BAB I PENDAHULUAN. diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pengembangan wilayah sangat berorientasi pada isu dan permasalahan pokok wilayah yang saling berkaitan. Dimensi ruang (spasial) mempunyai arti penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang yang terbatas dapat menciptakan konflik namun juga dapat membawa kemajuan bagi individu dan masyarakat. Dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah melakukan

usaha

pengembangan

wilayah

diperlukan

keserasian

antara

pembangunan yang dilakukan dengan melihat kondisi tata ruang wilayahnya. Tata ruang menjadi menjadi faktor penting, karena sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Dapat diartikan bahwa penataan ruang wilayah merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Pengembangan

wilayah

sendiri

ditujukan

untuk

menyerasikan

dan

mensinkronisasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga

Universitas Sumatera Utara

pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang ada di dalamnya dapat mendukung kehidupan masyarakat secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Memasuki masa otonomi daerah, di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain pertama, kesenjangan dalam dan antar wilayah, kedua keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal, ketiga sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, keempat lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, kelima belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah, keenam pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan terakhir ketujuh terakumulasinya modal di kawasan perkotaan (Skripsi oleh Saptaningtyas. 2003. Kajian Penyusunan dan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.Fakultas Teknik

Sipil

dan

Perencanaan

Universitas

Kristen

Petra

http://puslit.petra.ac.id/files/published/journals/ARS/ARS033102/ARS03310207. pdf diakses tanggal 30 november 2012 Jam 14:00 WIB). Di Indonesia pengaturan pelaksanaan pembangunan ada tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RTRW

keseimbangan

merupakan

perkembangan

landasan antarwilayah.

keterpaduan, RTRW

juga

keterkaitan menjadi

dan dasar

perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di tingkat wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada RTRW No 26 Tahun 2007 membahas tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya


diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Hingga saat ini di Indonesia telah ditetapkan 4 (empat) Perpres Rencana Tata Ruang KSN yaitu RTR Jabodetabekpunjur di Jakarta (Perpres 54 Tahun 2008), Sarbagita berada di Bali (Perpres 45 Tahun 2011), Mamminasata berada di Kota Makassar (Perpres 55 Tahun 2011), dan terakhir Mebidangro (Perpres No 62 Tahun 2011). Berangkat dari permasalahan diatas, si Peneliti melihat adanya kesenjangan pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi majunya pembangunan di Sumatera Utara didukung kekayaan sumberdaya alam, ketersediaan lahan, dan majunya laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Perkembangan pembangunan yang paling pesat berada di wilayah Medan-BinjaiDeli Serdang-Karo. Dikarenakan empat daerah ini jarak tempuh antara Kota Medan dengan Binjai, Deli Serdang dan Karo berdekatan maka sering terjadi interaksi baik dalam hal perdagangan,kegiatan industri, tingginya laju komuter. Kota Medan sebagai inti kota Mebidangro yang memiliki fungsi perkotaan yang sangat kuat sehingga diperlukan penyebaran pemusatan kegiatan perkotaan yang ada di Kota Medan. Selain itu kesenjangan pembangunan itu dapat dilihat dari hasil perolehan PDRB daerah Mebidangro memberikan sumbangsih PDRB terbesar di Sumatera Utara atau sekitar 40,48% dari total PDRB 181,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi lebih kuat berada pada wilayah kawasan timur, wilayah Medan dan Deli Serdang sebagai kawasan timur penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2011 sebesar 30,57% disusul Kabupaten


Deli Serdang 13,62%, Kabupaten Karo 2,72%, dan Binjai 1,14% dengan perolehan PDRB 70.725,01miliar atau sebesar 40,48% dari total keseluruhan PDRB Sumatera Utara sebesar Rp 181,82 Triliun (sumber: dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Provinsi Sumatera Utara 2009-2013). Melihat

