REVIEW BAB 1
MANUSIA TIDAK BISA HIDUP SENDIRI, HARUS HIDUP BERSAMA DALAM MASYARAKAT YANG TERORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
SUATU PEDOMAN ATAU PERATURAN HIDUP YANG MENENTUKAN BAGAIMANA MANUSIA HARUS BERTINGKAH LAKU DALAM MASYARAKAT AGAR TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN
PERANGKAT KAIDAH DALAM PERATURAN BAIK ITU TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENNGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIBUAT OLEH PENGUASA (PIHAK YANG BERWENAG) BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT, BERISI LARANGAN DAN / PERINTAH YANG WAJIB DIPATUHI DAN ADA SANKSI YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA (PIDANA, PERDATA, ADMINISTRASI) SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEADILAN
PERATURAN TENTANG TINGKAH LAKU MANUSIA
DIBUAT OLEH BADAN RESMI YANG BERWAJIB
BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT
MEMILIKI SANKSI YANG TEGAS
BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KETERTIBAN
KEAMANAN,
• ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKAT • SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL • ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL • ALAT KRITIK • SARANA PENYELESAIAN SENGKETA/PERTIKAIAN
11
LANDASAN HUKUM BISNIS Landasan Idiel : PANCASILA Landasan Konstitusional : UUD 1945 Pasal 33, Pasal 26 ayat 2 Ketentuan hukum lainnya : • Hukum Perdata (KUH Perdata, KUH dagang) • Hukum Pidana • UU Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya • UU Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995) • UU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999 • UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) • Hukum dagang • Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan pelaksanaanya • UU HAKI : UU No. 14/2001 tentang paten UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta • UU tentang Rahasua Dagang (UU No. 30/2000) • UU Kepailitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) • UU Perkoperasian (UU No. 25/1992) • UU Tindak Pidana PencucianUtang (UU No. 15/2002 dan UU No. 25/2003) • Peraturan Daerah
BAB II BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS DAN PARA PEMBANTUNYA MGT 401- Hukum Bisnis Semester Gasal 2014-2015 Universitas Pembangunan Jaya
Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada 3 badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis
Koperasi
BUMN
Badan Usaha Swasta
PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK BADAN USAHA YANG MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YANG BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS DIDIRIKAN, BEKERJA, SERTA BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA INDONESIA DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (UU NO. 3 TAHUN 1982)
ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA, BADAN HUKUM TERUS MENERUS/TDK TERPUTUS PUTUS TERANG TERANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU LABA DALAM BIDANG BARANG, JASA, ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENGADAKAN BERBAGAI AKTIFITAS PERDAGANGAN
DI DALAM PERUSAHAAN PEMBANTU PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN BERSIFAT SUB ORDINASI, YAITU : HUBUNGAN ATASAN DAN BAWAHAN SEHINGGA BERLAKU SUATU PERJANJIAN PERBURUHAN PEMBANTU PERUSAHAAN DI LUAR PERUSAHAAN PEMBANTU PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN BERSIFAT KOORDINATIF, YAITU : HUBUNGAN YANG SEJAJAR SEHINGGA BERLAKU SUATU PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA
Pembantu di Luar Perusahaan 1.
Agen perusahaan : orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Perjanjian antara pihak perusahaan dengan agen adalah perjanjian pemberian kuasa dan sifat hubungannya tetap. Hubungan hukumnya pemberian kuasa dan tetap.
2.
Pengacara : mewakili pengusaha mengenai persoalan hukum baik di depan hakim maupun di luar pengadilan. Hubungan hukumnya pemberian kuasa dan pelayanan berkala.
3. Notaris : membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan hukumnya pemberian kuasa dan pelayanan berkala. 4.
Makelar : seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Diatur dalam Pasal 62 s.d 72 KUHD Ciri-ciri makelar : a. Diangkat resmi oleh pemerintah. b. Bersumpah di muka Ketua Pengadilan Negeri
Hubungan hukumnya: pemberian kuasa dan pelayanan berkala. Larangan bagi makelar : a. Berdagang dalam lapangan perusahaan di mana dia diangkat. b. Menjadi penjamin dalam perjanjian yang dibuat dengan perantaranya. Kewajiban makelar : membuat dan memelihara buku saku dan buku harian. Tanggung jawabnya : a. Dalam perjanjian jual beli dengan contoh, diharuskan menyimpan contoh tersebut. b. Dalam perjanjian jual beli wewsel atau surat berharga lainnya harus menanggung sahnya tanda tangan penjual.
Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari: - siapa pemilik / pendirinya, - sumber modalnya, - apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian setiap bentuk kepemilikan bisnis, sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut.
