BAB I PENDAHULUAN. kebutuhan tersebut maka setiap manusia mengkonsumsi atau menggunakan

BAB I PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beragam dalam kehidupannya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, namun manusia tidak mampu memenuhi setiap kebutuhannya tersebut secara pribadi. Manusia memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhan tersebut terus bertambah dan beraneka ragam jenis dari masa ke masa. Dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut maka setiap manusia mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang berasal dari manusia lainnya. Oleh karena itu setiap manusia merupakan konsumen atau pemakai dari barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh manusia lainnya yang menyediakan barang atau jasa yang disebut produsen. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut terkadang timbul permasalahan , khususnya bagi pihak konsumen yang posisinya lebih lemah dibandingkan produsen. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak yang lebih lemah. Seperti yang disampaikan Drs. M. Sofyan Lubis dalam bukunya tentang mengenal hak konsumen dan pasien, yaitu “ oleh karenanya , pihak konsumen yang dipandang lebih lemah secara hukum perlu mendapat perlindungan lebih besar". 1 Sehubungan dengan hal demikian, maka perlindungan terhadap konsumen dipandang sangat penting untuk dibahas. Upaya – upaya yang dapat dilakukan

1

Drs. M.Sofyan Lubis, SH , Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal 1

Universitas Sumatera Utara

untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan hal yang esensial dan mendesak yang harus segera dicari solusinya. Kehadiran Undang- Undang Perlindungan Konsumen memang dirasa sangat tepat dalam kerangka penguatan hukum perlindungan konsumen. Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan dibentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 2 BPSK ini mempunyai tugas pokok yakni menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu , upaya – upaya perlindungan konsumen lebih dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha agar dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 3 A.

Latar Belakang Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak

lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa yang pada kenyataannya sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional. Hal yang sangat menarik dari kegiatan-kegiatan usaha yang terjadi didalam kehidupan masyarakat saat ini adalah banyaknya permasalahan yang 2 3

Lihat UU Nomor 8 Tahun 1999, pasal 49. Drs. M.Sofyan Lubis, SH, op cit, hal 2


kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak

yang bermasalah. Kenyataan dalam

proses penyelesaiannya saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun jalur di luar peradilan. Permasalahan yang sering timbul berkaitan kegiatan dunia usaha seperti perdagangan baik jasa dan/ atau barang senantiasa menarik untuk lebih diperhatikan, dicermati dan diteliti, hal ini disebabkan karena perdagangan akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut dengan konsumen (dengan pengertian umum pihak yang menggunakan atau membeli dan/ atau memanfaatkan barang dan/ atau jasa) dan pelaku usaha (pihak yang menyediakan dan/ atau memberikan atau menjual barang dan / atau jasa). Begitu pula dengan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari adanya kegiatan perdagangan, di lapangan tidak jarang dijumpai adanya perdebatan atau keributan bahkan pertikaian antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak sedikit juga sengketa yang kemudian diselesaikan di pengadilan. Eksistensi pelaku bisnis untuk menjadi yang terbaik dikalangan dunia usaha telah meningkatkan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Maka untuk jangka waktu tertentu sebenarnya persaingan antar pelaku usaha tersebut tidak selalu berakibat positif bagi konsumen. Persaingan yang sehat antar pelaku usaha sesungguhnya tidak salah asalkan dengan diimbangi peningkatan kualitas dan mutu barang dan/ atau jasa serta didukung pelayanan yang jujur, baik serta pemberian informasi yang benar dari pelaku

usaha kepada konsumen tentu akan sangat bermanfaat dan

menguntungkan konsumen. Berbeda jika persaingan usaha hanya didasarkan pada pencarian keuntungan belaka dari pelaku usaha dengan cara yang tidak sehat,


maka sudah tentu dapat berakibat buruk bagi konsumen. Lahirnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 4 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Saat ini sudah ada beberapa kota BPSK di Indonesia, antara lain Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Makasar, Bandung. Pembentukan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) ini dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Untuk mengatur kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

tersebut telah dikeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan

sebagai berikut: 5 -

Keputusan Presiden No.90/ 2001 tentang Pembentukan BPSK.

-

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.301 MPP/

Kep./10/2001 tanggal

24 Oktober 2001 tentang

Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK.(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

4

Heri Tjandrasari, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konseumen,PDF, Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum UI, www.pemantauperadilan.com, hal 2 5 Drs. H. Suherdi Sukandi, Fungsi Dan Peranan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Semiloka UUPK dan BPSK Kota Bandung, Bandung 29 Mei 2004


-

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

No.302

MPP/Kep./10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). -

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

No.350/MPP/Kep./12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. -

Surat

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

No.

605/MPP/Kep./8/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaiakan sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau memanfaatkan jasa ( Pasal 1 nomor 8 Kep. Deperindag No. 350/MPP/Kep./12/2001). Sebagaimana

dikemukakan

diatas,

Badan

Penyelesaian

Sengketa

Konsumen ( BPSK) dibentuk untuk tujuan memudahkan konsumen dalam menuntut haknya apabila dirugikan . oleh karena itu dalam Bab VI pasal 23 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang tanggung jawab pelaku usaha ditegaskan bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan konsumen di tempat kedudukan konsumen, apabila ia menolak atau tidak menanggapi ganti rugi yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dianggap memudahkan konsumen karena secara umum, konsumen adalah pihak


yang segan untuk berperkara, apalagi apabila biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang diperoleh. Keuntungan lain dari konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui jalur ini adalah bahwa pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

B. Perumusan Masalah Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 1. bagaimanakah kedudukan dan peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen? 2. bagaimanakah proses penyelesaian sengketa konsumen menurut UU nomor 8 Tahun 1999? 3. bagaimanakah hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK


C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.

