BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah. penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Indonesia

merupakan

salah

satu

Negara

berkembang

yang

jumlah

penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk indonesia mempunyai persebaran penduduk

yang tidak merata, banyak masalah yang

merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebarannya yang tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu pemasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di indonesia. SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang menetap di Indonesia sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI. Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil riset tentang masalah Kualitas Pelayanan Publik Di Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan pada umumnya masyarakat pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang berpendapat prosedur berbelit-belit berpendapat bahwa sebenarnya prosedurnya

1 Universitas Sumatera Utara

sudah jelas dan dapat dimengerti, akan tetapi ada kesan bahwa pegawai yang bertugas agak mempersulit prosedur seperti menambah syarat administrasi yang ada seperti harus ada surat pengantar, ataupun dengan alasan harus melalui beberapa meja dulu baru bisa dilaksanakan. Masyarakat pengguna pelayanan sebagian besar sudah mengetahui prosedur yang ada, dikarenakan mereka sudah pernah ke kantor tersebut lebih dari satu kali dengan berbagai tujuan. Mereka sudah mengetahui prosedur yang akan dijalani jika akan meminta bantuan seperti penyediaan syarat dan administrasi, surat, proposal, dan persyaratan teknis lainnya. Banyak dari peminta pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan ‘orang lama’ yang meminta bantuan, walaupun bantuan tersebut ada yang diberikan atau bahkan tidak diterima tetapi mereka terus datang sampai bantuannya diterima. Persyaratan Teknis dan Administratif Persepsi informan terhadap penyelenggaraaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengenai persyaratan teknis dan administratif, pada umumnya menyatakan persyaratan teknis dan administratif kurang jelas, kemudian masih ada juga informan lainnya yang menyatakan tidak mengerti tentang persyaratan teknis dan administratif. Selain itu adapun masalah kependudukan yang sering terjadi yaitu Nomor Induk Kependudukan ganda dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Pontianak. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan NIK diformulasikan bersifat Unik dan khas serta tunggal, sehinga diharapkan kasus data ganda tidak terjadi lagi. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan NIK ganda sebanyak 12.396 jiwa. Faktor penyebabnya adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitas mereka sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah. Juga karena ketidakjujuran warga dalam melaporkan keadaan kependudukannya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penduduk yang pindah ke daerah lain tidak melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga NIK dari daerah asal belum ditransfer kepada dinas tempat tinggal yang baru dan untuk melakukan perekaman e-KTP makanya ada yang ganda. Dari Pihak Sumber Daya Manusia (Petugas Loket) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Dukcapil yang ditugaskan dan diberi kewenangan untuk memeriksa berkas/dokumen persyaratan penerbitan, belum bisa melaksanakan fungsinya dalam pengecekan data yang masuk melalui computer yang link antara loket dan server database, hal ini diakibatkan kurangnya personil yang mampu pengoperasikan computer dimaksud. Kemudian masalah kependudukan terkait Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diungkapkan bahwa dari hasil wawancara dengan Darwis, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan menyatakan bahwa masih lambannya pelayanan yang disebabkan pegawai masih minim dan kurang responsif serta


untuk penerbitan Akta Kelahiran masyarakat tidak diberikan kepastian jangka waktu untuk penerbitannya. Terkait dengan hal tersebut, jika mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) jangka waktu untuk penerbitan dokumen kependudukan tidak lebih dari 1 (satu) hari. Selanjutnya permasalahan kependudukann di Kabupaten Pacitan, dimana Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi antrian yang cukup banyak sekitar 250-300 orang per hari bahkan lebih. Sehingga Kepala dinas menerapkan pelayanan prima yaitu pelayanan dibuka dari jam 07.00 - 17.00 WIB sehingga karyawan disini dituntut untuk bekerja ekstra. Masalah tersebut timbul karena faktor kurangnya karyawan, tidak ada batasan konsumen, tempatnya kurang luas, dan pada buku antrian masih mencatat sendiri-sendiri data berkas yang akan diproses. Berikutnya, Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Meskipun banyak masyarakat yang mengurus akta kelahiran tapi masih banyak lagi yang belum mengurus surat akta kelahiran, terlihat dari jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan dari segi tingkat pertumbuhan penduduknya. Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran anaknya apabila ada urusan tertentu, meskipun pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dimana pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Way Kanan tidak dipungut biaya atau gratis, tetapi tetap saja masyarakat kurang tertarik bahkan masyarakat membuat akta kelahiran setelah masuk sekolah atau lebih parahnya lagi setelah dewasa dengan usia yang sudah matang. Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk,sehingga setiap


warga terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK adalah Suatu sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tesebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan.Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran

penduduk,

pencatatan

sipil,

pengelolaan

informasi

Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan


administrasi kependudukan. Dalam menjalankan roda Pemerintahan di DaerahDaerah Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, diharapkan memiliki arah dan tujuan yang tegas, jelas, dan selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sebagai konsekuensi

dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Gunungsitoli yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli, berkewajiban menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), dengan mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun beberapa masalah kependudukan yang sering dihadapi oleh Dinas Kependudukan Kota Gunungsitoli antara lain: struktur kantor yang kurang memadai, gudang dokumen yang tidak tersedia, fasilitas yang tidak layak pakai, sosialisasi yang kurang, sertifikasi pegawai, dana yang tidak tercukupi dalam pengadaan fasilitas kantor, kesadaran masyarakat tentang pentingya dokumen kependudukan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur dalam RPJMD 2011-2016 yaitu “Mewujudkan Gunungsitoli Kota Samaeri”, maka sangat

dibutuhkan

peningkatan

pelaksanaan

pemerintahan

yang

lebih


berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam mencapai tujuan dimaksud, dibutuhkan suatu perencanaan yang Akuntabel berdasarkan pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang berguna dalam mendukung suatu perumusan kebijakan yang mengarah pada pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu, dalam mencapai visi dan misi Kota Gunungsitoli, maka dengan sendirinya Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Kota Gunungsitoli wajib diwujudkan dan sangat membutuhkan peran serta berbagai pihak dalam mendukung kegiatannya mulai dari perencanaan, alokasi pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi secara komprehensif dari berbagai pihak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.


Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.


Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang “Implementasi Peraturan Walikota Gunungsitoli No 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Di Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli)”. 1.2. Rumusan Masalah Proses ImplementasiPeraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli DalamMeningkatkanPelayananPublik. 1.3. Batasan Masalah Implementasi RencanaStrategisDinasKependudukan dan CatatanSipil Kota GunungsitoliDalamMeningkatkanPelayananPublik? 1.4. Tujuan Penelitian A. Untuk mengetahui proses Implementasi RencanaStrategisDinaskependudukan dan CatatanSipil Kota GunungsitoliDalamMeningkatkanPelayananPublik. B. Untuk

mengetahui

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. 1.5. Manfaat Penelitian A. Manfaat secara ilmiah Penelitian ini dapat berkontribusi dan berguna bagi ilmu administrasi negara secara khusus dalam hal implementasi rencana strategis dalam penyelenggaraan administrasi negara itu sendiri, dan dapat menjadi acuan untuk semua kalangan dalam penyelesaian permasalahan dalam pelayanan masyarakat.


