12 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejarah perpajakan nasional dalam perkembangannya mengalami berbagai hal menarik baik itu berupa tantangan maupun sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi sektor ini, yang lahir dari keanekaragaman karakteristik yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Sebagai roh yang pada hakekatnya befungsi untuk memberi kehidupan bagi suatu negara maka tentunya sektor pajak mendapat tempat istimewa di mata pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Pajak telah berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu pembiayaan negara yang penting dalam hal ini adalah pembangunan sosial kemanusiaan, selain pembiayaan lainnya. Dalam teori negara, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi serta golongan. Dengan luasnya medan tanggung jawab negara maka negara membutuhkan dukungan finansial dari rakyat, maka negara membuat ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk mengimbangi ketimpanganketimpangan sosial di bidang pajak. Tegasnya negara mempunyai beban sosial kemanusiaan dan untuk memenuhinya negara membuat ketentuan untuk mewajibkan warga negara atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan kemampuan. 5
Dalam Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) telah diatur secara formal mengenai seluruh aktifitas perpajakan yang mesti dilakukan secara nasional. Pemungutan PPh dengan mekanisme self assesment system pada dasarnya tidak dapat dilepaspisahkan dari sarana pentingnya yaitu Surat Pemberitahuan (SPT). Fungsi SPT
5
Edi Slamet – Syarifuddin Jurdi, 2005, Politik Perpajakan, Membangun Demokrasi Negara, UI Press, Jakarta, hlm.1
13 sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban sekaligus sebagai bentuk penghitungan PPh yang telah dilunasi Wajib Pajak ke kas negara kemudian menjadi lebih dari yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketika mekanisme self assesment system diterapkan di Provinsi Maluku. Dalam penerapan sistem ini, baik KPP Pratama Ambon maupun ketujuh KP2KP-nya sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terdapat di Provinsi Maluku harus diperhadapkan dengan berbagai faktor yang mampu menghambat perkembangan sektor perpajakan yang pelaksanaannya telah diatur dengan undang-undang, seperti :
1. Latar belakang letak geografis Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan
pembagian wilayah administratif terdiri atas 2 (dua) Kota dan 9
(sembilan) Kabupaten, yang sekaligus merupakan daerah kerja dari instansi perpajakan yang menjadi tanggung jawab DJP dan seluruh jajarannya; 2. Pengaruh konflik sosial Maluku terhadap hancurnya sarana dan prasarana di sektor pajak yang dalam tahap pembenahan dengan sasaran utama ditujukan pada penataan administrasi perpajakan; 3. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, sangat mempengaruhi respon Wajib Pajak terhadap self assesment sebagai suatu sistem yang sudah tergolong modern dan berbagai aplikasi dalam bentuk electronic yang disediakan secara online oleh DJP dalam rangka memperlancar atau mempermudah aktivitas perpajakan nasional; 4. Seluruh KPP di Maluku dalam eksistensinya belum dapat memberi pelayanan yang maksimal karena jumlah KPP masih sedikit dan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah petugas pelayanan pajak dengan jumlah Wajib Pajak;
14 5. Tanggung jawab koordinasi yang dibangun oleh Kanwil DJP terhadap seluruh KPP di Maluku saat ini adalah koordinasi antar/lintas provinsi, yakni dilakukan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Maluku.
Koordinasi seperti ini telah menciptakan luasnya rentang kendali di bidang perpajakan pada kedua provinsi tersebut. Oleh sebab itu, DJP harus melihat faktorfaktor tersebut sebagai ancaman bagi kelangsungan aktivitas perpajakan di Provinsi Maluku dalam kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku dan lebih memaksimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak melalui peningkatan mutu pelayanan, kontrol dan pengawasan. Mekanisme kerja dengan memposisikan KPP Pratama Ambon bertempat kedudukan di Kota Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku, Pulau Ambon, dan ketujuh KP2KP yang ditempatkan secara menyebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku sangat memudahkan eksistensi pelayanan di sektor pajak Maluku. Permasalahannya adalah bahwa sampai saat ini, untuk ketujuh KP2KP yang berkedudukan pada beberapa daerah yang baru dimekarkan, masih ada yang sulit dijangkau baik melalui transportasi maupun lewat komunikasi.
