1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang penelitian Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirtjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan,
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. (Ita, 2012) Dalam sejarahnya, faktur pajak pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Faktur pajak pada tahun 1984 hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual. Pada tahun 1985 diterbitkan juga faktur pajak sederhana untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan secara eceran dan berupa barang kena pajak yang sudah jadi. Faktur pajak sederhana digunakan sampai tahun 2012 lalu peraturannya dicabut. Sehingga sekarang hanya ada faktur pajak standar rupiah dan faktur pajak mata uang asing. Faktur pajak merupakan sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah memungut Pajak Pertambahan Nilai
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
(PPN) dari pihak pembeli. dengan adanya faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar. Namun faktur pajak dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar jika faktur pajak pembelian lebih tinggi daripada faktur pajak penjualan dan dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sepanjang 2008-2013 terdapat 100 kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Bisa dikatakan, sebanyak 50 persen kasus pengemplangan pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat Satuan Tugas Khusus terkait faktur pajak fiktif. (Ortax.org.2016) Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luas khususnya penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi lebih efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, Teknologi Informasi banyak digunakan oleh kehidupan manusia bahkan dalam praktek pemerintahan di beberapa Negara menggunakan Teknologi Informasi melalui media online yang menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Indonesia sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu kegiatan masyarakat tidak terkecuali di Kantor Pelayan Pajak Pratama, sehingga memudahkan pegawai pajak atau fiskus dalam menginput data wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Sehingga wajib pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan penyetoran pajak. Mardiasmo (2009:7) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak menggunakan official assessment system. Official assessment system adalah penghitungan pajak dihitung oleh pihak fiskus, sedangkan self assessment system adalah wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya dan with holding system adalah penghitungan pajaknya diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi untuk memudahkan wajib pajak saat ini di Indonesia ditetapkan dengan menggunakan self assessment system dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri Salah satu jenis pajak yang diterapkan di indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Sampai sekarang masih berlaku dengan menggunakan pajak pertambahan nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Untuk menanggulangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut : 1. UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. 2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. 3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara
Pengisian
Keterangan,
Pembetulan
atau
Penggantian,
dan
Pembatalan Faktur Pajak. 4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik . Penggunaan aplikasi e-faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2014, diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan secara nasional baru mulai tanggal 1 Juli 2016. Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT. Melalui e-Faktur DJP berharap dapat mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain bagi PKP dapat menjalankan usahanya menjadi jauh lebih baik. Sinergi antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak diharapkan mampu membangun sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan setelah e-Faktur diterapkan, dan membahas kelemahan dan kelebihan yang dirasakan oleh Wajib Pajak badan dalam efisiensi sebelumnya yang
pengadministrasian
e-Faktur
berbeda dengan penelitian
mempunyai keterbatasan waktu yang digunakan dalam
penelitian, hanya 2 bulan setelah aplikasi efaktur efektif diterapkan pada 1 Juli 2015. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengkaji penelitian dengan judul : “PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK FAKTUR (E-FAKTUR) PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
TERHADAP
PENGADMINISTRASIAN FAKTUR PAJAK
http://digilib.mercubuana.ac.id/
EFISIENSI
MENURUT PERSEPSI
7
WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak )”. B. Rumusan masalah penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan serta permasalahan yang akan diteliti dan dipaparkan dalam karya tulis ini, yaitu : 1. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai terhadap efisiensi pengadministrasian Faktur Pajak menurut persepsi wajib pajak badan ?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai terhadap efisiensi pengadministrasian Faktur Pajak menurut persepsi wajib pajak badan.
D. Kontribusi penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Kontribusi Praktik Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pemagang untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan pajak
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
pertambahan nilai dan penerapan e-Faktur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai objek penelitian.
2. Kontribusi Akademik Dapat dijadikan kajian akademik, sumber referensi ilmiah, dan sebagai sumber informasi mengenai perpajakan yaitu analisis pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan penerapan e-Faktur pada wajib pajak badan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik di kemudian hari. 3. Kontribusi Masyarakat Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
