BAB III KONDISI EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA PADA AWAL KEMERDEKAAN
P
ada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, adapun dalam bab tersebut telah dibahas mengenai peristiwa yang terjadi selama masa sebelum
proklamasi kemerdekaan dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam bab ke 3 ini akan dibahas kelanjutan peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. TIK Setelah mempelajari Bab 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menganalisis kondisi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan 2. Mendeskripsikan usaha Pemerintah Indonesia dalam menstabilkan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan 3. Menjelaskan keadaan sosial budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan 4. Mendeskripsikan perubahan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia setelah Prokamasi Kemerdekaan
Bangsa Indonesia memang telah mengikrarkan kemerdekaannya. Puncak perjuangan pun telah berhasil dicapai. Namun tantangan sebagai bangsa yang baru merdeka justru semakin dirasakan. Berbagai tantanganpun harus dilalui, mulai dari memperbaiki keadaan perekonomian, menciptakan stabilitas politik dalam negeri, hingga ancaman Belanda yang tidak begitu saja rela melepaskan tanah bekas jajahannya sebagai negara yang merdeka. Berikut dijelaskan bagaimana kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia pada awal kemerdekaan 1. Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Peralihan kekuasaan dari tangan Jepang ternyata menyisakan keadaan perekonomian yang sangat buruk. Tatanan perekonomian kacau akibat penerapan sistem ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan perang Jepang. Keadaan itu
62 | S N I 5
diperparah lagi oleh kedatangan Sekutu yang ditunggangi oleh leh kepentingan pihak Belanda untuk ntuk menguasai republik ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan adaan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangat kacau yaitu: a. Infilasi yang sangat tinggi (Hiper-Infilasi) (Hiper Terjadinya Infilasi
ini diakibatkan beredarnya darnya mata uang Jepang
secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar sekitar 4 miliyar, dan pada umumnya mata uang tersebut beredar di daerah Jawa. Jumlah ini makin diperparah lagi lag ketika Sekutu masu masuk dan berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia, dan menguasai bank bankbank. Dari bank-bank bank ini sekutu mengedarkan uang cadangan untuk keperluan operasi mereka. Pemerintah Indonesia yang baru berdiri tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepa Jepang ng tersebut karena negara RI belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang De Javasche J Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan intahan Jepang.
Mata uang Hindia-Belanda
63 | S N I 5
Mata uang De Javasche Bank
Mata Uang Jepang Sumber: (http://kumpulan-matauangindonesia.blogspot.co.id/2011/09/masa matauangindonesia.blogspot.co.id/2011/09/masa-awal-kemerdekaan.html kemerdekaan.html)
Setelah itu kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946 yang mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah RI, karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing masing masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes keras keras ini diabaikan oleh AFNEI ddan mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi operasi-operasi militernya di Indonesia juga sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi na nasional. Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena
64 | S N I 5
peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.
Mata uang NICA Sumber : (http://www.uang-kuno.com/2009/07/info-uang-kuno-21.html)
AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA.
Masing-masing
mata
uang
hanya
diakui
oleh
yang
mengeluarkannya. Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI). Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) danTyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua 65 | S N I 5
bank ini berfungsi sebagai bank bank umum yang dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.