B. Manfaat secara akademis Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dan akademisi lain untuk mampu memahami masalah dalam implementasi rencana strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan lebih khusus mengenai tujuannya untuk mengetahui mengetahui kendala dalam pelaksanan pelayanan kepada masyrakat. C. Manfaat secara praktis Penelitian ini dapat memberikan masukan

bagi dinas kependudukan dan

catatan sipil dalam melaksanakan rencana strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan masyarakat juga mendapat pelayanan yang baik terutama dalam urusan administrasi kependudukan. 1.6. Kerangka Teori 1.6.1. Kebijakan Publik 1.6.1.1. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan berasal dari kata policy dari bahasa inggris. Menurut KBBI, kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencanan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan publik bisa diartikan sebagai umum. Masyarakat, ataupun negara. Menurut Dye, kebijakan publik adalah whatever governments choose to do or not to do yang menyatakan apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dan kebijakan menurut Dye dimaknai dengan 2 hal penting, yang pertama bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah dan yang kedua kebijakan tersebut mengandung


pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 1Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik meupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan atau bukan pada apa yang diusulkan. 2 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan publik yang berpusatpada penyelesaian masalah yang sudah nyata. Dalam memecahakan masalah yang dihadapi kebijakan publik, Dunn (1994) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan. 3 A. Agenda setting Yang pertama kali dilakukan adalah penentuan masalah publik yang harus dipecahkan. Pada hakekatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem structuring. Wool (1966) mengemukakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat berikut: 1. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat.

1

Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisa Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi kebijakan negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2 Abdullah, M Syukur. 1988. Perkembangan Studi Implementasi. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI. 3 Achmad Djunaidi,. Bahan Kuliah Teori Perencanaan, Konsep Perencanaan Strategis. (Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gajah Mada 2002). Hlm 3.


2. Membuat analog dengan memancing dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan 3. Isu tersebut mampu dikaitkan dengan simbol nasional atau politik yang ada 4. Terjadinya kegagalan pasar 5. Tersedianya teknologi dan dana untuk memecahkan masalah publik Menurut Dunn, problem stucturing memiliki 4 fase: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki brainsroming, analisis multiperspektif serta argumentasi. B. Formulasi kebijakan Menurut Woll (1966), formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk penyelesaian masalah publik, dimana tahap para analisis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi yang tidak menetu dengan informasi yang serba terbatas. Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analis harus mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forcasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap kebijakan yang dipilih. C. Adopsi kebijakan


Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholder atau pelaku yang terlibat. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi sebagai berikut (Dunn 1966): 1. Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat. 2. Identifikasi kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi 3. Mengevaluasi alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi. D. Implementasi kebijakan Pada tahap ini suatu kebijakantelah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik mampu mendukung pelaksanaan program, serta melakukaninterpretasi terhadap perencanaan yang dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.


Jadi, tahapan implementasi kebijakan merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian, tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktifitas aatau kegiatan program pemerintah. E. Evaluasi kebijakan Tahap akhir proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini, semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau yang direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan maka pemerintah harus mengetahui apa penyebab kegagalan tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. 1.6.1.2. Tahapan Kebijakan Publik Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik


membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn. 4 A. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa pembahasannya ditunda untuk waktu yang lama. B. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif kebijakan. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah masuk ke dalam agenda agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini para aktor akan mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Secara singkat tahapan dari proses kebijakan publik adalah:

4

Arifin, Anwar. 1994. Strategi Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas. Bandung : CV. ARMICO.


Gambar 1.1 Tahapan kebijakan publik Penyusunan kebijakan (agenda setting)

Formulasi kebijakan (policy formulation)

Adopsi kebijakan (poicy adoption)

Implementasi kebijakan (policy implementation)

Evaluasi kebijakan (policy assesment) Sumber : William Dunn, 1994 1.6.2. Teori Implementasi Masalah pelaksanaan program pembangunan merupakan suatu komitmen politik pemerintah yang bertujuan mempercepat terpenuhinya kebutuhan masyarakat demi beranjak pada proses peningkatan kesejahteraan. Berbagai program pembangunan yang dilakukan beranekaragam, baik yang berwujud fisik maupun non-fisik di daerah perkotaan maupun pedesaan dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan lancer mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.


Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster(Wahab, 1997:64)yaitu: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 5 Dalam kamus besar webster,to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 6 Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” Dalam ensikopledia administrasi dikemukakan bahwa implementasi adalah “aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melancarkan semua rencanarencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melakukan, dimana tempat dilaksanakan, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”. Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99)mengemukakan enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: 5

Badudu, J.S dan Sultan Mohammad Zain. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 6 Batinggi, Ahmad. 1998. Manajemen Pelayanan Umum. Bahan Kuliah STIA LAN


A. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. B. Sumber Daya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia. C. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. D. Karakteristik agen pelaksana Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. E. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompokkelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini

publik

yang

ada

di

lingkungan

dan

apakah

elit

politik

mendukungimplementasi kebijakan.


F. Disposisi implementor Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 7 Pengertian tersebut diatas memberikan gambaran bahwa implementasi sebagai suatu aktivitas atau upaya pelaksanaan suatu program kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya, waktu dan tempat serta tata cara melaksanakan. Berkenaan dengan itu, pengertian implementasi menurut Syukur Abdullahadalah :“Kegiatan tindak lanjut (setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupunoperasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program kebijaksanaan yang ditetapkan semula”. 8 Selain itu dikemukakan juga bahwa proses implementasi mengandung tiga (3) unsur : 1. Adanya program (kebijaksanaan), yang merupakan konsep kebijaksanaan sebagai tujuan. 2. Adanya target group, yang merupakan kelompok sasaran sebagai peserta dalam penetapan program.

7

Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps. Hal 21. 8 Frederik Mote, 2008. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik di Puskesmas Ngesrep Semarang. Universitas Diponegoro, Semarang.


3. Adanya

suatu

pelaksanaan

(implementer),

yang

merupakan

badan

penyelenggara program dengan menggunakan strategi tertentu. Mengacu pada kedua pengertian tersebut diatas, maka implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat operasional pada suatu program tertentu yang dilaksanakan dengan langkah-langkah strategis guna pencapaian sasaran. Selain itu, merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil maupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai, karena dalam poses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program (Abdullah, 1987). Berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi karena ada faktor faktor atau unsur–unsur yang mempengaruhinya. Seperti yang di kemukakan oleh Edwards III, bahwa berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu; 1. Komunikasi; 2. Sumber Daya (resource); 3. Sikap Birokrasi dan Pelaksana; 4. Faktor Struktur Birokrasi Hal tersebut diatas berbeda dengan pendapat Warwick seperti yang dikutip oleh Abdullah bahwa dalam tahap implementasi berbagai kekuatan akan


berpengaruh, baik faktor yang mendorong maupun yang menghambat. Faktorfaktor yang mendorong menurut Warwick terdiri dari : 1. Komitmen pimpinan politik; 2. Kemampuan organisasi; 3. Komitmen para pelaksana (implementer); 4. Dukungan dari kelompok kepentingan (interest group support). Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah sebagai berikut: 1. Banyak pemain (actors); 2. Terdapatnya komitmen ata loyaitas ganda; 3. Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri; 4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak; 5. Faktor lain; waktu dan perubahan pimpinan. Selanjutnya Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi baru mulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah tersusun,dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa suatu proses implementasi baru dapat dimulai apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya program yang akan dilaksanakan; 2. Sasaran program; 3. Dana yang teralokasi; dan 4. Pelasksana (implementer) program.


