinsip GCG dalam proses operasional perusahaan. Penerapan prinsip GCG di Indonesia, khususnya untuk BUMN bukanlah merupakan hal yang mudah. Menurut situs resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara ada beberapa hambatan dalam penerapan GCG di BUMN, diantaranya 1 )kurangnya kesadaran atas manfaat GCG bagi stakeholder korporasi; 2) dilaksanakan sekadar formalitas; 3) upaya menghapus praktik KKN belum maksimal; dan 4) dewan direksi, komisaris dan RUPS belum memiliki komitmen untuk melaksanakan GCG. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa BUMN memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, maka tujuan pemerintah menggalakkan GCG bagi BUMN adalah untuk dapat membersihkan BUMN, khususnya dari budaya korupsi, dan menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang sehat yang dapat menghasilkan keuntungan bagi negara. Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pupuk Kaltim yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Sebagai anak perusahaan BUMN, maka dengan dikeluarnya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, Pupuk Kaltim juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip GCG dalam proses operasional perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan 3
Pembangunan (BPKP), skor aktual penerapan GCG pada Pupuk Kaltim meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, secara umum hasil penilaian mencapai predikat baik, yaitu dengan skor aktual 89,58 dari skor maksimal 100 atau 89,58%. Dibandingkan dari tahun sebelumnya skor aktual mengalami peningkatan 1,95 dari 87,63 tahun 2010. Adanya peningkatan hasil penilaian GCG pada Pupuk Kaltim dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa penerapan GCG pada BUMN bukanlah merupakan hal yang mudah, hal ini juga yang dialami oleh Pupuk Kaltim, namun adanya peningkatan hasil penilaian GCG oleh BPKP dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pupuk Kaltim berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan keberhasilan ini salah satunya didukung oleh adanya proses persiapan yang matang sebelum menerapkan GCG. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan
judul “ANALISIS
PROSES
PENERAPAN
GOOD
CORPORATE GOVERNANCE dan DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PUPUK KALTIM”.
1.2
Rumusan Masalah Dikeluarnya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002
tanggal 1 Agustus 2002, menutut Pupuk Kaltim yang merupakan anak perusahaan BUMN untuk menerapkan GCG dalam proses operasional perusahaan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa penerapan GCG, khususnya untuk BUMN 4
bukanlah merupakan hal yang mudah, salah satunya terkait dengan budaya KKN yang masih sulit dihapuskan di Indonesia. Selain itu, untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam SK Menteri BUMN No. Kep-117/MMBU/2002, maka Pupuk Kaltim harus membentuk kebijakan-kebijakan dan sistem baru atau dengan kata lain bahwa proses persiapan yang diperlukan untuk menerapkan GCG membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Persiapan yang matang dan adanya proses evaluasi secara terus-menerus terhadap penerapan GCG dibutuhkan untuk mencapai kinerja perusahaan yang maksimal.
1.3
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut adalah pertanyaan
dalam penelitian ini, yaitu: 1. Faktor apa yang melatarbelakangi keputusan Pupuk Kaltim untuk menerapkan GCG? 2. Apa saja proses persiapan yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim dalam rangka penerapan prinsip GCG dalam perusahaan? 3. Bagaimana bentuk implementasi prinsip-prinsip GCG pada Pupuk Kaltim dengan mengacu pada Kep-117/M-MBU/2002? 4. Bagaimana perkembangan hasil penilaian atas penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Pupuk Kaltim? 5. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh Pupuk Kaltim dalam proses implementasi prinsip GCG dalam perusahaan dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya? 5
6. Apakah penerapan GCG memberikan pengaruh terhadap kinerja Pupuk Kaltim ?
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami keseluruhan proses
penerapan prinsip GCG pada Pupuk Kaltim. Secara terperinci, penelitian ini bertujuan: 1. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi keputusan Pupuk Kaltim menerapkan GCG pada Perseroan. 2. Untuk menganalisis proses persiapan yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG. 3. Untuk menganalisis bentuk implementasi GCG pada Pupuk Kaltim dengan mengacu atau berpedoman pada Kep-117/M-MBU/2002. 4. Untuk menganalisis perkembangan hasil penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG pada Pupuk Kaltim dari tahun ke tahun. 5. Untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh Pupuk Kaltim dalam proses implementasi prinsip GCG dan cara perusahaan mengatasinya. 6. Untuk menganalisis pengaruh dari penerapan GCG oleh Pupuk Kaltim terhadap kinerja perusahaan.
6
1.5
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk pihak akademisi
pada umumnya dan pihak internal atau karyawan Pupuk Kaltim pada khususnya. Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut: 1. Bagi akademisi adalah untuk memberikan informasi atau dasar bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa atau lebih lanjut tentang topik ini. 2. Bagi pihak internal atau karyawan Pupuk Kaltim adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bahwa penerapan GCG hendaknya tidak hanya sekedar formalitas, tetapi sungguh diterapkan dalam proses operasional perusahaan agar kinerja perusahaan dapat lebih optimal.
1.6
Ruang Lingkup atau Batasan Penelitian Dalam penelitian ini, pembahasan permasalahan akan dibatasi pada: Obyek penelitian adalah Pupuk Kaltim yang merupakan anak perusahaan dari BUMN, yaitu Pupuk Indonesia (Persero). Analisis terhadap implementasi good corporate governance pada Pupuk Kaltim akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002.
7
1.7
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian tesis ini, akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu:
Bab I – Pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II – Tinjauan Pustaka Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang diambil dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber data yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data terkait dengan penelitian.
Bab III – Metode Penelitian Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode, tahapan-tahapan penelitian, serta metode analisis data.
Bab IV – Analisis dan Pembahasan Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dan sejarah singkat Pupuk Kaltim serta pembahasan tentang masalah yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga diperoleh jawaban dari penelitian.
8
Bab IV – Simpulan dan Saran Pada bab ini akan diuraikan tentang keterbatasan penelitian, kesimpulan dari seluruh
pembahasan
dan
saran-saran
yang
dapat
digunakan
untuk
meningkatkan hasil penilaian GCG serta kinerja pada Pupuk Kaltim.
9