Di satu sisi, penempatan KP2KP secara menyebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku telah memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban
perpajakannya,
sekaligus
memperbesar
kesempatan
KPP
untuk
meningkatkan mutu pelayanan. Di sisi lain, kemungkinan melemahnya sistem pengawasan yang dibangun membuka kesempatan bagi terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
15
Secara formal sistem pemungutan PPh diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983; jungto (jo), UU Nomor 16 Tahun 2000; jo, UU Nomor 28 Tahun 2007; dan terkahir direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang dalam perpajakan nasional dikenal dengan UU KUP. Materialnya, pelaksanaan pemungutan PPh dilakukan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983; jo, UU Nomor 10 Tahun 1994; jo, UU Nomor 17 Tahun 2000; dan terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau yang dikenal dengan UU PPh.
Pada awalnya tatacara pemungutan pajak berlangsung berdasarkan mekanisme Official Assesment System. Tax Reform yang dilakukan Pemerintah pada Tahun 1983 membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem perpajakan nasional, yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari official assesment menjadi self assesment. Official assesment adalah sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab pelaksanaan perpajakan pada pemerintah melalui petugas pajak (Fiskus), dan Wajib Pajak hanya bersikap pasif (menunggu) datangnya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Self assesment adalah sistem pemungutan pajak yang melakukan tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada diri Wajib Pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. 6
Self assesment system ini pada dasarnya menuntut kemandirian sikap dari Wajib Pajak untuk bertindak dengan kesadaran dan inisiatif sendiri, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan penghitungan besarnya utang pajak yang menjadi tanggungannya untuk dilunasi ke kas negara, melakukan penyetoran pajak dan menetapkan besarnya utang pajak yang harus dilunasinya ke kas Negara, hingga melakukan proses pelaporan pajak. 6
hlm. 13
Syumar, 2004, Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
16 Menurut Devano dan Rahayu 7 : “Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak hasil penghitungan ke Bank, Kantor Biro Pos atau Kantor Pajak, melapor penyetoran tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surata Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar.”
Bagi daerah yang luas dan memiliki latar belakang letak geografis sebagai satu kesatuan daratan seperti misalnya daerah-daerah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua (Irian Jaya), penerapan sistem perpajakan menurut UU KUP maupun ketentuan dalam peraturan perundangundangan tentang perpajakan terkait lainnya, khususnya menyangkut proses pengisian dan penyampaian SPT yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mungkin dapat berjalan tanpa kendala yang berarti. Tetapi hal ini menjadi berbeda ketika sistem tersebut diterapkan di Provinsi Maluku yang memiliki latar belakang wilayah kepulauan dan pengaruh konflik sosial, di mana kelancaran bagi jalannya sistem perpajakan membutuhkan perhatian dan dukungan yang kuat dari semua unsur perpajakan yang ada.
Latar belakang letak geografis wilayah kepulauan telah memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak yang berdomisili di Provinsi Maluku seperti misalnya yang terjadi pada aktifitas-aktifitas di berbagai bidang yang jauh dari kehidupan modern, sulit
7
Sony Devano – Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan, Konsep Teori dan Isu, Kencana, Jakarta, hal.8
17 dijangkau melalui transportasi maupun komunikasi, yang bagi sektor perpajakan tentunya dapat menghambat eksistensi KPP dalam memberikan pelayanan maksimal sementara peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional menghendaki lain. Keistimewaanya adalah meskipun perkembangan daerah Provinsi Maluku pasca konflik sosial sangat memprihatinkan, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat Maluku khususnya Wajib Pajak PPh untuk terus melakukan kegiatan usaha sampai meraih kesuksesan dengan hasil yang sangat memuaskan meskipun jumlah Wajib Pajak tidak sebanyak pada masa sebelum terjadi konflik sosial.
Sebagai unsur dari self assesment system yang merupakan mekanisme pemungutan PPh menurut peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional, peranan SPT tidak terpisahkan dengan sistemnya. Memasuki masa pasca konflik sosial Maluku, upaya penataan administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah secara langsung telah mengalihkan perhatian unsur perpajakan kepada SPT sebagai jawaban tepat bagi kebutuhan data awal. Fungsi SPT sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban Wajib Pajak sebagai bentuk menghitung dan memperhitungkan utang pajak seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan ataupun fungsi lain yang bersifat istimewa yang lahir dalam praktek perpajakan yang berlangsung Maluku pasca konflik sosial harus lebih dipertegas. KPP sebagai pihak yang berwenang dalam kepentingan ini harus berupaya keras untuk mengembalikan rasa tanggung jawab Wajib Pajak Maluku terhadap kewajiban yang harus dijalaninya seperti pada masa sebelum terjadi konflik sosial, sebagai wujud tanggung jawab selaku warga negara yang baik.
