BAB I PENDAHULUAN. dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2010:2). Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Sumarsan (2010:2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (P.K.P) dan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (B.K.P) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (J.K.P) seperti dalam Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Maka untuk setiap ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan wajib diterbitkan Faktur Pajak ( Sumarsan, 2010:401). Adapun Faktur Pajak dibuat pada saat : 1). Penyerahan Barang Kena Pajak (B.K.P) atau pun Jasa Kena Pajak (J.K.P). 2). Pada saat pembayaran dalam

Universitas Sumatera Utara

hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (J.K.P). 3). Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4). Pada saat Pengusaha Kena Pajak (P.K.P) rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Sumarsan, 2010:401). Berdasarkan Peraturan PER-24-PJ-2012 Tentang Perubahan Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang akan mulai diberlakukan per 1 April 2013 merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak sebagai langkah mengantisipasi Pengusaha Kena Pajak (P.K.P) yang nakal. Dengan adanya peraturan perubahan Faktur Pajak diharapkan 7itera kemudahan bagi pengusaha dalam melaksanakan ushanya sesuai peraturan undang-undang perpajakan yang akan berlaku per April 2013 mendatang. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat judul “Sistem Penomoran Faktur Pajak Terbaru Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”. B. Tujuan Dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1.1. Untuk Mengetahui Penomoran Faktur Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. 1.2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Penomoran Faktur Pajak. 1.3. Untuk Mengetahui Fungsi Setiap Kode Pada Penomoran Faktur Pajak.


2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1. Bagi Mahasiswa a. Memberikan Pengetahuan Kepada Mahasiswa dalam sistem kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. b. Mampu menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan ke dunia kerja melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). C. Mengetahui secara langsung tentang faktur pajak yang sebenarnya dan peraturan PER24-PJ-2012 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU sebagai instansi tersebut dapat mengetahui tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. b. Membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam mensosialisasikan pajak khususnya tentang Faktur Pajak dan sistem penomorannya serta prosedur perubahan sesuai perubahan terbaru PER-24-PJ-2012 oleh Direktorat Jenderal Pajak.


2.3. Bagi Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Meningkatkan kerja sama antara Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan Kantor Wilayah Pajak (KANWIL) khususnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. b. Mengenalkan Sumber Daya Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. c. Mendapatkan

masukan, ide, saran dan gagasan untuk evaluasi kurikulum Prodi

Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU bagi penyempurnaan dan referensi kurikulum. C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara harus menjadi penerimaan utama karena

sumber-sumber penerimaan yang lain, selain pajak seperti pendapatan

pengelolaan sumber alam sangat terbatas, bias berkurang atau bahkan habis. Oleh karena itu secara terus-menerus kesadaran masyarakat membayar pajak harus ditumbuh kembangkan agar pajak nantinya sebagai sumber utama untuk membiayai pembangunan (Setyawan, 2009:1). Sedangkan menurut arti lain, pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontra prestasi), namun imbalan yang diterima


rakyat adalah pelayanan yang baik oleh Negara baik secara fisik maupun non fisik (Setyawan, 2009:1). 2. Faktur Pajak Bagi Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (P.K.P) dalam melaksanakan transaksi penyerahan barang kena pajak selain jasa kena pajak harus membuat faktur pajak. Faktur Pajak ini berfungsi sebagai bukti transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, selain itu dapat juga digunakan sebagai bukti kredit pajak masukan bagi pembeli dan bukti pajak keluaran bagi penjual. Mulai 1April 2013 akan diberlakukan Faktur Pajak sesuai PER-24-PJ-2012. Jenis Faktur Pajak antara lain (Soekardji, 2010:220) : a. Faktur Pajak Sederhana

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan eceran di mana penjualan dilakukan kepada konsumen akhir yang tidak diketahui identitasnya dan biasanya jumlah transaksinya banyak dengan volume kecil, maka sangat tidak efektif untuk membuat faktur pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN di mana faktur pajak paling sedikit harus memuat :

1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP 2. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP 3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga 4. PPN yang dipungut 5. PPnBM yang dipungut


6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak 7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

b. Faktur Pajak Standard

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan yaitu bentuk dan ukuran faktur pajak standar disesuaikan dengan kepentingan PKP. Setiap faktur pajak standar harus menggunakan kode faktur pajak yang diberikan oleh kepala KPP kepada wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi : •

Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.

•

Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau JKP.

•

Nama BKP atau JKP.

•

Harga jual/penggantian/uang muka/termmin (Rp.).

•

Potongan harga

•

Dasar Pengenaan Pajak

•

PPN = 10%Xdpp

•

Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak

•

Nama, jabatan dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak standar paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu : •

Lembar ke-1 : untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti pajak

masukan.


•

Lembar ke-2 : untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti

pajak keluaran.

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak yang dibuat meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

Contoh 1:

Dalam hal CV.Mustika Jaya (Pengusaha Kena Pajak) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada CV.Sungai Mas pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Oktober 2012, tetapi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, CV.Mustika Jaya diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Oktober, yaitu paling lama tanggal 31 Oktober 2012.

Contoh 2:

CV.Gunung Muria (Pengusaha Kena Pajak) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada CV.Air Murni pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29 dan 30 Juni 2012. Pada tanggal 28 Juni 2012 terdapat pembayaran oleh CV.Air Murni atas penyerahan tanggal 2


Juni 2012. Dalam hal CV.Gunung Muria menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 Juni 2012 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan Juni 2012.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

1. Prosedur Sistem Penomoran Faktur Pajak yang Terbaru.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penomoran Faktur Pajak.

3. Fungsi setiap kode pada saat penomoran Faktur Pajak.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

1. Tahap Persiapan

Penulis melakukan persiapan mulai dari penentuan lokasi, judul proposal, bahan-bahan referensi yang akan dibutuhkan selama melakukan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2. Studi Literatur

Dalam melaksanakan riset ini, penulis akan melakukan studi 13iterature sebelumnya sebagai alat bantu dalam menganalisi dan mengevaluasi data yang nanti akan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.


3. Observasi lapangan

Penulis akan melakukan observasi lapangan sebelum melakukan riset, dengan tujuan agar penulis mengetahui sistem tata kerja dan riset yang akan dilakukan di lapangan nantinya.

4. Pengumpulan Data

a. Data Primer adalah Data yang diperoleh dari pihak yang memahami dan menguasai objek kerja dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). b. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari referensi yang mendukung Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

5. Analisis Data Dan Evaluasi Setelah selesai melaksanakan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota maka penulis akan melakukan analisis dan evaluasi atas data yang diperoleh.

F. Metode Pengumpulan Data 1. Wawancara Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 2. Observasi Penulis akan melakukan observasi dengan tujuan mengenal lokasi Praktik, agar dalam melaksanakan riset nantinya tidak membingungkan.


3. Dokumentasi Penulis juga akan mengumpulkan segala informasi atau pun dokumen yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

G. Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Manfaat Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Uraian Teoritis, Metode Praktik, Metode Pengumpulan Data,dan Sistematika Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK ATAU LOKASI PKLM Bab ini menguraikan tentang Letak Lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Sejarah dan juga Struktur Fungsional pada lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

BAB III GAMBARAN DATA PKLM Bab ini menguraikan tentang data dan juga informasi keterangan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI Setelah data didapat, maka pada bab ini penulis akan menganalisis dan kemudian data tersebut dievaluasi sesuai yang dibutuhkan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab akhir, penulis akan melakukan analisis dan selanjutnya mengambil kesimpulan atas Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN. dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

Recommend Documents