BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang pada saat ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masarakat melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masarakat tentang hak-hak reproduksi serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan yang dapat mengakibatkan penumpukan penduduk. Keperihatinan akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah konsep
pembangunan
berwawasan
kependudukan.
Pada
tahun
1970
didirikanlah BKKBN ( Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional ) dan diperkenalkan kepada masarakat. Visi dan Misi Program Keluarga Berencana sebagai sarana pencegahan pembeludakan jumlah penduduk yang berlebihan yang dapat mengakibatkan melambatnya perkembangan suatu Negara. Dengan
perkembangan zaman Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional diubah menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dengan diterbitkannya Undang – Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dipercaya untuk membangun tugas kepemerintahan. 1 Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) pada era reformasi dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis. Paradigma baru dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah
posisi
program
keluarga
berencana
sebelumnya
menjadi
kewenangan pemerintah pusat, kini eksistensinya sepenuhnya menjadi keputusan pemerintah kabupaten/kota termasuk perubahan pengelolaan program di lapangan. Perubahan paradigma ini otomatis berimplikasi pada perubahan sistem dan manajemen program pelayanan KB yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kondisi ini mengharuskan daerah memiliki kesiapan yang matang dalam melayani masarakat termasuk dalam program
1
http://www.pubinfo.id/instansi-330-bkkbn--badan-kependudukan-dan-keluarga berencana nasional.
pelayanan KB baik secara pemberian pengetahuan tentang perlunya ikut dalam program KB dalam menjaga membeludaknya jumlah penduduk. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu aturan wajib pemerintah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masarakat sehingga pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Program Keluarga Berencana dan Program Keluarga Sejahtera tersebut di daerahnya masing-masing. 2 Tantangan yang dihadapi adanya desentralisasi membuat kebijakan nasional tidak serta merta dapat diterima di masing-masing daerah, anggaran yang terbatas membuat sosialisasi KB kurang efektif dalam melakukan penyuluhan terhadap masarakat, dan image masarakat harus diubah tidak lagi membatasi
kelahiran
namun
meningkatkan
kualitas
manusia,
dan
mensinergikan program Keluarga Berencana dengan pandangan agama yang masih bertentangan harus diimbangi juga dengan teori dan penyampaiyan yang 2
Anonimous , Sosialisasi Program Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, Penerbit CV Laksana Mandiri , 2005, Hal : 6
jelas dari anggota penyuluhan KB di lapangan sehingga masarakat dapat memahami tentang pentingnya ikut program KB.
Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya
ilmiah (skripsi) dengan judul “Implementasi Program Keluarga
Berencana Menurut Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 Ditinjau Dari Prespektif Hukum Administrasi Negara ( Studi Badan
Keluarga
Berencana Kota Padangsidimpuan)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Program Pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Padangsidimpuan? 2. Bagaimana peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
(BKBPP)
dalam
mengendalikan
pertumbuhan penduduk di Kota Padangsidimpuan ? 3. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas penduduk di Kota Padangsidimpuan ? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui program pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk. di Kota Padangsidimpuan
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
(BKBPP)
dalam
mengendalikan