18 Pemerintah juga harus bekerja keras untuk melihat dan mencari solusi bagi keterbatasan pemahaman Wajib Pajak Maluku tentang sistem pemungutan pajak yang diterapkan di tanah air yang selama ini telah melahirkan anggapan bahwa self assesment system lebih layak diterapkan pada kelompok masyarakat dengan strata sosial golongan ekonomi menengah ke atas. Sistem yang menuntut penataan administrasi
perpajakan
yang
lebih
modern
berdasarkan
menghitung
dan
memperhitungkan besarnya utang pajak atau mengisi dan menyampaikan SPT ke KPP yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak termasuk dengan menggunakan aplikasi pajak yang tersedia secara on-line seperti e-SPT ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan aktifitas perpajakannya sekaligus untuk menciptakan keseragaman di sektor perpajakan secara nasional. Namun dalam implementasinya pada masyarakat Wajib Pajak di Provinsi Maluku pasca konflik sosial, justru antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang dihadapi di lapangan tidak dapat berjalan selaras karena sumber daya manusia Wajib Pajak saat itu benar-benar belum mampu sepenuhnya mendukung untuk mewujudkan tujuan pemerintah seperti yang diharapkan.
Penerapan self assesment system sebagai mekanisme pemungutan PPh berdasarkan undang-undang sedianya menjadi suatu sistem pemungutan pajak yang efektif dan efisien bagi daerah yang memiliki latar belakang letak geografis wilayah kepulauan dengan mengangkat Provinsi Maluku sebagai sampelnya berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa selain alasan letak geografis wilayah kepulauan, provinsi ini juga sementara menjalani masa pembenahan di sektor pajak sebagai faktor pendukung pembangunan pasca konflik sosial, yang diawali dengan upaya penataan
19 administrasi perpajakannya. Namun harus dialkui bahwa apa yang dialami oleh sektor pajak Maluku sangat berbeda dengan harapan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keseragaman di sektor pajak secara nasional dengan cara menerapkan sistem self assesment berikut segala aturan terkait lainnya sebagai mekanisme pemungutan PPh karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dikemukakan sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengangkat 3 (tiga) masalah yang dipandang penting untuk dibahas dan dicarikan solusinya dengan harapan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi perkembangan perpajakan nasional demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPh yang dihasilkan oleh Provinsi Maluku.
B. Rumusan Masalah
Penelitian dengan judul : ” FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN DALAM PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM PADA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI PROVINSI MALUKU” ini dilakukan untuk menjawab permaslahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana fungsi Surat Pemberitahuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan mekanisme self assesment system pada pemungutan Pajak Penghasilan di Provinsi Maluku ? 2. Apakah faktor letak geografis wilayah kepulauan dan konflik sosial turut mempengaruhi pengisian dan penyampaian SPT di Provinsi Maluku?
20 3. Apa saja kebijakan yang telah ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Maluku untuk memaksimalkan masuknya SPT dalam menunjang upaya penataan administrasi perpajakan pasca konflik sosial ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengungkapkan fungsi SPT dalam hubungannya dengan pelaksanaan mekanisme self assesment system pada pemungutan PPh yang berlangsung di Provinsi Maluku pasca konflik sosial. 2. Untuk mencari dan mengkaji pengaruh letak geografis wilayah kepulauan dan konflik sosial terhadap pelaksanaan kewajiban pengisian dan penyampaian SPT ke KPP yang berlangsung di Provinsi Maluku. 3. Untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh KPP di Provinsi Maluku untuk memaksimalkan penyampaian SPT guna menunjang upaya penataan administrasi perpajakan dalam rangka pembenahan arus perpajakan Maluku pasca konflik sosial bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPh yang dihasilkan Provinsi Maluku.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) dan ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN), dengan spesifikasi pada Hukum Pajak.