1.6.3. Rencana Strategis 1.6.3.1. Strategi Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer”pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda–beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Di antara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Agyang berarti memimpin. 9 Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 9

Handayaningrat, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.


menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. 10 Strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan– tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. 11Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. 1.6.4. Implementasi Rencana Strategis 1.6.4.1. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu 10

Ib.Id. Hal 28. ____, hlm, 32.

11


pembuatan

keputusan

secara

tertib

maupun

keberhasilan

implementasi

keputusan. 12 Manajemen Strategi Untuk Organisasi Sosial RENCANA SOSIAL

MASALAH SOSIAL

PENGUKURAN & EVALUASI

TATA KELOLA LEMBAGA

PROGRAM STRATEGI

IMPLEMENTASI

PERENCANAAN PROYEK

Gambar 1.2 1.6.4.2. Unsur-unsur Perencanaan Strategis Unsur sentral perencanaan strategis di bidang publik terdapat pada akronim SWOT, yang di ingat dari kebijakan Harvard. SWOT merupakan kepanjangan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman), yang dikaji dari masyarakat, sebagai dasar sari penyusunan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bidang isu-isu kunci. Unsur penting lainnya, yaitu langkah-langkah dasar perencanaan strategis di tingkat masyarakat, yang terdiri dari: A. Mengkaji lingkungan (scan the environment) B. Mengkaji isu-isu (selek key issues) C. Merumuskan pernyataan misi dan tujuan umum visi (set mission statements or broad goals) 12

Istujaya, Andika. 2002. Efektivitas Organisasi Kecamatan Dalam Pelayanan Publik setelah Menjadi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur.Tesis. Universitas Gajah Mada.


D. Melakukan kajian internal dan eksternal (undertake external dan internal analisies) E. Mengembangkan tujuan, sasaran dan strategi yang kerkait dengan isu kunci (devlop goals, objectifies, and strategies whith respect to each issue) F. Mengembangkan rencana implementasi untuk menjalankan tindakan-tindakan strategis (develop an implementation plan to carry out strategic action) G. Memantau, memperbarui, dan mengkaji (monitor, update, dan scan). 13 1.6.4.3. Jenis-jenis Perencanaan Strategis A. Basic Strategic Planning Umumnya dilaksanakan oleh organisasi baru yang belum pernah menyusun rencana strategis, perencanaan dilakukan oleh pimpinan puncak dan madya, proses: 1. Identifikasi mandat organisasi a. Perumusan tujuan sesuai mandat b. Perumusan strategi untuk mencapai tujuan c. Perumusan rencana tindak sesuai strategi d. Perumusan mekanisme monitoring dan evaluasi e. Perbaikan rencana B. Goal Based Planning Dilaksanakan oleh organisasi yang sudah memiliki kegiatan dan sedang berkembang, perencanaan dilaksanakan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan, proses :

13

J. David Huger & Thomas L. Wheelen. 1996, Manajemen Strategis, Yokyakrta.


1. Analisa eksternal (sosial) dan internal 2. Peninjauan visi dan misi 3. Perumusan strategi / isu strategis 4. Perumusan program strategis 5. Perumusan strategi tindak 6. Penghitungan rencana financial strategis 7. Perumusan mekanis monitoring dan evaluasi C. Alignment Model Bertujuan memastikan integrasi antara misi dan sumber daya organisasi, dilaksanakan pada organisasi yang komplek dan mengalami masalah internal atau kegagalan, proses: a. Peninjauan mandate organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan bantuan yang dibutuhkan b. Identifikasi aspek organisasi yang berjalan baik dan membutuhkan perbaikan atau penyesuaian c. Perumusan langkah perbaikan atau penyesuaian beserta konsekuensinya d. Mengintegrasikan langkah-langkah kedalam renstra. D. Scenario Planning Umumnya dilaksanakan ketika kondisi eksternal sangat berpengaruh pada mandate organisasi, proses: 1. Identifikasi beberapa kecenderungan eksternal dan faktor-faktor yang terkait 2. Untuk setiap kecenderungan, rumuskan 3 skenario bagi organisasi.


3. Identifikasi kondisi umum yang perlu dimiliki organisasi untuk melaksanakan semua jenis strategi . 4. Pilih kecenderungan yang paling mungkin, jadikan yang lain sebagai cadangan, dan susun rencana tindak yang sesuai E. Organic Planning Biasa dilaksanakan oleh organisasi adat atau agama, merupakan proses yang berjalan terus menerus (on going), proses: 1. Klarifikasi nilai-nilai organisasi 2. Artikulasi arah dan harapan organisasi kedepan 3. Perumusan proses serta tindakan apa yang diperlukan 4. Meninjau sejauh mana proses dan tindakan dan kesesuaian dengan arah 5. Perbaikan proses atau tindakan 6. Seluruh tahap menjadi siklus terus-menerus. 14 1.6.4.4. Proses Perencanaan Strategis A. Memprakarsai dan Menyepakati suatu proses peencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegoisasikan kesepakatan dengan orangorang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal dan mungkin eksternal. Tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting. Dukungan dan komitmen merupakan hal yang sangat penting jika perencanaan strategis ingin berhasil sedapat mungkin melibatkan orang-orang penting diluar organisasi biasanya menjadi hal krusial bagi keberhasilan program publik manakala dalam 14

John M Borison. Perencanaan Strategis bagi lembaga Sosial , (Yogyakarta Pustaka Pelajar), Hlm 5.


pelaksanaannya melibatkan banyak kelompok dan organisasi. Memastikan prasyarat-prasyarat terpenuhi “komitmen”: 1. Pimpinan untuk terlibat dan aktif dalam seluruh proses 2. Bersikap jujur, terbuka dan besar hati terhadap fakta yang paling sensitif 3. Bersedia membangun konsensus tentang harapan untuk berubah menjadi lebih baik 4. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kepentingan pelaksanaan program, atau untuk memenuhi harapan-harapan konstituens 5. Situasi Politik Organisasi, tidak sedang dalam situasi konflik yang tajam 6. Pemahaman atas tujuan. Pengurus, Direktur, staff, konstituen/pemberi mandat dan stakeholder lainnya memahami dan mendukung tujuan dari perlunya perencanaan. 7. Realistis. Partisipan bijak untuk membedakan mana yang mungkin dikerjakan dan mana yang tidak, karena strategic planning adalah perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan. a. Internal Stakeholder: 1) Badan Pengurus dan direktur atau Dewan Direksi. Untuk memastikan bahwa hasil disetujui dan didukung oleh pihak yang memiliki kekuasaan formal terhadap sumber daya yang akan digunakan 2) Staff. Merupakan penghubung antara visi, misi dan aktifitas kantor sehari-hari, memberikan pandangan yang realistis dan kongkrit. b. Eksternal Stakeholder: 1) Dampak: Klien, penerima manfaat program, anggota, masyarakat


