BAB I PENDAHULUAN. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) tanggungjawab pendidikan bangsa, terutama

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tanggungjawab pendidikan bangsa, terutama pendidikan dasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini terutama dijelaskan pemerintah dalam Pasal ’31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 1 Isu kritis muncul dalam pembahasan ini adalah bagaimana komitmen pemerintah menyikapi amanat konstitusi ini, padahal kita tahu bahwa pendidikan dasar belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dan biaya pendidikannya sampai saat ini sebagian masih ditanggung masyarakat sendiri. Artinya, pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun masih belum benar-benar gratis, bahkan masih terkesan tetap mahal bagi kalangan orang miskin. Pemikiran tentang reformasi pendidikan didasarkan pada penilaian atas kegagalan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Upaya Orde Baru meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan tentu dilandasi niat baik dan membawa hasil yang spektakuler jika dibanding dengan orde sebelumnya, tetapi kita tidak bisa mendasarkan pada maksud baik semata. Catatan tentang kegagalan yang mengecewakanpun perlu diungkap secara adil yang meliputi: 1) Kegagalan memberikan pendidikan secara merata kepada anak usia sekolah, yang dikenal dengan wajib belajar (wajar 9 tahun); 2) Kegagalan hasil pendidikan membangun 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen Ketiga

Universitas Sumatera Utara

kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab pada masyarakat dan bangsa, karena tidak mampu memcahkan masalah, lemah berkomunikasi dan dalam bekerja sama; 3) Konflik yang tak terselesaikan tentang kurikulum sebagai alat perubahan; 4) keterbatasan jumlah anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN); 5) Politisasi lembaga pendidikan dikaitkan dengan pemeliharaan dukungan terhadap rezim Orde Baru oleh birokrasi pendidikan, dan sebagainya. 2 Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3 Tingkat capaian pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi dengan kondisi pendidikan, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi karena setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali. Selain itu, peran pendidikan menjadi sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hubungan antar pendidikan yang berkuakitas dengan terciptanya sumber daya manusia merupakan suatu hubungan logis yang tidak dapat dipisahkan karena 2

http://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/2011/03/12/kajian-perundangan-undangantentang-dana-bos/diakses tanggal 1 Desember 2013 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Suatu proses pendidikan yang berkualitas akan terbentuk sosok–sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Pasal 34 ayat (2) dalam UU Sisdiknas tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan program dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut BOS) diatur dengan 3 Peraturan Menteri : 4 1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah. 4

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah menengah atas Tahun 2013 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013


Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana rintisan BOS. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 5 Pada tahun 2012 dana rintisan BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk dana rintisan BOS, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Usaha untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP, hanya sekitar 3

5

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa (SM) mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pemerintah mencanangkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dimulai pada tahun 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Untuk mencapai tujuan PMU tersebut, pemerintah telah menyusun program dana rintisan BOS. Pada tahun 2013, telah disiapkan anggaran sebesar 4,68 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA & SMK Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Tujuan digulirkannya program dan rintisan BOS ini adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia dan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam kerangka program PMU. 6 Pendanaan pendidikan merupakan ketersediaan dana dari pemerintah untuk pendidikan. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Di mana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah disetujui dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2008, namun PP 6

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQF jAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kemdiknas.go.id%2Fkemdikbud%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles %2FPetunjuk-Teknis-BOS-SMK-2013, diakses tanggal 1 Juni 2013


itu tidak secara jelas mengatur larangan pungutan di sekolah. PP tersebut, bahkan seakan melegalkan terjadinya pungutan untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah negeri maupun swasta. Terkadang sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana rintisan BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering mnghadirkan berbagai masalah baru. Pada tahun 2012 Dana rintisan BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk dana rintisan BOS, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Selain itu pun pribadi dan budaya manusia Indonesia juga ikut member pengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana rintisan BOS di Indonesia. Untuk itu kami berusaha mempelajari tentang dana rintisan BOS ini serta mencari setiap kendala dan kasus yang terkait untuk berusaha mencari solusi dari setiap kendala-kendala tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik memilih judul : Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Mekanisme Pemberian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Medan.

B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Medan ? 2. Bagaimana Pengendalian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah?


3. Bagaimana mekanisme pemberian dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah di kota Medan di tinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Medan. b. Untuk mengetahui Pengendalian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah c. Untuk mengetahui mekanisme pemberian dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah di kota Medan di tinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara. 2. Manfaat Penulisan Tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Manfaat Teoritis Untuk mendalami teori-teori dan menemukan hal-hal baru mengenai mekanisme, Pemberian Dana Rintisan BOS di Kota Medan yang dapat bermanfaat

bagi

penulis

khususnya

maupun

pihak-pihak

yang

berkepentingan. b.