adanya

kesenjangan

pembangunan

tersebut

Pemerintah

Pusat

berkeinginan mewujudkan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo menjadi Kawasan Strategis Nasional untuk mengatasi adanya kesenjangan pembangunan tersebut. Maka dikeluarkan Peraturan Oleh Presiden Perpres No 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Mebidangro. Seperti yang dikutip pada Medan Bisnis Daily menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Imam Santoso Ernawi menyampaikan terkait dengan Kawasan Perkotaan Mebidangro di Jakarta (4/10/2011). Imam mengatakan, sejauh ini kesenjangan antara Kota Medan dengan wilayah sekitar masih cukup terasa. Kesenjangan tersebut beragam, mulai dari penyediaan infrastruktur, investasi, hingga pola persebaran penduduk. Jika kesenjangan seperti ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin permasalahan Medan sekarang akan berkembang menjadi seperti Kota Jakarta. Oleh karena itu, daerah pembentuk Mebidangro diminta untuk segera menyelesaikan perda rencana tata ruang-nya dan menjadikan perpres sebagai acuan. (http://www.medanbisnisdaily.com/e-paper/2011-1004/9.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober Jam 15:00 WIB). Penataan ruang Kawasan Mebidangro dimaksudkan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar tujuan pembangunan (meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup) dapat tercapai. Dalam PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, kawasan Mebidangro ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang berperan sebagai pusat perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati.


Konsep struktur ruang diterapkan di kawasan Mebidangro untuk mengurangi kesenjangan antara Kota Medan dengan Kabupaten sekitarnya. Konsep ini menempatkan pusat- pusat kegiatan atau pelayanan secara merata ke arah Barat (arah Binjai), serta Timur (arah Lubuk Pakam), dengan mengikuti pola jaringan transportasi yang melingkar (radial), termasuk ke arah Bandara Kuala Namu. Hal ini bertujuan untuk mendorong daya saing kota-kota internasional di bibir Selat Malaka, serta memantapkan pelayanan kawasan Mebidangro sebagai pusat kegiatan perekonomian di Indonesia bagian Barat. Pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron dengan rencana tata ruang tentu bisa memicu masalah perkotaan seperti kemacetan, sampah, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menanggapi dengan antusias dan semangat dalam mewujudkan Perpres No 62 Tahun 2011 tersebut. Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo atau Mebidangro merupakan salah satu kawasan strategis nasional perkotaan yang diharapkan semakin memacu perkembangan ekonomi di Sumatera Utara. Dan pernyataan Dirjen Penataan Ruang Imam Ernawi Santoso diperkuat oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara seperti yang dicantum dari www.waspada.co.id Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan “Dia mengakui, banyak permasalahan dalam membangun Mebidangro seperti masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Medan sehingga timbul kesenjangan antara pusat perkotaan inti di kota Medan dengan wilayah Mebidangro sekitarnya”. Medan, misalnya, antara lain menjadi pusat pemerintahan provinsi dan pusat kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya, sementara Binjai menjadi pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, disusul Deli Serdang dan Karo masing-masing sebagai pusat kegiatan jasa transportasi udara nasional/internasional dan pertanian serta pariwisata. Deli Serdang dengan banyak dan luas cakupan daerahnya juga memiliki peran masing-masing mulai dari Galang hingga Hamparan Perak. Dengan


adanya Mebidangro diharapkan perekonomian Sumut semakin tinggi dari dewasa ini yang juga sudah selalu di atas angka nasional. “Daerah yang masuk dalam Mebidangro itu sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan regional, distribusi, pelayanan jasa pariwisata, transportasi darat, laut dan udara regional, pendidikan tinggi, dan pusat industri”. Kepala Bappeda Provsu juga mengatakan “Belum adanya kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Mebidangro dan termasuk masih kurang optimalnya sinergi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan antara pemerintah pusat,provinsi dan pemerintah kota/kabupaten juga menjadi isu strategis dalam Mebidangro yang menjadi KSN (Kawasan Strategis Nasional)”. (http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=264432:kawasan-mebidangro-strategis&catid=15:sumut&Itemid=28 diakses tanggal 02 desember 2012 jam 20:00 WIB) Pembangunan kawasan strategis sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang melekat dan terus berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang diatur dalam rangka penyelesaian masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika ditunjang oleh suatu proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat bahwa proses pembangunan akan mencapai sasarannya ialah dengan mengetahui apakah isu-isu dan permasalahan utama di suatu kota dapat dikenali dan dirumuskan dengan baik. Harus ada strategi pembangunan kawasan strategis yang baik demi kenyaman suatu kota yang besar seperti kota Medan sebagai kota metropolitan ini. Strategi pembangunan perlu memiliki suatu kerangka strategi baik ditingkat lokal atau daerah maupun ditingkat nasional. Dalam kerangka ini pemerintah daerah dapat merancang strategi pembangunan perkotaan lokalnya, yang mengakomodir kondisi lokal dan variasi-variasi yang diperlukan. Kerangka strategi pembangunan daerah perlu serasi dan seimbang agar pembangunan menjadi terarah. Strategi pembangunan ini dilakukan dengan penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar


dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota. Pentingnya strategi pembangunan dalam pembangunan kawasan strategis Mebidangro untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul dalam pembangunan di Mebidangro, dan diperlukan untuk melihat langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan strategis Mebidangro. Dengan alasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan diatas maka penulis mengambil judul “Strategi Pembangunan Kawasan Strategis Mebidangro”.

1.2 Rumusan Masalah Untuk dapat memudahkan penelitian ini nantinya dan supaya peneliti dapat terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian adalah “Bagaimana Strategi Pembangunan Kawasan Strategis Mebidangro?”

1.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang: 1. Untuk mengetahui kondisi eksisting wilayah Mebidangro. 2. Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pembangunan wilayah Mebidangro. 3. Untuk mengetahui isu-isu utama pembangunan wilayah Mebidangro. 4. Untuk mengetahui strategi dalam pembangunan wilayah Mebidangro.


1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis adalah: 1.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menemukan teori baru untuk menjelaskan dan memprediksi makna Strategi Pembangunan Kawasan Strategis Mebidangro.

2.

Sebagai bahan pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta untuk refrensi penelitian selanjutnya.

3.

Dapat berguna dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam Pembangunan Kawasan Strategis Pada Mebidangro.

1.5 Kerangka Teori Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep (Singarimbun, 2006: 37). Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang halhal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2000:92). Sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Kerangka teori ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti.


1.5.1 Pengertian Strategi Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepemimpinan dan ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara. Pada tahun 1990-an strategi dapat didefinisikan menetapkan arah kepada manajemen. Dalam arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasikan kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan dalam pasar (Dirgontoro, 2001:5). Menurut Kotler (2000:91) strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Sedangkan menurut Rangkuti (2001:13) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Richard Vancil dalam Nisjar (1997:95) strategi sebuah organisasi, atau sub unit sebuah organisasi lebih besar yaitu sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau yang diimplikasi oleh pemimpin organisasi yang bersangkutan, berupa: 1. Sasaran-sasaran jangka panjang, 2. Kendala-kendala luas dan kebijakan-kebijakan, 3. Kelompok rencana-rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek. Strategi mempunyai tiga karakteristik menurut Hunger dan Wheelen (2003:3) yaitu:


1. Rare adalah keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru. 2. Consequentil adalah keputusan-keputusan strategis yang memasukan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen. 3. Directive adalah keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan definisi diatas maka strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Peranan yang dimainkan oleh strategi tersebut adalah sebagai penentu arah yang harus ditempuh oleh organisasi bersangkutan. 1.5.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap strategi, yakni analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, serta analisis tujuan yang akan dicapai. Strategi organisasi ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman tentang bagaimana organisasi itu akan bersaing dan survive atau dapat bertahan hidup. 1. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal merupakan salah satu unsur penting dalam strategi, sebab dengan analisis lingkungan akan menghasilkan informasiinformasi yang diperlukan untuk menilai dan melihat masa depan organisasi.