2) Pengaruh: Donor (existing atau potensial), Tokoh masyarakat, lembaga lain yang bergerak dalam isu yang sama (competitor atau kolaborator). Untuk mengidentifikasi isu-isu eksternal dan sejauh mana isu-isu tersebut berdampak bagi organisasi. B. Memperjelas Misi dan nilai-nilai Organisasi. Organisasi didefinisikan sebagai sebuah wadah yang terdiri dari kelompok manusia yang bekerjasama untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan secara terkoordinasi guna mencapai tujuan bersama. Karakteristik Organisasi: 1. Sekumpulan Orang 2. Memiliki tujuan, visi, misi maksud yang sama 3. Bekerja sama 4. Memiliki sistem, pengaturan dan tata kelola. 15 Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, menyediakan raison, pembenaran sosial bagi keberadaannya. Bagi perusahaan atau lembaga pemerintah, atau bagi organisasi nirlaba, hal ini berarti organisasi harus berusaha memenuhi kebutuhan sosial dan politik yang dapat diidentifikasi. Melihat dengan sudut pandang ini, organisasi harus dianggap sebagai alat menuju akhir, bukan akhir di dalam dan dari organisasi itu sendiri. Komunitas juga tidak seharusnya dipandang sebagai akhir dalam komunitas itu sendiri, tetapi mesti mempertegas keberadaannya yang didasarkan pada bagaimana

sebaiknya

mereka

memenuhi

kebutuhan

sosial

dan

politik

15

Masri singarimbun, Metode Penelitian Survei.(jakarta: LP3ES, 1995), hal. 33.


stakeholdernya yang beragam, termasuk kebutuhan stakeholder itu terhadap ‘perasaan komunitas’. Menetapkan misi lebih dari sekedar mempertegas keberadaan organisasi . Memperjelas maksud dapat mengurangi konflik yang tidak perlu dalam organisasi dan dapat membantu menyalurkan diskusi dan aktifitas secara produktif. C. Menilai Lingkungan Eksternal. Tim perencana harus mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi, faktor di dalam merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi dan faktor diluar adalah faktor yang tidak dikontrol oleh organisasi. Peluang dan ancaman dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi. PESTs merupakan akronim yang tepat bagi kekuatan dan kecenderungan ini, karena organisasi biasanya harus berubah sebagai jawaban terhadap kekuatan maupun kecenderungan itu. Lingkungan Eksternal antara lain: 1. Brainstorming, mengenai fenomena sosial, politik, hukum, stakeholder eksternal yang terkait dengan misi dan visi > list masalah mendasar (fundamental problem atau stratejik issue). 2. Rumusan strategi yang berisi agenda-agenda apa yang tepat untuk mengatasi atau menjawab issue strategis, agenda atau program strategis 3. Apa tujuan spesifik dari masing-masing agenda tersebut, goals. D. Menilai Lingkungan Internal. Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja


(outputs). Ketiadaan relatif mengenai informasi kinerja menimbulkan masalah baik kepada organisasi maupun kepada stakeholdernya, stakeholder akan menilai manfaat suatu organisasi sesuai dengan kriteria yang hendak digunakan stakeholder bukan yang diperlukan organisasi, terutama bagi stakeholder eksternal, kriteria ini biasanya berkaitan dengan kinerja. Jika organisasi tidak dapat menunjukkan keefektifannya terhadap kriteria stakeholder, maka tanpa memperhatikan setiap manfaat intern dari organisasi. E. Mengidentifikasi Isu Strategis. Lima unsur pertama dari proses secara bersama-sama melahirkan unsur keenam, identifikasi isu strategis persoalan kebijakan penting yang mempengaruhi mandat, misi dan lain-lain, tingkat dan campuran produk atau pelayanan, klien, pengguna atau pembayar, biaya keuangan, atau manajemen organisasi. Perencanaan strategis memfokus kepada terciptanya pencampuran yang terbaik antara organisasi dan lingkungannya. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dan lingkungan eksternalnya dapat dipikirkan sebagai perencanaan dari luar ke dalam (the outside in). Perhatian kepada misi dan nilai-nilai maupun lingkungan internal dapat dianggap sebagai perencanaan dari dalam keluar (the inside out). Secara khas perencanaan itu merupakan masalah yang sangat penting bahwa isu-isu strategis dihadapi dengan cara terbaik dan efektif jika organisasi ingin mempertahankan kelangsungan hidup dan berhasil baik. Isu strategis benar-benar menurut definisinya, meliputi konflik satu jenis atau lainnya.


Konflik dapat menyangkut tujuan (apa), cara (bagaimana) Filsafat (mengapa), tempat (dimana), waktu (kapan) dan kelompok yang mungkin diuntungkan atau tidak diuntungkan oleh cara-cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa). Untuk memunculkan dan memecahkan isu secara efektif, organisasi harus dipersiapkan untuk menghadapi akan terjadinya konflik yang hampir tidak dapat dielakkan. F. Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan oganisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda beda karena tingkat, fungsi, dan kerangka waktu. Definisi itu sengaja dengan diperluas, untuk memfokuskan perhatian pada penciptaan konsistensi yang melintasi retorika (apa yang dikatakan orang), pilihan (apa yang ditentukan dan akan diusahakan oleh orang), dan tindakan (apa yang dilakukan oleh orang). Perumusan strategi dan proses implementasi yang efektif akan memperkautkan retorika, pilihan, dan tindakan kedalam suatu pola yang koheren dan konsistensi yang melintasi tingkat, fungsi, dan waktu. Pengembangan strategi dimulai dengan identifikasi alternatif praktis, dan impian atau visi untuk memecahkan isu strategis. Strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria. Strategi yang efektif secara teknis harus dapat bekerja, secara politik dapat diterima oleh para stakeholder kunci, dan harus sesuai dengan filosofi dan nilai organisasi. Strategi yang efektif harus menjadi etika, moral, dan hukum organisasi. Juga strategi yang efektif harus menghadapi


isu strategis yang mesti diselesaikan. Identifikasi isu membantu mengenali bahwa ada tiga macam isu strategis yang berbeda, isu tersebut antara lain: 1. Isu-isu dimana tidak dibutuhkan tindakan sekarang, tetapi isu itu harus terus dipantau. 2. Isu-isu yang bisa ditangani sebagai bagian dari lingkungan perencanaan strategis reguler organisasi. 3. Isu-isu yang memerlukan tanggapan segera dan karenanya tidak bisa ditangani dengan cara yang lebih rutin. G. Menciptakan Visi Organisasi yang Efektif untuk Masa Depan Organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Deskripsi ini merupakan visi keberhasilan. Beberapa organisasi mempunyai deskripsi atau visi semacam itu, telah lama diakui oleh perusahaan yang dikelola dengan baik. Secara khusus yang termasuk dalam deskripsi semacam itu dalam misi organisasi, strategi dasarnya, kriteria kinerjanya, beberapa aturan keputusan penting, dan standar etika yang diharapkan oleh seluruh pegawai. Deskripsi semacam itu, sejauh diketahui dan disetujui secara luas dalam organisasi, memungkinkan anggota organisasi mengetahui apa yang diharapkan dari deskripsi tersebut tanpa kesalahan manajerial langsung yang terus-menerus. Anggota organisasi bebas bertindak berdasarkan inisiatif sendiri atas nama organisasi jika tidak ada kemungkinan lain.


