1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penelitian Akta merupakan suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Tulisan tersebut dapat dibedakan antara surat otentik dan surat dibawah tangan.1 Akta otentik adalah surat tanda bukti berisi resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan oleh dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.2 Notaris adalah salah satu pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) UUJNP menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti sempurna. Dengan kata lain, akta tersebut memiliki kekuatan yang terkuat dan terpenuh, artinya hal-hal yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya. Akta notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan. Segala sesuatu yang tercantum atau tertulis dalam akta yang dituliskan atau diketikkan oleh notaris merupakan keinginan atau permintaan para pihak sendiri, sehingga notaris dituntut untuk mampu merangkai
1
Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33 Lihat Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 17 2
2
kata menjadi rangkaian kalimat yang bernilai hukum yang sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.3 Dalam pembuatan akta otentik tersebut, notaris juga hanya merupakan seorang manusia biasa yang dapat membuat kesalahan, salah satu kesalahan yang secara umum dapat dan sering terjadi adalah kesalahan ketik/tulis dalam akta. Kesalahan ketik/tulis yang terjadi dalam pengetikan akta notaris yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, sehingga hal yang tertulis dalam akta tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut. Kesalahan ketik/tulis dalam akta notaris bisa bersifat substantif maupun nonsubstantif. Kesalahan ketik/tulis bersifat subtantif adalah kesalahan ketik/tulis yang mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap atau oleh notaris. Kesalahan ketik/tulis yang substantif diantaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, luas objek jual beli, jangka waktu, misalnya jangka waktu ditentukan 100 hari ditulis 10 hari.4
3
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia;Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25 4 Nelly Juwita, 2013, Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 3
3
Sebaliknya, kesalahan ketik/tulis yang bersifat nonsubstantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam subtansi akta tersebut, walaupun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan. Contohnya kesalahan dalam penulisan kata atau penulisan ejaan, anggaran dasar ditulis anggaran datar.5 Kesalahan ketik/tulis tersebut, baik yang bersifat substantif maupun nonsubstantif, yang diketahui sebelum minuta akta ditandatangani maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau renvoi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Menjadi suatu masalah adalah ketika minuta akta sudah ditandatangani, salinan telah dikeluarkan, para penghadap telah pergi, tetapi kemudian ditemukan kesalahan dalam minuta akta tersebut. Undang-undang sendiri telah mengatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik/tulis yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani yakni yang tercantum dalam Pasal 51 UUJN, yang menyebutkan: (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. 5
Ibid
4
(3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak. Dalam UUJN, Akta Berita Acara Pembetulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas, karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan pihak dari para pihak yang berkepentingan. Jadi jika notaris mengetahui bahwa di dalam suatu minuta akta yang telah ditandatangani terdapat suatu kesalahan ketik/tulis, maka notaris dapat segera melakukan pembetulan terhadap kesalahan dalam akta itu, meski tanpa bantuan atau persetujuan dari penghadap. Kehadiran para pihak bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan. Akta Berita Acara Pembetulan hanya harus ditandatangani oleh para saksi dan notaris, setelah selesai dibuat notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembetulan tersebut dalam minuta asli dengan menyebutkan nomor akta dan tanggal pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan. Selanjutnya notaris wajib memberikan salinan Akta Berita Acara Pembetulan kepada para pihak. Dengan semakin luasnya permasalahan yang terjadi dalam bidang kenotariatan, undang-undang yang ada dianggap tidak lagi mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan bidang kenotariatan seperti yang disebutkan dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan. Oleh
5
karena itu, pengaturan tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJNP). Salah satu yang menarik terkait dengan pembahasan sebelumnya adalah Pasal 51 kemudian mengalami perubahan dengan penambahan pasal dan syarat dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan. Pasal 51 UUJNP, menyebutkan: 1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. 2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan. 3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak. 4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Terkait perubahan tersebut dari undang-undang sebelumnya, dalam UUJNP, pembetulan yang dilakukan oleh notaris dilakukan dihadapan para pihak. Terkait perkembangan itu, banyak pihak yang mempertanyakan tentang arti pentingnya kehadiran para pihak sebagai syarat formil pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan. Tidak dilaksanakannya ketentuan ini dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan dapat berakibat turunnya akta tersebut menjadi akta di bawah tangan, sehingga dapat simpulkan menghadirkan para pihak dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris. Padahal menghadirkan kembali para pihak, bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh notaris dalam praktek. Di sisi lain,
6
notaris dituntut untuk selalu menerapkan asas kehati-hatian guna menjaga keotentikan dan kebenaran akta yang dibuatnya. B. Rumusan Masalah Penelitian 1.
