1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. Perkembangan kehidupan masyarakat dunia dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan dari berbagai aspek bidang kehidupan yang hal tersebut didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menjadikan antar bangsa – bangsa di dunia semakin imajiner tanpa batasan ruang dan waktu sehingga arus tranformasi dan informasi semakin cepat 1. Dengan adanya kemajuan IPTEK tersebut menjadikan masyarakat dunia hidup dalam kehidupan yang modern atau yang disebut dengan era Globalisasi yang pola kehidupnnya serba praktis, cepat dan tanpa batas, sehingga berakibat terjadinya pergeseran tatanan nilai - nilai kehidupan sosial dalam masyarakat yang kemudian memunculkan tatanan nilai- nilai baru sebagai konsekuensi dari proses dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang dalam hakikatnya merupakan bagian dari masyarakat globalisasi secara langsung terlibat dalam liberalisasi perekonomian antar bangsa–bangsa di dunia yang mana hal tersebut dilakukan oleh bangsa Indonesia semata–mata untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan dan berkesinambungan
yang
meliputi berbagai aspek bidang kehidupan. Kemudian dalam pembangunan bangsa Indonesia itu sendiri tidak menutup kemungkinan terbukanya 1
2
Endang Sutrisno, Bunga Rampai, Hukum dan Globalisasi, (Cetakan III, Yogyakarta: Genta Press, 2011), hlm 113. ibid, hlm 89.
2
kesempatan bagi para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat berpartisipasi dalam menanamkan modalnya di Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.25 Tahun 2007, dengan adanya para investor diharapkan dapat terciptannya stabilitas ekonomi yang mapan, sehingga hal tersebut itu sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana terdapat ketentuan pada pasal 3 ayat 2 Undang- Undang No.25 Tahun 2007. Bank dalam fungsinya sebagai penghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 pada Undang undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia yang kemudian dalam essensinya memiliki peran potensial dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank dari masyarakat maupun para investor tersebut, dan dalam proses pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut terdapat bank sentral (Bank Indonesia) sebagai bank pengatur yang mengacu pada tiga pilar tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana terdapat dalam pasal 8 pada Undang – Undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yakni: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. sehingga diharapkan akan dapat mendukung dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Undang - undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
3
Pelaksanaan menghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang dilakukan
oleh
menumbuhkan
perbankan kepercayaan
Indonesia, masyarakat
sedapat secara
mungkin kesuluruhan,
berupaya sehingga
masyarakat percaya untuk dapat menyimpan dananya pada institusi perbankan yang berpedoman pada prinsip kemitraan yakni prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip mengenal nasabah 3 dan oleh karena itu, perbankan Indonesia berusaha untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan para nasabahnya yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang menginginkan adanya cara pembayaran keuangan atau transaksi yang efisien, cepat, aman dan dilakukan real time. Mungkin dahulu lembaga keuangan bank dalam memberikan pelayanannya lebih menekankan kepada face to face dan didasarkan pada paper document. Namun, sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi lembaga keuangan, model transaksipun lebih mengedepankan pada model non face to face dan paperless document atau digital document. 4 Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tanggal 17 november tahun 2000 diundangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 2/24/PBI/2000 tentang hubungan rekening giro Bank Indonesia dengan pihak ekstern sebagaimna telah diubah terakhir dengan PBI Nomor: 11/32/PBI/2009 tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern, yang penarikan rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Atas
3
Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. Hukum Perbankan, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 26. 4 Budi Agus Riswandi, S.H, Aspek Hukum Internet Banking, Edisi 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 19.
4
dasar pertimbangan peraturan tersebut diatas dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 2/24/DASP/ tanggal 17 november tahun 2000 menerapakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dalam sistem pembayaran perbankan dan sebagai jawaban atas kebutuhan para nasabah yang menginginkan adanya cara transaksi keuangan yang efisien, cepat, aman dan dilakukan real time melalui Internet Banking sesuai dengan kebutuhan era Globalisasi sekarang ini. Kehadiran Sistem BI-RTGS di Indonesia dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (High Value Payment System – HVPS) yang memiliki potensi terjadinya risiko sistemik, sebelum adanya Sistem BI-RTGS, menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa volume transaksi pembayaran antar bank di Jakarta yang bernilai besar (high value) yang jumlah transaksinya lebih dari 10 ribu/hari tersebut hampir 70% berasal dari transaksi Forex (mata uang asing) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).5 Namun, dalam pelaksanaan Sistem BI-RTGS itu sendiri tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko dalam sistem pembayarannya, dimana resiko tersebut berasal dari peserta pengirim BI-RTGS pada rekening giro yang dimilikinya di Bank Indonesia terkait dengan kemampuan saldo dalam ketersediaan / kecukupan dana untuk melakukan pendebetan / pengkreditan pada proses settlement.
