BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan,
dan
kesehatan.
Kemiskinan
merupakan
salah
satu
problematika bagi negara Indonesia karena kemiskinan menjadi salah satu penghambat pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, presentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 11,25% atau 28,28 juta jiwa, secara persentase penduduk miskin cenderung menurun dari tahun-ketahun, tetapi secara riil jumlah penduduk miskin terus bertambah. Hal itu setidaknya terlihat sejak tahun 2013. Pada tahun 2013, penduduk miskin 11,37% dengan jumlah mencapai 28,07 juta jiwa. Oleh karena itu, kemiskinan wajib ditanggulangi sebab mengganggu dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program terdahulu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pola Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada satu sisi bantuan tersebut memang dapat efektif mencapai sasaran , tapi pada sisi lain menimbulkan ketergantungan dan mematikan kreasi masyarakat. Persoalan lain yang ditemui adalah salah sasaran pada masyrakat miskin, banyak kontroversi berkaitan pemilihan kelompok
1
sasaran tersebut. Sebagian mengatakan bahwa proyek kemiskinan harus diperuntukkan bagi kaum miskin sendiri tapi pada pelaksanaannya tidak sesuai atau bisa disebut gagal karena tidak mendapat dukungan dari komponen masyarakat lainnya. Program pemerintah selanjutnya adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP adalah singkatan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban). Pelaksanaan program P2KP berbeda dengan program-program pemerintah sebelumnya. Dalam P2KP masyarakat diberi fasilitas oleh pemerintah dan dipercaya untuk mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Pada
akhirnya
diharapkan
dapat
menjadi
program
penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompokkelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan usaha yang ada. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah sebuah kelembagaan yang dirancang dan dibentuk untuk membangun kembali ikatan sosial dan solidaritas sosial sesama warga masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri. BKM beranggotakan masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota-
2
anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan dan secara sukarela, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. BKM dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim faskel. Tim faskel adalah suatu kelompok orang yang bekerjasama secara tetap, teratur dan terukur dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Singkatnya, Tim faskel dibentuk guna menghindari kegagalan dalam pekerjaan tertentu agar mendapatkan hasil akhir semaksimal mungkin, sesuai standar operasional prosedur program yang dijalankan. Pada pelaksanaan P2KP telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta penduduk miskin, melalui 243.838 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada tahun 2008 P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). PNPM Mandiri Perkotaan dengan pengalokasian tambahan dana yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 kelurahan di 995 kecamatan tersebar pada 245 kota/kabupaten. Pada saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu KSM.
3
BKM berfungsi membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan, melalui program-program yang telah diberikan BKM. BKM dalam menjalankan programprogramnya dibantu oleh tiga unit pelaksana dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Desa
Murtigading,
Kecamatan
Sanden,
Kabupaten
Bantul
merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan di desa Murtigading dibentuk suatu badan, yang bertugas memfasilitasi partisipasi masyarakat sehingga dalam program ini diharapkan masyarakat miskin bisa berpartisipasi aktif dengan membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Badan yang dibentuk ini adalah BKM Murtigading. Dalam BKM tidak ada ketua, yang ada adalah koordinator kolektif sehingga diharapkan keputusan yang diambil adalah keputusan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan yang tidak mengacu pada kepentingan seseorang ataupun kepentingan golongan tertentu. BKM sebernarnya adalah wadah strategis bagi masyarakat untuk belajar bersama dalam mengatasi masalah bersama, karena BKM ini adalah wujud demokrasi dalam pengelolaan PNPM Mandiri dan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat tingkat paling bawah. BKM dipercaya dalam mengelola dana PNPM Mandiri secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya BKM diharapkan bisa mewadahi proses
4