Mata uang ORI Sumber: (http://www.uang http://www.uang-kuno.com/2009/07/info-uang-kuno-21.html)
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda (NICA) Blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda dimulai pada bulan November 1945 yaitu dengan blokade laut, dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan RI. Akibat dari blokade ini barang-barang barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah: mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah dikeluarkannya hasil hasil-hasil perkebunan erkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan tindakan-tindakan tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Akibat dari blokade ini barang barang-barang barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor sehingga banyak barang barang-barang eksporr yang dibumihanguskan. Selain itu, Indonesia menjadi kekurangan barang-barang barang barang impor yang dibutuhkan. Upaya Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda ( NICA ) Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut : a. Usaha bersifat politis, polit yaitu Diplomasi Beras ke India Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab
66 | S N I 5
akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak
dapat
dijual
keluar
negeri
sehingga
pemerintah
berani
memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. (Yogi Syah Putra : 2011) Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional. b. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain : Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barangbarang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan Indonesia dan akan memuat barang ekspor dari Indonesia dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut Indonesia serta
67 | S N I 5
pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obatobatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Pemerintah Indonesia pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan
sebagai
perantara
dengan
pedagang
Singapura
dengan
mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan. Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. (Yogi Syah Putra : 2011) c. Kas Negara kosong Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. d. Kebijakan
Pemerintah
Menghadapi
Buruknya
Kondisi
Ekonomi
Indonesia Awal Kemerdekaan. Upaya
yang dilakukan
pemerintah
untuk mengatasi kondisi
ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut. a. Konferensi Ekonomi Februari 1946 Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di
68 | S N I 5
Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan Mangunkusumo. kesepakatan
Tujuan
dalam
Konferensi
menanggulangi
ini
adalah
untuk
masalah-masalah
memperoleh
ekonomi
yang
mendesak, seperti : Masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi. Masalah sandang Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan. Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu. Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). (Yogi Syah Putra : 2011) b. Pinjaman Nasional Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan
pinjaman kepada
masyarakat dengan
jangka
waktu
69 | S N I 5
pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Indonesia. Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ,pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011) c. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Badan ini dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Rencana
Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut :
•
Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957.
•
Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.
•
Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia.
•
Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda. Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang
produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan
70 | S N I 5
semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk
menampung
dana
tersebut
dibentuk
Bank
Pembangunan.
Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi militer Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. d. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-
71 | S N I 5
bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan. e. Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha
swasembada
pangan
dengan
beberapa
petunjuk
pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 ha Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul pencegahan penyembelihan hewanhewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. (Yogi Syah Putra : 2011) f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :
•
Menggiatkan
kembali
partisipasi
pengusaha
swasta,
agar
pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional.
•
Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan
dukungan dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda. Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah
72 | S N I 5
adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan). Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011) g. Oeang Republik Indonesia (ORI) Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah-Jepang diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut. Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5. Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10. Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia 1946 yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI didirikan pada 1 November 1946. Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia-Belanda. Sehingga di beberapa
73 | S N I 5
daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang. Upaya-upaya pemerintah Indonesia
tersebut
dilakukan
dalam
upaya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia.
2. Keadaan Sosial dan Budaya Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, didalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Dalam bidang sosial, pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi seperti dalam struktur sosial jaman Belanda, Kelas I: warga Belanda-Eropa, Golongan II: Golongan Timur Asing, dan Kelas III : Pribumi. Jaman Jepang, Kelas I: Warga Jepang, Kelas II: Pribumi, Kelas III: Belanda-Timur Asing. Sejak Indonesia merdeka diskriminasi sosial dihapus, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan di dominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 agustus 1945 segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya landasan itulah yang menjadikan misi utama yaitu menitik beratkan pembangunan awal dibidang pendidikan yang mana telah di pelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang mana di cetuskan menjadi Bapak pendidikan yang juga menjabat sebagai menteri pendidikan pada masa pasca kemerdekaan 1945.
74 | S N I 5
Dalam bidang pendidikan, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara menginstruksikan mengibarkan Bendera Merah Putih di setiap kantor, mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap upacara resmi, wajib menyampaikan semangat kebangsaan kepada generasi penerus, serta melarang pengibaran bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan menghapus pelajaran Bahasa Jepang. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mendirikan semacam sekolah mulai Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat 6 tahun), Pendidikan Umum (SMP-SLTA), Pendidikan Kejuruan dalam berbagai bidang serta mendirikan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi yang pertama adalah Universitas Gajah Mada yang didirikan pada tahun 1949 dengan Prof. Dr. Sardjito sebagai rektornya yang pertama. Dengan mulai tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan jepang, maka semakin meningkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera serta mendorong orang-orang yang sepenuh hati mendukung Republik untuk berbalik melawan.
