BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kegiatan penganggaran pada dasarnya mempunyai manfaat yang sama
dengan kegiatan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Penganggaran juga merupakan komitmen resmi bagi pemerintah yang terkait dengan rancangan keuangan atau ekspektasi mengenai berapa jumlah pendapatan yang akan diterima dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendanai transaksi keuangan dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada level pemerintah daerah merupakan manajemen keuangan daerah dan hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). APBD memiliki peran sebagai tulang punggung bagi pemerintah daerah
dan
sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah karena memiliki peranan yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Yang menunjukkan sumber pendapatan
daerah,
berapa
besar
alokasi
belanja
untuk
melaksanakan
program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret
1 Universitas Sumatera Utara
pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Salah satu komponen terpenting dalam APBD yaitu belanja daerah. Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD. Bagi pemerintah daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan semakin meningkatnya belanja daerah maka dibutuhkan dana yang semakin besar agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah (pemerintah daerah) di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar
belanja
daerah diharapkan
akan
semakin
meningkatkan kegiatan
perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Dengan jumlah belanja yang semakin meningkat dibutuhkan dana yang besar sehingga belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dan dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pengalokasian dana Belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.
2 Universitas Sumatera Utara
Menurut (Mardiasmo, 2002) pada awalnya penentuan besarnya alokasi dana untuk suatu kegiatan terutama yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja daerah ditentukan dengan pendekatan anggaran tradisional yang didasarkan atas pendekatan incremental. Tetapi, semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus memberlakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja. Tetapi penyesuaian struktur APBD tersebut tidak menjadi jaminan terhadap pencapaian kinerja karena struktur tersebut hanya merupakan aturan main (rule of game) dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah. Dan pada Provinsi Sumatera Utara, realisasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara dari tahun ketahun semakin menunjukkan jumlah yang besar. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 dimana data tersebut menunjukkan nilai total belanja daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2011 sebesar (Rp 21.362.295.573.000), 2012 sebesar (Rp 24.206.995.557.000)
dan pada tahun 2013
total belanja daerah semakin meningkat sebesar (Rp 26.233.890.728.000). Realisasi
belanja daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang menunjukkan semakin besar jumlahnya dari tahun ketahun, (seperti yang terlihat pada tabel 1.1) dikarenakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan meningkat.
3 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Daftar Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Milyar Rupiah) Pemerintah Daerah
2011
2012
2013
Kabupaten/Kota Nias
406.403.024
404.093.407
476.487.660
Mandailing Natal
650.263.316
765.109.821
850.556.309
Tapanuli Selatan
554.348.545
676.023.654
842.846.295
Tapanuli Tengah
544.321.692
680.016.226
861.257.508
Tapanuli Utara
705.123.140
737.946.826
834.384.699
Toba Samosir
479.726.388
619.783.799
645.159.252
Labuhan Batu
632.347.460
760.581.998
827.146.775
Asahan
892.574.470
1.037.633.546
1.143.614.491
1.088.622.687
1.378.042.599
1.432.130.758
Dairi
535.857.676
593.188.127
694.246.838
Karo
675.614.311
750.398.279
901.675.546
Deli Serdang
1.654.873.747
1.826.070.426
2.034.622.489
Langkat
Simalungun
1.063.869.134
1.329.229.103
1.536.811.928
Nias Selatan
479.421.890
622.728.970
818.720.278
Humbang Hasundutan
432.517.403
511.537.854
605.789.788
Pakpak Barat
318.568.754
296.781.858
381.852.027
Samosir
431.142.832
415.012.206
522.227.935
Serdang Bedagai
731.773.294
833.559.067
982.962.075
Batu Bara
558.737.287
641.952.160
760.743.078
Padang Lawas Utara
453.839.538
571.471.637
588.852.484
Padang Lawas
416.234.576
439.833.949
504.166.349
Labuhanbatu Selatan
433.131.382
442.719.959
725.242.664
Labuhanbatu Utara
539.133.180
678.113.688
766.421.207
Nias Utara
280.931.462
335.193.052
442.082.331
Nias Barat
257.203.207
275.424.899
358.643.130
Sibolga
368.638.104
414.040.749
450.894.422
Tanjungbalai
393.794.117
446.140.831
465.491.830
Pematangsiantar
546.819.922
639.607.160
741.073.062
Tebing Tinggi
437.485.436
479.585.196
584.572.436
3.041.037.853
3.021.172.391
3.224.449.048
Binjai
546.497.391
650.087.241
702.167.562
Padangsidimpuan
463.524.730
527.246.070
614.899.498
Gunung Sitoli
347.917.625
406.668.809
448.510.904
21.362.295.573
24.206.995.557
26.233.890.728
Medan
Total Sumber: BPS Sumatera Utara
4 Universitas Sumatera Utara
Peningkatan realisasi belanja daerah yang semakin besar jumlahnya diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak nyata pada perekonomian daerah secara luas. Hal tersebut dapat terjadi jika anggaran belanja daerah dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi realisasi dari belanja daerah tersebut terkadang tidak sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga pengalokasian belanja daerah untuk seluruh pengeluaran dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja belanja daerah tersebut. Seperti yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, realisasi belanja daerah yang tidak sesuai dengan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan (seperti yang terlihat pada tabel 1.2). Dimana terdapat beberapa daerah yang memiliki anggaran belanja daerah yang lebih besar dari pada realisasi belanja daerah mengakibatkan adanya sisa anggaran. Dan hal tersebut kurang baik karena menjadi tidak optimalnya kesempatan belanja daerah untuk menstimulasi perekonomian daerah.