SUATU PERSEKUTUAN YANG DIBENTUK ATAS SUATU PERJANJIAN, DIMANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMASUKKAN SESUATU (INBRENG) KE DALAM PERSEKUTUAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBAGI KEUNTUNGAN” SUATU JENIS PERSEKUTUAN PERDATA YANG KHUSUS DIDIRIKAN UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA BERSAMA”
SUATU FIRMA YANG MEMPUNYAI SATU ATAU BEBERAPA ORANG SEKUTU KOMANDITER
BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL, DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG DIDASARKAN ATAS KEKELUARGAAN YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA YANG DIKELOLA OLEH PENGURUS DAN DI DIRIKAN UNTUK TUJUAN SOSIAL
BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
BADAN USAHA BADAN HUKUM • • •
Perseroan Terbatas / PT. ( UU No. 1 Tahun 1995) Yayasan ( UU No. 16 Tahun 2001) Koperasi ( UU No. 25 Tahun 1992)
BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM • • • •
Persekutuan Perdata / maatschap (pasal 1619 KUHPerdata) Firma (pasal 16 – 35 KUH Dagang) Perseroan Komanditer / CV (pasal 19 KUH Dagang) Perusahaan Dagang / Usaha Dagang
Persekutuan Perdata (Maatschap) 1. 2.
3.
Diatur dalam Buku III Bab VIII Pasal 16181652 KUHPerdata Pengertian menurut Pasal 1618 KUHPerdata: Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng) Bermaksud membagi keuntungan bersama.
Persekutuan Perdata Unsur-unsur • Adanya pemasukan sesuatu (inbreng) ke dalam
perusahaan yang dapat berupa: 1. 2.
3.
Uang; atau Barang atau benda atau apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah/gedung, perlengkapan kantor, mobil angkutan, dsb Tenaga, baik fisik atau pikiran
• Adanya pembagian keuntungan/kemanfaatan
Persekutuan Perdata • Tata cara pembagian keuntungan ditentukan sendiri oleh
para pihak yang mendirikan persekutuan. Jika tidak diatur perjanjian mengenai tata cara pembagian keuntungan ini, berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1633-1635 KUH Perdata • Pembagian harus dilakukan menurut harga atau nilai pemasukan masing-masing sekutu • Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja hanya akan mendapatkan keuntungan yang sama rata, kecuali ditentukan lain
Pembagian Keuntungan & Kerugian Menurut Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata:
pembagiannya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya pada salah seorang sekutu. Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdata : boleh diperjanjikan
seluruh kerugian ditanggung oleh seorang sekutu. Jika tidak diperjanjikan maka berlaku Pasal 1633
KUHPerdata dimana pembagian berdasarkan asas keseimbangan dengan ketentuan tenaga kerja dipersamakan dengan pemasukan terkecil.
Berakhirnya Persekutuan Perdata Menurut Pasal 1646-1652 KUHPerdata dan Pasal 31- 35 KUHD : 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan 2. Pengakhiran oleh salah satu pihak 3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah 4. Selesainya perbuatan 5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. 6. Kematian salah satu sekutu 7. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.
Firma (Vennotschap Onder Firma)
1. 2.
3.
Diatur dalam Bagian II Bab III KUHD Pasal 16 – 35 Menurut Pasal 16 KUHD : firma : persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama Tiga kekhususan firma : Menjalankan perusahaan Nama bersama Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan
Pendirian Firma • 1. 2. • • • 1. 2. 3.
Menurut Pasal 22 KUHD dapat didirikan : Akta otentik Tanpa akta otentik Akta kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Mendaftar dan mengumumkan wajib jika tidak firma dianggap sebagai persekutuan umum yaitu : Firma yangMenjalankan segala macam urusan Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas Tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak.
Tanggung Jawab Sekutu Dapat dibedakan atas 2 yaitu : 1. Tanggung jawab intern : seimbang dengan pemasukkannya (inbreng). 2. Tanggung jawab ekstern : secara pribadi untuk keseluruhan artinya setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan walaupun dibuat oleh sekutu lain
Berakhir Firma Menurut Pasal 1646-1652 KUHPerdata dan Pasal 31- 35 KUHD : 1.Lampaunya waktu yang diperjanjikan 2.Pengakhiran oleh salah satu pihak 3.Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah 4.Selesainya perbuatan 5.Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. 6.Kematian salah satu sekutu 7.Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.
3. Commanditaire Vennootschap (CV) Pengertian: “Suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter).” (I.G. Rai Widjaya)
Commanditaire Vennotschap (CV)
Pengertian : persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.
