BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Didalam kehidupan bermasyarakat kegiatan pinjam – meminjam uang telah dilakukan sejak lama, masyarakat mengenal uang sebagai alat pembiayaan yang sah. Dapat kita ketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam – meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan
kegiatan
perekonomiannya
dan
untuk
meningkatkan
taraf
kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Ditinjau
dari
sudut
perkembangan
perekonomian
nasional
maupun
internasional dapat kita ketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini.
1 Universitas Sumatera Utara
Berbagai lembaga keuangan terutama bank-bank konvensional telah banyak membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk uang tunai (cash money) guna untuk membentu perekonomian masyarakat tersebut. Pemberian kredit atau penyediaan dana oleh pihak perbankan merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai asset utama sekaligus menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. 1 Pemberian kredit maupun tentang pembiayaan dalam perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank dapat meminta berupa jaminan pokok dan apabila masih merasa kurang, bank dapat meminta jaminan tambahan dari debitur. Jaminan pokok menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah agunan berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, yang berarti bahwa jaminan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kreditnya. Jaminan tambahan adalah agunan berupa tanah atau barang yang tidak
1
Rachmadi Usman, SH, MH, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, PT. Sinar Grafika,
Jakarta.
Universitas Sumatera Utara
secara langsung dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Pada umumnya, dalam praktek bank dalam memberikan kredit selalu meminta jaminan tambahan. Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dapat dibedakan atas jaminan kebendaan dengan objek benda bergerak dan jaminan kebendaan dengan objek benda tetap/benda tidak bergerak. Berdasarkan pembagian benda menurut KUH Perdata,lembaga jaminan untuk benda bergerak adalah gadai sedangkan untuk benda tetap atau benda tidak bergerak adalah hipotek. 2 Selanjutnya, dalam hal kegiatan pinjam – meminjam uang yang terjadi dalam masyarakat dapat kita perhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan, jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam – meminjam uang pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang tunai kepada pihak peminjam. Penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
Ibid, hal. 115.
Universitas Sumatera Utara
Kegiatan pinjam – meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan tersebut akan dinilai oleh badan usaha sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Biasanya penilaian dibidang perbankan meliputi penilaian dari kedua segi yaitu segi hukum dan dari segi ekononomi. Dari penilaian kedua segi tersebut barulah dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. Dalam penilaian jaminan utang dari segi hukum pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. 3 Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan-ketentuan yang mengatur atau berkaitan erat dengan penjaminan dalam rangka utang-piutang (pinjaman-uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sementara itu bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit.
3
M. Bahsan, SH. SE, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.3.
Universitas Sumatera Utara
Didalam pemberian kredit, bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkannya. Akan tetapi kredit yang diberikan oleh bank itu mengandung resiko, sehingga didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ditentukan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan pemberian kredit yang sangat beresiko tersebut menuntut bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank sangat bertanggung jawab atas pengembalian dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Pada waktu yang telah diperjanjian itu kepada para nasabahnya. 4 Dengan demikian, bank harus dapat mengurangi resiko-resiko tersebut dengan memperhatikan jaminan sebagai salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dari bank tersebut. Untuk itu bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi, guna untuk mengurangi, menghindari, mengatasi resikoresiko yang dapat mengakibatkannya kerugian ekonomis. Perusahaan asuransi sebagai lembaga pertanggungan yang memberikan perlindungan atas nilai ekonomi hidup manusia, dunia usaha masyarakat, keluarga dan siapa saja yang mempunyai kepentingan terhadap objek perjanjian perlindungan yang diberikan oleh perusahaan Asuransi dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan 4
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.12-14.
Universitas Sumatera Utara
sehingga perusahaan asuransi mengembalikan pihak yang berkepentingan kembali kepada keadaan yang semula seperti sebelum ditimpa kerugian dan memberikan kesejahteraan sosial bagi keluarga. 5 Sebagai konsekwensi dari diterimanya pelimpahan resiko-resiko oleh perusahaan asuransi, maka pihak yang melimpahkan resiko (bank) berkewajiban membayar sejumlah uang yang disebut premi sebagai imbalan jasa, dengan pembayaran secara sekaligus berkala sesuai dalam perjanjian Asuransi. Perusahaan Asuransi memberikan proteksi untuk mengganti kerugian ekonomi yang mungkin akan diderita oleh pihak bank, dan melindungi bank dari resiko terjadinya perampokan, pencurian yang disertai tindak kekerasan. Sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi tidak jauh berbeda dengan bank, yakni sebagai salah satu lembaga keuangan, dan pertanggungan selain memberi proteksi terhadap nilai ekonomi hidup masyarakat. Perusahaan Asuransi juga merupakan wadah bagi pembentukan dana yang besar, suatu dana nasional yang jelas mempunyai peranan untuk menunjang pembangunan bangsa dan negara. Seperti kegiatan utama lembaga keuangan lainnya, maka perusahaan Asuransi menjalankan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana-dana jangka panjang melalui premi-premi yang dikumpulkan oleh perusahaan Asuransi dari banyak masyarakat pemegang Polis Asuransi. Walaupun pada kenyataannya premi-premi
5
Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 274.