5 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Milyar Rupiah) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2012 Anggaran
2013 Realisasi
Anggaran
Realisasi
Nias
431,735,328
404,093,407
507,809,091
476,487,660
Mandailing Natal
672,801,441
765,109,821
782,789,721
850,556,309
Tapanuli Selatan
714,785,849
676,023,654
911,994,956
842,846,295
Tapanuli Tengah
630,111,237
680,016,226
894,270,342
861,257,508
Tapanuli Utara
703,079,868
737,946,826
826,403,422
834,384,699
Toba Samosir
576,914,906
619,783,799
775,750,895
645,159,252
Labuhan Batu
710,270,438
760,581,998
797,935,659
827,146,775
Asahan
837,685,919
1,037,633,546
1,038,246,174
1,143,614,491
Simalungun
1,398,050,339
1,378,042,599
1,397,127,273
1,432,130,758
Dairi
600,876,700
593,188,127
763,225,992
694,246,838
Karo
824,499,579
750,398,279
854,452,636
901,675,546
Deli Serdang
2,036,653,757
1,826,070,426
2,383,194,122
2,034,622,489
Langkat
1,382,150,711
1,329,229,103
1,686,770,493
1.536,811,928
Nias Selatan
612,507,839
622,728,970
818,847,491
818,720,278
Humbang Hasundutan
529,132,384
511,537,854
674,091,957
605,789,788
Pakpak Barat
328,122,916
296,781,858
404,257,723
381,852,027
Samosir
440,324,297
415,012,206
570,836,715
522,227,935
Serdang Bedagai
838,182,541
833,559,067
1,050,661,876
982,962,075
Batu Bara
649,716,711
641,952,160
838,815,478
760,743,078
Padang Lawas Utara
586,866,668
571,471,637
713,940,878
588,852,484
Padang Lawas
532,450,500
439,833,949
585,018,137
504,166,349
Labuhanbatu Selatan
489,219,297
442,719,959
766,534,802
725,242,664
Labuhanbatu Utara
537,064,196
678,113,688
630,997,090
766,421,207
Nias Utara
327,058,812
335,193,052
480,636,093
442,082,331
Nias Barat
343,115,036
275,424,899
368,658,123
358,643,130
Sibolga
398,940,083
414,040,749
522,186,939
450,894,422
Tanjungbalai
484,903,380
446,140,831
584,623,406
465,491,830
Pematangsiantar
657,341,315
639,607,160
789,236,965
741,073,062
Tebing Tinggi
347,610,903
479,585,196
497,470,676
584,572,436
3,825,133,827
3,021,172,391
4,524,737,504
3,224,449,048
Binjai
652,252,027
650,087,241
814,461,618
702,167,562
Padangsidimpuan
493,746,640
527,246,070
684,117,420
614,899,498
Gunung Sitoli
418,377,507
406,668,809
451,370,043
448,510,904
25,011,683,051 Total/Jumlah Sumber : BPS Sumatera Utara
24,206,995,557
30,391,501,709
26,233,890,728
Medan
6 Universitas Sumatera Utara
Anggaran belanja daerah yang telah direncanakan dan realisasi belanja daerah yang telah dialokasikan, jumlahnya berbeda-beda pada setiap daerah. Anggaran dan alokasi belanja daerah tersebut berasal dari pendapatan dan penerimaan yang diperoleh daerah, selain itu pengalokasiannya berdasarkan seluruh pengeluaran untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan Pendapatan lain-lain yang sah, merupakan sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Salah satu sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Adanya transfer dana (DAU) bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Tetapi, pada kenyataan yang terjadi pada saat ini dana perimbangan dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Hadi, 2011) . Padahal tujuan utama dari adanya dana perimbangan tersebut untuk mengatasi kesenjangan
fiskal antar daerah.
Dana Alokasi Umum seharusnya sebagai insentif untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) .Tetapi yang terjadi saat ini Dana Alokasi Umum menjadi
7 Universitas Sumatera Utara
sumber penerimaan daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah
perduli
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
dalam
mengentaskan
kemiskinan, mendukung pertumbuhan dan mendukung terhadap terciptanya kesempatan kerja. Pada komponen Belanja Daerah juga terlihat seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dilihat pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk meningkatkan belanja daerah, jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar. Karena semakin besar PDRB, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja daerah akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Menurut (Hadi, 2011) pengeluaran belanja daerah juga dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar maka akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar untuk peningkatan sarana dan prasarana agar
8 Universitas Sumatera Utara
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga, penduduk selain menjadi beban bagi belanja daerah, penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara? 2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Daya Serap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara? 1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
9 Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Jumlah Penduduk
(JP)
terhadap
Daya
Serap
Belanja
Daerah
pada
Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti Untuk
menambah
wawasan
tentang
pengaruh
DAU,
PAD,
Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah dan Daya Serap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah. 2. Bagi Pemerintah Daerah Memberikan masukan baik pada pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan sebagai masukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan dan kebijakan mengenai penganggaran. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
10 Universitas Sumatera Utara