Manfaat Praktis Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Medan maupun yang berkepentingan dengan masalah ini dalam upaya melakukan Pemberian Dana Rintisan BOS di Kota Medan


D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Mekanisme Pemberian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Medan yang diajukan ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi mengenai Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Mekanisme Pemberian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Medan, menurut sumber dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara belum ada yang mengangkat dan membahasnya, namun penulisan skripsi mengenai Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Mekanisme Pemberian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Medan belum pernah diangkat dan dibahas dalam skripsi. Dengan demikian penulisan skripsi ini tidaklah sama dengan penulisan skripsi yang pernah ada, karena skripsi ini dibuat sendiri dengan menggunakan berbagai litelatur, sehingga penulisan skripsi ini masih asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara R.J.H.M Huisman bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya.


Jadi Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. 7 Hukum Administrasi Negara diartikan juga seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. 8 Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu : a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; b. Aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya. 9 J.M Baron de Gerando bahwa obyek hukum administrasi adalah peraturanperaturan yang melihat hubungan timbal balik antara Pemerintah dan rakyat. Deskripsi tentang obyek Hukum Administrasi dari De Gerando seperti tersebut di atas kiranya mewarnai Hukum Administrasi dalam perkembangan selanjutnya. 10 J. Oppenheim membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi berdasarkan tinjauan negara menurut keduanya. Hukum Tata Negara menyoroti negara dalam keadaan diam, sedangkan Hukum Administrasi

7R.J.H.M Huisman, Inleiding Algemeen Bestuurscrecht, Samson H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, hal 4. 8 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hal 34. 9 Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal 2. 10 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994, hal 22.


menyoroti negara dalam keadaan bergerak. Pendapat tersebut selanjutnya dijabarkan oleh C. Van vollenhoven dalam definisi Hukum Tata Negara dan definisi Hukum Administrasi. Hukum Tata Negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan

alat-alat

perlengkapan

negara

tersebut,

sedangkan

Hukum

Administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat perlengkapan negara itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. 11 Definisi-definisi tersebut kemudian mendapat kritikan dari J.H.A Logemann, karena tidak cukup memisahkan Hukum Administrasi dari Hukum Tata Negara. Tidak cukup pembeda tersebut karena dari definisi tersebut, masalah penetapan wewenang masuk bidang Hukum Tata Negara sedangkan penggunaan wewenang adalah bidang Hukum Administrasi. 12 R. Kranenburg dan juga J.H.A Logemann tidak memisahkan Hukum Administrasi dari Hukum Tata Negara secara tegas. Keduanya memandang Hukum Administrasi sebagai segi khusus dari Hukum Tata Negara. 13 Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturanperaturan yang terhimpun dalam Hukum Tata Negara. Untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, Hukum Tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain Hukum

11 Ibid,, hal 22. 12 Ibid., hal. 23 13 Ibid., hal. 24


Tata Negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis. Hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara. Utrecht Hukum Administrasi Negara menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya E. Utrecht menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan administrasi negara diatur oleh Hukum Tata Negara, Hukum Privat dan sebagainya. 14 Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk daripada administrasi Negara dan terdiri atas dua tingkatan, yaitu: 15 Hukum Administrasi Heteronom, yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan undang-undang, adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum Administrasi Negara otonom adalah hukum operasional yang dicipta oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri.16 Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. 17

14

Ibid,. hal 26 Ibid. 16 Ibid. 17 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993, 15

hal 61.


Alat-alat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yang disebut hubungan hukum. Hubungan-hubungan ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni : a) Hubungan hukum antara alat administrasi negara yang satu dengan alat administrasi negara yang lain; b) Hubungan hukum antara alat administrasi negara dengan perseorangan (individual), yakni para warga negara, atau dengan badan-badan hukum swasta. 18 Dalam suatu negara hukum, hubungan-hubungan hukum tersebut disalurkan dalam kaidah-kaidah tertentu, dan kaidah-kaidah hukum inilah yang merupakan materi dari Hukum Administrasi Negara.

