BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi
kebutuhan
hidupnya
dan
untuk
bisa
mempertahankan
kelangsungan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Maka dalam perkembangan cara pemecahan masalah tentang pemenuhuan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seirama dengan berkembangnya zaman. 1 Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan perekonomian, maka munculah inspirasi mengenai koperasi. Definisi ini umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan
1
Hendrojogi, 2012, Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.1-2.
1
2
ekonomi lemah, definisi yang diberikan oleh Dr. Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. 2 Di negara-negara berkembang, koperasi terutama dipandang sebagai instrumen bagi perkembangan sosial ekonomi yang dari sudut pandangan formal dianggap sebagai perhimpunan dalam hukum perdata, yang pada hakekatnya bekerja seperti suatu perluasan administrasi pemerintahan. 3 Koperasi dapat dijadikan salah satu bentuk pembangunan ekonomi nasional dan merpermudah pelaksanaan rancangan nasional. Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme.Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal.Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi; koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal.Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan oleh yang lainnya; di dalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang di dalam koperasi modal 2
Ibid, h.20. Hans H. Munkner,2000, Hukum Koperasi, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Penerbit Alumni, Bandung, h.8. 3
3
diperlukan untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia-manusia yang menjadi anggotanya. 4 Gambaran umum semua koperasi adalah struktur organisasi yang terdiri dari sekelompok orang (kelompok koperasi) dan suatu badan usaha bersama (koperasi) yang menghubungkan orang yang satu dengan orang yang lain dengan hubungan pelayanan khusus. Ada bermacam pandangan mengenai motif untuk bekerja sama dan sifat hubungan antara kelompok koperasi dan badan usaha koperasi. 5 Berdasarkan
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (untuk di selanjutnya disebut UUDNRI 1945) dimana ditentukan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan menurut penjelasan tentang UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa: “ dalam Pasal 33 tercanum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orangorang.Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Adanya semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.Untuk memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat
4
Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, Hukum Koperasi Indoenesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta, h. 14. 5 Hans H. Munkner,loc.cit.
4
menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi.Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian(untuk di selanjutnya disebut UU Perkoperasian), Koperasi adalah :“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain
dan/atau
anggotanya,
ini
tercantum
dalamPasal
44
UU
Perkoperasian.Selain itu terdapat pada Pasal 2 ayat (1) PP RI No. 9 Th. 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang menyebutkan bahwa: “kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam”. Koperasi juga mempunyai fungsi yang sama seperti fumgsi lembaga perbankan yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada anggota koperasi.
5
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalahmenghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain, dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Sehubungan dengan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tersebut, maka koperasi dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada anggotanya maupun kepada calon anggotanya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pemberian kredit tersebut dapat disertakan dengan jaminan. Kalau dikaji secara empiris, bahwa koperasi simpan pinjam saat ini dalam hal pemberian kredit tersebut disertakan dengan jaminan. Untuk meminimalkan timbunya berbagai resiko.Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”. Terkait dengan permohonan kredit oleh anggota koperasi simpan pinjam yang disertakan dengan jaminan, ada baiknya melihat beberapa syarat jaminan utang menjadi jaminan utang yang baik, yaitu: 1. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan. 2. Jaminan utang jangan menempatkan kreditornya untuk bersengketa. 3. Gampang dinilai harga barang jaminan tersebut.
6
4. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat terus, atau setidak-tidaknya stabil. 5. Jaminan barang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor. Misalnya kewajiban untuk merwat dan memperbaiki barang, bayar pajak, dan sebagainya. 6. Gampang dieksekusi ketika pinjaman macet, jelas model pengeksekusian jaminan tersebut, cepat dan murah biaya pelaksanaan eksekusi tersebut, dan tanpa perlu bantuan dari debitur. Hal ini berarti bahwa suatu pinjaman utang haruslah selalu berada alam keadaan “mendekati tunai” (near to cash). 6 Tetapi
dalam
kenyataannya
terdapat
kendala-kendala
dalam
mengeksekusi jaminan kredit dalam hal terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam. Maka harus adanya penyelesaian terhadap kredit macet tersebut. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis akan mengangkat judul tentang “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Denpasar”. 1.2 Rumusan Masalah Dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan
pada Koperasi
Simpan Pinjam di Denpasar?
6
Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 63.
7
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Untuk mendapatkan uraian yang sistematis dan terarah terhadap pokok bahasan, maka ruang lingkup masalah dibatasi yang secara umum pembahasan
disini
adalah
untuk
mendapatkan
jawaban
dari
bagaimanakakendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan kreditdanbagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam di Denpasar. 1.4 Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, merupakan suatu buah pemikiran penulis yang dikembangkan sendiri oleh penulis. Untuk sebagai bukti mendukung pelaksanaan semangat anti plagiat di dalam bidang pendidikan di Indonesia, maka penulis tunjukkan orisinalitas dari penelitian yang tengan di buat dengan menampilkan beberapa judul penelitian terdahulu sebagai pembanding: No. Judul
Nama Penulis
1.