6
Secara umum terdapat beberapa resiko yang timbul
dalam pelaksanaan sistem BI-RTGS yakni resiko kredit dan resiko likuidasi yang kedua resiko tersebut kerap kali saling mempengaruhi dan terhubung satu 5
Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS),2006, hlm 1. 6 ibid, hlm 3.
5
sama lainnya, selain hal itu juga terdapat resiko reputasi dan resiko hukum, yang keseluruhan resiko itu dapat memunculkan resiko yang berdampak sistemik pada perekonomian bangsa Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa begitu pentingnya peran Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan bagi masyarakat dalam kehidupan perekonomian sehari-hari, oleh karena itu penulis bermaksud hendak melakukan penelitian tentang Sistem BI-RTGS dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM BANK INDONESIA - REAL TIME GROSS SETTLEMENT
(BI-RTGS)
SEBAGAI
SARANA
PEMBAYARAN
PERBANKAN “
B. Rumusan Masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya mengenai Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) terdapat beberapa permasalahan yang perlu kiranya untuk dilakukan penelitian yakni: 1. Bagaimanakah implementasi Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan? 2. Bagaimanakah akibat hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah jika terjadi hambatan dalam proses settlement pada Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan?
6
C. Tujuan Penelitian. Dalam melakukan, Penelitian yang diteliti ini, penulis memiliki tujuan yang diharapkan yakni : 1. Mengetahui implementasi Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan. 2. Memahami akibat hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah jika terjadi hambatan dalam proses settlement pada Sistem Bank Indonesia– Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan.
D. Kegunaan Penelitian. Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka dalam penelitian ini, penulis harapkan kegunaan penelitian, yakni : 1. Kegunaan teoretik. Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis, diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perbankan terkait dengan pelaksanaan Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran
perbankan,
sehingga
diharapkan
dapat
memberikan
pengetahuan baru kepada kalangan akademisi tentang manfaat dan kegunaan Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
7
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang implementasi Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan, sehingga masyarakat mengetahui secara pasti pelaksanaan dan prosedural hukum yang berlaku dalam penggunaan Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Penelitian yang dilakukan ini, akan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam pengkajian dan menganalisa teori- teori hukum positif yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam implementasi sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BIRTGS) serta akibat hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah jika terjadi hambatan dalam proses settlement pada Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan.
E. Kerangka Pemikiran. Pada awalnya transaksi pembayaran dengan menggunakan warkat warkat (Surat - surat berharga dan Surat - surat dagang) hanya dapat dilakukan dengan SKN (Sistem Kliring Nasional) yang dalam penyelenggaraan kliring tersebut dengan cara penyelesaian hutang piutang antar peserta bank secara terpusat disuatu bank tertentu dengan cara menyerahkan warkat-warkat (suratsurat berharga dan surat - surat dagang) yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dimana warkat - warkat dari bank lain akan diterima oleh suatu
8
bank tertentu yang kemudian terdapat bank sentral (Bank Indonesia) yang mengatur lalulintas pembayaran dengan menggunakan warkat tersebut antar bank, sehingga bisa lebih efiesien dan cepat. Dalam perkembanganya, sistem pembayaran melalui kliring dengan menggunakan warkat - warkat tersebut berkembang sangat pesat, ini terbukti dari banyaknya nasabah bank yang menggunakan fasilitas cara pembayaran dengan kliring yang tergolong cepat dan efisien yang hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang arus perekonomian kian maju dan meningkat, namun seiring dengan meningkatnya pengguna kliring tersebut menimbulkan permasalahan baru dalam sistem pembayaran melalui lembaga perbankan. Permasalahan baru tersebut yakni terdapat beberapa resiko yang ditanggung bank peserta maupun bank sentral, dan salah satu resiko tersebut apabila terdapat transaksi yang bersifat Reatail transactions maupun large value transactions yang dilaksankan kliring yang kemudian hal tersebut dapat memunculkan resiko pada bank pengirim warkat - warkat yang mana saldo bank pengirim pada Bank Indonesia menjadi negatif (overdraft) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup Overdraft keesokan harinya pada akhir suatu periode. 7 Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif terhadap sistem pembayaran perbankan, yakni pada tanggal 17 November 2000 melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.2/24/DASP
7
Ibid, hlm 3.