Atas
mengintimidasi,
nama
‘kedaulatan
menculik,
rakyat’
para
pemuda
revolusioner
dan kadang-kadang membunuh para
pejabat
pemerintahan, kepala-kepala desa, dan anggota-anggota polisi yang kesetiaannya disangsikan, atau yang dituduh melakukan korupsi, pencatutan, atau penindasan selama pendudukan Jepang. Dalam kekacauan ini tindakan-tindakan atas nama kedaulatan kadang-kadang sulit dibedakan dari tindakan-tindakan perampokan, perampasan, pemerasan, dan pembalasan dendam semata. “Semangat merdeka menyala-nyala, sehingga menyebabkan mereka kurang dapat mengendalikan diri.” (Moedjanto, 1993). Pihak Republik kehilangan banyak tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran revolusi fisik, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan suatu lambang dan pekik persatuan demi revolusi. Banyak orang Belanda telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan anggapan seperti itu. Kepercayaan kekebalan, ramalan-ramalan dan tradisi-tradisi pribumi lain,
75 | S N I 5
mendalamnya ketegangan-ketegangan sosial pribumi atau daya tarik kekerasan bagi rakyat Indonesia, membuat gagasan mengenai suatu revolusi sosialis internasional yang akan bersifat demokratis, anti bangsawan, dan anti fasis sulit diterapkan di Indonesia (Ricklefs, 2005). Selain itu penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional terus digalakkan. Dalam bidang sastra, lahir angkatan 45 yang dipelopori Chairil Anwar dan Idrus. Dalam seni musik, lahir komponis-komponis berbakat yang menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme dengan tujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Komponis-komponis tersebut diantaranya Ismail Marzuki karyanya Gagah Perwira, Gugur Bunga, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Cornel Simanjuntak dengan karyanya Teguh Kukuh Berlapis Baja, Maju Indonesia, Tanah Tumpah Darahku, dan lain-lain. Kusbini dengan karyanya : Bagimu Negeri, Rela, Pembangunan, dan lain-lain. Seni lukis juga berkembang dengan dipelopori oleh Sudjoyono, Agus Djayasumita, Rusli, Soemardjo, Affandi, Basuki Abduklah, dan lain-lain. Seni drama dari Film dipelopori oleh Dr.Huyung, Usmar Ismail, Djamaludin Malik, Suryosumanto, Djayakusumo dan lain-lain. Kemudian berkembang pula media komunikasi terutama surat kabar dengan lahirnya “Persatuan Wartawan Indonesia” pada tanggal 9 Februari 1946 dengan Mr. Soemanang sebagai ketuanya. Kemudian pada tanggal 8 Juni 1946 dibentuklah “Serikat Penerbit Surat Kabar”.(Dadot, 2010:Daring)
76 | S N I 5
Kesimpulan Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka betul-betul sah. Sebagai negara yang baru merdeka dan memiliki pemerintahan awal, banyak gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak Ekonomi, Sosial, namun dengan berbagai usaha bersama, gejolak tersebut dapat diatasi. Hal seperti itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa sekarang dalam membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak tekanan dari berbagai aspek dan pihak, tetapi para pemimpin bangsa terdahulu mampu mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itu kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna mengharumkan nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara maju.
77 | S N I 5
Glosarium: Infilasi
: Peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga
AFNEI
: (Allied Forces Netherlands East Indies), pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah Perang Dunia II, untuk melucuti tentara Jepang
NICA
: Netherlands-Indies Civil Administration ( Pemerintah Sipil Hindia Belanda) yang merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada 3 April 1944
ORI
: (Oeang Republik Indonesia) mata uang pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
Blokade
: Pengepungan (penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas
Rasionalisasi
: Alasan pembuatan, mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial
Shomin Ginko
: Bank pemerintah pendudukan Jepang yang dirubah menjadi Bank Rakyat Indonesia.