2. Analisis Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal adalah analisis yang diberikan terhadap lingkungan dalam organisasi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dalam organisasi (Gitosudarmo, 2001:118). 3. Analisis Tujuan yang Akan dicapai. Analisis tujuan yang akan dicapai berhubungan erat dengan visi dan misi suatu organisasi. Visi merupakan suatu keinginan terhadap keadaan di masa datang yang dicita-citakan oleh seluruh anggota organisasi mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah (Umar, 1999:89). 1.5.1.2 Manajemen Strategis Definisi Manajemen Strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003:9) ialah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi dalam jangka panjang. Manajemen Strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Oleh karena itu, manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi kesempatan (Opportunity) serta ancaman (Threath) lingkungan dipandang dari sudut kekuatan (Strenght) serta kelemahan (Weakness). Variabel-variabel internal dan eksternal yang paling penting untuk suatu organisasi di masa yang akan datang disebut faktor strategis dan identifikasi melalui analisis SWOT. 1.5.1.3 Langkah-Langkah Proses Strategis


Menurut Gretzky (dalam Bryson 2005: 55) delapan langkah-langkah itu adalah: 1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis 2. Mengidentifikasi mandat organisasi. 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. 4. Menilai lingkungan eksternal, peluang, dan ancaman. 5. Menilai lingkungan internal, kekuatan, dan kelemahan 6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. 7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. 8. Menciptakan visi organisai yang efektif bagi masa depan. Langkah 1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Menegoisasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting. Langkah 2. Memperjelas mandat organisasi. Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi. Langkah 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Menetapkan misi lebih dari sekedar mempertegas keberadaan organisasi. Memperjelas maksud dapat mengurangi banyak konflik yang tidak perlu dalam organisasi dan organisasi merencanakan jalan masa depan. Langkah 4 Menilai lingkungan eksternal, peluang, dan ancaman.Tim perencanaan harus mengeksplorasikan lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi.


Langkah 5 Menilai lingkungan internal, kekuatan, dan kelemahan. Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi (proces), pencapaian (output). Langkah 6 Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Organisasi yang menanggapi isu strategis dihadapi dengan cara terbaik dan efektif maka organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Organisasi yang tidak menanggapi isu strategis dapat mengakibatkan adanya ancaman lenyap dari kelangsungan hidupnya. Isu strategis harus mengandung tiga unsur. Pertama, isu disajikan dengan ringkas, harus dibingkai menjadi pertanyaan. Kedua, faktor yang menyebabkan isu menjadi persoalan kebijakan yang penting harus di daftar. Ketiga, tim perencana harus menegaskan konsekuensi kegagalan menghadapi isu. Langkah identifikasi isu strategis penting untuk kelangsungan, keberhasilan, dan kefektifan organisasi. Langkah 7 Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan,alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organsasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Langkah 8 Menciptakan visi organisai yang efektif bagi masa depan. Organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.


1.5.1.4 Pendekatan Dasar Mengenali Isu Strategi Menurut Barry (dalam Bryson, 2005:66) ada tiga pendekatan dasar. 1. Pendekatan langsung (direct approach). Pendekatan langsung meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandat, misi, dan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancmaan) hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung akan sangat baik jika tidak ada visi sebelumnya dan mengembangkan visi berdasarkan konsesus akan terlalu sulit. 2. Pendekatan sasaran (goals approach) Organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini dapat bekerja jika ada kesepakatan yang agak luas dan mendalam tentang sasaran dan tujuan secara rinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi. Kemudian isu-isu strategis menyangkut bagaimana yang terbaik untuk menerjemahkan sasaran dan tujuan itu menjadi tindakan. 3. Pendekatan Visi Keberhasilan (Vision of Success) Organisasi dapat mengembangkan gambaran dirinya di masa depan sebagai organisasi berhasil memenuhi misinya. Isu strategis adalah tentang bagaimana organisasi harus beralih dari jalannya sekarang menuju bagaimana organisasi memandang dan berjalan sesuai dengan visinya. Pendekatan visi keberhasilan berguna: jika organisasi kesulitan mengidentifikasikan isu-isu strategis secara langsung, jika tidak ada kesepakatan sasaran dan tujuannya

yang

terperinci

dan

spesifik

serta

akan

kesulitan

mengembangkan strategi, dan jika ada perubahan drastis mungkin diperlukan.


