BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penelitian Manusia pada kenyataannya adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, jadi manusia untuk bisa melangsungkan hidupnya harus berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga akhirnya akan membentuk suatu kelompok besar manusia yang disebut sebagai masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu. Dalam kehidupan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia, pasti selalu dihadapkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan ini sering disebut sebagai suatu risiko, jadi manusia harus bisa mengendalikan bahkan mengalihkan risiko ini sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan dan tidak menimbulkan kerugian. Datangnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang dapat diprediksi dan risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Risiko bagaimanapun kecilnya, pasti akan menimbulkan kerugian, menurut Tarsisi Tarmuji ada beberapa cara mengatasi risiko itu, yaitu: 1 a. Menghindari Risiko b. Mencegah Risiko c. Menahan Risiko 1
Tarsisi Tarmuji, Wawasan Perasuransian, IKIP Press,Semarang,1990, Hlm. 5.
2
d. Memindahkan Risiko Memindahkan risiko diperlukan pihak kedua yaitu lembaga Asuransi. Asuransi menurut Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu : Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b)memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dengan demikian, asuransi sebagai lembaga, ia mempunyai fungsi ganda atau rangkap, yang keduanya dapat dicapai secara sempurna, yang pertama, karena ia menawarkan jasa proteksi kepada yang membutukannya, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko dari pihak-pihak lain, khusus risiko ekonomi, yang kedua, seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju akan dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya, dan dapat menghimpun dana
3
dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, yang selalu diikuti dengan pembayaran premi.2 Usaha perasuransian di Indonesia, telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan asuransi menawarkan jaminan terhadap masyarakat untuk menanggung risiko yang bisa terjadi. Untuk itu diperlukan suatu kejelasan dari bentuk usaha perasuransian di Indonesia sehingga akhirnya jika terjadi masalah bisa ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi didukung oleh beberapa pihak, termasuk didalamnya yaitu tenaga pemasar atau agen asuransi, dalam Pasal 1 poin 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan mengenai agen asuransi yaitu : Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Agen asuransi merupakan wakil perusahaan asuransi karena salah satu tugasnya adalah menawarkan produk-produk asuransi dari perusahaan asuransi yang diageninya. Dengan demikian, seorang agen asuransi harus memahami ketentuan menjadi seorang agen asuransi terhadap perusahaan
2
Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 11.
4
asuransi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal 27 yaitu: (1) Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi. (2) Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni. (3) Semua tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang diageni. (4) Agen Asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung. Ketentuan menjadi agen asuransi salah satunya yaitu hanya boleh terdaftar dalam satu perusahaan asuransi. Maksudnya, seorang agen asuransi yang telah bekerja pada perusahaan asuransi tertentu tidak diperbolehkan bekerja pada perusahaan asuransi lain baik di bidang yang sama atau berbeda. Aturan ini telah ada sejak adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, aturan mengenai agen asuransi yang hanya diperbolehkan bekerja pada satu perusahaan asuransi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang agen asuransi karena jika seorang agen bisa bekerja di beberapa perusahaan asuransi/ merangkap pekerjaan maka bisa menimbulkan kerugian terutama bagi perusahaan asuransi yang diageninya, karena status agen asuransi yang tidak jelas. Setelah berjalannya waktu, yaitu pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, dalam undang-undang yang baru ini
5
menambah dan menegaskan ketentuan mengenai persyaratan seorang agen asuransi, bahwa seorang agen asuransi sebelum menjual produk asuransi di salah satu perusahaan asuransi, terlebih dahulu diharuskan untuk mempunyai sertifikat lisensi agen, ketentuan seorang agen asuransi harus mempunyai sertifikat lisensi agen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan ( POJK ) No 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 73 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa: Dalam hal perusahaan Asuransi memasarkan produk melalui Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi wajib memenuhi ketentuan pada huruf (b) memastikan agen asuransi memiliki sertifikat keagenan dari Asosiasi Perusahaan Asuransi sejenis. Kewajiban untuk mempunyai sertifikat lisensi agen merupakan salah satu upaya yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya rangkap pekerjaan oleh agen asuransi, untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah menyerahkan wewenang dalam hal pembuatan sertifikat keagenan kepada Asosiasi Asuransi sejenis. Perusahaan Asuransi yang bergerak dalam bidang Asuransi Umum maka menyerahkan kewajiban sertifikat lisensi keagenan kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), sedangkan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa menyerahkan kewajiban pembuatan sertifikat lisensi agen kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ( AAJI ) merupakan organisasi independen yang merupakan sarana untuk berkomunikasi, penyaluran aspirasi dan peningkatan profesionalisme para pelaku asuransi jiwa dan reasuransi di
6
Indonesia, sekaligus menjadi mitra Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha asuransi jiwa dan reasuransi yang berkontribusi pada perekonomian. 3 Meskipun ketentuan seorang agen harus mempunyai sertifikat lisensi agen sebelum memasarkan produk asuransi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah ada suatu organisasi yang khusus mengawasi perusahaan asuransi dan agen asuransi, tetapi dalam praktiknya ternyata masih banyak agen asuransi jiwa yang belum bahkan tidak mempunyai sertifikasi agen sudah bekerja di perusahaan asuransi, dan bahkan merangkap di beberapa perusahaan asuransi. Selain itu, ditemukan fakta pula bahwa seorang agen yang terdaftar sebagai agen salah satu perusahaan asuransi, bisa menggunakan nama orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat lisensi untuk bekerja pada perusahaan asuransi sejenis yang lain. Tentunya hal ini menjadi permasalahan semua pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi Perusahaan Asuransi, Asosiasi Asuransi sejenis yang mengawasi agen asuransi dan perusahaan asuransi sendiri yang harus mengatasi permasalahan ini, karena ketika agen asuransi bisa merangkap pekerjaan di beberapa perusahaan asuransi, perlu dipertanyakan mengenai pengawasan dari kelembagaan asuransi itu sendiri.Untuk itu dengan adanya permasalahan ini maka penulis akan membahas mengenai “Rangkap