pertumbuhan penduduk di Kota Padangsidimpuan. 3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan dan peningkatan kualitas penduduk di Kota Padangsidimpuan. Manfaat penulisan Hasil penulisan ini diharapkan dapat : 1. Mendapatkan cara yang efektif guna mengkomunikasikan program Keluarga Berencana sehingga persepsi - persepsi masarakat yang negatif terhadap
program Keluarga Berencana yang diterapkan
pemerintah dapat diminimalkan. 2. Menemukan solusi yang tepat bagi masalah-masalah yang muncul dalam
menggerakkan
partisipasi
aktif
dari
warga
masarakat
Padangsidimpuan dalam Program Keluarga Berencana. 3. Memberi masukan penting untuk memperluas pengetahuan masarakat dalam
perencanaan keluarga, sehingga dapat disusun rancangan
kegiatan yang lebih tepat dan sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masarakat. D. Keaslian penulisan Berdasarkan hasil penelusuran belum ditemukan karya ilmiiahlain dengan judul “Implementasi Program Keluarga Berencana Menurut Undang – Undang
No 52 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Badan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan)”. Penelitian ini juga bukan merupakan duplikasi atau plagiat, sehingga karya penulisan ini merupakan karya asli. Kehususan karya ini adalah penulis melakukan langsung riset kelapangan tentang pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kota Padangsidimpuan
untuk meminimalisir pertumbuhan
penduduk di Kota Padangsidimpuan, sesuai dengan Undang - Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. E.Tinjauan kepustakaan 1. Masalah Kependudukan Di Indonesia Masalah kependudukan di Indonesia sudah sangat memperhatinkan. Sulitnya ekonomi memaksa masarakat melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup tanpa memikirkan resiko dari tindakan yang
mereka lakukan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri baik dengan menjual diri (PSK), menjual narkoba sehingga menyebabkan masarakat sering melakukan perbuatan menyimpang karena sudah kehilangan akal sehatnya yang tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri dan juga kepentingan keluarganya. apabila pemerintah membiarkan masalah ini terus berlanjut akan berdampak buruk bagi massa depan bangsa dan generasi penerus bangsa. 3
3
M. Muadz, Panduan Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja(PIK- KRR) Jakarta 2008, Hal : 1
Sebagaimana diketahui bahwa remaja umur 10 -19 tahun di Indonesia terdapat sekitar 43 juta atau 19, 16% dari jumlah Penduduk Indonesia sebanyak 220 juta. Sekitar 1 juta remaja pria (5%) dan 200 ribu remaja wanita (1%) menyatakan secara terbuka bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual. Sebanyak 8% pria umur 15-24 tahun telah menggunakan obat-obatan terlarang. Sedangkan untuk kasus HIV/AIDS dari 6987 dan 54,77% adalah kelompok usia 20-29 tahun. Isu-isu Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (HIV/ AIDS dan NAPZA) seperti tersebut diatas merupakan isu yang sangat aktual saat ini yang memerlukan perhatian semua pihak.Apa bila kasus remaja ini dibiarkan, sudah pasti akan merusak masa depan remaja khususnya masa depan keluarga dan masa depan bangsa Indonesia. Untuk merespon permasalahan remaja tersebut, Pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) telah melaksanakan dan mengembangkan program Kesehatan Reproduksi Remaja yang merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah. Program kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan
mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu program keluaga berencana melaksanakan dan menjalankan program KIE ( komunikasi, Informasi, Edukasi) untuk memberikan pengetahuan terhadap masarakat pentingnya suatu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga didasari oleh pemikiran bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dikhawatirkan akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sangat kurang, tingginya jumlah penduduk menyebabkan masarakat rela tinggal dikolong jembatan dan tidak peduli lagi dengan kesehatan lingkungan hidup dimana mereka akan tinggal menjalani kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab BKKBN adalah
pengendalian
penduduk
dan
pembangunan
keluarga.
