BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah selalu mengupayakan bagaimana cara meningkatkan penerimaan Pajak. Semakin tinggi penerimaan Pajak di Indonesia, semakin tinggi pula kualitas pembangunan, ekonomi, dan pendidikan. Sehingga Negara Indonesia dapat bersaing dengan Negara lain. Namun untuk mewujudkan hal ini sangatlah membutuhkan sumber dana yang besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari masyarakat dengan membayar Pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kpeada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan suatu kemandirian Negara dalam hal pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak memiliki peran penting sebagai suatu sumber penerimaan utama Negara, baik untuk penerimaan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan pelaku pemungutannya, pajak dibedakan atas dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yang di pungut
oleh
Pemerintah
Pusat
terdiri i
dari
Pajak
Penghasilan
dan Pajak pertambahan nilai. Pajak Daerah di pungut oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem otonomi daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan keuangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, lain-lain Penerimaan Daerah yang sah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daearh sebagai sumber penerimaan daearah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat. Setiap orang pribadi atau Badan yang menikmati jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus membayar Pajak Daerah yang terutang. Salah satu Lembaga yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. 11
12
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terdapat jenis-jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Parkir. Segala kondisi di atas memang dimungkinkan dalam hal pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”. B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir 1. Tujuan Laporan Tugas Akhir Adapun yang menjadi tujuan laporan tugas akhir adalah : 1. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang harus dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir. i
13
3. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir mulai pada Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. 2. Manfaat Laporan Tugas Akhir Adapun yang menjadi manfaat laporan tugas akhir adalah : A. Bagi Mahasiswa 1. Untuk meningkatkan profesionalisme, wawasan dan keterampilan khusunya mengenai mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir. 2. Untuk mengukur kemampuan yang dimiliki Mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang nyata. 3. Agar dapat menerapkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan. B. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 1. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dengan Lembaga Pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara. 2. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keahliannya dan nantinya merupakan tenaga ahli yang siap dipakai sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 3. Menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. C. Bagi Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU 1. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Universitas dengan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. i
14
2. Mempertinggi pandangan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Nasional khusunya Universitas Sumatera Utara. 3. Sebagai sarana untuk mempromosikan sumber daya program studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. C. Uraian Teoritis Pengertian Pajak Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para ahli dalam bidang Perpajakan memberikan definisi berbeda-beda mengenai pengertian Pajak. Namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro, mengatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada dapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
i
15
Menurut Prof.Dr.PJA Andriani, mengatakan Pajak adalah iuran rakyat atau masyarakat pada Negara yang bisa dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan Pemerintah. Pengertian Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat di bagi menjadi : 1. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pengertian Pajak Parkir Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang diatur Kabupaten/Kota yang dipungut atas penyelenggaraan tempat Parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Pasal 1 ayat 10, Pajak Parkir i
16
adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bersifat sementara. D. Ruang Lingkup 1. Mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 2. Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan untuk mengoptimalkan Pajak Parkir. 3. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 4. Target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir pada Tahun 2011 sampai dengan 2015. E. Metode Penulisan Dalam pelaksanaan laporan tugas akhir maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan mulai dari penentuan judul, penentuan tempat pelaksanaan praktik serta melakukan konsultasi atau diskusi dengan dosen. 2. Studi Literatur
i
17
Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka atau daftar bacaan untuk mendukung penulisan laporan sebagai UndangUndang, buku-buku, surat kabar (koran), majalah, media, teknologi informasi seperti internet dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan. 3. Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis melakukan peninjauan secara langsung pada objek laporan tugas akhir untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 4. Pengumpulan Data Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan atau data yang berasal dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang objek laporan tugas akhir. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari refrensi yang mendukung laporan tugas akhir. 5. Analisi dan Evaluasi Data Setelah penulis mengumpulkan secara lengkap dan relevan dari objek pelaporan tugas akhir, kemudian dilakukan pengelompokan data agar lebih dalam melakukan analisa dan evaluasi mengenai tinjauan mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, serta menarik kesimpulan data-data tersebut. F. Metode Pengumpulan Data
i
18
Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan laporan tugas akhir ini dilakukan dengan pengelompokkan data beserta cara pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Wawancara (interview) yaitu penulis melakukan kegiatan tanya jawab kepada petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 2. Pengamatan (observasi) yaitu melakukan pengamatan langsung kepada objek laporan tugas akhir untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penulisan laporan ini. 3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturanperaturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek laporan tugas akhir. G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir Dalam pembahasan penulisan laporan ini penulis menyajikan pembahasan laporan ini kedalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah : 1. BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam pemilihan judul. Bab ini berisikan latar belakang laporan tugas akhir (LTA), tujuan dan manfaat laporan tugas akhir (LTA), uraian teoritis, ruang lingkup laporan tugas akhir (LTA), metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. i
19
2. BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat Sejarah mengenai lokasi laporan tugas akhir (LTA), struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta gambaran mengenai pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 3. BAB
III
:
PEMBAHASAN MEKANISME
PENGENAAN
DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN Dalam bab ini penulis menjelaskan data yang berkaitan dengan mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 4. BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana dalam bab ini akan disimpulkan uraian-uraian dari bab-bab yang sebelumnya dan saran yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Bab ini juga merupakan penutup dari bab-bab yang sebelumnya yang berisi kesimpulan
i
20
dan saran yang kiranya dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. 6. DAFTAR PUSTAKA
i
