BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) Tahun 1945 menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa, sedangkan tujuan hukum itu sendiri adalah mengabdi pada tujuan negara, yang pada pokoknya tujuan Negara Republik Indonesia yang telah diamanahkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea IV yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum
guna
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
dan
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Salah satu bentuk realisasi tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah melakukan pembangunan karena pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Pembangunan juga adalah usaha pemerintah dan segenap lapisan masyarakat yang ditujukan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan yang dapat dilaksanakan adalah berupa proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujudpembangunan dan rehabilitasi jalanjalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya. 1
Langkah pergerakan pembangunan di Indonesia dikontrol dalam hukum bangunan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), Undang-Undang Khusus dan Peraturan 1
Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1
1 Universitas Sumatera Utara
2
Perundang-undangan lainnya. Bagian peraturan yang juga tergolong hukum bangunan ialah perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan bangunan para pihak yaitu yang memborongkan (obligee) dan pemborong(principal) lazim dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standar)yang menyangkut persyaratan teknis dan juga persyaratan administratif (ketentuan-ketentuan yuridisnya). Perjanjian pemborongan berlaku bagi pekerjaan umum yang diborongkan baik oleh instansi pemerintah juga bagi pemborongan bangunan oleh pihak swasta. Pemberlakuan perjanjian pemborongan baik oleh karena perluasaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata. Perjanjian pemborongan sebagai salah satu aneka perjanjian dalam hukum hukum perdata diuraikan sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diutarakan dalam pasal 1601 KUH Perdata, oleh karena itu, perjanjian pemborngan tersebut harus memenuhi syarat-sayarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian pemborongan umumnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak baik pada pembuatan perjanjian, mulainya perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perjanjian, materi hak dan kewajiban tersebut menguraikan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkannyadalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil
Universitas Sumatera Utara
3
pekerjaan tersebut.
2
Disamping itu dalam perjanjian pemborongan diwajibkan
adanya jaminan-jaminan yang harus dipenuhi pada fase penawaran, pelaksanaan, pembayaran uang muka, dan fase pemeliharaan baik penanggungan oleh bank (bank garansi) maupun oleh perusahaan asuransi (Surety bond). 3 Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan, 4artinya bahwa ketika ada jaminan maka ada penanggungan.Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak meemenuhinya. 5 Penanggungan ini berkaitan dengan pernyataan yang diuraikan dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa “segala kebendaan seseorang, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. 6 Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu perjanjian accesoirsehingga eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok. 7 Perjanjian pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perjanjian pemborongan yang terjadi antara obligee dengan principal.
2
R. subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65. Sri Soedewi Masjchun, 1982, Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5. 4 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, hlm.73. 5 Periksa pasal 1820 KUH perdata 6 Periksa pasal 1131 KUH perdata 7 R. Subekti, Op.cit., hlm.164. 3
Universitas Sumatera Utara
4
Dalam perjanjian pemborongan yang bertindak sebagai penanggung adalah lembaga keuangan yaitu dapat dilakukan oleh bank maupun non bank seperti perusahaan asuransi. Produk yang dihasilkan oleh bank adalah bank garansi sedangkan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah surety bond. Perusahaan asuransi sebagai penanggung atas jaminan dalam perjanjian pemborongan (surety bond) mempunyai segi mekanisme dan sifat-sifat yang berbeda dengan sistem bank yang juga bertindak sebagai penanggung atas bank garansi yang diterbitkan.Perbedaan tersebut seperti dalam hal syarat memperoleh bank garansi diperlukan setoran jaminan dalam jumlah tertentu (jumlah setoran tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam surety bond), sehingga dana yang dipergunakan untuk membayar klaim kepada obligee adalah kekayaan milik nasabah itu sendiri yang dipegang oleh bank. Sementara itu, untuk memperoleh surety bond tidak diperlukan adanya setoran jaminan (deposit)sehingga dana untuk membayar klaim kepada obligee sementara akan menggunakan kekayaan milik perusahaan asuransi, kemudian berdasarkan hak subrogasi maka perusahaan asuransi akan meminta kembali penggantian dana tersebut dari principal. Berdasarkan perbedaan segi mekanisme dan sifat-sifat diatas dapat dinyatakan bahwa surety bond sebagai suatu produk perusahaan asuransi memberikan kesempatan kepada principal yang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi memiliki kekurangan modal kerja, sehingga perlu diberikan bantuan modal kerja dengan cara memberikan uang muka.