Aspek
kependudukan yang harus dikendalikan di antaranya adalah kuantitas atau jumlah penduduk melalui penyelenggaraan keluarga berencana. Salah satu fungsi BKKBN dalam melakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, dengan cara KIE atau Komunikasi, Informasi, Edukasi . Kegiatan KIE yang dilakukan selama ini lebih menitik beratkan pada above the line yaitu program dilakukan dengan cara memberikan promosi
terhadap masarakat agar tertarik dengan program yang dijalankan, hal tersebut didasari oleh strategi pembagian strata wilayah dalam penggunaan media KIE. Pemerintah pusat lebih menitik beratkan pada penggunaan media karena lebih fokus pada peningkatan ranah kognisi atau pengetahuan, Provinsi pada through the line media dengan fokus pada perubahan ranah afeksi sikap atau perubahan perasaan,sedangkan Kabupaten dan Kota menitik beratkan pada below the line media dengan fokus pada perubahan konasi atau perilaku. 4 Strategi tersebut dirancang untuk dilaksanakan pada kondisi ketika pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dilakukan dalam sistem pemerintahan yang terpusat (sentralistik). Asumsinya bahwa semua strata wilayah memiliki kapasita manajemen operasional yang memadai seperti, regulasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana serta prasarana untuk melaksanakan pembagian tersebut. Satu hal yang sangat krusial yang memiliki kaitan langsung dengan kependudukan adalah” penyediaan pangan”.Faktor ini masih sangat sedikit mendapat perhatiaan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, kondisi pertumbuhan penduduk
yang tidak terkendali juga dapat berdampak pada
persoalan ketahanan dan keamanan negara, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan kondisi kehidupan sosial – ekonomi yang kurang baik dapat berpotensi dan bahkan dapat memicu berbagai konflik sosial – ekonomi di dalam masarakat sehingga akhirnya mempengaruhi keamanan negara dalam 4
.Hardiyanto, Revolusi Advokasi Dan Komuniksi Informasi Dan Edukasi, , Jakarta, 2013, Hal 2
hubungan antar negara baik dalam berbisnis dan didalam dunia teknologi, pendididkan.
2. Keluarga Berencana KB adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran, ( tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran dan memberikan pengarahan terhadap proses yang akan dialami dan disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran) 5. Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Untuk itu berdasarkan
maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang
membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua - duanya memiliki
kesuburan normal namun tidak
menghendaki kehamilan. Menggunakan alat Kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan, usaha itu dapat bersifat sementara dan dapat juga bersifat permanen. Alat kontrasepsi yang bersifat sementara seperti alat kontrasepsi KB suntik, pil KB, dan kondom, alat kontrasepsi yang bersifat 5
Sarwono, Ilmu Kebidanan, Jakarta, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2002, Hal 34
jangka panjang seperti implant (susuk) dan IUD (spiral), sedangkan alat kontrasepsi yang bersifat permanen seperti Medis Operasi Wanita (MOW), dan Medis Operasi Pria (MOP). Alat kontrasepsi yang tersedia di bidan hanya alat kontrasepsi yang bersifat sementara seperti pil KB, KB suntik, dan kondom, sedangkan alat kontrasepsi yang bersifat jangka panjang seperti IUD (spiral), dan implant (susuk) juga tersedia dibidan Kontrasepsi IUD telah menjadi bagian gerakan keluarga berencana nasional karena IUD merupakan alat kontrasepsi yang efektif, dan berjangka panjang, dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduktif. 3. Kebijakan program keluarga berencana dalam undang undang no 52 tahun 2009 Jumlah penduduk Indonesia pada kelompok umur 10 - 24 tahun (remaja) sekitar 27,6% atau kurang lebih 64 juta jiwa, dari total penduduk Indonesia berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010, jumlah yang banyak ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak ,apalagi usia remaja adalah masa pancaraba, masa pencarian jati diri , ditambah lagi dengan arus globalisasi dan informasi yang kian tak terkendali, mengakibatkan perilaku hidup remaja menjadi tidak sehat yang selanjutnya berdampak pada tiga resiko,NAPZA, HIV dan AIDS 6. Kondisi ini apa bila dibiarkan terus menerus maka akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia 10 – 20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan suatu program yang dapat memberikan informasi yang berkaitan 6
Wirdhana Indra , Ketahanan Remaja, Jakarta, 2012, Hal 18
dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga baik bertanggung jawab kesehatan rohani dan batin, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga. Sebagai Implementasi Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , pasal 48 ayat 1 (b) yang mengatakan bahwa “ peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. BKKBN sebagai salah satu Institusi pemirintah harus mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas remaja melalui Program Generasi Berencana yaitu program yang memfasilitasi terwujudnya tergar remaja yaitu remaja yang berperilaku sehat,terhindar dari resiko triad menunda usia pernikahan dan mempunyai perencanaan hidup berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera serta menjadi contoh yang positif bagi teman sebayanya. Genre adalah remaja/masiswa yang memiliki pengetahuan dan berperilaku yang baik dalam kehidupan berkeluarga mampu menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan secara terencana dan bekerja secara terencana dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan : 1.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. 7 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menitik beratkan perilaku individu atau masarakat dalam kaitannya di dalam hukum. 8 Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis.Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.
