BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKLM Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun kontribusi dari masyarakat. Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikul) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbarui lagi dan harga jual minyak dan gas bumi di pasar dunia berfluktuasi, serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak (Diaz Priantara 2009 : 2).
Universitas Sumatera Utara
Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Petugas Dinas Luar Asuransi. Pesatnya perkembangan perasuransian pada saat ini mendorong setiap perusahaan asuransi bersaing secara ketat serta menuntut pegawai mereka untuk bekerja dengan baik dan maksimal dalam pencapaian target. Salah satu perusahaan asuransi adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Orang-orang yang bekerja di AJB Bumiputera 1912 dibedakan atas dua macam, yaitu Pegawai Dinas Dalam dan Petugas Dinas Luar Asuransi. Petugas Dinas Luar Asuransi bertugas menjaring masyarakat untuk dijadikan pemegang polis, ia merupakan awal penggerak untuk memajukan perusahaan. Mengenai sistem penggajian Petugas Dinas Luar Asuransi, penghasilan yang mereka peroleh berupa komisi dari berapa banyak produk asuransi yang terjual. Jadi semakin banyak produk yang terjual, semakin tinggi penghasilan atau bonus yang diperoleh.
Universitas Sumatera Utara
Dalam hal ini, perusahaan asuransi sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Petugas Dinas Luar Asuransi sangat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah khusunya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pajak. Bentuk kerja sama ini antara lain menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik seperti memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 Petugas Dinas Luar Asuransinya. Namun, dalam praktik masih terdapat beberapa permasalahan akibat pemahaman yang kurang mengenai peraturan perpajakan. Pertama, dalam proses menghitung pajak yang masih salah, jika lebih besar dari yang seharusnya maka pegawai akan dirugikan, jika sebaliknya maka negara yang dirugikan. Kedua, menurut Indrajaya Burnama (Indonesian Tax Review 2013 : 33) kesalahan juga terjadi pada saat membayar pajak, seperti kesalahan dalam mengisi nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyetor, kesalahan mengisi Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak serta kesalahan membayar jumlah pajak yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang. Mengetahui permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri di Kantor AJB Bumiputera 1912 dengan mengambil judul “Prosedur Pemotongan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Muara Bungo.”
Universitas Sumatera Utara
B. Tujuan dan Manfaat PKLM 1.
Tujuan 1.1.Untuk mengetahui prosedur pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo. 1.2.Untuk mengetahui prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo. 1.3.Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo. 1.4.Untuk mengetahui apakah prosedur pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Petugas Dinas Luar Asuransi di AJB Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2.
Manfaat 2.1.Untuk Mahasiswa a. Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang telah dibuat pemerintah terutama yang berhubungan dengan judul praktik ini dengan realitanya di lapangan.
Universitas Sumatera Utara
b. Mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. c. Mendorong mahasiswa untuk lebih mengasah kemampuan agar dapat menjadi tenaga ahli perpajakan siap pakai. 2.2.Untuk Perusahaan a. Meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. b. Sebagai acuan merekrut tenaga kerja pada masa yang akan datang. c. Mempromosikan perusahaan kepada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2.3.Untuk Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan. b. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kurikulum pada masa yang akan datang. c. Mempromosikan
Program
Studi
Diploma
III
Administrasi
Perpajakan FISIP USU kepada pihak luar.
C. Uraian Teoritis 1.
Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo 2009 : 1) pajak adalah iuran wajib
rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan
Universitas Sumatera Utara
dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.
Fungsi Pajak Pajak memiliki dua fungsi yaitu : 2.1.Fungsi Pendanaan (budgetair), artinya pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2.2.Fungsi Mengatur (regulerend), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3.
Pengelompokan Pajak 3.1.Menurut Golongannya a. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Universitas Sumatera Utara
Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 3.2.Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3.3.Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
Universitas Sumatera Utara
b. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan sebagainya.
D. Ruang Lingkup PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri di Kantor AJB Bumiputera Cabang Muara Bungo ini khususnya dilakukan di bagian Unit Administrasi dan Keuangan, untuk memperoleh data mengenai prosedur pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi.
E. Metode PKLM 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini mahasiswa melakukan persiapan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, seperti membuat proposal, pengajuan tempat praktik, pemberian dosen pembimbing, permohonan surat jalan/permohonan dari fakultas, dan sebagainya. 2. Studi Literatur Mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan sumber lain yang valid sebagai teori pendukung.
Universitas Sumatera Utara
3. Observasi Lapangan Melakukan pengamatan langsung pada objek praktik untuk mengetahui bagimana
prosedur
bendaharawan
memotong,
membayar,
dan
melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi. 4. Pengumpulan Data Untuk
mendukung
laporan
akhir
praktik
nantinya,
penulis
mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul praktik ini melalui metode observasi, wawancara dengan pihak yang terkait, dan dokumentasi arsip-arsip yang dibutuhkan. 5. Analisis dan Evaluasi Setelah memperoleh data dan keterangan, penulis akan melakukan proses analisis agar data dapat diberi arti yang berguna dalam mengevaluasi masalah yang terjadi secara objektif, jelas, dan sistematis.
F. Metode Pengumpulan Data 1. Observasi Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung ke AJB Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat tentang apa yang terjadi berkaitan dengan judul Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.
Universitas Sumatera Utara
2. Wawancara Dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data atau informasi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan memiliki kesamaan persepsi dengan yang ditafsirkan penulis. 3. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara mengutip dokumen AJB Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo yang dibutuhkan dalam menyusun laporan akhir Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
G. Sistematika Penulisan Laporan PKLM BAB I
: Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM.
BAB II
: Gambaran Umum Lokasi PKLM Menguraikan
sejarah singkat
perusahaan,
tugas pokok
pegawai, serta struktur organisasi.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
: Gambaran Data Menguraikan peraturan perpajakan dan teori-teori yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
BAB IV
: Analisis dan Evaluasi Data Berisi
analisis
dan
evaluasi
data
mengenai
prosedur
pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi di AJB Bumiputera 1912 cabang Muara Bungo. BAB V
: Kesimpulan dan Saran Memaparkan kesimpulan mengenai objek yang diteliti serta saran-saran yang bermanfaat untuk pelaksanaan perpajakan perusahaan yang lebih baik pada masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