pelayanan pemberdayaan masyarakat merupakan peluang bagi masyarakat atau KSM untuk lebih maju dan berkembang sesuai dengan fungsi BKM yang tertuang dalam Anggaran Dasar. BKM ini juga memiliki usaha yang sama dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu usaha yang sangat membantu masyarakat tidak mampu adalah adanya UPK yang memberikan bantuan berupa pinjaman uang kepada warga masyarakat yang memiliki usaha atau akan memulai untuk mendirikan usaha baru. Masyarakat ini mendapatkan pinjaman berkelompok, masing-masing kelompok minimal 5 orang. Namun seringkali beberapa kelompok atau individu dalam kelompok tidak dapat membayar cicilan secara tepat waktu, sehingga banyak dana yang dipinjamkan tidak dapat kembali ke dalam kas UPK. Pada tahun 2002 – 2014 terdapat jumlah uang yang beredar dimasyarakat dalam kategori macet dan diragukan sebesar Rp15.220.050. Hal ini merugikan BKM Murtigading karena dana yang menunggak tersebut seharusnya dapat dipakai atau dipinjamkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Banyaknya pinjaman dalam kategori macet dan diragukan tersebut membuat tugas kinerja UPK dalam menjalankan programnya pada tahun 2014 menjadi terhambat. Dalam pelaksanaan pinjaman bergulir, data tentang pinjaman bergulir dicatat pada kolektibilitas pinjaman. Kolektibilitas
pinjaman
adalah
cerminan
dari
pengelolaan
pinjaman bergulir, dengan kolektibilitas dapat dilihat baik buruknya
5
kualitas daripada pinjaman dan untuk mengetahui kinerja BKM khususnya UPK di desa Murtigading dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2014 maka perlu diadakan penelitian tentang hal tersebut. Untuk itu penulis memutuskan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan judul “EVALUASI KOLEKTIBILITAS UNIT PENGELOLA
KEUANGAN
BADAN
KESWADAYAAN
MASYARAKAT DI DESA MURTIGADING TAHUN 2014”.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tingkat kolektibilitas pinjaman UPK-BKM Murtigading? 2. Bagaimana hasil evaluasi kinerja UPK-BKM Murtigading?
1.3.
Batasan Masalah Untuk menghindari kerancuan atau penggandaan permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian. Penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini hanya dilakukan pada BKM Murtigading. 2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada periode tahun 2014. 3. Metode pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis adalah kuantitatif deskriptif.
6
1.4.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan peneliti menyusun tugas akhir ini adalah : 1. Untuk mengetahui tingkat kolektibilitas pinjaman UPK-BKM Murtigading. 2. Untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja UPK-BKM Murtigading.
1.5.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Bagi Penulis Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dan untuk lebih mengetahui tentang gambaran kinerja UPK. 2. Bagi Akademisi Sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai dasar rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang sama. 3. Bagi BKM Dapat menjadi acuan bagi perbaikan kinerja guna pelaksanaan PNPM Mandiri. 4. Bagi Pemerintah Dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik terutama program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
7
1.6.
Kerangka Berpikir Kerangka penulisan adalah suatu gambar yang menjelaskan secara garis besar alur logika jalannya sebuah penulisan.
Laporan Keuangan UPK Tahun 2014
Kolektibilitas
Analisis
Hasil
Kesimpulan dan Saran Gambar 1. Alur Penulisan
Pada kerangka penulisan, pertama pengambilan data pada UPKBKM Murtigading yaitu laporan keuangan UPK tahun 2014 paling utama kolektibilitas. Setelah mendapatkan data, data tersebut dianalisis. Setelah melakukan analisis terhadap data tersebut maka akan mendapatkan hasil dari analisis tersebut, dari analisis tersebut dapat mengevaluasi kolektibilitas UPK-BKM Murtigading tahun 2014 dan pada akhir adalah memberikan kesimpulan dan saran pada pembahasan tersebut.
8
1.7.
Kerangka Penulisan Penulisan tugas akhir ini secara garis besar dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Memuat Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penulisan dan sistematika penulisan tugas akhir.
BAB II
: Gambaran Umum Penulisan Bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum BKM Murtigading, teori-teori yang melandasi penelitian, dan metodologi penelitian.
BAB III
: Analisis dan Pembahasan Pada bab ini penulis akan menganalisis dan mengevaluasi kolektibilitas tentang pinjaman bergulir yang dikelola UPK-BKM Murtigading.
Bab IV
: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari analisis bab sebelumnya yang diharapkan akan bermanfaat bagi kemajuan BKM Murtigading.
9