Visi keberhasilan harus singkat tidak lebih dari beberapa halaman dan memberi ilham. Orang-orang diilhami oleh visi yang jelas dan kuat yang disampaikan dengan penuh keyakinan. Visi memiliki fokus kepada masa depan yang lebih baik, mendorong harapan dan impian, menarik nilai-nilai umum, menyatakan hasil yang positif, menekankan kekuatan kelompok yang bersatu, menggunakan bahasa gambar, rekaan dan metafora, dan mengkomunikasikan entusiasme dan kegembiraan. 1.6.5. Konsep Pelayanan Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). 16 Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir, 2006:16-17). Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (Intangible). 17 Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (Harbani Pasolong, 2007:128), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik

16

Moenir, 2006, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara. Notulensi, NGO Managemen Training, AIPRD-LOGICA, 19-25 September 2007, hlm, 35-37.

17


langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 18Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima. Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 19 Selanjutnya Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. 20Menurut Ahmad Batinggi (1998:21) terdapat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu : A. Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan Informasi, dan bidang-bidang lain yang 18

Pasolong Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik: Bandung: Penerbit Alfabeta. Purnomo, Setiawan Hari. dan Zulkieflimansyah. 1996. Manajemen Strategi; Sebuah Konsep Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 20 Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka pelajar. 19


tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu: 1. Memahami masalah - masalah yang termasuk ke dalam bidang tugasnya. 2. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 3. Bertingkah laku sopan dan ramah B. Layanan dengan tulisan Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad Informasi ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan tulisan ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang - orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan laporan, pemberian/ penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. Adapun kegunaannya yaitu : 1. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan. 2. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas 3. Mamperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan. 4. Menuntun orang ke arah yang tepat


C. Layanan dengan perbuatan Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugaspetugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. Dalam kenyataan seharisehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak. Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 2001:781-782) berarti umum, orang banyak, ramai. 21Yang kemudian pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan (Ratminto, 2005:5).

21

Sampara Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta : STIA LAN Press.


Menurut Batinggi (1998:12), pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. 22 Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (Harbani, 2007:135) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Agung kurniawan (Harbani Pasolong, 2007:128), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono dalam Handayaningrat (1994), pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. 23

22

Sinambela, Poltak. Lijan. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010 23 Siagian, Matias 2010. Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kesehatan. Pt. Grasindo Monoratama: Medan, Hal 141.


Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah. Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Kepmenpan No. 63 tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 1. Kelompok pelayanan administratif Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dsb.


2. Kelompok pelayanan barang Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dsb. 3. Kelompok pelayanan jasa Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik,

misalnya

pendidikan,

pemeliharaan

kesehatan,

penyelenggaraan

transportasi, pos, dsb. 1.6.6.Pelayanan Publik Ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan adalah pelayanan. Kepuasan pelanggan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi. Dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.


Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, dalam Frederik Mote, 2008). 24 Oleh karena itu birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. Menurut Gronsroos dalam Istujaya (2002, hal 15) definisi pelayanan adalah: Sebagai suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. 25 Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diketahui ciri pokok dari pelayanan adalah serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan karyawan atau peralatan yang disediakan oleh instansi/ lembaga penyelenggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang menerima pelayanan. Tidak jauh berbeda pada organisasi publik, bahwa kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat adanya interaksi masyarakat/ publik dengan aparat pelayanan (birokrasi) menggunakan peralatan yang disediakan oleh instansi, sebagai perwujudan dari salah satu fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat

dan abdi negara. Pelayanan publik

(public service) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

24

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 25 Tangkilisan, Hesel N. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. (Yoyakarta: Ypapi) Hal. 2.


Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, pelayanan umum (publik) merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Rasyid (dalam Frederik Mote, 2008), fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan

merupakan sesuatu yang terkait dengan peran

dan fungsi

pemerintah yang harus dijalankan. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.


Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, Penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas–asas pelayanan. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 yang menyatakan asas–asas pelayanan sebagai berikut : A. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh masyarakat secara lengkap sehingga memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang rasional dan meminimalkan resiko. B. Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. C. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas. D. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. E. Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, gender, dan status ekonomi.


F. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing–masing pihak. Pembuatan kebijakan pemerintah dalam membenahi dan meningkatkan pelayanan dilaksanakan dengan selalu berprinsip pada kepuasan publik. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik perlu diterangkan prinsip prinsip pelayanan publik yaitu: kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keterbukaan efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Schedler, (1992) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat: 1. Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat. 2. Openness, yaitu menjelaskan bagaiman pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan. 4. Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan. 5. NonDiscrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin. 6 Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan. 7. Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah.


1.6.7. Jurnal Tentang Rencana Strategis Kualitas Pelayanan Publik Di Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan Kepuasan dan kenyamanan atas sebuah layanan publik tentunya tidak mutlak hanya dapat dimiliki oleh segelintir orang saja. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan sudah menjadi dambaan dan harapan atas penantian warga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi para elit birokrasi dan aparatur pemerintah untuk terus menapaki proses belajar sosial yang mengarah pada kualitas layanan publik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dilakukan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia yang diatur dalam Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yakni prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, kemudahan akses, K3 (kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan), dan kenyamanan. Kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan mengacu pada kesepuluh prinsip penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. A. Kesederhanaan 1. Prosedur Berbelit-belit. Pada umumnya masyarakat pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang berpendapat prosedur berbelit-belit berpendapat bahwa sebenarnya prosedurnya sudah jelas dan dapat dimengerti, akan tetapi ada kesan bahwa pegawai yang bertugas agak mempersulit prosedur seperti menambah syarat administrasi yang ada seperti harus ada surat pengantar, ataupun dengan alasan harus melalui beberapa meja dulu baru bisa dilaksanakan. 2. Prosedur Mudah Dipahami dan Mudah Dilaksanakan. Masyarakat pengguna pelayanan sebagian besar sudah mengetahui prosedur yang ada, dikarenakan mereka sudah pernah ke kantor tersebut lebih dari satu kali dengan berbagai tujuan. Mereka sudah mengetahui prosedur yang akan dijalani jika akan meminta bantuan seperti penyediaan syarat dan administrasi, surat, proposal, dan persyaratan teknis lainnya. Banyak dari peminta pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan ‘orang lama’ yang meminta bantuan, walaupun bantuan tersebut ada yang diberikan atau bahkan tidak diterima tetapi mereka terus datang sampai bantuannya diterima. B. Kejelasan 1. Persyaratan Teknis dan Administratif Persepsi informan terhadap penyelenggaraaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengenai persyaratan teknis dan administratif, pada umumnya menyatakan persyaratan teknis dan administratif kurang jelas, kemudian masih ada juga informan lainnya yang menyatakan tidak mengerti tentang persyaratan teknis dan administratif.