78 | S N I 5
Latihan Untuk memperdalam mahasiswa mengenai materi diatas berdasarkan konsep yang telah dipelajari Latihan 1 1. Buatlah laporan tentang faktor penyebab memburuknya kehidupan ekonomi di Indonesai pada awal kemerdekaan. 2. Kemukakan pendapat anda tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan 3. Buatlah perbandingan antara perekonomiana pada awal kemerdekaan Indonesia dengan perekonomian pada masa sekarang. 4. Buatlah kelompok 4 sampai 5 orang, kemudian diskusikan mengenai kondisi sosial-budaya di Indonesia pada awal kemerdekaan. 5. Kemukakan pendapat anda tentang kondisi sosial budaya di Indonesai sebelum kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan.
Latihan 2 1. Penyebab adanya infilasi yang tinggi pada awal kemerdekaan adalah... a. Adanya blokade ekonomi dari Belanda b. Beredarnya mata uang yang tinggi c. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia d. Konfrontasi ekonomi dan politik Indonesia-Belanda e. Kebijaksanaan ekonomi yang salah dari pemerintah Indonesia. 2. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi kesulitan ekonomi pada awal kemerdekaan adalah sebagai berikut, kecuali... a. Mengadakan pinjaman nasional b. Mencari bantuan/pinjaman luar negeri c. Mengaktifkan partisipasi pengusaha swasta d. Mengadakan konferensi ekonomi e. Menerapkan rencana Kasimo 3. Pada tanggal 1 November 1946 pemerintah mengubah Yayasan Pusat Bank menjadi....
79 | S N I 5
a. Bank Negara Indonesai (BNI) b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) c. Bank Indonesia (BI) d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) e. Bank Tabungan Negara (BTN) 4. Untuk mengatasi blokade laut oleh Belanda, Pemerintah RI melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, kecuali... a. Memberikan bantuan beras ke India b. Melakukan hubungan dagang dengan perusahaan Amerika (Isbrantsen Inc.) c. Membentuk perwakilan resmi RI di Singapura d. Membentuk perwakilan resmi RI di Australia e. Membentuk perwakilan kementrian pertahanan di luar negeri. 5. Tujuan pemerintah mengaktifkan kegiatan Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) adalah... a. Meningkatkan produksi tanaman pangan b. Mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi c. Mendorong pengusaha swasta berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi. d. Mengendalikan peredaran mata uang e. Meningkatkan pemasukan pajak dan bea masuk 6. Rencana Kasimo menganjurkan hal-hal sebagai berikut, kecuali... a. Penanaman lahan-lahan kosong di Sumatra Timur b. Program intensifikasi dengan menanm padi unggul c. Penyaluran laskar-laskar ke bidang-bidang produktif d. Transmigrasi 20 juta penduduk Jawa ke Sumatra e. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian. 7. Mata uang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai pengganti mata uang Jepang adalah... a. Uang De Javasche Bank b. Oeang Republik Indonesia
80 | S N I 5
c. Mata uang NICA d. Uang Hindia Belanda e. Ringgit 8. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam bidang sosial-budaya di Indonesia pada awal kemerdekaan adalah... a. Perekonomian di Indonesia semakin maju b. Bangsa Eropa semakin mendominasi masyarakat Indonesia c. Kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju d. Adanya perbedaan kelas didalam masyarakat e. Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan 9. Usaha yang ditempuh untuk menembus blokade ekonomi Belanda adalah... a. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda b. Mengeluarkan mata uamh RI c. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri d. Membentuk badan perancang ekonomi e. Menyelenggarakan konferensi ekonomi 10. Untuk mengatasi keuangan negara yang memburuk, pemerintah melalui Menteri Keuangan Ir. Surachman melakukan suatu kebijakan yaitu..... a. Mengadakan kerja sama ekonomi RI – Belanda b. Mengirim 500 ribu ton beras ke India c. Mendirikan De Javasche Bank d. Pinjaman luar negeri e. Pinjaman nasional
Tambahan Soal 1. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia dapat dijelaskan seperti berikut . .. a. melanjutkan ekonomi kolonial yang telah mapan b. menyusun ekonomi baru berdasarkan sistem koperasi
81 | S N I 5
c. memerlukan penataan ekonomi baru yang sesuai dengan iklim Indonesia merdeka. d. menguasai sumber-sumber ekonomi sisa masa kolonial 2. Berikut ini langkah-langkah pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan dalam mengatasi masalah ekonomi, kecuali … a. perbankan b. plan kasimo c. badan perancang ekonomi d. pembebasan irian barat 3. Guna memperbaiki ekonomi bangsa Indonesia Bank yang paling pertama didirikan adalah … a. Bank Muamalat b. Bank Nasional Indonesia c. Bank Rakyat Indonesia d. Bank Perkreditan Rakyat 4. Pemerintah RI melakukan usaha untuk mengisi kas yang kosong dengan cara... a. melaksanakan obligasi nasional b. berusaha menembus Blokade Belanda c. menasionalisasi De Javasche Bank d. mendirikan bank Tabungan 5. Struktur sosial masyarakat Indonesia setelah merdeka dengan masa pemerintahan kolonial Belanda dapat digambarkan seperti berikut. .. a. pada masa kolonial tidak ada diskriminasi b. setelah merdeka masyarakat berkedudukan sama c.
