BAB I PENDAHULUAN. hanya untuk mencari keuntungan semata menjadi tidak relevan. Seiring dengan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Era globalisasi yang semakin meningkat dan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan konsep tanggung jawab perusahaan yang hanya untuk mencari keuntungan semata menjadi tidak relevan. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka pengaruh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Hal ini menimbulkan banyaknya gerakan yang menghimbau agar pelaku bisnis menjalankan perilaku bisnis yang memiliki kesadaran sosial dan berperilaku secara bertanggung jawab. Tidak ada yang menyangkal bahwa perusahaan telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Namun, selain membawa dampak positif, perusahaan juga membawa dampak negatif dengan skala yang sama. Kerusakan lingkungan, proses pemiskinan, marginalisasi kelompok masyarakat rentan, semakin lebarnya kesenjangan ekonomi serta pengaruhnya terhadap proses politik yang tidak demokratis di berbagai jenjang pemerintahan adalah sebagian dari dampak negatif yang ditimbulkan (www.csrindonesia.com). Perusahaan tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada shareholders seperti bagaimana memperoleh keuntungan dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya akan berinteraksi secara langsung maupun

Universitas Sumatera Utara

tidak langsung dengan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan secara keseluruhan berasal dari lingkungan dan pada akhirnya dikonsumsi juga oleh lingkungan. Perusahaan sebagai entitas ekonomi, apapun bentuk industrinya bertujuan untuk mencetak laba yang optimal demi peningkatan kekayaan para pemegang saham, namun hal ini saja belum cukup, “keberlanjutan bisnis perusahaan” (Sustainable Business) tidak terjamin hanya mengandalkan pada laba yang tinggi. Perusahaan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Darwin, 2006). Kekuasaan yang terpusat pada bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar terhadap lingkungannya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Wibisono dalam buku “Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)”; “Tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonnomi (menghasilkan profit demi kelangsungan usaha) melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkingan. Dunia usaha tidak lagi dihadapkan kepada tanggung jawab yang berlandaskan pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (Corporate Value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya” (Wibisono, 2007). Keberadaan perusahaan telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain eksploitasi sumber-sumber


daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang ada di sekitarnya, karena jika perusahaan ingin tetap memiliki keberlanjutan, maka perusahaan harus memperhatikan baik masyarakat maupun lingkungannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibillity (CSR) secara singkat dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau Stakeholders. Stakeholders tersebut merupakan pihak-pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, seperti karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pelaku usaha atau UMKM, pers, maupun pemerintah. Wineberg dan Rudolph (2004) memberi definisa CSR sebagai berikut: “The contribution that a company makes incosiety through its core bussines activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy” (Endah, 2012). Terobosan besar dalam konteks CSR dilakukan oleh John Elkington melalui konsep “3P” (Profit, People, and Planet) dalam bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentith Century Business” yang diliris pada tahun 1997. Ia berpendapat, jika perusahaan ingin sustain, maka perusahaan perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya mementingkan keuntungan, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Wibisono, 2007).


Corporate Social Responsibillity (CSR) pada perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berdasar pada single bottom line yang direfleksikan pada kondisi keuangannya saja, namun tanggung jawab perusahaan harus berpedoman pada Triple Bottom Line, yaitu keuntungan, sosial, dan lingkungan. Hal ini semakin mencerminkan bahwa aspek keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Monik, 2008). Corporate Social Responsibillity (CSR) juga semakin berkembang setelah diselenggarakan World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian CSR mulai terus berjalan dan berkembang dengan berbagai konsep dan defenisi. Kesadaran menjalankan CSR akhirnya tumbuh menjadi tren global, terutama dengan munculnya produk-produk yang ramah lingkungan yang diproduksi dengan memnperhatikan kaidah sosial dan hak asasi manusia (www. Csrindonesia.com, 2014). Istilah CSR semakin popular digunakan di Indonesia sejak tahu 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Aktivity) atau aktivitas sosial perusahaan, walaupun tidak menamainya sebagai CSR. Secara faktual kegiatannya mendekati konsep CSR yang mempresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Pada kenyataannya perusahaan yang melakukan CSR masih sangat sedikit dan pemahaman mengenai CSR pun belum merata. Di Indonesia, hal ini masih dianggap sebagai konsep. Hal ini diperkuat oleh penelitian Chambers terhadap pelaksanaan CSR di tujuh Negara Asia, yakni India, Korea Selatan,


Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dari masing-masing Negara diambil 50 perusahaan yang berada pada peringkat atas yang berdasarkan pendapatan operasional untuk tahun 2002, lalu dikaji imlementasi CSR-nya. Hasilnya, Indonesia tercatat sebagai Negara yang paling rendah penetrasi pelaksanaan CSR dan derajat keterlibatan komunitasnya (Wibisono, 2007). Penelitian yang dilakukan Mapisangka (2009) bahwa perkembangan lingkungan perusahaan berjalan sedemikian cepat, sehingga membutuhkan berbagai inovasi dan kreasi kegiatan CSR yang mampu dirasakan masyarakat. Salah satu elemen penting dalam kesejahteraan hidup tersebut adalah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini peran manajemen perusahaan sangat penting dalam upaya untuk memformulasikan berbagai kegiatan CSR perusahaan, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat luas. Pada akhirnya kegiatan CSR perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Implementasi

program-program

CSR

dilakukan

secara sistematis,

terstruktur, dan periodik. Kegiatan yang dilakukan senantiasa mengedepankan persoalan-persoalan

vital

yang

dihadapi

masyarakat

dalam

peningkatan

kesejahteraannya. Corporate Social Responsibility Goal merupakan tujuan kepedulian sosial perusahaan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam komunitas sosial masyarakat. Karena, keberadaan sebuah perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Corporate Social Responsibility Issue akan terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. isu-isu


sosial tersebut berkembang sebagai wujud dari adanya perubahan dalam cara pandang hidup masyarakat yang harus direspon oleh perusahaan. Ketidak mampuan perusahaan dalam menangkap isu sosial yang berkembang di masyarakat akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Menurut Giddens (dalam Budimanta et al., 2008:14) dampak dari globalisasi yang terjadi dewasa ini, tidak hanya mempunyai dimensi ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai dimensi politik, teknologi, dan budaya. Pemikiran tersebut juga akan mempengaruhi cara berfikir kalangan usahawan dalam memandang strategi usahanya. Perusahaan tidak lagi di pandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi perusahaan sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Implementasi program CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat. Menurut Budimanta et al. (2008:24) CSR pada dasarnya merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal ( pekerja, shareholder, dan penanaman modal), maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain ). Dunia usaha harus dapat mencontoh perusahaan-perusahaan yang telah terlebih dahulu melaksanakan program CSR sebagai salah satu kebijakan manajemen perusahaan. Misalnya, PT. Bogasari memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan, melalui pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis terigu, seperti yang telah kita


ketahui bahwa mereka adalah konsumen utama dari produk perusahaan ini. Namun adakalanya program CSR tidak harus berada pada tingkat produsen dan pengembangan produk, tetapi dapat mencakup aspek-aspek lain, misalnya pendidikan dan pelatihan, serta konsevasi (Tanudjaja, 2006). Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Pertama, 99 persen unit usaha yang ada di Indonesia merupakan usaha mikro. Kedua, potensinya yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2007-2008 terus meningkat, dan Keempat, total ekspor dari hasil produksi UMKM selama tahun 2007-2008 mengalami peningkatan sebesar 28,49 persen (BPS, 2009). Dibalik besarnya peran dari usaha mikro bagi perekonomian nasional, sektor ini masih dihadapkan dengan beberapa masalah. Menurut Wardoyo (2005) dalam seminar nasional menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal. Sulitnya akses terhadap bantuan permodalan berupa kredit dari lembaga keuangan menjadi salah satu penyebab masalah permodalan belum bisa teratasi. Sumber permodalan UMKM sebenarnya bisa berasal dari pemerintah dan nonpemerintah. Menarik untuk dianalisis adalah sumber modal yang berasal dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan kredit pada sektor usaha mikro dan kecil, karena selama ini yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kredit hanya bisa diperoleh di lembaga keuangan. Keberadaan perusahaan swasta yang memberikan kredit melalui


program CSR bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan modal yang selama ini menjadi permasalahan utama sektor usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Karena bagi usaha mikro sangat sulit untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal, hal ini diperkuat bahwa 68,96 persen modal yang digunakan usaha mikro berasal dari pemilik modal dan pelepas uang seperti rentenir (Kementrian Negara Koperasi dan UKM, 2014). Perusahaan yang kepemilikan sahamnya sebagian besar maupun seluruhnya dimiliki pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran dan fungsi strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang

kekuatan-kekuatan

swasta

besar,

dan

turut

membantu

pengembangan usaha kecil/koperasi. Demikian pentingnya keberadan suatu BUMN dan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi ruang gerak usaha BUMN, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnyta di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. BUMN sebagai badan usaha yang kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai oleh Negara mendapatkan perhatian


yang luas dari masyarakat, terutama kinerja BUMN yang bagi kebanyakan orang dianggap tidak efisien dan tidak baik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharuskan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial. Sehingga pemerintah membuat suatu peraturan perundangan tentang hal ini, antara lain dalam UndangUndang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal. d. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) khususnya pasal 74 yang menyebutkan bahwa : a.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya


perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. c.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang merupakan

perusahaan perseroan sekaligus BUMN bidang perkebunan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan merupakan perusahaan publik yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya serta menganggarkan dan membuat laporan tahunan mengenai aktivitas tanggung jawab sosial yang dilaksanakannya. CSR yang sedang berkembang baik secara global maupun secara nasional penerapannya sudah mencakup ke banyak perusahaan termasuk pada BUMN. Banyak BUMN yang mengklain telah menerapkan CSR dalam perusahaannya termasuk BUMN yang bergerak pada sektor perkebunan yang kini semakin aktif menerapkan CSR. Salah satu BUMN pada sektor perkebunan adalah PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN-III) yang bergerak pada bisnis usaha Tanaman Perkebunan diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Selain bergerak pada bisnis usaha Tanaman perkebunan PT. Perkebunan Nusantara III juga bertugas sebagai pelaksana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan


