45, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 45, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu. Termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti : jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti tersebut di atas, memerlukan tanah sebagai wadahnya. Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepetingan umum

di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanahtanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah (pasal 1 Keppres No. 55 tahun 1993). Kegiatan pengadaan tanah ini sudah sejak lama dilakukan, bahkan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dahulu melalui Onteigenings Ordonnatie (Staatsblad 1920 nomor 574). Undang-Undang Pokok Agraria sendiri melalui Pasal 16, memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961. Undang-Undang ini mengartikan kepentingan umum secara luas yaitu : (1) Kepentingan bangsa dan Negara; (2) Kepentingan bersama dari rakyat; dan (3) Kepentingan pembangunan (pasal 1). Selanjutnya menurut Undang-Undang ini kegiatan kepentingan Umum tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan Pemerintah tapi juga oleh swasta, asal usaha itu benar-benar untuk kepentingan umum (lihat penjelasan angka (4) huruf b). Inpres nomor 9 tahun 1973 beserta lampirannya memberikan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pencabutan hak dan benda-benda yang ada di atasnya, juga memberikan arti kepentingan umum secara luas dengan menambah daftar bidang kegiatan yang mempunyai

sifat kepentingan umum, namun masih membuka kemungkinan penafsiran lebih lanjut (Pasal 1 ayat 1 dan 2). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tidak memberikan batasan yang jelas tentang kepentingan umum, dan berdasarkan Permendagri Nomor 2 tahun 1976 yang dikeluarkan kemudian, ketentuan mengenai acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah menurut Permendagri nonor 15 tahun 1975, diberlakukan juga untuk kepentingan swasta. Keluarnya Keppres nomor 55 tahun 1993, membawa pengaturan yang jauh berbeda dengan yang diatur dalam peraturan-peraturan perundangan sebelunnya, baik tentang pengertian kepentingan umum, proses musyawarah maupun tentang bentuk dan cara penentuan besarnya ganti kerugian. Keppres tersebut menganut pendekatan yang sempit dengan memberikan definisi yang ketat tentang kepentingan umum, diikuti dengan 14 contoh kegiatan yang tidak membuka penafsiran lebih lanjut lagi (Pasal 5(1)). Keppres ini menentukan tiga kriteria bagi suatu kegiatan untuk dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum yaitu: (1) dilakukan oleh pemerintah; (2) dimiliki oleh pemerintah serta (3) tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Lebih lanjut ditentukan juga bidang-bidang kegiatan yang masuk kategori kepentingan umum dengan kemungkinan Presiden menentukan bidang kegiatan lain di luar yang disebut itu, asal memenuhi tiga kriteria tersebut. Proses musyawarah juga ditentukan secara tegas yaitu dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dengan dipimpin

oleh ketua Panitia Pengadaan Tanah. Bentuk dan dasar perhitungan ganti kerugian juga ditentukan secara lebih tegas dan lebih adil yaitu didasarkan atas nilai nyata dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut Keppres ini menentukan bahwa untuk kegiatan kepentingan umum yang memerlukan tanah kurang dari 1 (satu) ha, pengadaan tanahnya dilakukan secara langsung (tanpa melalui Panitia Pengadaan Tanah) oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pedagang hak atas tanah dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak (Pasal 23). Berlakunya Keppres ini, maka Permendagri nomor 15 tahun 1975, dan nomor 2 tahun 1976 serta nonor 2 tahun 1985 yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan swasta dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 24). Untuk melaksanakan Keppres tersebut telah dikeluarkan pula Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nonor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993. Keppres Nomor 55 tahun 1993 ini sebagai suatu peraturan yang relatif baru, maka perlu sekali dilakukan penelitian, sejauh mana Keppres tersebut dilaksanakan dalam praktek. Dalam hal ini penulis mengambil Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian, karena dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, dan berdasarkan informasi dari Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa di Kabupaten Sleman telah dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum berupa sarana tanggul penanggulangan bahaya banjir dan lahar, berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1993 meliputi Kecamatan Ngaglik seluas 2,0513 Ha

dan Kecamatan Pakem seluas 1,6037 Ha. Sehubungan dengan itu pemberian ganti kerugian kepada para pemilik hak atas tanah yang terkena lokasi pembangunan kepentingan umun pun kenyataannya belun sesuai dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 karena itu perlu dilakukan penelitian, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul : "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres No. 55 Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman."