3
www.aaji.or.id/TentangKami/profil-singkat. diakses tanggal 1 Desember 2015
7
Pekerjaan Agen Asuransi Di Beberapa Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 .” B. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana langkah antisipasi perusahaan asuransi untuk mencegah terjadinya rangkap pekerjaan oleh agen asuransi di beberapa perusahaan asuransi ditinjau dari Undang Undang No 40 Tahun 2014 ? 2. Apa konsekuensi hukum bagi agen asuransi yang melakukan tindakan merangkap pekerjaan di beberapa perusahaan asuransi? C. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui langkah antisipasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi untuk mencegah terjadinya rangkap pekerjaan oleh agen asuransi di beberapa perusahaan asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi agen asuransi yang melakukan rangkap pekerjaan di beberapa perusahaan asuransi D. Manfaat Penelitian Penelitian dan penulisan thesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk :
8
1. Secara Teoretis a. Memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum bisnis, khususnya bidang asuransi yang menitikberatkan pada ketentuan agen asuransi ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2014 b. Sebagai penambah informasi bagi civitas akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa yang bersangkutan mengenai langkah antisipasi perusahaan asuransi untuk mencegah agen merangkap pekerjaan dibeberapa perusahaan asuransi. 2. Secara Praktis a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Asuransi untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal mengantisipasi hal-hal yang menyimpang baik dilakukan oleh agen asuransi atau pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan, dan untuk agen asuransi
supaya
bisa
lebih
professional
dalam
menjalankan
pekerjaannya sebagai seorang agen b. Memberikan masukan terhadap Perusahaan Asuransi dan agen-agen asuransi, agar lebih baik dalam menjalankan usahanya, dan mematuhi peraturan yang diterapkan sehingga tercipta hubungan yang baik
9
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan serta hasil pengamatan yang dilakukan, penelitian dengan judul : Tinjauan Yuridis Agen Asuransi Yang Merangkap Pekerjaan Di Beberapa Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014, belum pernah dilakukan namun demikian berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini antara lain : 1.
Judul “Implementasi Perjanjian Melalui Agen Asuransi Dengan PT. Prudential Life Assurance” ditulis oleh Anita Cahyaningrum4dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Antara Agen Asuransi Dengan Pemegang Polis? 2) Solusi Apa Yang Dapat Diambil Bila Terjadi Masalah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Agen Asuransi Dengan Pemegang Polis?
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah ada adalah sebagai berikut: 1) Dalam penelitian yang dilakukan Anita yaitu mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian antara agen asuransi dengan 4
Anita Cahyaningrum , Implementasi Perjanjian Melalui Agen Asuransi Dengan PT. Prudential Life Assurance, 2008, Tesis, Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
10
pemegang polis, sedangkan yang penulis teliti perjanjian mengenai agen asuransi dengan perusahaan asuransi. 2) Dalam penelitian yang dilakukan Anita, apabila terjadi sengketa antara pemegang polis dan yang berkepentingan dalam pertanggungan dengan perusahaan, maka pemegang polis atau yang berkepentingan dalam pertanggungan dapat menyelesaikan persengketaan tersebut melalui musyawarah, arbitrase dan pengadilan. Sedangkan, yang penulis teliti yaitu apabila ada agen asuransi yang melakukan kesalahan dalam hal pengingkaran
perjanjian
keagenan
maka
dilakukan
penyelesaian sengketa terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi. 2.
Judul “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Pelanggaran Asas Iktikad Baik Praktek Penutupan Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta”, oleh Nining Yulianti5dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Hak dan Kewajiban Dari Pihak-Pihak yang Tergabung
Dalam
Perusahaan
Asuransi
Bila
Terjadi
Pelanggaran Asas Iktikad Baik?
5
Nining Yulianti “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Pelanggaran Asas Iktikad Baik Praktek Penutupan Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta”, 2007 Tesis, Program Studi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
11
2) Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Dalam Merealisasikan Klaim Asuransi Terhadap Tertanggung yang Meninggal Dunia yang Tidak Mempunyai Iktikad Baik? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah ada adalah sebagai berikut: 1) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nining, yaitu bila terjadi pelanggaran asas iktikad baik penyelesaiannya sesuai dengan anggaran dasar asuransi jiwa maka pihak perusahaan asuransi jiwa berhak memperoleh keadilan dimata hukum, yaitu dengan melakukan pengecekan bertahap secara berkala terhadap kalim-klaim yang diduga memiliki unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh oknum nasabah (tertanggung/pemegang polis). Sedangkan penulis tidak membahas tentang iktikad baik nasabah, tetapi menekankan pada tidak adanya iktikad baik dari seorang agen asuransi dalam menjalankan kegiatan pemasaran produk asuransi dari perusahaan asuransi yang diageni. 2) Hasil penelitian dari Nining yaitu, perlindungan hukum bagi nasabah
AJB
Bumiputera
1912
Yogyakarta
terhadap
pelanggaran asas iktikad baik di dalam praktek penutupan
12
rekening asuransi jiwa didominasi oleh klaim meninggal dunia atas diri nasabah AJB Bumiputera 1912. Perlindungan tersebut dapat berbentuk membayar keseluruhan biaya asuransi tertanggung dengan catatan bahwa nasabah memiliki suratsurat asli yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan asuransi Jiwa Bersama ( AJB ) Bumiputera 1912 Yogyakarta. Penulis dalam penelitian ini tidak membahas mengenai pembayaran klaim kepada nasabah.