Universitas Sumatera Utara
relatif kecil jumlahnya, namun dihimpun sedikit demi sedikit sehingga tercipta dana yang besar. Sebahagian dana yang terkumpul kemudian dipisahkan dan dicadangkan sebagai dana klaim, dan sebahagian bagi disalurkan kembali kedalam masyarakat sebagai investasi, antara lain berupa deposito, membeli surat-surat berharga (saham obligasi), pinjaman hipotik, pinjaman pada bank untuk membiayai proyek-proyek pembangunaan baik meliputi pembangunan perkantoran maupun perumahan dan sebagainya. Dana klaim digunakan sebagai dana Proteksi terhadap nilai ekonomi hidup masyarakat pemegang Polis Asuransi. 6 Dengan berbagai ciri khasnya masing-masing antara bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat, dan perusahaan Asuransi sebagai suatu lembaga pertanggungan terhadap segala kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Maka untuk itu Bank bekerjasama dengan perusahaan Asuransi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap uang tunai di bank dari segala kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis tugas akhir (Skripsi) dengan judul : ”Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Uang Tunai di Bank di Jamin oleh Perusahaan Asuransi”.
6
Ibid, Hal. 279-280.
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah Sesuai dengan judul Skripsi : ”Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Uang Tunai di Bank di Jamin oleh Perusahaan Asuransi”. Maka yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut : 1. Bagaimanakah perjanjian kerja sama antara Bank Tabungan Negara Medan dengan Perusahaan Asuransi dalam Penjaminan Uang Tunai ? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penutupan Asuransi terhadap uang tunai di Bank Tabungan Negara Medan oleh Perusahaan Asuransi? 3. Bagamanakah Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi yang berhubungan dengan uang tunai diBank Tabungan Negara Medan?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan I.
Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bentuk kerja sama antara Bank Tabungan Negara Medan dengan Perusahaan Asuransi dalam penjaminan uang tunai. 2. Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pentupan Asuransi terhadap uang tunai di Bank Tabungan Negara Medan oleh perusahaan Asuransi. 3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi yang berhubungan dengan uang tunai di Bank Tabungan Negara Medan.
Universitas Sumatera Utara
II.
Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Secara Teoritis Merupakan bahan masukan dan pengkajian lebih lanjut terhadap teoretisteoretis yang ingin memperdalam dan mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal mengenal hukum jaminan yang ada di Indonesia dan juga mengenai perusahaan Asuransi sebagai lembaga pertanggungan dalam masyarakat. 2. Secara praktisi Penulisan
ini
diharapkan
dapat
menambah
pengetahuan
kepada
masyarakat ataupun praktisi terhadap masalah mengenai penjaminan hukum terhadap uang tunai di bank yang dijamin oleh perusahaan Asuransi. 3. Secara Akademis Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi almamater sehingga dapat memperkaya khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
D.
Keaslian Penulisan Penulisan Skripsi yang bertemakan mengenai perlindungan Hukum Terhadap Uang Tunai memang cukup banyak diangkat dan dibahas namun penulisan dengan judul : ”Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Uang Tunai di Bank di Jamin oleh Perusahaan Asuransi”, belum
Universitas Sumatera Utara
pernah ditulis sebagai Skripsi dengan demikian penulisan Skripsi ini tidak sama dengan penulisan Skripsi lainnya, sehingga penulisan Skripsi ini masih asli dan serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral maupun akademik.
E.
Tinjauan Kepustakaan Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun
dan
penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. 7 Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Butir k adalah : ”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit sangat penting bagi pembangunan ekonomi, oleh karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan ushaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah, maupun pengusaha kecil. Kredit merupakan penunjang pembangunan dimana diharapkan masyarakat dari semua lapisan dapat berperan serta.
7
Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di Dambakan, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal.1
Universitas Sumatera Utara
Kredit yang diberikan oleh bank memiliki risiko, sehingga bank dalam pelaksanaan pemberian kredit harus memiliki kemampuan dan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan ini diperoleh oleh bank dengan melakukan analisis 5C’s, yaitu terhadap Character (watak), Capital (modal), Capacity (kemampuan), Condition of Economic (kondisi ekonomi), Collateral (jaminan) dari debitur. Sarana dalam mengupayakan pencegahan atau yang merupakan usaha preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi tersebut salah satunya adalah jaminan atau agunan (collateral), baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. 8 Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata telah diatur secara umum mengenai jaminan yang memberikan perlindungan bagi kreditur berupa segala barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan. Hal ini merupakan jaminan umum bagi kreditur. Namun di dalam praktek, bank sebagai debitur merasa kurang aman dengan jaminan umum tersebut karena jaminan umum tidak memberikan preferensi kepada kreditur. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa apabila terdapat keyakinan atas kemampuan debitur maka jaminan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Namun dalam praktek, bank biasanya akan meminta jaminan tambahan 8
Djuhaendah Hasan, Op.cit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.139.
