BAB I PENDAHULUAN. defenisinya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan yang seringkali didefenisikan dengan perubahan menuju kearah yang lebih baik ternyata memiliki banyak indikator agar kenyataan dilapangan sesuai dengan defenisinya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri masyarakat, mutu pendidikan yang baik, rendahnya tingkat kesenjangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus semakin meningkat menjadi beberapa indikator yang harus tercapai agar suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil (Budiman, 2000:8). Selain itu, pembangunan juga harus dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh warga negara. Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat, Daerah maupun Pedesaan. Kegiatan-kegiatan pembangunan tidak akan dapat terlaksana jika dilakukan oleh pemerintah saja, harus ada partisipasi dari masyarakat yang menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan bentuk dari usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan hendaknya didukung oleh semua lapisan masyarakat sebab pembangunn tidak hanya membutuhkan dana, tenaga, teknologi akan tetapi juga membutuhkan kesadaran, pengertian dan dukungan yang kuat dari masyarakat itu sendiri. Upaya pemerintah menjadikan masyarakat sebagai pusat aktivitas pembangunan dapat dibuktikan dengan diterapkannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan Undang- Undang No 12 tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana setiap

1

Universitas Sumatera Utara

daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Masing- masing daerah diberikan peluang untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada diwilayahnya agar dapat di manfaatkan secara optimal agar tercapai perkembangan dan kemajuan daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurusi urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Desentralisasi). Demikian halnya dengan desa, bahwa Pemerintah Desa berkewenangan melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada, atau potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

Desa

wajib

melaksanakan

kehidupan

demokrasi,

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN). Indikasi bahwa pemerintah desa telah diberikan kewenangan sangat besar, tercermin dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dimana Pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya bahwa pemerintah melalui Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tersebut. (Undang-Undang No 6 tahun 2014 ayat 26 pasal 1), Kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemeritahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan program nawacita yang dijalankan pemerintahan saat ini dimana salah satu isinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

2


Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanan implementasi) dari pada proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau yang dilaksanakan. Berdasarkan observasi di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, pelaksanaan pembangunan desa dari segi pembangunan infrastruktur masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sebagian badan jalan yang belum melakukan pengerasan (aspal/semenisasi) dimana saat musim hujan jalan berlumpur sedangkan musim kemarau jalan berdebu sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat Desa Sei Belutu. Adapun pembanguan fisik lainnya yang belum sepenuhnya terealisasi adalah penyediaan sarana dan prasarana umum seperti pembangunan saluran irigasi atau tali air. Dimana terjadi penyempitan di saluran irigasi tersier dan kondisi jaringan irigasi yang kurang memadai. Pembangunan irigasi atau waduk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan produktivitas mereka. Karena Desa Sei Belutu adalah desa dengan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani. Dengan demikian pembangunan fisik memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh karenanya keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan. Terkendalanya program pembangunan infrastruktur di Desa Sei Belutu dapat terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimana masyarakat kurang kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan

3


oleh Pemerintah Desa dan juga kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap minimnya partisipasi masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang ada maka diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembanguan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Untuk itu Pemerintah Desa Sei Belutu sudah sepantasnya menyiapakan konsep atau strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat agar ikut ambil bagian dalam proses pengembangan yang ada di desa. Terkait dengan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka peneliti menggunakan analisis SWOT dalam mengidentifikasi permasalah yang sedang dan akan dihadapi secara internal maupun eksternal sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar memfungsikan peran serta masyarakat untuk mau, dan mampu melaksankan, memelihara dan menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan. Dari uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengemukakan judul : “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipsasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai”

1.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian mempunyai makna sebagai batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktifitas, namun tidak semuanya akan diteliti. Oleh karena itu, untuk menentukan pilihan penelitian maka harus dibuat batasan yang disebut Fokus penelitian.

4


Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah membahas tentang strategi pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambam Kabupaten Serdang Bedagai. Fokusnya adalah pembangunan fisik berupa sarana irigasi di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Rumusan Masalah Agar dapat dilaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya maka peneliti haruslah merumuskan masalah dengan jelas. Merujuk dari fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai?

1.4 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang akan dicapai atau yang menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 1.

Untuk

mengetahui

dilaksanakan

dan

oleh

menggambarkan

Pemerintah

Daerah

tentang dalam

strategi-strategi

meningkatkan

yang

partisipasi

masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. 2.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan strategi Pemerintah

Desa

Pembangunan

dalam

Desa

di

meningkatkan Desa

Sei

partisipasi

Belutu

masyarakat

Kecamatan

Sei

terhadap Bamban

KabupatenSerdang Bedagai.