Universitas Sumatera Utara
5
Perusahaan asuransi yang bersedia bertindak sebagai penanggung/penjamin berarti bersdia menanggung risiko apabila principal atau yang terjamin melakukan wanprestasi. 8Dalam hal pihak principal melakukan wanprestasi maka akan timbul klaim dari pihak penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi). Pengajuan klaim akan berdampak terhadap penerbitan ganti kerugiaan oleh perusahaan asuransi atas pembayaran klaim kepada obligee apabila segala sesuatunya telah dipenuhi seperti pengajuan surat klaim, dokumen yang diperlukan, syarat pembuktian kelalaian principal oleh obligee, serta jangka waktu pengajuan klaim. Kedudukan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung risikoapabila principal melakukan wanpresatasi semakin tahun semakin berkembang. Perkembangan perusahaan asuransi sebagai surety company 9 ini dapat dilihat dari sejarah surety bond yang pertama kali diperkenalkan dalam dunia asuransi di Indonesia pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut SK MENKEU)Nomor :
243/KMK.011/1985
tanggal 05 Maret 1985 hanya oleh Jasa Raharja. Dan 7 tahun kemudian di tahun 1992 sesuai dengan SK MENKEU Nomor : 761/KMK.011/1992 tanggal 13 Juli 1992 sebanyak 22 perusahaan asuransi di Indonesia diperkenankan untuk menerbitkan surety bond. Dan berdasarkan SK MENKEU Nomor : KEP8
Bentuk-bentuk wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu (1) tidak memenuhi prestasi (kewajibannya) sama sekali, (2) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana semestinya, (3) tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya, (4) melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. (Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2004, Perikatan Pada Umumnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.70 9 Surety company adalah perusahaan asuransi yang diizinkan menerbitkan jaminan dalam bentuk surety bond kepada principal; terhadap kemungkinan principal lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dari obligee sehingga dalam hal ini surety berkewajiban memberikan ganti rugi kepada obligee maksimum sampai batas jumlah jaminannya (Uyung Adithia, 2010, Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Tesis)).
Universitas Sumatera Utara
6
632/KM.10/2012 Terdapat 42 perusahaan asuransi dalam daftar perusahaan asuransi umum yang
dapat memasarkan produk suretybond konstruksi dan
sebanyak 37 perusahaan asuransi dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk surety bondnon konstruksi. Termasuk objek penelitian penulis yaitu Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan. Perusahaan asuransi yang mempunyai hubungan hukum dengan principal akan meletakkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lain, oleh
karena
pihak.
10
adanya
perjanjian
accesoir
yang
mengikat
kedua
belah
Sebagai lembaga penanggung/penjamin, perusahaan asuransi akan
membuat syarat-syarat
yang harus dipenuhi nasabah(principal)dan juga
mekanisme memperoleh surety bond serta akan berdampak pada akibat hukum dan risiko yang mungkin timbul. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mempelajari, meneliti dan membuat skripsi perihal “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Asuransi Atas Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1.
Bagaimanakah kedudukan perusahaan asuransi sebagai surety companydalam perjanjian pemborongan?
10
Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, hlm. 201.
Universitas Sumatera Utara
7
2.
Bagaimana prosedur dan syarat mendapatkan surat jaminan (surety bond) di Perusahaan Asuransi Intra Medan?
3.
Apa sajakah tanggung jawab para pihak bila timbul risiko dalam surety bond ?
4.
Kapankah berakhirnya surat jaminan (surety bond) di Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan ?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui jaminan dalam perjanjian pemborongan.
2.
Untuk mengetahui kedudukan perusahaan asuransi sebagai surety company.
3.
Untuk mengetahui prosedur dan syarat mendapatkan surat jaminan di Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan.
4.
Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak jika timbul risiko dalam surety bond.
5.
Untuk mengetahui berakhirnya surat jaminan di Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan.
D. Manfaat Penulisan Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 1.
Teoritis
Universitas Sumatera Utara
8
a. Dengan adanya surety bond sebagai suatu bentuk penjaminan yang biasanya
pihak
obligee
11
meminta
surat
jaminan atau suretybond dari principal 12dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan principal dalam
melaksanakan
pekerjaannya
sesuai
kontrak/perjanjian yang telah disepakati. Maka dapat diketahui bahwa surat jaminan yang diberikan tersebut mengikat dan dijadikan sebagai pegangan kepada pihak obligee sebagai kuasa dari penggunaan anggaran. b. Untuk memperluas wawasan berpikir bagi penulis dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya tentang letak hukum jaminan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. 2.
Praktis a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi, civitas akademika dan pemerintah Indonesia dalam upaya mengantisipasi terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian pemborongan.