Universitas Sumatera Utara
berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan. Perjanjian jaminan kebendaan sebagai pengaman kredit lebih disukai kreditur dari pada perjanjian jaminan perorangan karena dalam perjanjian dan disediakan untuk menjaga terjadinya ingkar janji dikemudian hari. 9 Setiap pemberian kredit selalu disertai barang jaminan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan seerti kemacetan dalam pengembalian kredit. 10 Hal ini yang membuat bank bekerjasama dengan perusahaan Asuransi untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Bank sangat bertanggung jawab atas pengembalian dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya pada waktu yang telah diperjanjikan itu kepada para nasabahnya. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum dari bank tersebut, menyangkut jaminan mereka yang diberikan pada bank tersebut. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan atas nilai ekonomi hidup manusia, dunia usaha masyarakat keluarga dan siapa saja yang mempunyai kepentingan terhadap objek dalam perjanjian. Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan Asuransi dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan
sehingga
perusahaan
asuransi
mengembalikan
pihak
yang
9
Ibid, hal. 35. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 295. 10
Universitas Sumatera Utara
berkepentingan kembali kepada keadaan yang semula seerti sebelum ditimpa kerugian dan memberikan kesejahteraan sosial bagi keluarga. Perusahaan Asuransi memberikan proteksi untuk mengganti kerugian eknomi yang mungkin akan diderita oleh pihak bank dan melindungi bank dari resiko bank dalam hal kredit macet sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan perusahaan Asuransi. Dengan demikian objek jaminan pada bank dijaminkan pada perusahaan Asuransi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
F. Metode Penulisan Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode Library Research (Penelitian Kepustakaan) dan Field Research (Penelitian Lapangan). Pada penelitian ini maka penulis mencari, membaca, mempelajari, menafsirkan dan membahas semua bahan-bahan yang diperlukan baik berupa Undang-Undang maupun Peraturanperaturan yang dianggap mempunyai hubungan untuk mendukung terlaksananya penulisan Skripsi ini. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari : a. Bahan-bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti
seperti
KUHPerdata,
Undang-Undang
Perbankan,
Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
b. Bahan-bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti seperti buku-buku referensi. makalah dan media informasi. - Subyek penelitian yang saya lakukan pada : Bank Tabungan Negara Medan. c. Bahan-bahan hukum tertier, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti meliputi kamus umum, kamus hukum, dan lain-lain. Penelitian lapangan dilakukan pada Bank Tabungan Medan. Penelitian meliputi wawancara dengan Deputy Branch Manager Bank Tabungan Negara Medan.
G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibagi dalam 5 bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II.
TINJAUAN YURIDIS HUKUM JAMINAN PADA UMUMNYA Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengertian hukum jaminan, sumber pengaluran hukum jaminan termasuk didalamnya dibahas tempat dan sifat dari pengaturan hukum jaminan, jenis-jenis lembaga jaminan dan pembahasan mengenai sistem hukum jaminan di Indonesia.
BAB III. TINJAUAN
YURIDIS
ASURANSI
TUNAI
SEBAGAI
SUATU
PERJANJIAN
Universitas Sumatera Utara
Bab ini memberikan penjelasan mengenai definisi Asuransi sebagai suatu perjanjian,pengaturan perjanjian Asuransi tunai,hak dan kewajiban tertanggung dan penangung dalam Asuransi tunai,perbedaan Asuransi tunai dengan asuransi lain,manfaat asuransi tunai,dan berakhir Asuransi BAB IV. TINJAUAN TERHADAP
YURIDIS UANG
TENTANG TUNAI
DI
PERLINDUNGAN BANK
DIJAMIN
HUKUM OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA MEDAN. Bab ini berisikan mengenai bentuk perjanjian kerja sama antara Bank Tabungan Negara Medan dengan Perusahaan Asuransi serta Penutupan Asuransi Uang Tunai, pelaksanaan pemenuhan Klaim, dan peranan Asuransi Tunai terhadap Bank Tabungan Negara Medan. BAB V.
PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan dari penulis mengenai seluruh pembahasan dalam Skripsi ini dan saran – saran yang merupakan masukan dari penulis.
Universitas Sumatera Utara