2. Mengetahui Bagian yang Akan Mengurusi Pelayanan Pengguna pelayanan umumnya mengetahui bagian yang akan mengurusinya dikarenakan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah jelas pembagian tugasnya yakni dibagi menjadi tiga subbag yakni sub bagian administrasi kemasyarakatan, sub bagian administrasi kesejahteraan rakyat, dan sub bagian administrasi pembinaan mental dan keagamaan. 3. Pegawai Berkompeten Terhadap Tugas dan Fungsinya Pengguna pelayanan berpendapat bahwa pegawai pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan umumnya berkompeten terhadap tugas dan fungsinya. Mereka berpendapat kalau pegawai sudah mengetahui apa peran, tugas, dan fungsinya masing-masing serta petugas dapat membantu pengguna jikalau ada yang rancu dalam proses pelayanan. 4. Pegawai Mudah Ditemui Masyarakat pengguna pelayanan berpendapat kalau pegawai pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada umumnya dapat ditemui ditempat ataupun kalau tidak ada dapat dihubungi melalui telepon, dikarenakan pegawai biasanya selalu memberikan contact person-nya. Akan tetapi, pengguna juga melihat kalau sudah melewati jam makan siang biasanya pegawai yang berada di kantor biasanya sudah banyak yang tidak ada di tempat lagi, jadi pengguna pelayanan biasanya sudah tahu kalau mau untuk ke kantor biasanya harus pada pagi hari sampai menjelang siang. Kalau sudah sore pegawai sudah susah untuk ditemui. 5. Transparansi Biaya yang Dikeluarkan Pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpendapat bahwa masalah transparansi biaya merupakan hal yang rumit dikarenakan mereka melihat kalau mau untuk bantuannya diberikan kepada mereka maka akan dilakukan pemotongan terhadap biaya bantuannya tersebut oleh beberapa oknum. Akan tetapi, bukti tanda terima biasanya ada pada saat bantuan akan diterima. C. Kepastian Waktu Persepsi informan terhadap penyelenggaraaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengenai waktu untuk menyelesaikan urusan, bervariasi. Sebagian besar masyarakat pengguna pelayanan menyatakan bahwa waktu untuk menyelesaikan urusan melewati waktu yang telah dijanjikan atau disepakati oleh pengguna pelayanan dan pegawai yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa hal seperti dana belum turun, belum disepakati oleh pihak pemerintah, atau karena hal lain yang berhubungan dengan persyaratan teknis dan administrasi. D. Akurasi Penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum memenuhi prinsip akurasi yakni urusan diselesaikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.


E. Keamanan Penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus memenuhi prinsip keamanan yakni adanya tanda bukti tanda terima yang diberikan sebagai jaminan keamanan. Persepsi informan terhadap penyelenggaraaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengenai bukti tanda terima diberikan, didapatkan pada umumnya informan menyatakan bukti tanda terima diberikan, sedangkan hanya sedikit informan yang menyatakan bukti tanda terima tidak diberikan. F. Tanggung Jawab Penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus memenuhi prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan dengan pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaian urusan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 1. Pegawai Bertanggung Jawab Terhadap Penyelesaian Urusan Masyarakat pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpendapat bahwa pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaiaan urusan. Pengguna pelayanan menyatakan kalau urusan pasti selesai, akan tetapi waktu untuk penyelesaiaan urusan biasanya melewati waktu yang disepakati pegawai dengan pengguna pelayanan. 2. Penyelesaian Keluhan/Persoalan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Sebagian besar informan menyatakan keluhan mengenai keluhan mengenai proses pelaksanaan urusan diterima dan diproses lebih lanjut. Pengguna pelayanan menyatakan bahwa keluhan mengenai proses pelaksanaan penyelesaiaan urusan diterima oleh pegawai dan diproses lebih lanjut bagaimana penyelesaiaan. Apabila ada kesalahan dalam prosedur dan kelengkapan administrasi misalnya masalah dalam perbedaaan/kesalahan nama, alamat, rincian dana, pegawai akan menerima keluhan dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga tidak akan ada persoalan lebih lanjut di waktu yang akan datang dalam pertanggung jawaban laporan. G. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika) Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung kantor sudah cukup tersedia. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti alat tulis kantor, meja, kursi, telepon, komputer, dan printer yang berada pada kantor dirasakan sudah cukup untuk membantu penyelesaiaan pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai akibat tidak adanya peralatan yang dibutuhkan segera. H. Kemudahan Akses 1. Ketersediaan Angkutan Umum Menuju Lokasi Kantor Pengguna pelayanan umumnya mengatakan ketersediaan angkutan umum sudah cukup, dikarenakan untuk perjalanan dari tempat tinggalnya umumnya sudah ada. Akan tetapi, ada permasalahan dalam lokasi perkantoran yang tidak berada pada koridor jalan


utama sehingga pengguna pelayanan umumnya menggunakan moda angkutan lain seperti ojek. 2. Kondisi Jalan Menuju Kantor Masyarakat pengguna pelayanan menyatakan bahwa kondisi jalan menuju kantor sudah cukup baik, walaupun pada beberapa koridor jalan masih ada jalan yang rusak. Namun perbaikan jalan menuju lokasi banyak dijalankan seperti penambalan lubang, penambahan lebar jalan, atau pengaspalan walaupun belum menjangkau seluruh koridor jalan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan. I. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 1. Penampilan Pegawai Kantor Bersih dan Rapih Pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpendapat bahwa penampilan pegawai kantor bersih dan rapih. 2. Perilaku Pegawai Ramah dan Sopan Masyarakat pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa perilaku pegawai ramah dan sopan, walaupun ada dari beberapa pengguna pelayanan yang beranggapan ada oknum pegawai yang kurang bersikap ramah jikalau ditanya mengenai prosedur dan kelengkapan administrasi. J. Kenyamanan 1. Kondisi Kantor Seperti Kebersihan dan Keindahan Pengguna pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa kondisi kantor seperti kebersihan dan keindahan, secara keseluruhan sudah baik, hal ini dikarenakan kondisi bangunan kantor yang masih baru dibangun dan digunakan. Akan tetapi, pemeliharaan kondisi kantor sangat diperlukan lebih lanjut dikarenakan pada kantor sudah mulai terlihat kotoran tinta dan kertas, dinding sudah mulai ada yang retak, dan kaca yang berdebu. 2. Ketersediaan Fasilitas Pendukung Seperti Ruang Tunggu, Parkir, Toilet. Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan beranggapan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, parkir, toilet, dan tempat ibadah dirasakan oleh pengguna sudah cukup. Akan tetapi, pengguna banyak yang complain/mengeluh terhadap ruang tunggu yang minim atau tempat duduk yang dirasakan masih kurang banyak untuk memfasilitasi pengguna pelayanan yang datang. Persepsi masyarakat pengguna pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bahwa secara umum kualitas sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan publik telah baik. Walaupun memang masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dari penyelenggara pelayanan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk itu maka perlu ditetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan masyarakat, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah.