5


1.5 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Secara subjektif, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah.

2.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait.

3.

Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.6 Kerangka Teori Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu teori merupakan suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Menurut Singarimbun (1998:37) teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dengan adanya teori, peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya berdasarkan unsure ilmu dan teori. Untuk memperoleh pemahaman yang sama atas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan kerangka berfikir bagi peneliti, maka berikut beberapa konsep yang danggap relevan dengan kasus penelitian yang dibahas.

6


1.6.1 Strategi Pemerintah Daerah 1.6.1.1 Strategi Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Jatmiko (2003:3) strategi diartikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi yaitu: 1. Lingkungan eksternal 2. Sumber daya 3. Kemampuan internal serta tujuan yang akan dicapai Artinya strategi adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan memanfaatkan segala sumber daya serta peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut : a) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang. b) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. c) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan. d) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. e) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. f) Fleksibilitas adalah sangat esensial.

7


g) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut : a)

Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.

b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain. c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatankekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi. d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat. e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan. f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak

8


menjerumuskan organisasi kelubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol. g) Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai. h) Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

1.6.1.2 Manajemen Strategis Pengertian manajemen strategis menurut Kuncoro (2006:7), Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.Menurut Robbins (2007:218) manajemen strategis adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategis penting karena dapat membuat perbedaan dalam seberapa baik kinerja suatu organisasi dan berhubungan dengan kenyataan bahwa organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi situasi yang terus berubah. Menurut David (2011:5) Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Menurut Ayub (1996: 32) manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Strategi memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi.

9


1.6.1.3 Tahapan Manajemen Strategis Strategi yang baik dan tepat memiliki proses yang lebih terperinci. MenurutDavid (2011:6) Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: perumusan strategi,penerapan strategi, dan penilaian strategi. Tahapan tersebut, yaitu : 1. Perumusan Strategi Perumusan strategi terdiri dari: a.Pengembangan Visi dan Misi b. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi c. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal d. Penetapan tujuan jangka panjang e. Pencarian strategi-strategi aternatif f. Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan Isu – isu perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang tidak akan dijalankan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, perlukah ekspansi atau diversifikasi operasi dilakukan, perlukah perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah mager atau penggabungan usaha dibuat, dan bagaimana menghindari pengambilalihan yang merugikan. Karena tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya yang tak terbatas, para penyusun strategi harus memutuskan strategi alternatif mana yang akan paling menguntungkan perusahaan. 2. Penerapan Strategi Tahap penerapan strategi terdiri dari : a. Pengembangan budaya yang suportif pada strategi b. Penciptaan struktur organisasional yang efektif c. Pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran d. Penyiapan anggaran

10


e. Pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi f. Pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi Tahap kedua ini seringkali dianggap sebagai tahap paling sulit dalam manajemen strategis, penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni dari pada pengetahuan. Strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak di terapkan tidak ada gunanya. 3. Penilaian Strategi Tahap aktivitas penilaian strategi tediri dari : a. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini b. Pengukuran kinerja c. Pengambilan langkah korektif Penilaian strategi di perlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak perlu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

1.6.1.4 Manfaat Manajemen Strategi Dengan menggunakan manajemen stategik sebagai kerangka kerja (frame work) organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan, maka mendorong setiap manajer untuk dapat berfikir lebih kreatif dan strategik. Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dalam penerapan manajemen strategik menurut Akdon (2007:277), antara lain : 1) Memberikan arah dalam pencapaian tujuan jangka panjang

11


2) Membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi 3) Menjadikan organisasi lebih efektif 4) Keunggulan komperatif organisasi dalam lingkungan yang semakin kompleks dapat diidentifikasi 5) Dengan penyusunan starategi akan dapat mengantisipasi masalah yang akan muncul dimasa mendatang 6) Dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dalam pembuatan strategi akan meningkatkan motivasi mereka 7) Kegiatan yang duplikasi akan dapat dihindarkan/dikurangi; 8) Keengganan pegawai lama untuk mau melakukan perubahan dapat dikurangi.

1.6.1.5 Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut denga nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usal, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, dalam definisi lainnya, adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul

dan

hidup

bersama,

menggunakan

lingkungan

setempat,

untuk

mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa dalam arti administratif, menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1984:16), adalah suatu kesatuan hukum dimana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri.

