BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara, terutama di Indonesia
memerlukan
dana
yang
jumlahnya
setiap
tahun
semakin
meningkat.
Perkembangan perekonomian global, ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dan ironisnya akhir-akhir ini pemerintah terlihat sangat sibuk dalam membenahi sektor penerimaan negara yang jumlah defisitnya mencapai angka puluhan milyar rupiah. Peningkatan penerimaan luar negeri berupa ekspor dan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak sangat penting mengingat fungsi pajak yang salah satunya adalah sebagai fungsi budgetair, yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai penegeluaran-pengeluarannya, dari penerimaan dikedua sektor tersebut diharapkan akan tercapai fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara. Salah satu sumber dana pembiayaan yang menjadi andalan utama pemerintah adalah sektor penerimaan pajak. Berikut ini adalah data penerimaan negara Indonesia yang tertuang dalam APBN selama periode 5 (lima) tahun terakhir:
1
2
Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007-2011 (Triliun Rupiah) Tahun 2007
Penerimaan Perpajakan Realisasi % APBN 491,0 69,4%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi % APBN 215,1 30,4%
Hibah Realisasi APBN 1,7
0,2%
%
2008
658,7
67,1%
320,6
32,7%
2,3
0,2%
2009
619,9
73,0%
227 ,2
26,8%
1,7
0,2%
2010
723,3
72,7%
268,9
27,0%
3,0
0,3%
2011
873,9
72,2%
331,5
27,4%
5,3
0,4%
JUMLAH
3.366,8
71,0%
1.363,3
28,7%
14
0,3%
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data Diolah Kembali)
Dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak memiliki kontribusi rata-rata sebesar 71,0% dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak yang hanya 28,7%. Ini berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembagunan negara Indonesia. Penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Salah satu sumber pendapatan adalah dana yang dihimpun dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan dana dari rakyat atas kepemilikan sebuah objek yang dikenal dengan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di negara Indonesia. Pada Pajak dalam negeri diklasifikasikan oleh pemerintah ke dalam beberapa bentuk pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan objek dari Wajib Pajak. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
3
Bangunan (BPHTB), penerimaan Bea Cukai maupun pajak-pajak lainnya. Setiap jenis pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap kas pemerintah (Amina, 2013). Saat ini pendapatan pajak penghasilan meningkat rata-rata 16,0% per tahun pada periode 2007-2011. Pendapatan PPh terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan nonmigas dengan kontribusi rata-rata 18,2% dan 81,8%. Dalam APBNP 2012, pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp. 513,7 triliun, yang terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp. 67,9 triliun dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp. 445,7 triliun. Memerhatikan realisasi semester 1 tahun 2012 yang mencapai Rp. 233,6 triliun atau 45,5% dari target APBNP 2012, realisasi pendapatan pajak penghasilan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp. 299,0 triliun (97,1% dari target APBNP 2012) (www.anggaran.depkeu.go.id). PPh Migas memiliki kontribusi dalam pendapatan negara. Berikut adalah data Perkembangan Realisasi Pendapatan PPh migas 2007-2011: Tabel 1.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas Tahun 2007-2011 (Triliun Rupiah) Uraian PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Migas Lainnya Jumlah
2007 Real. 16,3
% thd Total 37,0
27,3
2008 Rea. 29,6
% thd Total 38,5
62,0
47,4
0,4
1,0
44,0
100,0
2009 Rea. 18,4
% thd Total 36,7
61,5
31,7
0,0
0,0
77,0
100,0
2010 Rea. 22,8
% thd Total 38,8
63,3
36,0
0,0
0,0
50,0
100,0
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data Diolah Kembali)
2011 Rea. 25,9
% thd Total 40,6
61,2
47,2
64,5
0,0
0,0
0,0
0,0
58,9
100,0
73,1
100,0
4
Dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan PPh migas meningkat rata-rata 13,5% per tahun pada periode 2007-2011. Pendapatan PPh migas terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi rata-rata sebesar 37,5% dan 62,5 %. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar bagi Negara (Dewi, 2010). Aturan pelaksaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
5
Beikut adalah data Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas tahun 20072011: Tabel 1.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas Tahun 2007-2011 (Triliun Rupiah) Uraian PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasa 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 22/29 Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal PPh Non Migas Lainnya
2007 Realisasi
2008 Realisasi
2009 Realisasi
2010 Realisasi
2011 Realisasi
20,3
20,6
19,5
18,6
18,6
2,0
2,0
1,6
1,6
1,4
8,6
10,0
7,2
7,9
7,9
8,1
7,2
6,0
5,5
5,2
0,8
1,4
1,3
1,2
0,9
41,6
42,5
45,0
44,1
44,1
7,5
5,9
6,9
7,7
7,6
11,1
10,3
12,6
13,5
14,2
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data Diolah Kembali)
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan PPh Pasal 21 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak semua orang dapat dikenakan pajak hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang selalu mengalami perubahan akan menjadi penyebab penurunan dari pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini.
6
Target penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempunyai andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana pemerintah demi terlaksanannya pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Hal ini didasarkan dari reformasi perpajakan di Indonesia yang telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi perubahan sistem mendasar dalam pengelolaan perpajakan Indonesia dari sisitem Official Assessment ke sistem Self Assessment. Dalam sistem Self Assessment menjelaskan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, dan administrasi perpajakan dapat dilakasanakan dengan baik. Di bawah ini disajikan tabel Rasio Penyampaian SPT Wajib Pajak PPh Tahun 2006-2010 : Tabel 1.4 Tabel Rasio Penyampaian SPT PPh Tahun 2006-2010 Wajib Pajak Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Terdaftar SPT SPT Tahunan PPh Rasio Kepatuhan
2006
2007
2008
2009
2010
4.805.290
7.137.023
10.682.099
15.911.576
3.871.823
4.231.117
6.341.828
9.996.620
14.101.933
1.240.571 32,04%
1.278.290 30,21%
2.097.849 33,08%
5.413.114 54,15%
8.202.309 58,16%
4.358.014
Sumber : Laporan Tahunan DJP Tahun 2010
7
Tabel 1.4 membuktikan bahwa rata-rata Wajib Pajak yang menyampaikan SPT di Indonesia masih rendah hanya sekitar 42%,. Pada kenyataanya banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain, non aktif, bubar, meninggal dunia maka muncul istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif (Aisyah, 2013). Penerimaan pajak PPh Pasal 21 merupakan pembayaran atau iuran yang diterima dari orang pribadi melalui pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penerimaan ini akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajb Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Amina, 2013). Melihat peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, ini menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang ada disetiap instansi, baik instansi milik negara ataupun swasta, maka seharusnya peningkatan jumlah pekerja berdampak positif
8
terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak. Diharapkan dari peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut bisa meningkatkan penerimaan pajak terutama penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA”
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat
diidentifikasi: 1. Bagaimana Jumlah Wajib Pajak efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega? 2. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega? 3. Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dari penelitian ini
adalah: 1. Untuk mengetahui wajib pajak efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
9
2. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 3. Untuk mengetahui besar pengaruh jumlah wajib pajak efektif PPh pasal 21 yang menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak.
1.4
Kegunaan Penelitian Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 1. Bagi penulis Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan analisa terhadap topik penelitian. 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Bandung Tegallega sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak dan para
Wajib
Pajak
lainnya
dalam
rangka
memenuhi
kewajiban
perpajakannya. 3. Bagi Pihak Lain Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
10
1.5
Lokas dan Waktu Penlitian Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega yang
berlokasi di Jl. Soekarno – Hatta No. 216 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2014 sampai selesai.