Macam-macam sekutu : 1. Sekutu komanditer (pasif) : sekutu yang hnya memasukkan uang atau benda 2. Sekutu komplenmenter : sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Macam-macam CV : 1. CV diam-diam : persekutuan yang belum menyatakan dirinya secara terang2an kepada pihak ketiga. 2. CV terang2an : persekutuan yang menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. 3. CV dengan saham : modalnya terdiri dari saham
Pendirian CV
Sama dengan firma Biasanya dibuat dengan akta notaris. anggaran dasarnya memuat hal-hal : 1. Nama dan kedudukkan hukumnya 2. Maksud & tujuannya 3. Mulai & berakhirnya 4. Modal persekutuan 5. Penunjukkan sekutu aktif dan pasif 6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu 7. Pembaian keuntungan & kerugian
PENDIRIAN CV Untuk mendirikan CV, para pendiri CV tidak memerlukan formalitas, artinya pendirian CV dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan tulisan maka dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Juga tidak ada keharusan dari pendiri CV untuk melakukan pendaftaran dan juga tidak ada keharusan untuk diumumkan dalam Lembaran Negara. Dengan demikian CV tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum sebagaimana halnya Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang. Tetapi pada saat ini berdasarkan pengamatan Purwosutjipto, “dalam praktek di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang (di wilayah tempat kedudukan CV) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.”
KELEBIHAN CV - Pendiriannya tidak terlalu rumit, yaitu dapat dilakukan,
baik dengan lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan tulisan maka dapat dibuat akta otentik dengan akta Notaris ataupun dengan akta di bawah tangan. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang membuat kedudukan CV kuat apabila berhubungan dengan pihak ketiga. - Bentuk badan usaha CV telah mendapat kepercayaan masyarakat. - Dalam CV yang memasukkan sesuatu ke dalam CV dan mempunyai tanggung jawab terbatas hanya sekutu komanditer (sekutu pasif) sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu komplementer (sekutu aktif). Dengan demikian CV lebih fleksibel dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.
KELEBIHAN CV - Struktur organisasi CV tidak terlalu rumit. Organ yang
terdapat dalam CV hanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer. - Laba yang diperoleh CV hanya dikenakan Pajak Penghasilan 1 kali, yaitu pada badan usaha saja sedangkan pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan. - Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan dan menjalankan CV tidak ditentukan, dapat besar maupun kecil sehingga bentuk badan usaha CV banyak dipilih oleh perusahaan kecil dan menengah.
KELEMAHAN CV - Apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif maka
tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi sesuai dengan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. - Status hukum badan usaha CV adalah bukan badan hukum sehingga tidak banyak dipilih oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha besar. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengerjakan proyek-proyek besar dibutuhkan badan usaha yang statusnya badan hukum, yaitu P.T. - CV tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para sekutunya. Berbeda dengan P.T. yang dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para pemegang sahamnya.
Berakhirnya CV Sama dengan berakhirnya firma : 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan 2. Pengakhiran oleh salah satu pihak 3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah 4. Selesainya perbuatan 5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. 6. Kematian salah satu sekutu 7. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.
Perseroan Terbatas (PT) Pasal 1 ayat 1 • Perseroan Terbatas ( PT ) adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksananya.
Perseroan Terbatas (PT) Perseroan : modalnya terdiri dari saham Terbatas : tanggung jawab pemilik sebesar saham Diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pengertian : 1. 2. 3. 4. 5.
badan hukum yang merupakan perseku-tuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal dasar yang seluruhnya terbagi da-lam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksa-naannya.
Pendirian Perseroan Terbatas
Ada 3 tahap yaitu : I. Pembuatan akta pendirian : Didirikan oleh 2 orang atau lebih Dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia. Anggaran dasar memuat : Pasal 15 yaitu : i. Nama dan tempat kedudukkan perseroan ii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan iii. Jangka waktu perseroan
iv. v. vi. vii.
viii.
ix.
Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetorkan Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada saham, dan nilai nominal saham Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
• 1.
2. II.
III.
Anggaran dasar tidak boleh memuat : Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Pengesahan ke Mentri Hukum dan HAM Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di domisili PT berada dan Pengumuman di Berita Negara RI.
Modal PT Modal dasar : keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal perseroan terdiri dari :Modal minimal Rp 50.000.000,- kecuali kegiatan usaha tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang tersendiri. 2. Modal ditempatkan : modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini paling sedikit 25 % dari modal dasar. 3. Modal disetor : modal perseroan yang merupakan sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang diserahkan para pendiri ke kas perseroan. Modal ini pun 25 % 1.
S a h am • Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang
Republik Indonesia
Pemegang Saham • Pemegang saham perseroan harus lebih dari 1
(satu) orang, karena pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Apabila perseroan kemudian hanya dimiliki oleh seorang, dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham harus menjual sahamnya, apabila tidak maka tanggungjawab menjadi pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.
Organ PT 1. RUPS diatur dalam Pasal 75-91 UUPT.
2. Direksi diatur dalam Pasal 92-107 UUPT 3. Komisaris diatur dalam Pasal 108-121
UUPT •
Pembubaran PT diatur dalam Pasal 142 UUPT: 1. Berdasarkan keputusan RUPS. 2. Jangka waktu yang telah ditetapkan. 3. Berdasarkan penetapan pengadilan.