12


Penamaan atau istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti kampung, desa, dusun, dan sebagainya yang bersifat istimewa. Pengaturan

mengenai pemerintahan desa telah terjadi pergeseran

kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi hanya bersifat sebagai fasilitator yang memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termsuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan APBD. Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:7) mengemukakan kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni ”swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satukesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

1.6.1.6 Pemerintah Desa Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, dalam buku otonomi desa 2004:3). Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan didalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan

13


sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat desa. Untuk menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakan masyarakat perkotaan. Menurut Widjaja (2004:20) yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat,membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat 2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53). Seluruh fungsi pemerintah desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintah desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut: 1. Pemerintah Desa berkewajiban manjabarkan program kerja. 2. Pemerintah Desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. 3. Pemerintah Desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas. 4. Pemerintah Desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

14


5. Pemerintah Desa harus mampu mengembangkan kerjasama yang harmonis. 6. Pemerintah Desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan serta memiliki tanggungjawab. 7. Pemerintah Desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali. Dari ketentuan diatas telah dijelaskan fungsi dan tugas pemerintah desa akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau kelompok. Berangkat dari kenyataan bahwa secara interen dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual. Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa bantuan oleh orang lain. Dalam suatu masyarakat yang sederhana sekalipun, dalam keadaan mana tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dicapai tidak rumit, kerjasama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya.

1.6.1.7 Strategi Pemerintah Desa Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, Pemerintah Desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. 2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.

15


3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa. 4. Otonomi dan Desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya. (Yudohusodo, 2002). Adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan diterapkan bersama dalam forum musyawarah (yang sering disebut musrembangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik.Untuk itu dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa sebagai berikut : A. Accountable, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. B. Transparant, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. C. Acceptable, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat. D. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. (Suharto, 2006) Menurut Adisasmita (2006:38-39) aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untukmeningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan,yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut (Mondong, 2011:8) : 1. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi

16


2. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum 3. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama 4. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan 5. Pelayanan terhadap masyarakat

1.6.2

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

1.6.2.1 Partisipasi Partisipasi berasal dari kata ; bahasa Inggris yaitu participacion dan kata kerjanya participate artinya peran serta : ikut mengambil bagian. Secara popular menjadi participation artinya peran atau ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Untuk memperjelas pengertian tersebut Bhattacharyya (dalam Supriatna, 1985:30) mengatakan bahwa partisipasi menurut literature berarti ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubiyarto (1984:35) mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis (dalam Tangkilisan, 2005:322) juga memberikan pengertian partisipasi dengan tiga unsur pokok, yaitu; 1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok. 2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan. 3. Timbulnya rasa tanggungjawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

17


Terdapat dua unsur pokok mengapa partisipasi penting. Pertama, alasan etnis yaitu dalam arti pembangunan manusia berpartisipasi bukan sebagai subjek melainkan sebagai objek. Kedua, alasan sosiologis yaitu bila perkembangan diharapkan dapat berhasil dalam jangka panjang maka ia harus menyertakan orang sebanyak mungkin jika tidak, pembangunan pasti tidak akan terlaksana dengan baik. Menurut Cohen dan Uphoff, (1977:3) menyatakan bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan juga merupakan masukannya sebab apabila masyarakat yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di Desanya, maka proyek itu pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa. Dari ulasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

1.6.2.2 Masyarakat Para ahli seperti Maciver. J. L. Gillin, dan J. P. Gillin dalam Soeleman, (2009:122) sepakat bahwa adanya sering bergaul atau interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

18


suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kesatuan sosial memiliki kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Dalam hal ini individu berada dibawah pengaruh suatu kesatuan sosial. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peranan sosial. Pranata sebagai wahana berinteraksi menurut pola resmi, merupakan sistem norma khusus menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus manusia. Status atau kedudukan sosial dapat netral, tinggi, menengah, atau rendah. Hubungannya dengan tindakan interaksi dikonsepsikan oleh norma yang mengatur seluruh tindakan tadi. Peranan sosial adalah tindakan atau tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, bersifat khas, tertentu dalam berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain.

1.6.2.3 Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang mengacu dalam Harahap dkk (2007:48) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan/atau

masyarakat untuk menyatukan

kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat didefenisikan sebagai

19


keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Menurut Nitisemito 1 yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat

dalam

proses

pembangunan,

baik

dengan

penghimpunan

atau

penyumbangan benda dan uang, pikiran atau ide maupun dengan tenaga atau gotongroyong. Untuk itu dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat dituntut untuk senantiasa berperan aktif dalam menghimpun dan menyumbangkan segala potensi yang dimilikinya guna kemajuan desanya. Sumbangan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat berupa benda atau uang, pikiran, ide maupun dengan gotong-royong, sehingga hal demikian adalah untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang mandiri yang mampu berkembang menuju arah yang lebih baik dengan cara menciptakan pola-pola tertentu dalam memajukan kesejahteraannya sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Menurut Dwipayana (2003:81), partisipasi menyangkut dua hal yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan yang kedua menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat maupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai

1

http//business.com 20


dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Ikut menyumbang ide, peduli terhadap pembuatan keputusan dan hasil keptusan, berperan aktif dalam kegiatan desa dan menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik yakni membayar pajak yang berguna bagi pendanaan pembangunan di desa merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang sering diabaikan adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan yang diambil adalah kebijakan secara sepihak oleh pemerintahan itu sendiri. Baik dari level tertinggi yakni pemerintah pusat sampai kepada kepala desa. Pada tiap-tiap desa untuk wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu: a. Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendakinya baik diantara alternatif pemerintah maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri. b. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. c. Partisipasi dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. d. Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan diakui. Sedangkan partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menurut Adi (2003:252) dapat dilihat dalam empat tahap, yaitu ;

21


1. Tahap Assesment Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi dalam pandangan mereka sendiri. 2. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan cara alternative program. 3. Tahap Pelaksanaan (implementasi) Program atau Kegiatan Dilakukan dengan melaksanakan program yang telah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaan dilapangan. 4. Tahap Evaluasi Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas dari program yang sedang berjalan. Mikkelsen (dalam Soetomo, 2006:449) menyatakan bahwa ada empat pendekatan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, yaitu; A. Pendekatan Partisipasi Pasif, Pelatihan dan Informasi Pendekatan ini berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill dan sumber daya manusia. Bentuk partisipasi ini akan melahirkan komunikasi satu arah, dari atas kebawah, hubungan pihak eksternal dan masyarakat lokal bersifat vertikal. B. Pendekatan Partisipasi Aktif Pendekatan ini mencoba mengembangkan komunikasi dua arah, meskipun tetap dengan anggapan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal. Pendekatan ini membuka dialog, untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar lebih intensif dengan para petugas dari institusi eksternal.

22


C. Pendekatan Partisipasi dengan Keterikatan Pendekatan ini mirip dengan kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam keterikatan tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, baik sebagai individu atau kelompok kecil, diberikan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab terhadap kegiatan yang sudah disepakati mayarakat dan pihak eksternal. Dengan pendekatan ini masyarakat mendapat kesempatan untuk bekerja sambil belajar dalam melakukan pembangunan. D. Partisipasi atas Permintaan Setempat Bentuk ini mencerminkan bahwa kegiatan pembangunan dilaukan atas dasar keputusan yang diambil masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini pihak eksternal bersifat menjawab kebutuhan yang diputuskan masyarakat setempat dan tidak memiliki rancangan program yang harus dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

1.6.2.4 Pembangunan Istilah pembangunan juga menunjukan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, diawalan “pe “ dan akhiran “ an “, guna menunjukan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidak-tidaknya mengandung tiga arti. Bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukan pembangunan sebagai : 1. Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa. 2. Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkannasional.

23


3. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik (Taliziduhu Ndraha, 1987:1-2). Menurut Sondang P. Siagian (2005:9) mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Randy dan Riant (Randy dan Nugroho, 2006:10) memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga negara dalam bentuk: pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan,

motivasi

pelaku

pembangunan,

dan

perioritas

pembiayaan

pembangunan. Dari berbagai definisi yang di kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat itu sendiri.

1.6.2.5 Pembangunan Desa Pembangunan pedesaan dalam bahasa inggris sering disebut dengan Community Development, pembangunan masyarakat desa merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki dan lebih baik. Menurut Rahardjo (2006:21) pembangunan masyarakat

24


desa adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional, secara khusus pembangunan masyarakat desa memiliki pengertian sebagai berikut : a. Pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. b. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya diri sendiri. c. Pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah

adalah

menyediakan

prasarana-prasarana,

sedangkan

selebihnya

disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat,

25


dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana 2007,

disebutkan

dalam

pasal

5

Permendagri

No

66

tahun

karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan

pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan.

Kegiatan

pembangunan

direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat.