9
digantikan dengan SEBI 5/17/DASP Tanggal 15 Agustus 2003 yang kemudian sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 30 Desember Tahun 2005 mengeluarkan SEBI Nomor 7/62//DASP, tentang sistem BI-RTGS. Dan pada ada tanggal 11 Maret Tahun 2004, diundangkan PBI Nomor : 6/8/PBI/2004 tentang sistem BI-RTGS yang kemudian diubah dengan PBI Nomor : 6/13/PBI/2004 pada tanggal 9 Juni 2004. yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/6/PBI/2008 Tentang Sisitem Bank Indonesia Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BIRTGS), Bank Indonesia mengimplementasikan sistem pembayaran perbankan terbaru sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembayaran yang dapat digunakan oleh nasabah bank, dan hal tersebut itu sebagai solusi atas resiko yang timbul dari banyak pengguna sistem pembayaran dengan cara kliring. Pengaturan Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BIRTGS) sebagai salah satu sarana pembayaran perbankan itu sendiri memiliki tujuan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal bab III pasal 7 pada undang - undang No.23 Tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan undang - undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yakni untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mewujudkan hal tersebut Bank Indonesia dalam pelaksanaannya sebagai Bank Sentral mengacu pada tiga pilar tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana terdapat dalam bab III pasal 8 undang - undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Implementasi terhadap Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan yang disediakan oleh institusi perbankan dalam pelaksanaannya terhadap nasabah mengacu
10
pada prinsip kemitraan perbankan nasional yakni prinsip kehati – hatian yang hal tersebut dipertegas dengan mengacu pada asas demokrasi ekonomi terdapat dalam pasal 2 undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimna telah diubah terakhir dengan undang - undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan demokrasi ekonomi ini tersimpul pula dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.8 Berdasarkan asas kekeluargaan tersebut maka sudah sepantasnya bank sebagai penyedia jasa untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam pelaksanaannya itu mengacu pada prinsip - prinsip kemitraan perbankan yakni: 1. Prinsip kepercayaan (fiduciary Relation Principle) 2. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) 3. Prinsip kerahasiaan (secrecy principle) 4. Prinsip mengenal nasabah (Know how costumer principle) 9. Segala bentuk prinsip penyelenggaraan dan pengawasan sistem BIRTGS yang dilakukan oleh Bank Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:10/9/DASP pada tanggal 5 Maret 2008 tentang prinsipprinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS yang hal tersebut itu, untuk mewujudkan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam sistem pembayaran perbankan yang kemudian dalam teknis pelaksanaanya dilakukan 8
Dr. Neni Sri Imaniyati, SH., MH., Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Cetakan 1, Bandung: Refika Aditama), 2010, hlm 16. 9 ibid, hlm 16-17.
11
oleh Bank peserta BI-RTGS dan Bank Indonesia sebagai penyelenggara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 10/11/DASP tanggal 5 maret 2008 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) serta untuk memberikan pelindungan hukum terhadap nasabah
perbankan
sebagaimana
tercantum
dalam
Surat
Edaran
Nomor.10/10/DASP pada tanggal 5 Maret Tahun 2008 tentang Pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BIRTGS) dalam rangka perlindungan kepada nasabah peserta sistem BI-RTGS. Kemudian sejenak kita menyimak bahwa sanya penggunaan Sistem BI-RTGS itu sendiri menggunakan rekening giro peserta BI-RTGS pada Bank Indonesia yang dapat terhubungan dengan pihak ekstern sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/24/PBI/2000 yang kemudian dilakukan perubahan pertama dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/11/PBI/2001 kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/16/PBI/2004 dan sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/ 48 /PBI/2005 pada, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/32 /PBI/2009 tentang perubahan keempat tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Berdasarkan peraturan tersebut tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern, setiap nasabah pada Bank peserta BIRTGS itu sendiri dapat melakukan transaksi RTGS sebagai sarana pembayaran perbankan dengan nasabah lain pada bank peserta BI-RTGS lainnya secara elekronikal, kemudian apabila nasabah tersebut berkehendak sebagai nasabah
12
yang terdaftar pada Bank peserta BI-RTGS, nasabah tersebut berkewajiban membuka rekening tabungan maupun giro pada bank terkait dengan mengisi identitas diri dan menandatangani suatu draft (formulir) serta ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening dalam bentuk perjanjian baku dari pihak pegawai pelayanan jasa bank yakni custumer service serta memberikan berkas -
berkas
untuk
kelengkapan
administrasinya.