Agusra Rahmat.
1. Apa sajakah faktor-faktor
(Fakultas Hukum
yang menyebabkan kredit
Reguler Mandiri
macet
Universitas
Bank Prekrditan Rakyat
Skripsi: Penyelesaian
Rumusan Masalah
Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto
pada
Koperasi
8
Pariaman.
Andalas Padang
(KBPR)
VII
2011).
Pariaman ?
Koto
2. Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet dan hambatan-hambatan yang ditemui
dalam
penyelesaian kredit macet di
Koperasi
Perkreditan (KBPR)
Bank Rakyat
VII
Koto
Pariaman ? 2.
Skripsi:
Christina
Implementasi
Rismawati.
Kesepakatan Rapat Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam
(Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2010).
1. Bagaimanakah implementasi kesepakatan rapat
anggota
perjanjian
dalam pinjam
meminjam
uang
di
Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja ? 2. Bagaimanakah
Wisuda Guna
penyelesaian hukum yang
Raharja di
ditetapkan
Denpasar.
anggota
dalam
rapat yang
9
dilaksanakan oleh pengurs jika
anggota
koperasi
yang melakukan pinjaman tidak
dapat
melunasi
pinjamannya? 3.
Skripsi:
Made
Penyelesaian Kedit
Dwidya Santhika.
Macet Atas Kredit Tanpa Agunan Yang Diberikan Kepada Usaha Kecil Dan
Gede 1. Apa
(Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana 2010).
Menengah.
dasar
perjanjian
hukum
krdit
tanpa
agunan atas kredit yang diberikan
kepada
usha
kecil dan menengah? 2. Bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa agunan atas kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah?
1.5 Tujuan Penelitian a. Tujuan umum 1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam di Denpasar; 2.Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit.
10
b. Tujuan khusus 1. Untuk memahamipenyelesaian kredit macet dengan jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam di Denpasar 2. Untuk memahamikendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit. 1.6 Manfaat Penelitian Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat teoritis 1. Penelitian inidapat berguna dalam memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hal koperasi. 2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperoleh pemahaman dan gambaran mengenai penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam. 3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk dapat dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. b. Manfaat praktis Dapat dijadikan pedoman bagi siapa pun, baik masyarakat maupun pemerintahdalam hal menyelesaikan permasalahan sejenisyang berkaitan dengan kredit macet pada koperasi simpan pinjam dan kendala yang
11
dihadapi dalam mengeksekusi jaminan kredit serta dalam hal melakukan kredit di Koperasi Simpan Pinjam. 1.7 Landasan Teoritis Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarananya adalah Koperasi.Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasanlandasan hukum sebagai landasan berpijaknya koprasi di Indonesia. Landasan Koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan BabII, Bagian Pertama, Pasal 2 UUPerkoperasian. Mengenai koperasi simpan pinjam diatur pada Bab I Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang usahanya hanya simpan pinjam. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya untuk meminjam an menyimpan uang. Sedangkan kegiatan usha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam diatur dalam Pasal 19 yaitu: (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
12
b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. (2) Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan mem[erhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman; (3) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antar koperasi. Pinjaman dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “ Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”. Kegiatan usaha simpan pinjam ini disamakan dengan kegiatan usaha pemberian kredit. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa lain “credere”, “credo”, dan “creditum”, yang artinya kesemuanya tersbut adalah kepercayaan, yang dalam bahasa Inggris disebut “faith” atau “trust”. 7 Menurut Pasal 1 angka 11Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa: “ Kredit adalah 7
Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (selanjutnya disingkat Rachmadi Usman I), h. 236.
13
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kesepakatan para pihak yang dituangkan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit akan melahirkan suatu perikatan diantara dua subjek hukum. Perikatan diantara dua subjek hukum dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. Definisi perikatan tidak diatur dalam Buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata (untuk di selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang Perikatan, tetapi definisi perikatan terdapat dalam pengetahuan ilmu hukum. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajibanatas sesuatu. Hubungan hukum antara subjek hukum baru dapat dikatakan apabila telah dipenuhi syarat berikut: 1. Adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu; dan 2. Timbulnya peristiwa hukum. 8 Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka hubungan hukum tersebut timbul dari perjanjian. Adapun Teori perjanjian (overeenkomst theorie) yang dikemukakan oleh Thol dalam bukunya ”Das Handsrech” mengatakan; yang menjadi dasar hukum mengikatnya adalah suatu perjanjian, yang merupakan
8
R. Soeroso, 2000, Penghantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269.
14
perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. 9Dalam Pasal 1313 KUHPerdatadiatur mengenai perjanjian, yang menyebutkan bahwa: “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih megikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Adapun syarat sahnya suatu perjanjia, terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Unsur-unsur yang terdapat dalam bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, dalam hal ini koperasi sebagai pemberi kredit dan pemberi pinjaman (kreditur) kepada masyarakat sebagai penerima kredit (debitur), yaitu: 10 1. Kepercayaan: yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan pada waktu tertentu; 2. Waktu:yaitu jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana; 9
Ahmadi Miru, Sakka Pat, 2008, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 78. 10
Ibid, h. 238.