(PKBL) sebagai mana yang diamanatkan Pemerintah selaku Pemegang Saham melalui Kementerian BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah Badan Usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya yang salah satunya bergerak dalam bidang Mitra Usaha dan Bina Lingkungan. Mitra Usaha dan Bina Lingkungan adalah sejenis usaha pinjam modal kerja kepada perusahaan perseorangan atau koperasi dengan syarat-syarat tertentu. Mitra PKBL mengajukan Permohonan Pinjaman ke bagian Kemitraan Bina Lingkungan (KBL). Kemudian KBL melakukan evaluasi awal terhadap calon mitra usaha lalu merekomendasikan usulan permohonan pinjaman ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara III. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sangat dibutuhkan indikator yang jelas. Aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat berbentuk program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Implementasi dari program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan ini menjadi kewajiban bagi BUMN melalui kebijakan pemerintah. Salinan peraturan Meneg BUMN nomor PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007, yang menggantikan aturan yang sebelumnya ada, yaitu keputusan menteri BUMN nomor: KEP236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, yang menyatakan bahwa setiap korporasi di lingkungan BUMN harus menjalankan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sedangkan surat edaran nomor: SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 terutama bab 1, pasal 1, ayat 6 dan 7, menyatakan


bahwa program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Aktifitas tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu peran BUMN dalam kegiatan pembangunan selain kontribusi langsung yang dapat diukur besarnya secara kuantitatif, misalnya diberikan dalam bentuk pajak, deviden, hasil privatisasi, pelaksanaan public service obligation (PSO), kontribusi aktivitas dari capital expenditure, market capitalization di bursa efek Indonesia dan lain sebagainya. Kontribusi lainnya pada pembangunan yang tidak selalu dapat diukur besarnya secara kuantitatif misalnya kontribusi BUMN dalam mendorong citra dan dinamika BUMN dalam mendampingi pertumbuhan UMKM melalui berbagai aktivitas yang tidak hanya terbatas pada dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang bergerak pada Core Business tanaman perkebunan di wilayah Sumatera Utara juga bertugas sebagai pelaksana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diamanatkan pemerintah selaku Pemegang Saham melalui Kementrian BUMN. Upaya tersebut bersifat pembinaan yang dilakukan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di sekitar wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara III (Persero).


Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang juga merupakan salah satu bentuk implementasi prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG), PT Perkebunan Nusantara III juga mengembangkan program yang bersifat sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan sekitar Kebun. Unit program kemitraan dan bina lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut PKBL PTPN III didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) melaksanakan Program Kemitraan (PK) dengan Usaha Kecil dan Koperasi sejak tahun 1992 dan pelaksanaan Program Bina Lingkungan sejak tahun 2000, dengan suatu konsep pembinaan terpadu dan berkesinambungan yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga/instansi

terkait

yang

berkompeten

di

bidangnya.

Di

dalam

pelaksanaannya PT. Perkebunan Nusantara III menyisihkan maksimal 2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi layak kredit dan mandiri, serta 2% dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di Wilayah Usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN.


1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : a. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) Goal berpengaruh terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan PTPN III di Kota Medan? b. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) Issue berpengaruh terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan PTPN III di Kota Medan? c. Apakah Corporate Relation Program berpengaruh terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan PTPN III di Kota Medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1

Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk menggambaran tentang

pemahaman PT. Perkebunan Nusantara III atas Corporate Social Responsibility dan penerapannya sehingga dapat diketahui aspek-aspek penting terkait baik secara ekonomi, sosial atau lingkungan. Penelitian juga didasari konsep Triple Bottom Line atas pelaksanaan CSR pada perusahaan ini. Setelah itu dapat diketahui manfaat penerapan CSR bagi perusahaan. Tujua khusus dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai: a. Untuk menganalisis pengaruh CSR Goal terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan PTPN III di Kota Medan


b. Untuk menganalisis pengaruh CSR Issue terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan PTPN III di Kota Medan c. Untuk menganalisis pengaruh Corporate Relation Program terhadap perkembangan UMKM Mitra Binaan PTPN III di Kota Medan

1.3.2

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai

berikut: 1. Bagi PT. Perkebunan Nusantara III Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi PT. Perkebunan Nusantara III terutama dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai salah satu strategi bisnis Perusahaan khususnya ditinjau dari teori Triple Bottom Line. 2. Bagi Akademis Diharapkan hasil tulisan ini dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan kaitanya dengan konsep-konsep CSR Khususnya Triple Bottom Line.


BAB I PENDAHULUAN. hanya untuk mencari keuntungan semata menjadi tidak relevan. Seiring dengan

Recommend Documents