Dan
apabila
nasabah
menggunakan RTGS sebagai sarana pembayaran perbankan, maka nasabah tersebut akan dikenakan biaya (fee) atas transaksi tersebut oleh pihak bank yang hal tersebut itu merupakan sebagai kontra prestasi dari pengiriman sejumlah dana yang di instruksikan oleh nasabah. Pembukaan rekening oleh nasabah dengan pihak bank tersebut merupakan suatu perjanjian konsensual dalam bentuk baku yang mana harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang kemudian ketika sudah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata tersbut, kedua belah pihak berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut karena perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku bagaikan undang - undang bagi pihak - pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Dan essensi pembuatan dan pelaksanaan dari perjanjian itu mengacu pada asas - asas perjanjian yakni Asas Kebebasan Berkontrak; Asas kepercayaan; Asas Konsesualisme. Asas Kekuatan Mengikat Asas Kepastian Hukum.
13
Dalam perkembangannya, cara pembayaran perbankan dengan menggunakan BI-RTGS itu sendiri, dewasa ini sudah berkembang begitu pesatnya, bahwa transaksi dengan menggunakan BI-RTGS tidak saja terhubung dengan rekening giro peserta BI-RTGS, tetapi sudah secara luas dapat melakukan transaksi surat berharga secara elektronik sebagai sarana pembayaran yang penatausahaannya dan penatausahaan dilakukan oleh Bank Indonesia yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS., sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor : 12/ 12 /PBI/2010 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor : 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan terdapat fasilitas Likuiditas Intrahari apabila peserta BI-RTGS kesulitan dalam proses likuiditasnya sebagimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 6/6/PBI/2004 digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor : 12/ 13 /PBI/2010 sebagaimana diubah terakhir dengam Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/ 29 /PBI/2008 tentang fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum. Sistem transfer dana yang digunakan oleh nasabah sebagai sarana pembayaran perbankan ada kalanya terjadi suatu hambatan yang dapat menimbulkan kegagalan dalam transfer dana tersebut yang disebabkan error sistem pada sistem BI-RTGS, yang dalam hal ini biasanya berasal dari resiko operasional bank, Sehingga bank tidak dapat atau terlambat dalam memenuhi prestasinya yang disebabkan keadaan memaksa (overmacht atau forje majeur), sebagaimana terdapat dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata yang tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita atas kegagalan sitem tersebut ,
14
namun walaupun demikian dalam hal forje majeur relatif (sementara) dalam masa recovery perbaikan error system pada RCC BI-RTGS, beban resiko tetap melekat pada debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : 1) Keadaan memaksa absolut, 2) Keadaan memaksa relatif, Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa : 1) Teori
ketidakmungkinan
(onmogelijkeheid),Ketidakmungkinan
dapat
dibedakan menjadi dua macam. a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif (absolut onmogelijkeheid),
b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif (relatif onmogelijkeheid). 2) Teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheid van schuld).
F. Metode Penelitian. 1. Metode Pendekatan. Dalam proses pengkajian terhadap permasalahan yang hendak diteliti ini, peneliti melakukan penelitian dengan proses pendekatan secara yuridis normatif yang dalam proses pengkajian terhadap suatu permasalahan itu berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Perundang – undangan yakni berupa Kitab undang-undang hukum perdata , Peraturan Bank Indonesia, serta peraturan lainnya sehingga didapatkan hasil penelitian yang bersifat empiris.
