BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu kontibusi terbesar dalam penerimaan Negara. Pajak juga memiliki peranan penting sebagai penopang pengeluaraan Negara. Semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar juga kemampuan Negara
untuk
membiayai
pembangunan,
sebaliknya
semakin
kecil
penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan Negara untuk membiayai pembangunan Negara tersebut. Menurut Undang-Undang no. 28 th. 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”, pajak merupakan salah satu dana yang akan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran masyarakat. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Mardiasmo;2013). Pengertian pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan juga terdapat beberapa jenis, salah satunya adalah PPh pasal 23 dari Undang-undang no. 36 th 2008 tentang Pajak Penghasilan.
1
Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahaan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pada pasal 23 UU no 36 tahun 2008 tentang PPh, Pemerintah menetapkan badan pemerintah sendiri, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, danWajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 . Wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan sesuai ketentuan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong yang sudah ditetapkan di pasal 23 UU no 28 th 2007 tentang PPh. Menurut dari pengertian pajak pada UU no 28 tahun 2007, sebuah usaha yang didirikan di Indonesia berkewajiban membayar/sebagai pemotong pajak. Salah satunya PPh pasal 23. PPh pasal 23 sering dijumpai dalam beberapa transaksi di dalam sebuah usaha, misalkan transaksi umum yang sering dijumpai yaitu sewa mobil, pemasangan iklan, dan pemakaian jasa. Terkadang ada transaksi yang seharusnya tidak dipotong PPh pasal 23, tetapi dipotong PPh pasal 23. Dari masalah ini maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam
penelitian
ini
adalah
apakah
transaksi
yang
dipotong/dipungut oleh PT. X sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku? dan apakah tatacara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. X sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?
2
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 1.2.1 Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu : 1) Mengetahui transaksi yang dipotong PPh pasal 23 oleh PT. X sesuai/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 2) Mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan transaksi yang dipotong PPh pasal 23 oleh PT. X sesuai/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 1.2.2 Kegunaan dari penelitian ini yaitu : 1) Segi Teoretis Kegunaan penelitian ini dilihat dari segi teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengetahuan terutama pengetahuan tentang perpajakan pada umumnya, dan PPh pasal 23 pada khususnya. 2) Segi Praktis Kegunaan penelitian ini dilihat dari segi praktis yaitu : a. Bagi Mahasiswa Menambah wawasan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Perpajakan dalam hal perpajakan pada umumnya dan PPh pasal 23 pada khususnya. b. Bagi Fakultas
3
Sebagai
bahan
masukan
untuk
mengembangkan
ilmu
pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada umumnya dan program Diploma III pada khususnya. c. Bagi PT. X Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi acuan PT. X untuk lebih meningkatkan kualitas perusahaannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
1.3 Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi Laporan Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini disajikan sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab I Pendahulan, menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II : Kajian Pustaka Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang landasan teori, yaitu konsep/teori yang relevan dari penelitian yang terkait. Dalam laporan ini yaitu terdapat Pengertian Pajak, Jenis Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Pengertian PPh Pasal 23, Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 23, Tarif dan Objek PPh 23, serta Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23.
4
Bab III : Metode Penelitian Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian. Bab V : Kesimpulan dan Saran Bab V Kesimpulan dan Saran, menguraikan tentang bagian akhir laporan yang berisi kesimpulan dan saran.
5