2.
Sumber Data Data yang digunakan adalah data primer dan di dukung data sekunder. Data primer diperoleh dari : a.
Bahan hukum primer adalah bahan yang telah ada dan yang berhubungan dengan skripsi terdiri dari UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan.
7
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Hal : 3 8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Medan 2010, hal 87
b.
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang berupa literatur - literatur yang terkait dengan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
c.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan skripsi ini.
3.
Teknik Pengumpulan Data a. Library Research Materi dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder. Jenis data yang meliputi data sekunder yaitu library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku berbagai literatur, dan juga berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan“ Implementasi Program Keluarga Berencana Menurut Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Ditinjau dari Prespektif Hukum Administrasi Negera (Studi Badan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan)”. b. Field Research Data primer diperoleh dengan cara Field Research (penelitian lapangan) yaitu dengan meneliti langsung ke lapangan dan melalui
wawancara langsung dengan informan yaitu pegawai Badan Keluarga Berencana mengenai perkembangan penduduk dan pengelolaan Keluarga Berencana, serta pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Padangsidimpuan. 4.
Analisis Data Setelah data mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana Menurut Undang-Undang no 52 Tahun 2009 di Tinjau Dari Prespektif Hukum Administrasi Negara ( studi badan keluarga berencana Kota Padangsidimpuan) ini terkumpul kemudian di analisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian diuraikan dengan logis dan sitematis.
G. Sistematika Penulisan Untuk menyusun skripsi ini, penulis membagi dalam V (lima) bab yang terbagi pula atas beberapa sub bab maksudnya adalah untuk mempermudah penulis dalam menguraikan pengertian masalah sampai kepada kesimpulan dan saran-saran berhubungan dengan materi pembahasan. Secara garis besar gambaran skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB
I
: PENDAHULUAN Pada bab ini memuat antaralain : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dapat di terapkan oleh pembaca skripsi dalam menjalani kehidupan agar
bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari - hari, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang keluarga berencana dan landasan hukum keluarga berencana (KB) di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Tujuan dan manfaat Program keluarga berencana dan instansi yang berwenang mengelola dan melaksanakan Program Keluarga Berencana di Kota Padang Sidimpuan. BABIII : GAMBARAN UMUM BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Bab ini akan membahas
tentang gambaran umum Keluarga
Berencana di Kota Padangsidimpuan serta bagaimana struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuaan dan Pemberdayaan Anak, sarana dan prasarana
apa saja yang
diberikan pemerintah dalam pelaksanaan program keluarga berencana untuk mengontrol perkembangan penduduk di Kota Padangsidempuan agar dapat menghindari meningkatnya jumlah
penduduk dan menghindari meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal yang dapat meresahkan kehidupan bermasarakat. BAB IV : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA TERHADAP
PENGENDALIAN
DAN
PENINGKATAN
PENDUDUK DI KOTA PADANG SIDIMPUAN Pada bab ini akan membahas tentang faktor –faktor yang menyebabkan
peningkatan
jumlah
penduduk
di
kota
Padangsidimpuan dan bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana di kota Padangsidimpuan serta apa – apa saja yang menghambat pelaksaaan Program Keluarga Berencana di kota Padangsidimpuan. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari keseluruhan pembahasan yang penulis uraikan serta masukan yang berupa saran dari penulis terhadap Implementasi Pogram Keluarga Berencana menurut Undang – Undang no 52 tahun 2009 di tinjau dari
perspektif
Padangsidimpuan.
Hukum
Administrasi
Negara
di
Kota