tidak ada perbedaan setelah kemerdekaan dengan masa kolonial
d. pada masa kolonial status penjajah dan yang dijajah sama 6. Persetujuan Finek (Finansial Ekonomi) dilaksanakan pada masa... a. Kabinet Sukiman b. Kabinet Burhanuddin Harahap c. Kabinet Ali 1
82 | S N I 5
d. Kabinet Djuanda 7. Sumitro Joyohadikusumo mengusulkan perbaikan ekonomi dengan nama. .. a. program Ali baba b. Gunting Sjafruddin c. Ekonomi Gerakan Benteng d. PTE 8. Salah
satu
kebijakan
ekonomi
yang
ditempuh
pemerintah
adalah
menasionalisasi De Javashe Bank menjadi Bank Indonesia dengan tujuan... a. untuk membentuk dan menyelenggarakan bank sendiri b. untuk membentuk dan mempunyai bank sirkulasi sendiri c. memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil d. memberikan pinjaman terhadap kaum menengah atas 9. Rencana Kasimo yang dikenal dengan Plan Kasimo terinspirasi dari … a.
revolusi pangan dunia
b. perkembangan Iptek c. peningkatan sumber daya alam d.
masalah kelaparan di Indonesia
10. Salah satu alasan kenapa pengusaha pribumi kurang mampu bersaing dengan pengusaha asing pada awal kemerdekaan adalah …
a. pengalaman pengusaha pribumi kurang b. pendidikan pengusaha pribumi kurang c. pengusaha pribumi bersfat masa bodoh dan tidak perduli d. sifat konsumtifpengusaha pribumi
83 | S N I 5
Daftar Pustaka Kahin, George McTurnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Surakarta: UNS Press. Moedjanto. 1993. Indonesia Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius. Nasution.A.H. 1993. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 2: diplomasi atau bertempur. Bandung: penerbit angkasa Bandung. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. Yogi Syah Putra. 2011 Dadot. 2010. Kondisi Sosial Budaya Pada Awal Kemerdekaan. (Daring) https://24bit.wordpress.com/2010/04/23/kehidupan-sosial-budaya-padaawal-kemerdekaan-indonesia/ diakses pada tanggal 5 September 2016.
84 | S N I 5
BAGAN MATERI
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pada Awal Kemerdekaan
Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Pada Awal Kemerdekaan
Kondisi Ekonomi Pada Awal Kemerdekaan
Faktor Penyebab Kekacauan
Upaya Pemerintah
Inflasi Yang Sangat Tinggi
Usaha Politis
Blokade Ekonomi Oleh Belanda
Kas Negaa Kosong
ORI Oeang Republik Indonesia
Diskriminasi Rasial Dihapuskan
Pembangunan Bidang Pendidikan
Penggunaan Bahasa Indonesia
Menyanyikan Indonesia Raya pada Upacara Resmi
Pinjaman
85 | S N I 5