Untuk mengetahui kedudukan dan peranan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen. 2.

Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen menurut UU

nomor 8 Tahun 1999. 3.

Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam

penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Pada dasarnya suatu penulisan yang dibuat, diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 1.

Menumbuhkan sikap kritis kita terhadap upaya pemerintah dalam

melindungi hak hak kita sebagai konsumen , dalam hal ini dibentuknya Badan Penyelesaian sengketa Konsumen ( BPSK). 2.

Berusaha dalam hal memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen apabila

merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 3.

Menambah pengetahuan mengenai ketentuan dan proses penyelesaian

sengketa di Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), serta menambah wawasan ilmiah baik secara khusus berkenaan dengan penulisan ini maupun secara umum. 4.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi para praktisi, pemerintah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia selaku konsumen dari suatu produk barang dan/ atau jasa sehingga ketika ada sengketa konsumen maka Peran


Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dapat mewujudkan harapan semua pihak. 5.

Sebagai tugas akhir bagi penulis dalam usaha memperoleh gelar

kesarjanaan dalam hal ini Sarjana Hukum.

D.

KEASLIAN PENULISAN Penelitian dari penulisan skripsi ini didasarkan pada ide, gagasan, maupun

pemikiran penulis secara pribadi dari awal hingga akhir penyelesaian. Ide maupun gagasan ini lahir karena penulis melihat perkembangan produk-produk maupun barang yang berkaitan dengan konsumen yang beredar merupakan produk yang tidak layak digunakan karena mempunyai cacat tersembunyi, kadaluwarsa maupun produk palsu sehingga konsumen banyak dirugikan karenanya. Konsumen selaku pihak yang dirugikan , jarang memperjuangkan hak-haknya karena keterbatasan pengetahuan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sebenarnya memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian yang diakibatkan oleh para pelaku usaha. Dengan demikian hal ini berarti bahwa tulisan mengenai Peranan dan Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bukanlah hasil ciplakan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain. Karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya. Kalaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-semata adalah sebagai faktor pendukung dan


pelengkap dalam penulisan ini karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

E.

Tinjauan Pustaka Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (inggris-

amerika), atau consemuent ( belanda). Secara umum, arti dari konsumen adalah “ lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Secara umum, konsumen dapat dibagi menjadi tiga bagian : 6 1.

Konsumen dalam arti umum , yaitu pengguna, dan/atau pemanfaat barang

dan jasa untuk tujuan tertentu; 2.

Konsumen antara , yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang

dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha. 3.

Konsumen akhir , yaitu pemakai , pengguna dan/atau pemanfaat barang

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak untuk dipredagangkan kembali.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud dengan konsumen adalah merupakan konsumen akhir. Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 1 butir 2 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

6

Heri Tjandrasari , op.cit, hal 2


bagi kepentingan diri sendiri, keluarga , orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah sesuatu yang merupakan sumber perbedaan pendapat, pertengkaran ataupun pertikaian atau perselisihan. 7 Didalam bukunya, A.Z. Nasution menjelaskan bahwa suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. 8 Untuk memberikan pemahaman tentang objek pembahasan , yakni mengenai Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) maka penulis memberikan uraian mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) tersebut. Menurut pasal 1 angka 11 UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sementara menurut pasal 1 butir 8 Kepmen.Deperindag no 3550/mpp/kep/12/2001, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) adalah badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang

dan/atau

memanfaatkan

jasa.

Dan

melihat

Kepmen

tersebut

menggambarkan bahwa BPSK merupakan badan yang didirikan dan dibentuk

7

Peter salim dan Yenny salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers, Jakarta,2002 hal 1387 8 AZ Nasution, Konsumen dan Hukum :Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1995 hal 17


untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase 9. Ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen , yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) hanya pada daerah tingkat II (kabupaten), memperlihatkan maksud pembuat undang-undang bahwa putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi. Rumusan pasal 49 ini , menyangkut tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) “untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan” adalah tugas pokok, sebab masih ada tugas lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK) yaitu, memberi konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, serta tugas-tugas lainnya. 10

F.

METODE PENELITIAN

1.

Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang

menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

9

Heri Tjandrasari, op.cit, hal 6 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 , hal 242 10


2.

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder , berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.

3.

Metode Penelitian Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu

kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari : 1)

Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 2)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. 3)

Bahan hukum terrtier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4.

Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan data matematis.


G.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang , perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UU NOMOR

8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen ;Penyelesaian Sengketa Konsumen di Peradilan Umum ;dan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.

BAB III : KEDUDUKAN DAN PERANAN BPSK DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian BPSK ; Latar Belakang, Tujuan, dan Proses Pembentukan Kelembagaan BPSK ; Kedudukan dan Peranan BPSK dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Konsumendan Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK.


BAB

IV

:

HAMBATAN-HAMBATAN

DALAM

PENYELESAIAN

SENGKETA KONSUMEN DI BPSK Pada bab ini akan dijelaskan tentang Penyebab Terjadinya Sengketa Konsumen ; Bentuk-Bentuk Sengketa yang Diselesaikan Oleh BPSK ; Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan rangkaian dari kesimpulan dari permasalahan yang ada dan diakhiri dengan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Permasalahan yang ada yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa konsumen.


BAB I PENDAHULUAN. kebutuhan tersebut maka setiap manusia mengkonsumsi atau menggunakan

Recommend Documents