Mengapa syarat kehadiran para pihak diperlukan dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan ?
2.
Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris akibat tidak dibuatnya Akta Berita Acara Pembetulan karena tidak mampu memenuhi syarat dalam Pasal 51 ayat (2) UUJNP ?
C. Keaslian Penelitian Sebagai sebuah studi mengenai hukum kenotariatan yang mengkaji mengenai Akta Berita Acara Pembertulan yang merupakan kewenangan notaris, penelitian ini tentunya bukan suatu penelitian yang baru sama sekali karena sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap permasalahan yang sama, peneliti mengumpulkan data mengenai masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Gajah Mada, peneliti menemukan penelitian tentang Akta Berita Acara Pembetulan maupun yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul Pembetulan Minuta Akta Terkait Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diteliti oleh Andra Maesha, Program Magister
7
Kenotariatan Universitas gadjah Mada.6 Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu: 1.
Apa yang harus dilakukan oleh notaris terhadap pembetulan minuta akta terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ?
2.
Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang didalamnya terdapat kesalahan ketik/tulis terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ? Hasil penelitian tersebut, yaitu:
1.
Pembetulan tersebut menyangkut kesalahan tulis/ketik yang bersifat non substantif. Notaris membuat berita acara pembetulan atas inisiatif sendiri tanpa harus disuruh oleh para pihak dan kemudian memberitahukan berita acara tersebut kepada para pihak.
2.
Pada dasarnya apabila ditemukan kesalahan non substantif, tidak berdampak hukum apapun sepanjang tidak merubah isi dari akta tersebut. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui dan tidak menyangkal keterangan dalam akta tersebut. Jika ada penyangkalan, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atau bukti diserahkan kepada hakim. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andra Maesha dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menitikberatkan atau lebih khusus tentang syarat kehadiran para pihak dalam pembuatan akta 6
Andra Maesha, 2014, Pembetulan Minuta Akta Terkait Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
8
berita acara pembetulan, bukan upaya terhadap pembetulan suatu akta sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Andra Maesha. Peneliti juga telah menelusuri beberapa jurnal dari internet dan mengetahui bahwa terdapat penelitian yang mengangkat tema yang sama, dengan judul Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan, yang di teliti oleh Nelly Juwita dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya.7 Penelitian yang dilakukan olehnya lebih meninjau kepada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap kesalahan ketik suatu akta yang salinannya telah dikeluarkan. Rumusan masalah penelitian tersebut, yaitu: 1.
Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan notaris terhadap kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan ?
3.
Bagaimanakah tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan? Hasil penelitian tersebut, yaitu:
1.
Upaya yang dilakukan oleh notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik.
2.
Apabila ada kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dan salinannya telah dikeluarkan, notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif. Sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga dapat dijatuhkan kepada
7
Nelly Juwita, 2013, Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.
9
notaris berdasarkan gugatan perbuatan melanggar hukum yang ajukan oleh pihak yang dirugikan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti meninjau tentang syarat kehadiran para pihak dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan akibat dari kesalahan ketik berdasarkan perubahan UUJN. Perumusan masalah serta objek penelitian yang dilakukan peneliti juga berbeda, sehingga peneliti menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan sudah diteliti dan ditulis sebelumnya dan dapat menjamin keaslian penelitian ini. D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan mengkaji arti penting hadirnya para pihak dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat kehadiran para pihak dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan. E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan/masyarakat luas pada umumnya dan notaris pada khususnya. 1. Secara teoritis manfaat dari peneltian ini adalah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah bahan-bahan informasi kepustakaan dan
10
bahan ajar dibidang hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya. 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para notaris, khususnya berkaitan dengan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik.