1.6.3 Analisis SWOT Telah disebutkan bahwa suatu rencana yang baik haruslah mengandung uraian tentang asumsi perencanaan (planning asumtion). Maksudnya adalah untuk mengetahui dengan jelas berbagai faktor penopang dan ataupun penghambat yang diperkirakan akan dihadapi apabila rencana tersebut dilaksanakan. Pengetahuan tentang berbagai faktor penopang dan ataupun penghambat ini, dalam pekerjaan administrasi dipandang

26


cukup penting. Dengan diketahuinya berbagai faktor penopang serta penghambat tersebut, akan dapat dilakukan berbagai persiapan, sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rencana akan dapat lebih lancar. Untuk dapat mengetahui secara lengkap berbagai faktor penopang serta penghambat, perlu dilakukan kajian yang seksama tentang keadaan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut. Kajian yang seperti ini dikenal dengan nama analisis SWOT. Menurut Jogiyanto (2005:46) mengatakan bahwa SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki organisasi dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangantantangan yang dihadapi Pengertian analisis SWOT banyak macamnya. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kajian yang dilakukan terhadap suatu organisasi sedemikian rupa sehingga diperoleh keterangan yang akurat tentang berbagai faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan yang dimiliki dan atau yang dihadapi oleh organisasi. 1. Strengths (Kekuatan) adalah kondisi kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, rancangan, maupun konsep bisnis yang dimiliki. Kekuatan yang dianalisis berasal dari tubuh organisasi itu sendiri. 2. Weakness (Kelemahan) merupakan kondisi kelemahan yang ada didalam organisasi dan juga berasal dari tubuh organisasi itu sendiri. 3. Opportunity (Kesempatan) merupakan kondisi peluang yang sedang berkembang diluar tubuh organisasi (faktor eksternal). 4. Threats (Hambatan) adalah kondisi yang mengancam organisasi dari luar organisasi tersebut. Ancaman ini apabila tidak diatasi secara baik dapat mengganggu organisasi.

27


MATRIKS SOWT dapat dilihat pada tabel berikut ini ; Tabel 1MATRIKS SWOT IFAS Strengths (S) Menentuka

Weakness (W) faktor-faktor Menentukan

faktor-faktor

EFAS

kekuatan internal

kelemahan internal

Opportunity (O)

Strategi (SO)

Strategi (WO)

Menentukan faktor-faktor Menciptakan strategi yang Menciptakan stategi yang peluang eksternal

menggunakan kekuatan

Threats (T)

kekuatan- meminimalkan kelemahan untuk untuk

memanfaatkan

memanfaatkan peluang.

peluang.

Strategi (WT)

Strategi (WT)

Menentukan faktor-faktor Menciptakan strategi yang Menciptakan stategi yang ancaman eksternal

menggunakan

kekuatan meminimalkan kelemahan

untuk mengatasi ancaman.

dan menghindari ancaman.

Smber ; Rangkuti, 2005 Keterangan tabel : 1. Strategi SO Strategi ini menggunkan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. 2. Srategi ST Strategi ini bertujuan untuk menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 3. Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi ini merupakan teknik

28


bertahan bagi kelangsungan hidup organisasi dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. 4. Strategi WT Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defenisi dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman.Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. IFAS (internal strategic factory analysis summary) dengan kata lain faktorfaktor strategis internal dalam kerangka strength and weakness. Sedangkan EFAS (eksternal strategic factory analysis summary) dengan kata lain faktor-faktor strategis eksternal suatu perusahaan atau organisasi yang disusun untuk merumuaskan faktorfaktor eksternal dalam kerangka opportunities and threaths (Fredy Rangkuti, 2006:19).

1.7 Definisi Konsep Definisi konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti.Menurut Irawan (Dalam Bagong Suryanto, 2005:49) konsep adalah makna yang berada di alam fikiran atau di dunia kepahaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata.Konsep adalah istilah dan definisi yang gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33). Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah: a. Strategi adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan memanfaatkan segala sumber daya serta peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

29


a. Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa, BPD dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. b. Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide), tenaga (gotong royong). c. Pembangunan merupakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu proses yang saling terkait antara ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik.

1.7

Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, rumussan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional.

BAB II

: METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisisa, serta sistematika penulisan.

BAB III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memuat gambaran umum keadaan Desa Sei Belutu, keadaan penduduk secara

umum, sarana dan prasaarana, lembaga-lembaga

yang ada di Desa Sei Belutu termasuk Badan Perwakilan Desa serta seluruh variabel-variabel yang mendukung penelitian. BAB IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini memuat penyajian data yang dihasilkan dari sejumlah kuisioner dari lapangan atau berupa dokumen sebagai bahan yang akan dianalisis,

30


data yang diperoleh adalah bahan pengamatan bagi peneliti untuk melihat bagaimana strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.desa di Desa Sei Belutu. BAB V

: ANALISA DAN INTERPRETASI DATA Bab ini memuat analisa data yang diperoleh peneliti pada saat penelitian.

BAB VI

: PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkannya.

31


BAB I PENDAHULUAN. defenisinya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri

Recommend Documents