B. Perumusan Masalah Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. b. Bagaimana proses berlangsungnya musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah ? c. Apakah bentuk ganti kerugian yang diberikan dan apakah dasar yang dipakai daIan penghitungan ganti kerugian tersebut ?

1 PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG, 08 (Ms. Word) 2 PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS), 06 (Ms. Word) 3 PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN (PDF) 4 PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI (Ms. Word) 5 PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS) (Ms. Word)

6 KEGIATAN USAHA DALAM BENTUK PERSEKONGKOLAN YANG TIDAK SEHAT BAGI PARA PELAKU USAHA (Ms. Word) 7 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA), 06 (Ms. Word) 8 PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM, 93 (Ms. Word)

9 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN BARANG MENURUT ORDONASI PANGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STBL 1939 : 100) DAN PERMASALAHANNYA DI KODYA SEMARANG, 93 (Ms. Word) 10 FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKAN BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,00 (Ms. Word) 11 TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA, 04 (Ms. Word) 12 SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (Study Kasus Tanah Kas Desa Sumberharjo Kecamatan Prambahan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 05 (Ms. Word)

SKRIPSI HUKUM PERDATA [KODE 25 GM]

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DESAIN INDUSTRI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN CURANG,. 2002 2. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN HAK PATEN PEMEGANG HAK LISENSI PATEN DAN PERMASALAHANNYA,. 1993

3. PELAKSANAAN PATEN DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK., 1992 4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA YOGYAKARTA., 2009 5. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMERINTAH., 1998 6. SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KLATEN., 2006 7. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG MINYAK PELUMAS PRODUK PERTAMINA DI JAWA TENGAH., 1987 8. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DALAM HAL TERJADINYA PEMALSUAN MEREK., 2000 9. PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN SISTEM SELF ASSEMENT DI KOTA MAGELANG. (STUDI UU NO 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUANKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)., 2003 10. PERANAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH DALAM UPAYA PENATAAN KOTA DI KAWASAN PUSAT KOTA PURWOKERTO., 2004 11. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN. SUATU TINJAUAN HUKUM PERDATA DI YLKI JAKARTA., 1993 12. TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM MEMBANTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN (TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGARANG PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN TIGA SERANGKAI SURAKARTA)., 2007

13. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK-PRODUK-PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN DI KABUPATEN SLEMAN (1998) 14. PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERDA MENURUT UU NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PEMDA. 2005 15. STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PN KARANGAYAR.. 2007 16. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAKAN KEKERASAN., 2003 17. TINJUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN MISI KEBUDAYAAN INDONESIA KE NEGARA BELANDA DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA., 2005 18. PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH MENGENAI SIMPANAN DALAM BENTUK VALAS DI BRI CABANG TEMANGGUNG., 2005 19. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KANTIN KAPAL DI KAPAL FERRY PENYEBERANGAN BAKAHENI-MERAK., 2005 20. ANALISIS YURIDIS KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HUBUNGAN DOKTER-PASIEN., 2004 21. KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN, PENATAAN, DAN PENERTIBAN KAKI LIMA DI SURAKARTA., 2005 22. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MAKELAR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT., 2002 23. PERANAN DISPAR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA UNTUK MENUNJANG OTONOMI

DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG., 1998 24. PELAKSANAAN UU NO. 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN PADA DISPERINDAG SURAKARTA DI CV. RIZKI MANDIRI.., 2004 25. PELAKSANAAN ASAS SUBROGASI DALAM ASURANSI MOBIL PT. ASURANSI JASINDO YOGYAKARTA., 2003 26. PENGARUH PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA., 1990 27. PERANAN HIMPUNAN KEGIATAN SPELEOLOGI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN KARST PEGUNUNGAN SERIBU DIY., 2000 28. ASPEK DAN PEMBERIAN KREDIT INVESTASI KECIL BAGI PENGUSAHA EKONOMI LEMAH OLEH BRI PUSAT., 1988 29. PELAKSANAAN KUK DENGAN JEMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BRI CABANG BANTUL DI KABUPATEN BANTUL., 30. TRANSAKSI DERIVATIF VALAS SEBAGAI INSTRUMEN FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA (SUATU STUDI KASUS DALAM PERKARA DERIVATIF PT. BANK NIAGA)., 2000 31. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT BANTUL., 1995 32. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTA POS PADA PT. POS INDONESIA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA., 1999 33. EKSEKUSI TERHADAP TAGIHAN PULSA SAMBUNGAN TELEPON SELULER., 2001 34. PELAKSANAAN PHK DI PERUSAHAAN ROTI LATANSA SURAKARTA (TELAAH UU NOMOR 2

TAHUN 2004 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI)., 2006 35. STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI DI KABUPATEN SRAGEN. 36. PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR PENGANGKUTAN BARANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT. KAI., 2000 37. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN KREDIT ANTARA PUSAT KOPERASI PRI DENGAN PRIMER KOPERASI PRI DI KABUPATEN SRAGEN., 2002 38. PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT SWASTASA MENURUT UU NO.23 TAHUN 1992 DI YOGYAKARTA., 2002 39. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PEKARANGAN KARENA JUAL BELI DENGAN BERLAKUNYA PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG.,1996 40. TINJAUAN YURIDIS TENTANG NOTARIS SEBAGAI PENUNJANG PASAR MODAL., 2003 41. PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KULONPROGO., 2001 42. PERANAN BUPATI KEPALA DATI II DALAM RANGKA PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DATI II KULONPROGO., 1997 43. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG PADA HOTEL BERBINTANG DI DIY., 1999 44. PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET ANTARA WASANTAANET DENGAN PELANGGAN INTERNET DI KODYA YOGYAKARTA., 2000 45. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASANGAN USIA SUBUR MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1992 DALAM MEMILIH KONTRASEPSI MANTAP DI DESA WONOSEGORO BOYOLALI., 2007

46. PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA DI DIY., 1996 47. PELAKSANAAN PENANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN LEASING DI DKI JAKARTA., 48. PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN PT. MERPATI., AIRLINES., 1996. 49. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN CHEVRON INDONESIA COMPANY., 2009. 50. AKIBAT WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI SUMBER BARU NIAGA YOGYAKARTA., 1999. 51. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV. MONACAU DENGAN PERTAMINA UP II DUMAI RIAU., 2003. 52. KOSONG 53. PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TKW DITINJAU DARI PASAL 13 UU NO. 12 TAHUN 1984 DI PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG PADI MALANG., 1997. 54. UKURAN PEMAHARAN BENDA-BENDA BERNILAI MAGIS., 2004 55. KOSONG 56. PEMBATASAN TRANSAKSI SWAP DI PASAR UANG INDONESIA., 2002 57. PEMBANGKITAN HARTA WARISAN MEURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA., 2001 58. KOSONG 59. PERLINDUNGAN HUKUM TKW SEBAGAI PRAMUNIAGA DI KOTA MADYA YOGYAKARTA., 1996. 60. KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN APABILA TERJADI PERCERAIAN DALAM HAL

PEWARISAN DI TINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA BENDEM JEMBRANA BALI., 2003. 61. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI PROP. JAWA TENGAH., 1998. 62. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMKOT YOGYAKARTA., 2001. 63. TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENYALAHGUNAAN HAK DAN PENYELESAIANNYA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN TINGGI SEMARANG., 1991. 64. KOSONG 65. PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PN YOGYAKARTA DAN BANTUL., 2004 66. KOSONG 67. KOSONG 68. PERTANGGUNGJAWABAN KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTORING DALAM PENGALIHAN PIUTANG PEDAGANG TERHADAP KETIDAKMAMPUAN NASABAH MENGEMBALIKAN KREDIT., 2003. 69. KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI DIY., 2004 70. KOSONG 71. KOSONG 72. KOSONG 73. KOSONG 74. KOSONG