15
3. Prestasi: yaitu adanya objek tertentu berupa prestasu dan kontraprestasi pada saat tercapainya suatu persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan; 4. Resiko: yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan. Pengertian agunan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk di selanjutnya disebut UU Perbankan), menyebutkan bahwa: “ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Agunan ini berkaitan dengan barang. Sedangkan pengertian jaminan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”. Adapun perbedaan mengenai jaminan dan agunan yaitu pengertian “jaminan”lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana agunan berkaitan
16
dengan “barang”, sementara “jaminan” tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi berkaitan pula dengan character, capacity, capital, dan condition of economy dari nasabah kreditur yang bersangkutan. 11 Tetapi dalam hal pemberian kredit yang terjadi pada koperasi ini, ditemukan adanya kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Timbulnya kredit macet ini diperlukan adanya proses penyelesaian antara koperasi dengan pihak debitur. Secara umum, Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan
11
Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Rachmadi Usman II), h. 67.
17
para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. 1.8 Metode Penelitian a. Jenis penelitian Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian di lapangan, guna meneliti pelaksanaan undangundang dalam prakteknya di masyarakat. Penelitian hukum empiris (nondoktrinal) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi penelitian hukum empiris memfokuskan pada penelitian penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (inabstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in-concreto) dan hasilnya.
12
b. Jenis pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan: a. Pendekatan Fakta Pendekatan fakta dengan melihat dan meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai kendala-kendala yang dihadapi koperasi simpan pinjam dalam mengeksekusi jaminan kredit serta upaya penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam di Denpasar kemudian dikaitkan dengan penerapan hukum yang berlaku. 12
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I),h. 134.
18
b. Pendekatan Perundang-undangan Pendekatan yang berdasarkan dengan menelaah semua undangundang.Yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 13 Maka undang-undang dikaitkan dengan permasalahan kredit macet pada koperasi simpan pinjam. c. Pendekatan
Analisis
Konsep
Hukum(Analitical&
Conseptual
Approach) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrim-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 14 Isu yang dihadapi yaitu terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi koperasi simpan pinjam dalam mengeksekusi jaminan krdit serta upaya penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam c.Sifat penelitian Penelitian inibersifat deskriptif. Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secra tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyrakat. Dalam 13
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93. 14 Ibid, h.95.
19
peneltian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis, yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak. d. Sumber data Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 1. Sumber Data Primeradalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.: a. Responden Responden adalah orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Maka Sumber data responden dalam peneltian ini merupakan pihak koperasi yang dalam hal ini pihak Koperasi Simpan Pinjam Sadguna, Denpasar Bali; b. Informan Informan
adalah
orang-orang
yang
dimafaatkan
untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library reseach). Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
20
berwujud laporan dan sebagainya. 15 Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang pembahasan permasalahan di atas, adalah bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum ini dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuata
mengikat
secara
umum
(perundang-undangan)
mempunyai kekuatan mengikat bagi berkepentingan
atau
(kontrak,
konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Dalam hal ini bahn hukum primer yang akan digunakan adalah: -
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
-
Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 7 Tahun 1992.
-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Simpan Pinjam.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Dalam penulisan ini sendiri nantinya 15
Amiruddin Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.
21
akan digunakan buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu buku literatur mengenai Hukum Koperasi , Khususnya yang terkait dalam penyelesaian kredit macet dalam hal pemberian kredit tanpa agunan pada koperasi. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). 16 e.Teknik pengumpulan data hukum Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Teknik Studi Dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahanbahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
16
Ibid, h.31.
22
2. Teknik Wawancara (interview) Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untu memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. 17 f. Teknik penentuan sampel penelitian Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling yaitu tidak ada ketentuan yang pasti berupa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya. Hasil penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel seperti ini tidak dapat digunakan untuk membuat generslisasi tentang populasinya, karena tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Bentuk Non Probability Sampling yang digunakan ialah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifatsifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.
17
Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 82.
23
Dapat ditarik 3 sampelsebagai penelitian yaitu: 1. Koperasi Simpan Pinjam Sadguna, Jl. Pralina No.15, Denpasar. 2. Koperasi Simpan Pinjam Dharma Siaga, Jl. Teuku Umar No.347, Denpasar. 3. Koperasi Simpan Pinjam Arta Pandawa, Jl. Seroja No.32, Denpasar. g. Teknik pengolahan dan analisis data Dalam penelitian ini setelah data-data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan diklarifikasikan secara kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistimatis,
digolongan
dalam
pola
dan
thema,
diklasifikasikan,
dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan iterpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Setelah diolah dan dianalisis kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis yaitu memaparkan secara lengkap dan mendetail aspekaspek tertentu yang berkaitan atau yang bersangkut paut dengan masalah, diberikan uraian-uraian dan disajikan secara berurutan sesuai dengan data yang pada akhirnya menjadi skripsi.