15
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan spesifikasi penelitian
deskripsi - Kualitatif yakni dengan menggambarkan suatu
permasalahan dari proses pengkajian dari data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian yang kemudian data primer tersebut dibahas lebih dalam secara keilmuan berdasarkan teoretis ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yakni dari data sekunder atau kepustakaan, sehingga diperoleh suatu pembahasan berdasarkan kajian teoritis yang bersifat yuridis terhadap permasalahan yang hendak diteliti sesuai dengan realita yang sebenarnya. 3. Objek penelitian. Objek yang akan diteliti oleh penulis ini dalam lingkup permasalahan mengenai implementasi Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan serta akibat hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah jika terjadi hambatan dalam proses settlement pada Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan. 4. Jenis dan Sumber Data. a. Data Primer. Data primer didapatkan penulis dari studi langsung ke lokasi penelitian pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dengan melakukan Observasi terhadap permasalahan yang diteliti, dan beberapa document / berkas tidak resmi yang terkait dengan penelitian tersebut,
16
yang mana data tersebut dijadikan bahan untuk pembahasan dalam penelitian ini. b. Data Sekunder. Penulis kepustakaan
memperoleh
berupa
literatur
data
sekunder
buku-buku
berasal
yang
dari
studi
mendeskripsikan
pengaturan tentang perbankan terhadap objek permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis, yang mana hal tersebut disinkronisasikan dengan data primer yang penulis peroleh langsung dari lokasi penelitian, Selain itu penulis dapatkan dari dokumen resmi, skripsi, jurnal, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang - undangan. Bahan hukum primer, Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, dan sumber hukum lainnya. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya Bahan hukum tertier, Bahan yang membeikan petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer atau sekunder ; contohnya adalah ensiklopedia, surat kabar dan seterusnya. 10
10
Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cetakan ketiga, Jakarta, UI-Press, 1986), hlm 52.
17
5. Teknik pengumpulan data. a. Kepustakaan. Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa literature buku yang terhubung dengan permasalahan yang sedang diteliti ataupun berupa dokument / berkas yang didapatkan pada saat melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian. b. Obervasi. Penulis dalam penelitian ini melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti yakni pada Bank Indonesia Mengenai sistem pembayaran perbankan melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). , ataupun instansi - instansi lainnya yang terkait dalam penelitian ini. 6. Motode analisis data. Penulis menggunakan metode analisis data Kualitatif yakni dengan menggambarkan data primer/ fakta yang terjadi di lokasi penelitian pada saat observasi langsung terhadap permasalahan yang sedang diteliti kemudian data tersebut di kaji berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
G. Lokasi Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis tersebut beralamat di Jln. Yos Sudarso No. 5-7 Kota Cirebon pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian
18
karena pihak dari Bank Indonesia sangat Kooperatif sehingga memudahkan dalam memperoleh data - data yang dibutuhkan pada proses pengkajian permasalahan yang hendak diteliti tersebut.
H. Sistematika Penulisan BAB.I.
Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.
BAB.II. Terdapat kajian teoretis terhadap perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pengkajiannya dibagi menjadi beberapa bagian sub poin, yakni pengertian perjanjian pada umumnya serta kajian yuridis terhadap perjanjian baku selain itu menjelasakan jenis-jenis Sistem pembayaran yang ada pada Institusi perbankan dan Resiko Perbankan dalam Sistem pembayaran. BAB.III.
Mendeskripsikan sejarah dan perkembangan, Tujuan, Tugas Pokok
Bank Indonesia dan BI-RTGS sebagai jasa perbankan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran yang terdiri dari Pengertian dan Prinsip sistem pembayaran dan ketentuan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), serta transaksi jual beli surat berharga menggunakan Bank Indoensia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) yang terhubung dengan BI-RTGS.
19
BAB.IV. Membahas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis yakni
tentang Implementasi Sistem BI–RTGS (Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement) sebagai sarana pembayaran perbankan dan akibat hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah jika terjadi hambatan dalam proses settlement pada Sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan yang terdiri dari Sistem BI-RTGS dalam mengatasi Resiko Perbankan
sebagai sarana pembayaran perbankan dan
Bentuk perlindungan hukum terhadap peserta dan nasabah pada implementasi
Sistem
BI-RTGS
sebagai
sarana
pembayaran
perbankan BAB.V.
Terdapat
simpulan
dan saran dari hasil penelitian terhadap
permasalahan yang telah diteliti yakni Penggunaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sarana pembayaran perbankan.