Kaidah-kaidah hukum

tersebut terdiri dari: a) Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat administrasi negara mengadakan kontak satu sama lain. b) Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat administrasi negara (Pemerintah) dengan para warga negaranya. Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara yang penting adalah perbuatan hukum alat administrasi negara dalam hubungannya dengan warga negara, dimana hubungan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara. 19 2. Pengertian Pendanaan Pendidikan Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan yaitu 18 Ibid. hal 62 19 Hartono Hadisoeprapto, Op. Cit.


pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wakil peserta didik dan pihak lain selain yang dimaksud sebelumnya yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 3. Jenis Pembiayaan Pendidikan Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. 20 1) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi: a)

Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

b)

Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah

20

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan


biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi. c)

Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

d)

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara / satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Selain itu pada Pasal 6 biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pendanaa pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, dijelaskan pada Pasal 27 bab II yaitu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan sebagai berikut


1)

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

2)

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Pada Pasal 28, bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh

biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik dan diatur dengan peraturan Menteri atau peraturan menteri sesuai kewenangan masing-masing serta diatur dengan peraturan kepala daerah. Beasiswa harus mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Pemberian beasiswa oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri atau peratutan menteri agama sesuai dengan wewenang masing-masing. Pemberian yang diberikan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan pertauran kepala daerah ini semua pada Pasal 29. Satuan pendidikan yang diselanggarakan oleh pemerintah atau Pemda wajib menerima biaya nonpersonalia dari pemerintah atau pemerintah daerah bila terjadi penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia maka satuan pendidikan harus sesuai dengan yang telah diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wakil peserta didik. Dan jika terjadi pemungutan maka satuan pendidikan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.


Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat pada bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pasal 44 yaitu Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya dan memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Sumbernya bisa dari: 1. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 2. Pemerintah; 3. Pemerintah daerah; 4. Orang tua/wali peserta didik; 5. Pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya; 6. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 7. Sumber lainnya yang sah. Pasal 45 bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 46 satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf


internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun rumusan pengertian tentang Pendidikan Nasional dapat penulis kemukakan pendapat Ki. Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Nasional di Indonesia serta yang diangkat oleh Pemerintah sebagai Bapak Pendidikan, menyatakan sebagai berikut: 21 “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersamasama dengan lain-lain bangsa untuk kemulian segenap manusia di seluruh dunia”. Dengan demikian nampak erat sekali hubungan antara seorang nasionalisme dengan keyakinan hidup kebangsaan. Hal ini akan dihayati bagi orang yang menyatakan diri dengan hidup bangsanya dan merasa terikat dengan benang sutera kecintaan yang halus dan suci dengan bangsanya.

21

http://syahranuddinsh.blogspot.com/2010/02/kajian-yuridis-terhadap-peranan.html, diakses tanggal 15 Desember 2013


Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (Sembilan) tahun gratis memang menjadi impian setiap warga. Namun, pendidikan gratis itu sering disalahartikan. Ada yang mengartikan pendidikan gratis adalah tidak membayar uang sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi. Ada pula yang mengartikan pendidikan gratis hanya meliputi biaya operasional sekolah. Pengertian Wajar Dikdas gratis versi pemerintah, dalam hal ini Departemen

Pendidikan

Nasional

(Depdiknas),

hanya

mencakup

biaya

operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Sedangkan biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah masih dibebankan pada orangtua murid. Dalam PP No 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, disebutkan bahwa pemerintah hanya menanggung biaya operasional sekolah seperti gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan. Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi,


tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi

produksi

pendidikan,

(2)

identifikasi

transaksi

ekonomi

yang

berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum. 22 Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter. 23 Di lihat dari luasnya, analisis pengeluaran pendidikan dapat dilakukan secara keseluruhan dan secara mikro. Studi biaya pendidikan secara keseluruhan atau nasional menyangkut (1) biaya pendidikan dan produk domestik bruto, dan (2) unsur-unsur biaya pendidikan. Analisis biaya secara mikro, adalah analisis biaya pada tingkat lembaga, yaitu pada tingkat distrik/yayasan dan pada tingkat satuan pendidikan. ‘The primaryobjectie at business firm is economic service”. Tidak ada organisasi yang dapat hidup jika tidak memberikan nilai ekonomis 24. Nilai ekonomis ini dikembangkan melalui aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menciptakan produk atau jasa organisasi. 25 Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian menghubungkan tujuan organisasi dengan hasilnya. Adalah

22

http://five-aidy.blogspot.com/2013/10/komponen-biaya-pendidikan.html, diakses tanggal 29 Desember 2013 23 Ibid. 24 Bag. Perencanaan. 2010. Biaya Operasional sekolah. [Online]. Tersedia: http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/bos.html 7 Juni 2013 25 Ibid


pekerjaan

manajemen

untuk

mengelompokan

aktivitas-aktivitas

tersebut

sedemikian rupa sehingga membentuk sturuktur organisasi. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih tersa lagi dlam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan

pengelolaan

dana

secara

transparansi

kepada

masyarakat dan pemerintah. Dalam

penyelenggaraan

pendidikan,

keuangan

dan

pembiayaan

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak trpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen-komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yangada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainnya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang

memberikan

kewewenangan

kepada

sekolah

untuk

mencari

dan

memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalahmasalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini.


Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. 2. Orang tua atau peserta didik 3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa

karena

pemenuhan

keterbatasan

kebutuhan

dana

kemampuan

pemerintah

pendidikan, tanggungjawab

dalam atas

pemenuhan dana pendidikan merupaka tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. 26 Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

26

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocorann serta bebas dari korupsi. Kepala sekolah dalam hal ini, sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan

karena

berkewajiban

Bendaharawan,

disamping

mempunyai

melakukan

pengawasan

fungsi-fungsi

kedalam.

bendaharawan

juga

dilimpahi fungsi ordinator untuk menguji atas pembayaran. Tiap unit kerja selalu berhubungan masalah keuangan, demikian pula sekolah. Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pendidikan, uang kesejahteraan personal dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah.

F. Metode Penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 27 Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 28

27 28

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hal 6 Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Andi, Yogjakarta, 2000, hal 4.


Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah diuji kebenaran ilmiahnya, Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. 1.

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. 29 Sehingga yang dimaksud dengan yuridis empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat. 30 Pendekatan yuridis, digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan, terkait dengan Aspek Hukum Administrasi Negara tentang Mekanisme Pemberian dana rintisan BOS. 29

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hal.36. 30 Ibid, hal 44


Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi. Pendekatan penelitian yuridis empiris ini disebut oleh Soejono dan H. Abdulrahman sebagai Socio- legal Research, yakni memandang hukum sebagai Law in Action yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial. 31 2. Sumber Data Berkaitan dengan data sekunder, maka dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian dana rintisan BOS. Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi bahan-bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. 32 Dan yang berkaitan dengan data primer dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah para informan yaitu pejabat-pejabat yang berkompeten memberikan informasi masalah pemberian dana rintisan BOS di Medan dengan melakukan wawancara dengan para pejabat dimaksud. 3. Teknik Pengumpulan Data Mengingat penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telah bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan pustaka dan dokumen yang diteliti

31

Soejono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,

hal.57 32

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali, 2010, hal 15


berkaitan dengan permasalahan, baik yang diberikan dengan mekanisme pemberian dana rintisan BOS. Dan disamping itu, juga dilakukan studi lapangan melalui serangkaian wawancara dengan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan. Wawancara akan dilaksanakan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit guna mendapatkan data yang akurat mengenai mekanisme, sistem, dan kebijakan-kebijakan yang diambil serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya untuk mengatasinya. 4. Analisis data Data yang didapatkan sebagai hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, dengan maksud agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kondisi riil di lapangan. Sebagai suatu analisis, maka ada 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Agar data yang diperoleh di lapangan dapat dibaca dengan baik, maka hasil reduksi data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, seperti : bagan maupun dalam bentuk teks naratif. Dari rangkaian kegiatan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang juga sekaligus diverifikasi, baik selama penelitian berlangsung maupun setelah penelitian dilaksanakan.


Analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan perskriptif ini, merupakan suatu kegiatan analisis yang bertumpu pada analisis yuridis normatif, yang ditujukan untuk mengkaji dan mengungkap bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kenyataannya.

G. Sistematika Penulisan Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam babbab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik, sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II

MEKANISME PENYALURAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MEDAN Pada bagian ini akan membahas mengenai Landasan Hukum Dana Rintisan Operasional Sekolah, Pengertian Dana Rintisan Operasional sekolah di Kota Medan, Tujuan Program Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah, Implementasi Kebijakan Pembiayaan Gratis dan Mekanisme Penyaluran Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah.


BAB III

PENGENDALIAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Pada bagian ini akan membahas tentang Pengawasan Program Dana Rintisan Operasional Sekolah, Pemantauan Pelaksanaan Program Dana Rintisan Operasional Sekolah dan Realisasi dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MEDAN DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Bab ini akan membahas tentang Efektivitas diselenggarakannya penyaluran Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah terhadap siswa sekolah dan masyarakat, Beberapa Masalah yang muncul dalam Pelaksanaan Program Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah dan Sanksi Terhadap penyalahgunaan Program Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian

bab-bab

sebelumnya.

Dalam

bab

ini

berisikan

kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian penelitian, kemudian dilengkapi dengan saran yang mungkin bermanfaat di masa yang akan datang untuk penelitian selanjutnya.


BAB I PENDAHULUAN. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) tanggungjawab pendidikan bangsa, terutama

Recommend Documents