1.5.1.5 Tantangan Dalam Isu Strategi Tantangan harus dikenali secara efektif jika isu strategis bertujuan mengadakan perubahan penting dalam cara bagaimana organisasi berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Jika tantangan berhasil dihadapi, perencanaan strategis mungkin berhasil diimplementasikan. Empat tantang itu adalah (Bryson, 2005: 227): 1. Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, keputusan, konflik, dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. 2. Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional. 3. Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan. Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.

1.5.2 Pengertian Pembangunan Menurut Bryant and White dalam Arifin (2008:41-42) mengatakan bahwa pembangunan berarti membangkitkan optimal manusia, baik individu maupun kelompok, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati. Penggunaan kata


pembangunan telah dipopulerkan oleh para sarjana dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat, dan diperkenalkana ke Eropa Barat dan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Pembangunan berasal dari kata “development”. Kata “development” ini diartikan sebagai pembangunan atau perkembangan dan perubahan sosial. Menurut Todaro (dalam Arifin, 2008:40) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi perubahanperubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan

pertumbuhan

ekonomi,

pengurangan

kesenjangan,

dan

pemberantasan kemiskinan. Menurut Nugroho dan Dahuri dalam

Badruddin pembangunan dapat

diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan

mencapai

aspirasinya

yang

paling

manusiawi

(Sumber:http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertianpembangunan/) Jadi bisa disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses perubahan

sosial

mengusahakan

berencana,

kemajuan

karena

dalam

meliputi

kesejahteraan

berbagai

dimensi

ekonomi,

untuk

modernisasi,

pembangunan bangsa, wawasan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. 1.5.2.1 Indikator Keberhasilan Pembangunan Menurut Budiman dalam bukunya Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Budiman, 1995:5) diuraikan indikator-indikator pembangunan. Indikator tersebut adalah :


1. Kekayaan Rata-Rata. Kemajuan ekonomi masyarakat biasanya ditandai dengan pemerataan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut kemajuan ekonomi menjadi hal yang signifikan dalam pembangunan. 2. Pemerataan. Bangsa atau Negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka disamping tingginya produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatigf merata. 3. Kualitas Kehidupan. Kualitas yang dimaksud adalah rata-rata harapan hidup, rata-rata jumlah kematian bayi, rata-rata presentase buta huruf. 4. Kerusakan Lingkungan. Pembangunan tidak akan jauh pengaruhnya terhadap lingkungan sebagai objek yang sangat dekat dengan pembangunan. 5. Keadilan Sosial Dan Kesinambungan. Adanya pembangunan yang berkelanjutan adalah bukti bahwa pembangunan tersebut akan berhasil. 1.5.2.2 Pelaku-Pelaku Pembangunan Menurut H.R Mulyanto (2008:3) Program-program yang akan dilakukan dalam Pembangunan wilayah harus dirancang dan dilaksanakan oleh, serta rujukan bagi kepentingan-kepentingan bersama para pelaku-pelakunya yaitu: a. Pemerintah:

yang

akan

bertugas

melaksanakan

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, koordinasi maupun administrasi seluruh program-program di dalam proses pembangunan wilayah sebagai bagian dari tugas-tugasnya di dalam pengaturan sebagai administrator wilayah. Termasuk juga sebagai tugas pemerintah adalah menciptakan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang serta menyediakan kemudahan-kemudahan

seperti pemberian

pinjaman, hibah, atau


rangsangan pajak, bagi pemilik modal atau dunia usaha yang berperan serta, bantuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia, transportasi serta fasilitas-fasilitas sanitasi, dan berbagai tingkat pengaturan Pemerintah Pusat dalam penyediaan lahan (Pemerintah). b. Masyarakat: dalam melaksanakan pengembangan wilayah, sebaiknya program-program yang akan dilaksanakan harus bersifat menampung, dan memenuhi kehendak atau aspirasi masyarakat (bottom-up) yang disalurkan melewati DPRD. Dengan demikian masyarakat akan bersedia berperan sebagai subyek dan pelaku aktif pengembangan wilayah, sehingga akan memberikan peran sertanya secara maksimal. c. Dunia Usaha atau pemilik modal: yang akan berperan sebagai pemasok jasa, keahlian atau expertise, dana maupun material yang diperlukan. Mereka akan mendapatkan lahan usaha, dan keuntungan dari usaha serta perannya di dalam pelaksanaan pengembangan wilayah, dengan terciptanya pasar bagi produl-produk mereka. 1.5.2.3 Tujuan Pembangunan Menurut H.R Mulyanto (2008:2). Pembangunan wilayah yaitu setiap tindakan Pemerintah yang akan dilakukan bersama sama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif di mana wilayah itu menjadi bagiannya, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya pembangunan wilayah dapat dikelompokkan menjadi usaha-usaha mencapai tujuan bagi kepentingan-kepentingan di dalam kerangka asas: a. Sosial