75. KOSONG 76. KOSONG 77. KOSONG 78. KOSONG 79. PELAKSANAAN PP NO. 10 TAHUN 1983.JUNCTO PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PNS DI KODYA YOGYAKARTA., 1994. 80. KOSONG 81. PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHAIB DI PN AGAMA MALANG., 82. NPWP SEBAGAI SYARAT PEMBUKAAN REKENING KORAN DI DIY., (TINJAUAN YURIDIS)., 1996 83. KOSONG 84. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI DIY., 2001 85. PELAKSANAAN PENANGANAN KREDIT MACET OLEH BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DI KANTOR PPPN PALANGKARAYA., 1997. 86. TINJAUAN YURIDIS MASALAH IJIN CERAI BAGI SEORANG PNS DI PENGADILAN AGAMA MALANG., 1993. 87. SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN JASA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA., 1998. 88. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA., 1994 89. KOSONG

90. KOSONG 91. HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN SUATU PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PN MALANG., 1997. 92. PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BANYUMAS., 1996. 93. KOSONG 94. TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT KEGAGALAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI DI KOTA YOGYAKATTA., 95. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAD DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA., 2001 96. KOSONG 97. KOSONG 98. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK ATAS PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI DOMAIN NAME MELAWAN HUKUM., 2004 99. KOSONG 100. KOSONG 101. KOSONG 102. KOSONG 103. KOSONG 104. KOSONG 105. KOSONG 106. PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RS DAN RSS DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NO 10 TAHUN

1998 DI KECEMATAN GAMPING SLEMAN., 2000 107. STUDI TANAH-TANAH TERLANTAR DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG., 1999 108. PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN SLEMAN., 2002 109. ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMDA DIY DALAM MENINGKATKAN APBD MELALUI PERUSAHAAN DAERAH., 2003. 110. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BAJA BENGKEL LAS NGABEAN DI BANTUL MELALUI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI ASIH JAYA., 2001. 111. JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DENGAN SISTEM TUNAI BERTAHAP PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA., 2000 112. TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PT. PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA., 2000 113. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK MANDIRI YOGYAKARTA. (STUDI PENELITIAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT.BANK MANDIRI CABANG DIPONEGORO)., 2002 114. PELAKSANAAN TAKAFUL KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG SEMARANG., 2002 115. JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA PADA PT. SURADI., 2001. 116. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SEWA PADA BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO YOGYAKARTA., 2003.

SKRIPSI HUKUM PERDATA [KODE 12E]

1. PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG ASING – 99 2. TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP PENERBITAN BILYET GIRO YANG TIDAK ADA DANANYA – 99 3. DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK – 99 4. PROBLEMATIKA PERWAKAPAN TANAH HAK MILIK DAN CARA PENYELESAIAN (STUDI DI KUA KEC. GONDANG LEGI KAB. MALANG) – 97 5. KOSONG 6. KOSONG 7. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN [STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG DI SITUBONDO] – 99 8. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PN PERTAMINA BALIKPAPAN DENGAN UNION OIL COMPANY (UNO GAL) STUDI DI PN PERTAMINA BALIKPAPAN – 99 9. PENERAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KALTIM] – 98 10. PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM

ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM – 97 11. PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KODYA YK – 97 12. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. ASERINDO SEBAGAI PENJAMIN SURETI BOND WILAYAH JATENG DIY – 02 13. PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA – 03 14. KEDUDUKAN HUKUM PETOK D DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TH 1960 – 01 15. GUGATAN PEMBATALAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PELELANGAN NEGARA WILAYAH BANDUNG II JABAR) – 02 16. TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN KARENA ISTRI MENJADI TKI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL – 04 17. UPAYA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 04 18. KOSONG 19. TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV. PRIMA COMPUTER YK) – 01 20. KOSONG 21. PROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN TENTANG KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UU NO. 16 TH 2002 – 04

22. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI DAERAH TINGKAT II KODYA YK – 99 23. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLB MELALUI SKIM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELALUI SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM – 04 24. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA TINGKAT II CIREBON – 97 25. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN BELANJA LEWAT POS (MAIL ORDER) DI KANTOR BESAR PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK – 97 26. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL – 04 27. PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KODYA YK – 01 28. PELAKSANAAN PENGANGKATAN WALI SERTA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANTI ASUHAN DI KODYA YK – 95 29. IMPLEMENTASI HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DI PROP. RIAU TH 2003-2004 – 04 30. TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERAKHIR NYA PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK – 92 31. PERAN SERTA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA – 99 32. TINJAUAN YURIDISI TERHADAP MASALAH PERTANAHAN BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG – 95 33. TRANSAKSI EFEK DALAM SISTIM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BEJ – 04

34. TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN WALI AMANAT TERHADAP OBLIGASI TIDAK DIBAYAR – 04 35. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM - 04 36. PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH 1960 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL – 05 37. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP 21, N) YK – 05 38. PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI DAERAH KAB. KEBUMEN – 95 39. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG – 05 40.IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA – 04 41. SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHAROBAH PT. INDOSAT YK – 05 42. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSCUKTORIAL DAN SEGALA EKSESNYA DI PN PADANG – 02 43.PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KODYA SURAKARTA – 97 44. DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA

ILMU HUKUM - 05 45. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TH 1994 DI KODYA YK – 97 46. SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 391 DATI II SUMENEP MADURA – 03 47. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK MILIK RUMAH PADA BANK DANAMON CABANG PAGAR ALAM SUMSEL – 03 48. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MELALUI E-COMMERCE – 05 49. PERILAKU MENGGADAIKAN MASYARAKAT JONGRANGAN 50. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKHMT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KATAMSO YK- 04 51. PENGARUH PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PAD KAB. SLEMAN – 03 52. TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BRI UNIT POCOWINATAN YK – 05 53. PELAKSANAAN TURUN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KEL. REJOWINANGUN KEC. KOTAGEDE KOTA YK – 04 54. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK – 04 55. PELAKSANAAN GARANSI BAGI KONSUMEN SEPEDA MOTOR MERPATI MOTOR – 04 56. PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA

PT. JASA RAHARJA PERSERO CABANG JL. MAGELANG YK – 04 57. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI – 05 58. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EELKTRONIK BANKING MELALUI AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) [STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG DILI TIMOR LESTE] – 04 59. PERANAN BADAN PERWAKAFAN DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DI DESA PADA PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA SENDANG ARUM KEC. MINGGIR KAB. SLEMAN – 04 60.PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PAPMI (PERHIMPUNAN MODE INDONESIA) DENGAN PERAGAWAN DAN PERAGAWATI TENTANG PERAGAAN BUSANA DI KTA YK – 05 61. TINJAUAN YURIDIS PENANGAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI PROSES MERGER - 02 62. STUDI PERBANDINGAN TERHADAP KEDUDUKAN PENGURUS SUATU PT MENURUT UU NO. 1 TH. 1998 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD – 99 63. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU HAK CIPTA – 01 64. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DAN DESAIN GRAFIS PADA KAOS DADUNG DI PT. MANDRIAN DARI TINDAKAN PEMALSUAN UANG DAN PENIRUAN – 99 65. PRAKTEK PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) YANG MENGGUNAKAN KONTROKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DATI II YK – 00 66. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT. RADIO SERONIMO YK – 01

67. PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA YK – 02 68. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAAN PONDOKAN DI KEL. DEMANGAN KEC. GONDOKUSUMAN KOTA YK – 04 69. PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL – 05 70. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK – 05 71. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KEC. KOTAGEDE YK – 05 72.TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YK – 00 73. PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG SEMARANG – 02 74.ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK DI DIY 75. PERANAN PT. KLIRING DEPOSIT EFEK INDONESIA SELAKU LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENYIMPANAN DI BEJ – 95 76. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENJAMIN EMISI DALAM PROSES GO PUBLIK – 95 77. DISPENSI PENCATATAN KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH KOTA YK – 04

78. TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PT. (PERSERO) DANAREKSA DENGAN ADANYA LEMBAGA REKSADANA MENURUT KEPPRRE NO. 53 TH 1990 – 95 79. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SK/MENKAU NO. 316 KMK 016/1994 DALAM RANGKA MEMAJUKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI JATENG – 96 80. PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM – 93 81. TINJAUAN YURIDIS TENTANG NO. 21 TH 1961 TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DI JAKARTA – 96 82. FUNGSI DAN PERANAN PT. (PERSERO) DANAREKSA DALAM PEMASYARAKATAN SAHAM PT. GO PUBLIK MELALUI PASAR MODAL – 96 83. STUDI IMPLEMENTEASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 04 84. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPPRES NO. 55 TH. 1993 – 04 85. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG LEMPUYANGAN MILIK PT. KAI DAOP VI YK – 00 86. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN DI KAB. HULELANG – 92 87. PERJANJIAN SEWA MENYEWA BIS PADA PERUSAHAAN OTOBIS EFISIENSI DI DAERAH KAB. KEBUMEN – 05 88.PENGARUH PENGIRIMAN PASUKAN MULTINASIONAL KE TIMOR-TIMOR TERHADAP

KEDAULATAN NEGARA INDONESIA - 00 89. PELAKSANAAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN BAGI RSUD WONOSARI DI KAB. DATI II GUNUNG KIDUL – 98 90. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KUALITAS HUTAN LINDUNG DI DAERAH TINGKAT II SLEMAN – 99 91. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG – 98 92. PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN MAHASISWA BERDASARKAN PP NO. 69 YH 1991 JO PP. NO. 6 TH 1992 PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA – 02 93. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DIY – 00 94. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH PT. (PERSERO) KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN – 01 95.PELAKSANAAN EKSPOR TEMBAKAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DENGAN MENGGUNAKAN L/C [STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN X (PERSERO) KEBUN KEBENARAN/GAYAM/WEDI BIRIT KLATEN – 03 96. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI PROP. SULTRA – 05 97. KREDIT USAHA TANI MACET (STUDI KASUS KUD ”PAMONG MITRA” KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG) – 05

98.SURAT KEPUTUSAN MEMPERINDAG NO. 527/MPU/KEP/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA SEBAGAI PENANGGULANGAN IMPOR GULA ILEGAL – 98 99. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG – 05 100. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI YK – 96 101. PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YK – 05 102. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 3 TH. 1992 TENTANG JAMINAN TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMIAN PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YK) – 04 103. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY) – 04 104. PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA YANG DILANCARKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2003 – 05 105. PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BANDUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAM TIMOR-TIMOR 106. KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA KUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) - 03 107. PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) 03 108. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA – 92

109. ASPEK YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUT OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN CV. SRIWIJAYA BANGKIT DI SEMARANG – 91 110. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KERJA SAMA PT. SANDI FURNITURE SEMARANG DALAM SISTEM SUB-KONTRAKTING GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN – 92 111. PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTNAG NEGARA DI KANWIL V BUPLU PROP. JATAENG – 93 112. KEBIJAKAN PERUM DAMRI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN ANGKUTAN KOTA DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 94 113. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TP. DIENG DJAYA KALIANGET KAB. WONOSOBO – 93 114. PENGARUH PP. NO 17/1998 TERHADAP USAHA PELAYARAN NASIONAL DI PT. PELNI SEMARANG – 92 115. STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG – 93 116. PERANAN PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III CABANG TANJUNG EMAS DALAM MENUNJANG OPERASIONALNYA PELBUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG – 92 117. KOSONG 118.T INJAUAN HUKUM PERANAN AGEN PERUSAHAAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI HASI PRODUKSI PT. KUBOTA INDONESIA DI SEMARANG – 92 119. PROSES PEMASARAN HASIL PRODUKSI UBIN DAN TERASO MERK “BADAK” DI KODYA

SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 92 120. PERALIHAN DARI PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO) SEMARANG – 93 121. PERANAN BULOG JATENG DALAM PENYALURAN BERAS PADA GOLONGAN ANGGARAN DAN GOLONGAN NON ANGGARAN – 92 122. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK – 94 123. INTERAKSI DESA KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DI KODIA SEMARANG – 92 124. PERANAN PT. CENTRAL JAVA MARINE PRODUCTS CO (PT. GEJAMP) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN EKSPOR UDANG SEBAGAI SALAH SATU EKSPOR NON MIGAS – 92 125. PENGARUH KWALITAS PRODUKSI TERHADAP PEMASARAN PADA PT. AMOR ABADI SEMARANG – 94 126. PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ATAS BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) SEMARANG TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI JATENG - 93 127. USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGGALAKKAN PENERAPAN STANDARISASI INDUSTRI (SSI) TERHADAP PRODUKSI GENTENG PRESS DI KAB. DATI II KUDUS – 92 128. KLASIFIKASI ROTAN DALAM MENUNJANG DEVISA NEGARA (STUDI KASUS PT. SANDI FURNITURE DAN PERMASALAHANNYA) - 92 129. TINJAUAN YURIDIS PERUM PERUMNAS DALAM PENGADAAN PERUMAHAN DI

KOTAMADYA SEMARANG – 94 130.TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG KHUSUSNYA BAHAN POKOK MILIK DOLOG SEBELUM DAN SESUDAH SAMODRANISASI DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG – 93 131.PERANAN DAN FUNGSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TANGGAL 21 NOVEMBER 1988 DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR NON MIGAS DI JATENG – 91 132. STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG – 93 133. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM PT. PHAPROS SEBAGAI PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR -90 134. PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLN PROP JATENG – 93 135. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA – 92 136. STUDI BANDING TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PERUM POS DAN GIRO WONOGIRI DENGAN PT. ELTEHA INTERNA 137. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN PENERBIT BUKU PT. INTAN PARIWARA KLATEN PADA PT. ASTEK DITINJAU DARI UU NO. 2 TH 1951 – 92 138. PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA AKHMAD YANI SEMARANG – 92 139. PERANAN PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG SEBAGAI SATU UNSUR APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH – 92

140. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA KANTOR BIDANG MEROLOGI SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 93 141. PERANAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PROP DATI I JATENG TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUMD DI WILAYAH JATENG – 92 142. DAMPAK KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DEBIROKRATISASI INDUSTRI KHUSUSNYA INVESTASI DARI INDUSTRI TEKSTIL DI KODIA SEMARANG DAN SEKITARNYA – 92 143. TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUM TELKOM MENJADI PERSERO TELKOM – 92 144. BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITOR DAN DEBITUR PADA KREDIT INTENSIFIKASI SARAT KARUNG RAKYAT (ISKARA) – 92 145. PENERAPAN UU NO. 8 TH 1983 DAN KAITANNYA DENGAN PT. BITRATEX SEBAGAI PERUSAHAAN PMA – 91 146. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP (STUDI PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG) – 98 147. PELAKSANAAN EKSPOR UDANG DI PT. CEJAMP KOTAMADYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA – 94 148. TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BILYET GIRO BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN MELALUI BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEMARANG – 93 149. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK – 94 150. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK – 94

151. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN BARANG MENURUT ORDONASI PENGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STBL-1939;100) DAN PERMASALAHANNYA DI KODYA SEMARANG – 93 152. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN BKPMD JATENG DALAM RANGKA MENDORONG PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS MODAL DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN EKPOR NON MIGAS – 92 153. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU – 06 154. PERANAN PT. DANAREKS SEKURITAS DALAM MENJAGA LIKUIDITAS PERDAGANGAN OBLIGASI RITEL DI PASAR SEKUNDER – 05 155. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAP (PIAIW) DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PP NO. 28 TH 1997 – 00 156. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENYIAR ANTARA PENYIAR TELEVISI DENGAN TVRI STASIUN YK – 00 157. PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA TURN KEY ANTARA PT. TELKOM INDO PRIMAKARYA – 00 158. PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DAERAH KAB. REMBANG – 05 159. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAY BRAT DI KEC. AIFAT KAB. SORONG SELATAN – 06 160. STUDI KASUS PERKWANIAN DI BAWAH UMUR BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KEC. KOTA ARGA MAKMUR BENGKULU – 95 161. SM 59

162. ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RSUD KAB. BANTUL – 00 163. LETTER SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN DI BRI UNIT DLINGO) - 06 164. TANGGUNG JAWAB BORG TOCHT TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG – 06 165. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI DAERAH KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI PA BANTUL) – 06 166. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK – 05 167. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK – 05 168. PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KODYA TINGKAT II MALANG) – 96 169. PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK – 05 170. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK - 05

171. PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN – 05 172. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH. 1960 DI KEC. SEMANDING KAB. TUBAN – 05 173. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 12 TH 1997 – 99 174. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN – 03 175. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT – 00 176. ROLLOVER COMMERCIAL PAPER JATUH TEMPO DAN ALTERNATIF PERLINDUNGANNYA BAGI INVESTOR – 99 177. PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK – 05 178. PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG – 02 179. TANGGUNG JAWAB PT. BCA TBK DALAM PENYELENGGARAAAN INTERNET BANKING [STUDI KASUS PADA KANTOR PT. BCA TBK JL. JENDRAL SUDIRMAN PROP. DIY] – 06 180. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IJIN REKLAME DI KAB. SLEMAN – 06 181. PERTANGGUNGJAWABAN PT. KAI TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI STASIUN TUGU YK – 06 182. IMPLEMENTASI PASAL II UU NO. 36 TH 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGGUNA FREKUENSI ILEGAL RADIO AMATIR DAN RADIO ANTARA PENDUDUK INDONESIA DI KOTA YK - 05

183. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGGUNA KECIL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KAB. DATI II BANTUL – 02 184. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN – 05 185. JUAL BELI PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI KOTAMADYA YK – 02 186. SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA – 05 187. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PRAKTEK PELAYANAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN FLAFOND SAMPAI DENGAN 3 JUTA DI BRI UNIT NGASEM YK – 05 188. PROSES KLIRING ATAS WARKAT BILYET GIRO YANG DILAKSANAKAN PADA BANK NIAGA DIY – 06 189. PROSES PENGADILAN BAGI PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI YK – 05 190. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO) – 06 191. PELAKSANAAN PERJANJIAN SWEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PADA STUDIO MUSIK CV. SHAKA MULTI IRAMA DI YK – 00 192. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA POS KILAT KHUSUS PADA PT. POS INDONESIA YK – 04 193. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG – 06 194. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY

195.. KOSONG 196. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY 197. NOVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK (STUDI DI BANK CABANG PONTIANAK) – 00 198. PERKEMBANGAN INVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROP RIAU – 06 199. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK 200. PENEGAKAN NORMA HUKUM DALAM UPAYA KUALITAS GARAM BERYODIUM DI KAB. PATI – 04 201. HAK TERTANGGUNG UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DALAM ASURANSI KESEHATAN GAJAH MADA MEDICAL CENTRE (GMC) YK – 06 202. PELAKSANAAN SURETY BAND DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 CABANG YK – 06 203. PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN AKIBAT PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN KE PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DI PT. TVRI (PERSERO) – 05 204. PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROP. DIY DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK - 05 205. PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG 206. PELAYANAN NIAGA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS – 05 206. FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI PENGAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PT. FIF YK – 05

207. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI VETERAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN - 07