Tugas masing-masing organ • RUPS: organ perseroan yang mempunyai kekuasaan
paling tinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris • Direksi bertugas melakukan pengurusan perseroan demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan • Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan
Pembubaran PT (Diatur dalam Pasal 142 UUPT) • Berdasarkan keputusan RUPS
• Jangka waktu yang tela ditetapkan • Berdasarkan penetapan pengadilan • Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan
niaga yang inkracht, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit. • Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalm keadaan insolvensi. • Dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.
Koperasi Dasar hukum : Undangundang No 25 Tahun 1992 tentang koperasi
KOPERASI Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. UU Nomor 25 tahun 1992
PRINSIP KOPERASI • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis • Pembagian SHU secara adil • Pemberian balas jasa sesuai modal • Kemandirian
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI • RAPAT ANGGOTA
pemegang kekuasaan tertinggi dilaksanakan min 1 kali setahun keputusan scr musyawarah mufakat • PENGURUS KOPERASI • PENGAWAS
MODAL KOPERASI • SIMPANAN POKOK • SIMPANAN WAJIB • DANA CADANGAN • HIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs.
Pengertian
Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Bentuknya ada 2 yaitu 1. Koperasi primer : yang didirikan oleh orang
perorangan. Syaratnya minimal didirikan oleh 20 orang. 2. Koperasi sekunder : didirikan oleh koperasi dengan koperasi. Syaratnya minimal didirikan oleh 3 koperasi.
Pendirian Koperasi 1. Dibuat anggaran dasarnya 2. Pengesahan melalui Kantor
departemen Koperasi dan Pembinan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten atau kota. 3. Pengumuman
Modal Koperasi 1.
2.
Simpanan pokok : yang ditentukan jumlahnya sama besarnya bagi tiap anggota Diserahkan saat jadi anggota. Tidak adapt ditarik kembali selama jadi anggota. Simpanan wajib : Ditentukan jumlahnya Wajib disimpan oleh anggota. Diserahkan sesuai dengan jangka waktu tertentu.
3.
4. 5.
Dana cadangan : Disisihkan dari keuntungan koperasi Digunakan dalam keadaan mendesak. Hibah : pemberian dari berbagai pihak bisa dari anggota maupun pihak lain. Pinjaman : bisa berasal dari: anggota : simpanan sukarela Koperasi lainnya Bank atau lembaga pembiayaan Penerbitan surat berharga dan surat hutang lainnya Sumber lain yang sah
Organ Koperasi 1.
Rapat anggota : memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, kewenangannya menetapkan : a. Anggaran dasar b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi c. Memilih, mengangkat, pemberhentian pengurus dan pengawas d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya f. Pembagian hasil usaha g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi h. Rapat anggota dapat dilakukan : Rapat anggota tahunan Rapat anggota luar biasa e.
2. Pengurus - Pertama kali diangkat : dicantumkan dalam
anggaran dasar/akta pendirian - Jangka waktu : paling lama 5 tahun - Tugasnya : a.Mengelola koperasi dan usahanya b.Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi c. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas d.Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib e.Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- Kewenangannya : a.Mewakili koperasi di dalm dan di luar pengadilan b.Memutus penerimaan dan penolakan anggota
baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar c.Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tangung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
3. Pengawas • •
• • •
a. b. •
a. b.
Diangkat pertama dalam akta pendirian Dipilih oleh anggota Jangka waktu sama dengan pengurus Bertanggung jawab kepada rapat angota Tugasnya : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasanya Kewenangannya : Meneliti catatan yang ada pada koperasi Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN NO
UNSUR
KOPERASI
BADAN USAHA LAIN
1.
Para Pihak
Orang-orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya
Tidak perlu banyak jumlahnya, masing-masing mempunyai modal yang besar
2.
Tujuan
Untuk kemakmuran bersama, kebutuhan masing anggota
Untuk mencari keuntungan
3.
Modal
Dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah
Terdiri atas masukan-masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar
4.
Pembagian hasil usaha
Pembagian SHU dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masingmasing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan
Pembagian hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal
YAYASAN PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM (UU NO. 16/2001) 1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan 2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan 3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan 4.
kemanusiaan Yayasan tidak memiliki anggota
ORGAN YAYASAN •
PEMBINA • PENGURUS • PENGAWAS
PEMBINA • Keputusan Anggaran Dasar
• Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas • Menetapkan kebijakan umum • Pengesahan program kerja dan anggaran
• Keputusan pengabungan, pembubaran yayasan
PENGURUS • MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASAN
• MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR
PENGADILAN
PEMBUBARAN YAYASAN • Jangka waktu AD berakhir
• Tujuan tercapai atau tidak tercapai • Putusan pengadilan denganalasan: o Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
o Dinyatakan pailit