E. Metode Penelitian Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang telah teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan yang 11
Obligee didefinisikan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada principal. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pokok/kontrak kerja (underlying contract). Dalam Ibid. 12 Principal didefinisikan sebagai pihak yang menerima pekerjaan dari obligee untuk dilaksanakannya seperti yang tertuang dalam suatu perjanjian pokok tersebut. Dalam Ibid.
Universitas Sumatera Utara
9
dikehendaki.
13
Cara menyelidikiSoerjono Soekanto berpendapat menurut
kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 14 1.
Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2.
Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3.
Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk
mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data-data yang terdapat dalam praktak. Metode-metode pengumpulan bahan ini antara lain : a. Metode pendekatan Metode
pendekatan
yang
dilakukan
adalah
pendekatan
yuridis
normatifyaitu dimana penelitian terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonomi tanpa dikaitkan dengan masyarakat, yang kemudian didukung dengan datadata sekunder yang diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel, dan sebagainya. Disamping itu digunakan juga pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari hukum sebagai gejala sosial biasa, sama dengan gejala sosial lainnya, yang kemudian didukung dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Laba Sihombing,
13
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yufid Inc (www.yufid.org), diakses pada tanggal 14 November 2014 14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.
Universitas Sumatera Utara
10
S.E.sebagai Marketing diperusahaan asuransi yang bersangkutan (P.T. Asuransi Intra Asia Medan). b. Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor. 20, Medan. c. Sumber data Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau disebut sebagai data primer dan dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder. 15 Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Adapun data sekunder adalah sebagai berikut, 16 1) Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan UUD Tahun 1945, Peraturan Dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peratura Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti ketentuan hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku. 2) Bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. 15
Ibid. Tampil Anshari Siregar, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 76. 16
Universitas Sumatera Utara
11
3) Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensklopedia dan lain-lain, bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. d. Metode pengumpulan data Adapun metode dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah : 1) Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan berupa buku-buku bacaan, perundang-undangan, literatur-literatur hukum dan juga catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan ini. 2) Penelitian lapangan (field research) Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan, untuk memperoleh keterangan, informasi dan data-data yang diperlukan seputar jaminan dalam perjanjian pemborongan guna menambah bahan dalam penulisan ini.
e. Analisis Data Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian ini disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara
Universitas Sumatera Utara
12
penguraian, menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan menghubungkan dengan pendapat pakar hukum, serta hasil yang diperoleh dari analisis ini berbentuk deskripsi. Sebagai akhir, penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang konkret dihadapi. 17
F. Keaslian Penulisan Judul yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Asuransi Atas Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan)”. Belum pernah diteliti dan belum pernah ada pembahasan sebelumnya. Hal ini didasarkan dengan penelusuran Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui surat tertanggal 09 Oktober 2014 menyatakan bahwa “tidak ada judul yang sama”. Oleh karena itu tulisan ini bukan merupakan hasil penggandaan dari karya tulis orang lain dan keaslian penelitian ini terjamin adanya. Kalaupun ada pendapat orang lain atau kutipan dalam penulisan skripsi ini semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap, karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan untuk melengkapi tulisan ini.
17
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.71.
Universitas Sumatera Utara
13
G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dimana setiap bab nya terbagi dalam beberapa sub-sub bab, yang menguraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan satu
sama lainnya,
guna
memperoleh
gambaran
yang
sistematis
dan
mempermudah dalam penguraiannya. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini merupakan pembukaan dari hal-hal yang umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
:TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perusahaan asuransi, ruang lingkup usaha perusahaan peransuransian, syaratsyarat berdirinya perusahaan asuransi, aspek hukum perusahaan asuransi di Indonesia, dan sejarah dan latar belakang berdirinya Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan.
BAB III
: TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA JAMINAN Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian jaminan dan hukum jaminan, hukum jaminan dalam perspektif hukum kebendaan, sifat
Universitas Sumatera Utara
14
dan bentuk jaminan, jaminan dalam perjanjian pemborongan, berakhir atau hapusnya jaminan. BAB IV
:TINJAUAN ASURANSI
YURIDIS ATAS
TERHADAP
JAMINAN
DALAM
PERUSAHAAN PERJANJIAN
PEMBORONGAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI INTRA ASIA MEDAN Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kedudukan perusahaan asuransi sebagai surety company dalam perjanjian pemborongan, prosedur dan syarat mendapatkan surat jaminan (surety bond) di Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan, tanggung jawab para pihak bila timbul risiko dalam surety bond, berakhirnya surat jaminan (surety bond) di Perusahaan Asuransi Intra Asia Medan. BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan dengan menarik kesimpulan yang disusun berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya kemudian penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dianggap perlu yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi masalah yang terjadi sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai dan diterima dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