21 Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi aparatur perpajakan sebagai perpanjangan tangan DJP dalam melakukan kegiatan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat Wajib Pajak yang berdomisili di Provinsi Maluku serta memberi kemudahan bagi Wajib Pajak PPh-nya dalam melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional melaui tanggung jawab pengisian dan penyampaian SPT.
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi suasana baru sebagai angin segar bagi pihak KPP dalam mewujudkan upaya penataan kembali administrasi perpajakan Maluku pasca konflik sosial sekaligus meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat Wajib Pajaknya sehingga kedepannya sektor pajak Maluku dapat berkembang menjadi lebih terarah dan lebih baik dan keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara yang sebesar-besarnya dari sektor pajak khususnya PPh yang dihasilkan Provinsi Maluku sesuai dengan harapan pemerintah dapat terwujud.
Penelitian ini secara praktis membuka kesadaran Wajib Pajak Maluku untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban perpajakannya melalui proses pengisian dan penyampai SPT ke KPP termasuk memaksimalkan penggunaan fasilitas (aplikasi) yang telah disediakan oleh DJP secara baik dan benar dalam rangka memberi dukungan terhadap upaya penataan administrasi perpajakan yang sedang dilakukan. Dengan demikian harapan dan kerja keras untuk mengembalikan arus perpajakan Provinsi Maluku seperti pada masa sebelum dilanda konflik sosial menjadi semakin besar.
22 E. Keaslian Penelitian
Membahas tentang fungsi SPT dalam kaitannya dengan penerapan mekanisme self assesment system bagi pemungutan PPh tentunya tidak terlepas dari penataan administrasi perpajakan modern yang telah melahirkan berbagai aplikasi yang disediakan oleh DJP pada situs resmi pajak, seperti e-SPT, e-Filing, eRegistration dan e-NPWP yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam aktivitas perpajakannya tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk membangun akses yang benar dan tepat dan kemampuan untuk menjangkau situs-situs resmi perpajakan tersebut.
Untuk menempatkan letak keaslian dari penelitian ini, Penulis mengambil dua penelitian sebelumnya untuk dipakai sebagai pembanding, yaitu : pertama, penelitian yang ditulis oleh Dewi, pada Tahun 2009, dengan judul : ”Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Aspek Yuridis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara.” 8 Dalam penelitiannya, Dewi mengangkat permasalahan tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari aspek yuridis dengan menggunakan metode yuridis-empiris, yakni melakukan deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian; dan kedua, penelitian yang ditulis oleh Wiyono pada Tahun 2007 dengan judul : ”Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filling Sebagai Sarana
8
Yuniarti Sinta Dewi, 2009, ”Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara”, UGM, Yogyakarta, Tesis Untuk memperoleh Gelar S2, Fak. Hukum.
23 Pelaporan Pajak Secara Online dan Real Time,” 9 dengan mengangkat isu terkait dengan pentingnya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan salah satu aplikasi (e-Filling) yang disediakan oleh Dirjen Pajak sebagai dasar untuk menata administrasi perpajakan demi mencapai target yang diharapkan. Dengan menggunankan metode non-probability sampling, Wiyono mendeskripsikan hasil penelitian yang diperolehnya di lapangan. Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kedua penelitian ini tidak terlepas dari fungsi SPT sesuai UU tentang perpajakan nasional, yaitu sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban pajak semata, namun tidak menguraikan lebih terperinci tentang arti pentingnya fungsi SPT yang lahir dalam suatu aktifitas kewajiban pelunasan PPh oleh Wajib Pajak melalui mekanisme self assesment system.
Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang ”Fungsi Surat Pemberitahuan dalam Pelaksanaan Self Assesment System pada Pemungutan Pajak Penghasilan di Provinsi Maluku” dengan mengangkat 3 (tiga) permasalahan untuk dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengupas secara terperinci tentang fungsi SPT sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan pemungutan PPh dengan mekanisme self assesment system dalam praktek perpajakan Maluku pasca konflik sosial yang pada akhirnya melahirkan fungsi SPT yang besifat istimewa, yakni lebih dari sekedar apa yang telah diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
tentang
perpajakan
nasional.
Berdasarkan alasan tersebut maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah asli.
9
Adrianto Sugianto Wiyono, 2007, ”Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filling Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara On-line dan Real Time”, UGM, Yogyakarta, Tesis Untuk memperoleh Gelar S2 Fak. Ekonomi.