Usaha-usaha

mencapai

pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan

dan

peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga, dan seluruh masyarakat di dalam wilayah itu diantaranya dengan mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja serta menyediakan

prasarana-prasarana

kehidupan

yang

baik

seperti

permukiman, papan, fasilitas transportasi, kesehatan, sanitasi, air minum dan lainnya. b. Ekonomi Usaha-usaha

mempertahankan

dan

pertumbuhan

ekonomi

memadai

yang

memacu

perkembangan

untuk

dan

mempertahankan

kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan kearah yang lebih baik. c. Wawasan Lingkungan Pencegahan

kerusakan

dan

pelestarian

terhadap

kesetimbangan

lingkungan. Aktivitas kecil apapun dari manusia yang mengambil sesuatu dari, atau memanfaatkan potensi alam, sedikit banyak akan mempengaruhi keseimbangannya, yang apabila tidak diwaspadai dan dilakukan penyesuaian terhadap dampak-dampak yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, khususnya akibat dampak yang dapat bersifat tak berubah lagi (irrerversible changes). Untuk mencegah hal-hal ini maka di dalam melakukan pembangunan wilayah, program-programnya harus berwawasan lingkungam dengan tujuan:

mencegah

kerusakan,

menjaga

kesetimbangan

dan

mempertahankan kelestarian alam.


Ketiga asas di atas harus mendapatkan perhatian bersama dan diberikan berat yang sesuai dengan peran dan pengaruh masing-masing pada program pembangunan wilayah, agar didapatkan hasil maksimal serta dihindarinya dampak-dampak negatif yang dapat sangat merugikan bahkan meniadakan hasil yang akan dicapai. 1.5.2.4 Pendekatan dalam Pembangunan Yang pertama adalah secara terintegrasi (terpadu) baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaannya (implementasinya) sampai dengan pemantauan dan evaluasinya. Dengan pendekatan secara berencana dan terintegrasi, maka perluasan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkotaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah mendorong desentralisasi perencanaan dan implementasi dalam pembangunan perkotaan, yang dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah lebih terampil dan terlatih dalam penyusunan rencana pembangunannya, dengan demikian apa yang direncanakan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan lagi merupakan daftar keinginan yang besifat ambisius. Tujuan pembangunan perkotaan secara nasional dalam garis besarnya adalah: (1) meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan (2) meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kedua tujuan pembangunan tesebut dilakukan bersama-sama, keduanya saling melengkapi. 1.5.3 Pengertian Strategi Pembangunan Pada saat ini kota tidak dapat lagi dipandang sebagai suatu tempat konsentrasi penduduk dan kegiatannya berkembang akibat perubahan-perubahan internal, tetapi dipengaruhi pula oleh kecendrungan eksternal, misalnya kondisi


perekonomian global, moneter, politik, dan lainnya. Pembangunan dihadapkan pada permasalahan, tantangan, tuntutan, dan peluang yang semakin kompleks, sedangkan kondisi struktural dan sumber daya pembangunan perkotaan semakin terbatas. Cara-cara pembangunan harus mengakomodasikan perkembangan dan kecendrungan eksternal yang sangat pesat, oleh karena itu kota harus dipandang sebagai suatu entity yang mampu menghadapi tantangan dan mempengaruhi perkembangan lingkungan kota, maka diperlukan pendekatan baru dalam lingkungan pembangunan kota-kota tidak cukup hanya mempunyai strategi jangka panjang yang dituangkan dalam rencana induk (master plan), akan tetapi memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategis yang sifatnya operasional terhadap

perubahan-perubahan

yang

dihadapinya.

