BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental
yang tengah
dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat sehingga menyebabkan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 31.666.263 jiwa atau sekitar 13,33% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa. Sedangkan pada periode Maret 2009 penduduk miskin berjumlah 32.529.975 jiwa atau sebesar 14,15% dari total
jumlah
penduduk Indonesia yang berjumlah 229.893.816 jiwa. Dari data tersebut diatas jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Meskipun telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu sebesar 14.15 %. Kemiskinan tersebut terutama terjadi di daerah pedesaan. Pada periode Maret 2010, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan adalah 19.925.625 jiwa. ( BPS, 2010 )
1
2 Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006 – 2010
TAHUN 1 2006 2007 2008 2009 2010
JUMLAH PENDUDUK MISKIN ( JUTA ) KOTA + KOTA DESA DESA 2 3 4 14.49 13,56 12,77 11,91 11,09
24,81 23,61 22,19 20,62 19,93
39,30 37,17 34,96 32,53 31,02
PROSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA + KOTA DESA DESA 5 6 7 13,47 12,52 11,65 10,72 9,87
21,81 20,37 18,93 17,35 16,56
17,75 16,58 15,42 14,15 13,33
Sumber: BPS (2010) Dari tabel tersebut diatas terlihat, dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, akan tetapi dari angka sebesar 31,02 juta jiwa masih dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang miskin adalah umat Islam. Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Instrumen tersebut adalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Perintah zakat sendiri didalam Al-Qur’an sering dikaitkan dengan perintah kewajiban menjalankan sholat. Dalam surat Al Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman ” Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya menunaikan zakat sama pentingnya dengan melaksanakan sholat. Apabila ibadah sholat lebih kepada pendekatan kepada Allah SWT, sedangkan zakat lebih mengarah kepada pendekatan sosial.
3 Selama ini terdapat sumber penerimaan dalam negeri yang sangat potensial namun belum termanfaatkan secara optimal. Dana zakat adalah sumber penerimaan yang besar, murah dan dapat diandalkan kontinyuitasnya. Dikatakan besar karena dana ini berasal dari penduduk Indonesia sekitar 80% muslim, murah karena penerimaan ini diperoleh tanpa ada kewajiban mengembalikan secara langsung apalagi membayar bunga. Dikatakan kontinyu karena penerimaan ini akan tetap mengalir sejalan dengan meningkatnya keimanan seseorang dan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih tinggi. Saat ini perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia sangat menarik, khususnya peningkatan kesadaran beragama dan menjalankan kehidupan beragama dikalangan umat Islam. Karena membayar zakat adalah wajib dan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka diharapkan dana zakat yang terkumpul mempunyai jumlah yang besar juga. Dana zakat yang begitu besar agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan bertanggung jawab maka zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab maka diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Untuk merealisasikan maksud tersebut Pemerintah telah menerbitkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999
4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Maksud
diterbitkannya
peraturan
perundang-undangan
tentang
pengelolaan zakat ini tidak lain agar dana yang diterima dapat dikelola dengan baik sehingga dapat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan
dan
pengawasan
terhadap
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya ada suatu badan dan lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Badan yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqh adalah Badan Amil Zakat ( BAZ) yaitu suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana untuk tingkat pusat disebut dengan BAZNAS, untuk daerah tingkat I disebut dengan BAZ dan untuk tingkat kabupaten atau kotamadya disebut dengan BAZDA. Sedangkan lembaga zakat adalah bentukan dari masyarakat/ormas dan dikukuhkan oleh pemerintah. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga bertujuan agar pengelolaan zakat melalui badan-badan atau organisasi yang berwenang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak menerimanya, agar kesejahteraan hidup mereka lebih meningkat.
5 Sehingga jika pengelolaan dana ZIS dilakukan dengan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat umum, maka transparansi dan pengelolaan yang baik (good management/governance) oleh lembaga zakat merupakan salah satu kunci efektivitas pengumpulan zakat secara menyeluruh. Pada gilirannya hal ini akan berimbas kepada aspek ekonomi nasional, yang memungkinkan terjadinya pemerataan dan sekaligus munculnya daya beli masyarakat dan bergeraknya roda perekonomian secara positif. Persoalan penting sebenarnya bukan saja terletak pada lembaga atau organisasi yang mengelola zakat, tetapi bagaimana organisasi yang mendapat amanah untuk mengelola benar-benar dapat dipercaya oleh orang yang akan membayar zakat (muzakki) dan pemanfaatannya dapat dinikmati oleh orng yang berhak menerima zakat (mustahiq). Namun pelaksanaan pengelolaan zakat sampai saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga masih banyak masyarakat yang menyerahkan lansung zakat, infaq dan shadaqahnya kepada fakir miskin tidak melalui lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah sehingga tidak terkelola dengan baik. Karena jika zakat langsung diberikan kepada masyarakat biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, sehingga untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis dalam penyusunan skripsi mengambil judul ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS).
6 Judul tersebut dipilih karena alasan-alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Potensi dana yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah sangat besar. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagian besar diantaranya adalah orang Islam, maka jika manajemen pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan benar maka dana-dana yang dihimpun dapat disalurkan kembali kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan akumulasi dari dana zakat, infaq dan shadaqah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerma zakat agar dapat hidup layak sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang. 2. Akibat krisis moneter yang berkepanjangan jumlah penduduk miskin di Indonesia tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penyandang masalah sosial, seperti makin banyaknya anak terlantar, remaja putus sekolah, anak jalanan dan pengangguran. Sehingga untuk mengatasi permasalah ini diperlukan dana yang tidak sedikit dan diharapkan dengan pengelolaan yang baik potensi dana zakat, infaq dan shadaqah yang besar ini dapat mengentaskan kemiskinan. 3. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada badan atau lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk pemerintah, sehingga para muzakki dalam penyalurannya langsung kepada mustahiq. Jika hal ini tidak dibenahi maka usaha
pengentasan
kemiskinan
akan
sulit
untuk
tercapai
karena
kecenderungan masyarakat untuk berlaku konsumtif, untuk itu perlu dilakukan
7 manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang tertib. Akuntabilitas lembaga pengelola zakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan zakat, agar masyarakat mau menyetorkan dana zakat, infaq dan shadaqah mau menyetorkan dana zisnya ke badan atau lembaga pengelola zakat sehingga penyaluran dana zis lebih terarah .
1.1.1 Perumusan Masalah Dengan asumsi bahwa manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah belum berjalan dengan baik, maka dalam skripsi ini akan mencoba membahas rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Apakah manajemen keuangan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Baznas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup penerima zakat, program-program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Baznas?
1.1.2 Pembatasan Masalah Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar permasalahan menjadi lebih spesifik dan terarah yaitu meneliti masalah pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS dari tahun 2006 sd 2009.
1.1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian
8 Dengan pertanyaan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang telah dilaksanakan oleh Baznas, 2) Program-progm Baznas dalam upaya meningkatkan kesejahtteraan atau taraf hidup penerima zakat untuk mengentaskan kemiskinan. b. Manfaat Penelitian Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat bermanfaat bagi: 1) Badan atau lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah khususnya Baznas sebagai masukan dalam mengoptimalkan pengelolaannya dan meningkatkan pelayanannya. 2) Masyarakat atau wajib zakat sebagai informasi, agar mereka mempercayai keberadaan organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah sehingga mereka mau menyetorkan dana zakat, infaq dan shadaqah. 3) Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI yang berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan koordinator agar dalam pelaksanaanya tugas dan fungsinya dapat bersinergi dengan lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah dalam pelaksanaan programnya.