Faktor penyebab terjadinya Nomor Induk Kependudukan ganda dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Pontianak Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana yang menangani urusan Administrasi Kependudukan, ialah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Seperti yang berlaku di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya di Indonesia, Sistem SIAK di kota Pontianak sudah dimulai dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2007 mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebelumnya Kota Pontianak menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan). Dalam sistem ini, aplikasi komputer dirancang/diprogram oleh Kota Pontianak dengan menggunakan pihak ketiga. Sedangkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dihasilkan oleh sistem dari komputer dengan skop kode wilayah bersifat lokal/bukan ditentukanoleh Pusat (contoh 145001xxx) dengan kelemahan terdapat data ganda yang hanya bisa terdeteksi sebatas antar kecamatan seKota Pontianak. Karena adanya kelemahan tersebut, maka dilakukan penggantian sistem dengan SIAK sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2006. Persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh Kartu Penduduk di Kota Pontianak adalah: A. Bagi penduduk yang asli Kota Pontianak harus dibuktikan dengan KK/KTP SIMDUK berhak mendapat KK/KTP SIAK. Syaratnya : KK SIMDUK dan Pengantar RT dibawa ke Kantor Kelurahan. Di Kelurahan dengan dasar KK SIMDUK dan Pengantar RT mendapat Formulir F1-01 (formulir isian biodata), F1-06 (formulir Kartu Keluarga) dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan. KK asli, pengantar RT, Formulir dari kelurahan dibawa ke TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) di Kecamatan, dilakukan pemeriksaan berkas, pengisian formulir dan persyaratan oleh petugas register (petugas loket). Setelah itu diserahkan kepada Operator untuk dilakukan pengentrian dan hasilnya dokumen kependudukan berupa KK/KTP yang sudah ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana (Kepala Disdukcapil Kota Pontianak) dan distempel. B. Bagi penduduk yang berasal dari luar kota Pontianak, berlaku ketentuan: Harus memiliki surat keterangan pindah, penduduk melapor kepada Ketua RT/RW; Surat Keterangan Pindah dari tempat asal, dan pengantar RT dibawa ke Kantor Keluarahan; Dikelurahan dikeluarkan Formulir F1-08 (Formulir Pindah dating), F1-01 dan F1-06 yang sudah ditandatangani oleh Lurah; Semua persyaratan dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat sebagai mengetahui; Dibawa ke TPDK yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, didaftarkan diloket/diregistrasi, kemudian dientri oleh operator. Terbitlah KK SIAK KTP diperoleh dengan syarat KK SIAK dan Formulir F1-07 (form KTP) dan Pengantar RT. Tapi apabila penduduk mengajukan KK bersamaan dengan KTP, maka pengantar RT boleh sekaligus untuk KK dan KTP dan boleh diajukan/didaftarkan bersamaan,


namun proses pengentriannya tetap KK terlebih dahulu, Karena KTP terbit setelah ada NIK yang tercantum dalam KK SIAK. Semua data di KTP sudah ada dalam database namun ditambah dengan proses pengambilan foto. Dengan adanya KTP-e yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011 maka proses penerbitan KTP ditambah dengan pengambilan sidik jari, tanda tangan digital dan airis mata. Namun NIK yang tercantum dalam KTP tetap bersumber dari NIK yang tercantum dalam KK yang ada di Database. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan NIK diformulasikan bersifat Unik dan khas serta tunggal, sehinga diharapkan kasus data ganda tidak terjadi lagi. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan NIK ganda sebanyak 12.396 jiwa. Faktor penyebabnya adalah: A. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitas mereka sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah. Juga karena ketidakjujuran warga dalam melaporkan keadaan kependudukannya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. B. Penduduk yang pindah ke daerah lain tidak melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga NIK dari daerah asal belum Ditransfer kepada dinas tempat tinggal yang baru dan untuk perekaman e-KTP makanya ada yang ganda. C. Dari Pihak Sumber Daya Manusia (Petugas Loket) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Dukcapil yang ditugaskan dan diberi kewenangan untuk memeriksa berkas/dokumen persyaratan penerbitan, belum bisa melaksanakan fungsinya dalam pengecekan data yang masuk melalui computer yang link antara loket dan server database, hal ini diakibatkan kurangnya personil yang mampu pengoperasikan computer dimaksud. D. Operator yang diberikan password dan otoritas untuk melakukan proses penerbitan KK/KTP dari proses pengentrian sampai dengan pencetakan, karena kurang kesadaran, kehati-hatian, kemauan, keuletan dalam mengecek dalam database sebelum pengentrian, dan unsur kesengajaan dalam pengentrian data yang ada sehingga menyebabkan terdapat data ganda. E. Dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dikarenakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik melalui kegiatan lapangan yang ada masih dirasa kurang, hal ini tampak dari masih banyak ditemukan kekurangpahaman perangkat Rukun Tetangga (RT) dalam informasi, prosedur, proses, dan mekanisme penertbitan dokumen kependudukan di Kota Pontianak. F. Belum pernah ada sanksi yang diterapkan kepada pelaku/masyarakat/petugas terhadap pelanggaran pemalsuan data dan dokumen, maupun terhadap penduduk yang memiliki NIK ganda. G. Ditambah lagi dengan kurangnya Bimtek/Diklat bagi petugas baik pada tahapan administrator maupun operator KK/KTP. Terhadap NIK ganda sebanyak 12.396 di atas, pada saat ini sudah dilakukan perbaikan dengan cara pengentrian data. Dalam hal ini data yang ada dibandingkan terlebih dahulu, kemudian dientri dan dihapus, sedangkan data yang terakhir dientri dibiarkan dengan asumsi bahwa itulah data/kondisi domisili yang


terakhir/terkini. Dan penghapusan NIK ganda dilakukan tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Kantor Di-nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan pelayanan publik dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, hal tersebut tentunya diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, jika masyarakat semakin berdaya secara otomatis kepercayaan kepada Pemerintah Daerah semakin tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan instansi yang melayani administrasi kependudukan. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok tengah yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di antaranya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan lain-lain. Dari hasil wawancara dengan Darwis, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah, Peneliti menemukan kenyataan bahwa masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan masih mengeluhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah, hal tersebut terbukti pada saat Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan menyatakan bahwa masih lambannya pelayanan yang disebabkan pegawai masih minimdan kurang responsif serta untuk penerbitan Akta Kelahiran masyarakat tidak diberikan kepastian jangka waktu untuk penerbitannya. Terkait dengan hal tersebut, jika mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) jangka waktu untuk penerbitan dokumen kependudukan tidak lebih dari 1 (satu) hari. Standar Pelayanan Prosedur (SOP) yang disebutkan di atas Peneliti menemukan hasil bahwa masyarakat masih mengeluhkan adanya ketidakpastian jangka waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan, hal tersebut terbukti dari hasil wawancara Peneliti dengan beberapa masyarakatyang sedang mengurus administrasi kependudukan sebagaimana yang telah Peneliti sebutkan sebelumnya di atas. Dari gambaran hasil wawancara Peneliti dengan beberapa masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini cenderung menunjukan bahwa Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil masih belum maksimal dalam melakukan pelayanan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan pelayanan masih belum dapat mewujudkan pelayanan yang baik dan justru akan berakibat pada tingkat keinginan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan tidak terlalu meningkat, hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepemilikan akta kelahiransemester I bulan Januari-Juni


tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah yanghanya 45.33% dari 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk 1.196.560, hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah masih kurang baik. Lebih lanjut, pada kepengurusan dokumen kependudukan selain Akta Kelahiran yang telah disebutkan di atas, kepengurusan dokumen kependudukan yang lain berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih juga cenderung tidak terlalu meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Semester I Bulan Januari-Juni Tahun 2014 hanya 72.95% untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya 76.60% sedangkan Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya Kabupaten Lombok Tengah hanya memberikan data jumlah kepemilikan akta kelahiran pada semester I Tahun 2014 yang terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak berkenan memberikan data secara lengkap terkait jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari tahun sebelumnya, hal tersebut mengakibatkan peneliti hanya menjelaskan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada semester I mulai dari 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014. Hal yang sama pula di alami oleh Peneliti, bahwa petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak berkenan memberikan data secara lengkap terkait jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dari tahun sebelumnya, hal tersebut mengakibatkan Peneliti hanya menjelaskan jumlah kepemilikan kartu tanda Penduduk(KTP) pada semester I mulai dari 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 dan selanjutnya Peneliti juga tidak diberikan data untuk dokumen kependudukan yang lain lagi jumlah kepala keluarga dari 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 375.782 dan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah dari Kecamatan yang wajib memliki KTP berjumlah 878.949. Peningkatan yang cenderung kurang meningkatkan ini disebabkanoleh kurangnya perhatian Pemerintah Daerah atas kualitas pelayanan yangdiberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah, hal ini terbukti berdasarkan temuan Peneliti darihasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini masih mengeluhkan kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah dan kurangnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat manfaat dari dokumen kependudukan, dengan hal tersebut tentunya akan berakibat pada tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Berdasarkan keseluruhan gambaran diatas mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Praya Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah seharusnya dalam memberikan sedangkan dokumen kependudukan bukan hanya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk(KTP), Akta Kelahiran, tetapi masih banyak lagi dokumen kependudukan lain yang telah


diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pembuatan Sistem Antrian Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi antrian yang cukup banyak sekitar 250-300 orang per hari bahkan lebih. Sehingga Kepala dinas menerapkan pelayanan prima yaitu pelayanan dibuka dari jam 07.00 - 17.00 WIB sehingga karyawan disini dituntut untuk bekerja ekstra. Masalah tersebut timbul karena faktor kurangnya karyawan, tidak ada batasan konsumen, tempatnya kurang luas, dan pada buku antrian masih mencatat sendiri-sendiri data berkas yang akan diproses. Sistem yang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sistem antrian yang masih secara konvensional yaitu dengan mengambil nomor urut antrian yang sudah disediakan pada instansi tersebut kemudian pada loket pelayanan akan memanggil konsumen satu per satu sesuai dengan nomor antrian tersebut dengan memakai mikrofon, Bila nanti sudah dipanggil kemudian kelengkapan berkas yang diberikan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) kurang, maka konsumen tersebut harus melengkapi terlebih dahulu semua kelengkapan berkas tersebut dan nanti baru akan di proses, sehingga konsumen harus antri kembali. Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan Meskipun banyak masyarakat yang mengurus akta kelahiran tapi masih banyak lagi yang belum mengurus surat akta kelahiran, terlihat dari jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan dari segi tingkat pertumbuhan penduduknya. Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran anaknya apabila ada urusan tertentu, meskipun pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dimana pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Way Kanan tidak dipungut biaya atau gratis, tetapi tetap saja masyarakat kurang tertarik bahkan masyarakat membuat akta kelahiran setelah masuk sekolah atau lebih parahnya lagi setelah dewasa dengan usia yang sudah matang. Padahal pembuatan akta kelahiran sangat penting sebagai legitimasi bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan masyarakat enggan membuat akta kelahiran pada saat 60 (enam puluh) hari setelah anak lahir atau anak yang kurang dari satu tahun, yaitu dari segi geografis dan ekonomi merupakan kendala nyata yang selama ini ada, selain itu pengaruh ketidakpahaman dan kemalasan, masyarakat yang menganggap rumit atas kebijakan dan birokrasi dari instansi terkait, dan pembiayaan yang mahal atas pembuatan akta kelahiran.


1.6.8. Isu-Isu Tentang Masalah Kependudukan Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, banyak ditemukan hambatan-hambatan

yang bermacam-macam baik dari pihak

pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Salah satunya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak. Adapun masalah yang sering ditemui dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah sikap responsif pegawai sangat minim, ketidakpastian waktu, masyarakat tidak mau mengurus adminstrasi kependudukan, kualitas pelayanan yang kurang efektif, informasi yang tidak tersampaikan secara jelas, masyarakat tidak melapor jika pindah ke daerah lain, pegawai kurang menguasai Iptek, pegawai kurang hati-hati dalam menyimpan data, sosialisasi masih kurang, sanksi bagi pemalsu data kurang terealisasikan, adanya data ganda, transparansi biaya kurang jelas, prosedur yang berbelit-belit, serta prosedur yang sulit dipahami. Dari berbagai isu di atas maka pemerintah juga perlu menyusun rencana strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan adanya landasan undang-undang dan peraturan yang mendukung untuk mengatasi masalah serta memberikan pelayanan yang efektik bagi masyarakat, sangatlah membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 1.6.8.1. Latar Belakang dan Dasar Hukum Perencanaan Strategis Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan


keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2016 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut: A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); D. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974); E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; G. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); J. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; M. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); N. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; O. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; P. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; R. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; S. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; T. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 ; U. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Gunungsitoli ; V. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Gunungsitoli ; W. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2012. X. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor

Tahun 2011 tentang Retribusi

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Y. Peraturan

Daerah

Kota

Gunungsitoli

Nomor

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


1.6.8.2. Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah menyusun rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dari penyusunan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk menjabarkan visi dan misi dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mengacu kepada Visi dan Misi Kota Gunungsitoli tahun 2011 – 2016 penyusunan renstra yaitu menterjemahkan dokumen RPJMD kota gunungsitoli tahun 2011-2016 ke dalam perencanaan lima tahunan skpd dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Ruang lingkup perencanaan strategis ini meliputi dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil, dilaksanakan dengan program SIAK off line. Dengan program SIAK off line membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada database/server, dan jika belum ada maka harus dilaksanakan entry data terlebih dahulu, setelah itu baru kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan. Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut merupakan syarat yang mutlak karena dalam pelayanan tersebut harus ada verifikasi dan validasi data yang akurat, setelah dilaksanakan


verifikasi dan validasi data, baru dikeluarkan dokumen yang diminta. Sistem, prosedur, dan mekanisme dalam pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil dilaksanakan agar dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil yang dihasilkan tertib, akurat dan dinamis. 1.6.8.3. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah Kedudukan dan peranan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dalam perencanaan daerah sangat penting. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli harus menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2011-2016, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dapat mengacu kepada program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli. Berbagai program dan kegiatan banyak berkaitan dengan pihak lain, apabila tidak disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tentunya akan simpang siur, terlebih dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 1.7. Definisi Konsep Definisi konsep merupakan abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian keadaan kelompok, atau individu tertentu. 26 Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

26

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.


A. Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi baru mulai apabila tujuantujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah tersusun, dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. B. Strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. C. Van Meter dan Van mengemukakan enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: 1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 4. Karakteristik agen pelaksana 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 6. Disposisi implementor Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 1.8. Definisi Operasional Definisi operasional disebut sebagai suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Perumusan definisi operasional ditujukan dalam upaya


transformasi konsep agar lebih nyata sehingga konsep penelitian dapat diobservasi. 27 Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, penelitian ini menggunakan definisi operasional dari penjabaran teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tentang enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: A. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. B. Sumber Daya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. C. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. D. Karakteristik agen pelaksana Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. 27

William N Dunn. Analisa Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). Hal 24-25.


E. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompokkelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini

publik

yang

ada

di

lingkungan

dan

apakah

elit

politik

mendukungimplementasi kebijakan. F. Disposisi implementor Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 1.9. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konsep, dan definisi operasional. BAB II

: METODE PENELITIAN Bab ini berisi metode penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumberdata, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.


BAB III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memuat gambaran umum atau profil dari lokasi penelitian, sejarah singkat, visi dan misi serta struktur organisasi lembaga yang diteliti.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini berisi data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB V

: ANALISIS DATA Bab ini memuat proses dan hasil analisa data yang diperoleh dari lapangan dan memberikan interpretasi masalah yang diajukan.

BAB VI

: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis untuk memberikan masukan bagi pihak yang bersangkutan.


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah. penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk indonesia

Recommend Documents