Dalam

mewujudkan

pembangunan, terlebih dahulunya Pemerintah membuat visi misi dimana visi misi ini digunakan sebagai acuan Pemerintah dalam mewujudkan tugas pokok yang menampung rincian program pembangunan yang mau dijalankan. Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan pada kota untuk mengatasi kesenjangan dengan daerah sekitarnya adalah meningkatkan peran kota untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi-budaya masyarakat seperti lapangan kerja, tempat hunian, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan penting lainnya adalah menciptakan ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, peningkatan pelayanan umum, ketertiban dalam penataan ruang kawasan perkotaan, khususnya penatagunaan lahan perkotaan, serta pelestarian lingkungan hidup perkotaan. Diambil kesimpulan, bahwa pengertian Strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang rumusankan dalam


bentuk strategi sehingga dapat meningkatan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagai mana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi

maka

dibutuhkan

analisis

lingkungan

strategis

(sumber:

http://pemkab.karo.go.id)

1.5.4 Kawasan Strategis Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan strategis nasional (KSN) ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dalam PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Menurut Ernan Rustiadi dalam Jurnal Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah mengatakan bahwa suatu kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda (multiplier effect) yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas wilayah) dan lintas pelaku. Dengan demikian, perkembangan wilayah strategis memiliki efek sentrifugal karena dapat


menggerakkan secara efektif perkembangan ekonomi sektor-sektor lainnya (http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24821/204Pengembangan-Wilayah-sebagai-Kawasan-Strategis-Pembangunan-Daerah.PDF). Perkembangan wilayah di sekitarnya serta kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas, dalam arti tidak terbatas ekonomi masyarakat kelas-kelas tertentu saja. Masing-masing KSN tersebut memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. 1.5.4.1 Jenis-Jenis Kawasan Strategis Adapun jenis-jenis kawasan strategis adalah sebagai berikut: 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria: - Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; - Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; - Memiliki potensi ekspor; - Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; - Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; - Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; - Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau - Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.


2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria: - merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; - merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; - merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan; - merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya ; - memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; - memiliki potensi kerawanan terhadap konflik social. 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria: - merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; - merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; - memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara; - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; - menuntut

prioritas

tinggi

peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup,rawan bencana alam nasional atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.


4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria: - Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; - Memiliki sumber daya alam strategis - Berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; - Berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; - Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria: - Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan Pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional; - Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. 6. Kawasan strategis pengendalian ketat (High Control Zone) ditetapkan dengan kriteria merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya

dukung,

mencegah

dampak

negatif,

pembangunan

menjamin

proses

berkelanjutan.

(http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file%3Ffile%3Ddigital/1019 95-%255B_Konten_%255D-Bab%2520V%2520%2520PENETAPAN%2520KAWASAN%2520STRATEGIS.doc Bab


V Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi diakses tanggal 01 Desember 2012 jam 16:05 WIB). 1.5.4.2 Fungsi Kawasan Strategis Adapun fungsi kawasan strategis sebagai berikut: 1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota. 2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan. 3. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota. 4. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota. (http://www.penataanruang.com/kawasan-strategis1.html

diakses

tanggal 28 Oktober 2012, jam 16:10 WIB). Kawasan strategis kota ditetapkan berdasarkan: 1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. 2. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan. 3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan.


4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, dan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

terkait. (http://www.penataanruang.com/kawasan-strategis1.html diakses tanggal 28 Oktober 2012, jam 16:10 WIB). 1.5.4.3 Kriteria Kawasan Strategis 1. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kota. 2. Kawasan strategis kota dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan atau kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan yang jelas. 3. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi. 4. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. (http://www.penataanruang.com/kawasanstrategis1.html diakses tanggal 28 Oktober 2012, jam 16:10 WIB).

1.5.5 Mebidangro Luas wilayah Metropolitan Mebidangro adalah 301.697 ha, meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan sebagian Kabupaten Karo. Pada tahun 2009 total jumlah penduduk metropolitan ini mencapai 4.2 juta Jiwa. Dengan perkiraan pertumbuhan penduduk selama 20 tahun terakhir sebesar 30,95%, diperkirakan jumlah penduduk Metropolitan Mebidangro pada tahun


2029 akan mencapai 5.5 juta Jiwa. Dilihat dari daya dukung fisik dasarnya, sekitar 37,55%

lahan

Metropolitan

Mebidangro,

yaitu

113.280

ha,

potensial

dikembangkan untuk kegiatan perkotaan. Diperkirakan daya tampung kawasan Metropolitan

Mebidangro

mencapai

6,8

juta

jiwa

(Kawasan-Strategis

Nasional.http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=351 Diakses pada tanggal 29 September 2012 Jam 15.00 WIB). Dalam perkembangan kotanya, Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan perlunya penetapan wilayah Metropolitan Medan (Medan Metropolitan Area, MMA) sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan yang disebut dalam lingkup wilayah MMA atau Kawasan Perkotaan Mebidang ini meliputi Kota Medan, Kota Binjai, dan Kab. Deli Serdang. Perkembangan kawasan perkotaan Mebidang cenderung untuk membentuk suatu pola ruang yang ekstensif. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : 1. Pengembangan beberapa kota baru dan permukiman skala besar yang berada terlalu dekat dengan Kota Medan 2. Kegagalan pengembangan kota-kota kecil mandiri yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kota-kota utama (Medan, Binjai, dan Lubuk Pakam). 3. Pengembangan bandara baru di Kuala Namu, yang disertai dengan pusat pelayanan dan permukiman skala besar tanpa kawasan penyangga antara Kota Medan dan Kuala Namu. 4. Pengembangan jalan tol baru yang menghubungkan Binjai-Medan dan Kuala Namu.


5. Pengembangan jalan lingkar luar Kota Medan. 6. Pengembangan jaringan jalan yang merangsang pengisian ruang secara ekstensif. Kebijakan dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi: 1. Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia- Thailand. 2. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara. 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional. 4. Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5. Peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka diambillah lima langkah strategis pengembangan Kawasan Metropolitan Mebidangro, yaitu pengembangan koridor ekonomi internasional Belawan – Kuala Namu, pembangunan pusat-pusat


pelayanan kota baru, revitalisasi pusat kota lama Medan dan Kawasan Tembakau Deli,

pembangunan

dan

pemantapan

Koridor

Hijau

Mebidangro,

dan

pengembangan Akses Strategis Mebidangro. Pengembangan Koridor Ekonomi Internasional Belawan-Kuala Namu dilakukan dengan menata pusat Kota Medan menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan cagar budaya, dan kegiatan pariwisata budaya dan buatan. Selain itu, dilakukan pula penataan kawasan agropolitan tembakau Deli yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau perkotaan,

wisata

buatan,

dan

trade

mark

perkotaan

Mebidangro

(http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=351).

1.6 Definisi Konsep Adapun definisi konsep yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Strategi Pembangunan adalah suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang rumusankan dalam bentuk strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. 2. Kawasan Strategis ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai

pengaruh

yang

sangat

penting

terhadap

pembangunan. 3. Strategi Pembangunan Kawasan Strategis adalah suatu cara mencapai visi misi dalam bentuk strategi pada daerah yang memiliki kriteria sebagai

kawasan

strategis

untuk

diprioritaskan

dalam

hal

pembangunannya.


1.7

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

yang

disusun

dalam

rangka

mempaparkan

keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dapat diketahui sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsep

dan

Sistematika Penulisan. BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari Bentuk Penelitian, Lokasi Penelitian,

Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data. BAB III DESKRIPSI LOKASI Bab ini berisikan data atau karakteristik objek penelitian yang relevan dengan topik penelitian. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan atau berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisa. BAB V ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang kajian data yang diperoleh pada saat penelitian dan memberikan interpretasi terhadap masalah yang diajukan.


BAB VI PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan berisi jawaban atas masalah yang dikemukakan serta pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk saran. DAFTAR PUSTAKA


BAB I PENDAHULUAN. diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya

Recommend Documents