BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang dan atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti mobil, pedati dan sebagainya. Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain atau port of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/ pengiriman barang-barangnya. 1 Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. 2 Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa 1
Soegijanta Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1. 2 Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 404
tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. 3 Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. 4 Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya. Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak di imbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang. Kejadian-kejadian di atas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana angkutan umum sendiri seperti halnya penambahan jumlah armada angkutan umum sehingga para
3
A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.6 4 Ibid, hal. 2
penumpang dalam memakai jasa angkutan umum bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut. Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa angkutan umum. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang di inginkan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.
Pengangkutan-pengangkutan tersebut menimbulkan masalah-masalah dalam transportasi yang makin berkembang. Salah satunya adalah mengenai pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sejak mesin motor ditemukan, era pengangkutan dengan kendaraan bermotor lambat laun mulai dipergunakan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan (selanjutnya disebut UULLAJ) “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu. 5 Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum (UULLAJ). Hal yang diatur dalam ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan. Apabila sudah memenuhi persyaratan dalam UULLAJ tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning. Pelat nomor kuning diberikan kepada kendaraan bermotor beroda empat yang berarti boleh dioperasionalkan sebagai angkutan umum. selain itu kendaraan bermotor pelat nomor kuning sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap awak dan penumpang. Kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan sebagai angkutan umum berupa mobil penumpang dan sejenisnya. Pengertian mobil penumpang
5
Ibid, hal.12.
menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Sebagai catatan walaupun keberadaan UU No. 14 Tahun 1992 telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009 akan tetapi peraturan pelaksana dari UU No. 14 Tahun 1992 tetap dapat berlaku dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Mengenai tata cara menaik-turunkan penumpang, angkutan umum resmi wajib berpedoman pada UULLAJ. UULLAJ yang mengatur ketentuan angkutan umum adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993. 6 Tetapi dalam perjalanannya angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan bermotor pribadi dengan pelat nomor hitam. Kendaraan tersebut tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Benyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari ke hari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi. Di pihak 6
Sutiono Usman Aji, et.al, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal.8
angkutan umum resmi, kendaraan tersebut dianggap mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi (penyerobotan). Selain itu mobil pribadi sebagai angkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan semaunya pada penumpang, karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan oleh UULLAJ. Ketentuan tarif tersebut hanya berlaku bagi angkutan umum resmi berplat kuning. Ditambah lagi penumpang tidak dijamin dengan asuransi jiwa. Hal ini dapat merugikan penumpang sebagai konsumen. Konsumen yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak mengambil untuk memproduksi barang/ jasa lain atau memperdagangkannya kembali. 7 Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak manggunakan jasa pelayanan uji kendaraan. Mereka tidak mempunyai aturan dalam soal itu, sehingga pemerintah dirugikan. Jika semuanya memenuhi aturan, dana yang mungkin diperoleh pemerintah cukup besar. Ditambah lagi daya jelajah kendaraan tersebut yang bisa masuk kota dan pelosok yang tidak bisa dimasuki angkutan umum resmi. Mobil pribadi sebagai angkutan umum terjadi di daerah-daerah seperti Medan, Jakarta dan daerah metropolitan lain menimbulkan permasalahan. Di Medan mobil pribadi yang kerap dipanggil angkutan kota (angkot) berplat hitam mulai menjamur. Angkutan kota gelap, berplat hitam mengusik khususnya yang berada di Kualanamu Internasional Airport. Kehadiran mereka menimbulkan
7
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal.37.
kerugian bagi angkutan umum di sekitar Bandara Kualanamu Internasional Airport maupun bagi pemerintah. Bahkan juga mobil pribadi sebagai angkutan umum yang disebut sebagai taksi gelap oleh masyarakat Medan kebanyakan, sekarang sudah berani membuka pangkalan taksi gelap yang di pangkalan tersebut terdapat sekumpulan mobil pribadi berplat nomor polisi berwarna hitam yang di peruntukan untuk mencari sejumlah penumpang dan mengambil ahli fungsi angkutan kota berplat nomor polisi kuning kebanyakan. 8 Mobil pribadi di Bandara Kualanamu Internasional Airport yang sering dipanggil dengan taksi gelap makin banyak saja dari hari ke hari dan jenis Kendaraannya makin bervariasi Jenis mobil nya. Para supir taksi gelap cenderung berada di Pintu masuk dan Pintu luar Bandara, dan sebagian dari mereka biasa nya menghampiri setiap
orang yang keluar dari Bandara tersebut, kemudian
ditanyakan kemana tujuannya, lalu ditawarkan menggunakan jasa taksi gelap mereka. 9 Penggunaan istilah taksi dalam masyarakat sebenarnya tidak tepat. Pengertian taksi pada masyarakat ditujukan kepada kendaraan bermotor sebagai angkutan umum yang melayani jalur trayek tertentu dimana kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan argometer dan tanda khusus sehingga bertentangan dengan pengertian taksi menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993. Pengertian taksi dalam pasal ini adalah “Jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer”. 8
http/www.Portir Taksi Gelap Nodai Kualanamu, diakses tanggal 11 Oktober 2015 Pukul 08. Wib. 9 http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/ Taksi Gelap Makin Merajalena, diakses tanggal 11 Oktober 2015 Pukul 08.00 Wib. 00
Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum sangat meresahkan banyak pihak, dimana hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang beroperasi. Mengenai pengertian kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Seiring berjalannya waktu pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor untuk keperluan umum sudah banyak dijumpai, angkutan umum kendaraan bermotor untuk roda empat seperti bus, taksi dan lain sebagainya sudah mulai mewabah. Keberadaan angkutan umum tersebut sudah diatur secara detail baik undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah yaitu mulai dari izin usaha, trayek, operasional sampai pada kelayakan kendaraan bermotor untuk operasi untuk umum.
Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum untuk beroperasi di Kualanamu Internasional Airport melayani setiap penumpang yang berada di Bandara maupun bertujuan ke Bandara Kualanamu Internasional Airport diduga diantaranya punya beking oknum petugas di belakangnya. Tidak jarang pula awak atau pengusaha dari mobil pribadi sebagai angkutan umum memberikan semacam upeti pada oknum petugas lalu lintas maupun petugas bandara agar mereka mulus beroperasi di jalan tanpa hambatan apapun. Dari latar belakang tersebut oleh karena itu saya penulis
memilih judul “Tinjauan yuridis terhadap Tanggung
jawab pemilik Mobil Pribadi yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum (Studi pada Pemilik Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum di Bandara Kualanamu International Airport)”
B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tanggungjawab pemilik mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum ? 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) dalam menertibkan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum khususnya di Bandara Kualanamu Internasional Airport ? 3. Bagaimana sanksi hukum terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum ?.
C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan membahas tanggungjawab pemilik mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) dalam menertibkan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum khususnya di Bandara Kualanamu Internasional Airport. 3. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum.
D. Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya penegakkan hukum terhadap mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum. 2. Secara praktis memberikan informasi kepada pembaca maupun masyarakat tentang bagaimana pandangan hukum terhadap mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum. E. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian
Pengelompokan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari sudut pandang mana pengelompokan itu ditinjau. Ditinjau dari jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha
menggambarkan secara lengkap 10 yaitu tentang kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Bandara Kualanamu International Airport. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam perspektif yuridis dimaksudkan untuk menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Bandara Kualanamu International Airport. Penelitian yuridis empiris adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan supir taksi gelap. 2. Sumber Data. Data yang kemudian diharapkan dapat diperoleh di tempat penelitian maupun di luar penelitian adalah : a. Data primer Data primer, adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (interview). Wawancara, adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi
10
hal.16.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003,
kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan dan website. 2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan Secondary data yang antara lain mencakup di dalamnya: a) Kepustakaan/buku
literatur
yang
berhubungan
dengan
penyelenggaraan angkutan. b) Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana. c) Referensi-referensi yang relevan dengan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ekslopedia, kamus umum dan lain sebagainya. 3. Alat Pengumpul Data. Alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu wawancara. Alat pengumpul data digunakan dalam penelusuran data sekunder adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengindentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet,
makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini. 4. Analisis Data. Data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. 11 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. F. Sistematika Penulisan BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan
Permasalahan, Tujuan Penulisan,
Manfaat Penulisan,
Metode
Penelitian, Sistematika Penulisan, Keaslian Penulisan. BAB II : Perjanjian Sebagai Dasar Terjadinya Pengangkutan : Perjanjian Dalam Pengangkutan, Asas Yang Berlaku Dalam Pengangkutan, Para Pihak Dan Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pengangkutan Dengan Angkutan Umum.
11
Ibid, hal.18
BAB III : Kedudukan Hukum Dari Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum meliputi : Peraturan Yang Digunakan Untuk Mengatur Mobil Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum, Hak Dan Kewajiban Pemilik Mobil Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum, Praktek Pengangkutan Penumpang Di Bandara Kualanamu Internasional Airport Oleh Pemilik Mobil Pribadi BAB IV : Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum meliputi Tanggung Jawab Pemilik Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum, KendalaKendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Dalam Menertibkan Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum, Ketentuan dan Sanksi Hukum Bagi Pemilik Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum. BAB V : Kesimpulan dan Saran. G. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum (Studi Pada Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum
Di Bandara Kualanamu
Internasional Airport). Di dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan Tanggung jawab pemilik Mobil pribadi yang digunakan sebagai Angkutan Umum, baik melalui literature yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak maupun elektronik dan disamping itu juga diadakan penelitian lapangan. Sehubungan dengan keaslian
judul skripsi ini dilakukan pemeriksaan perpustakaan Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat judul yang sama di Perpustakanaan Fakultsa Hukum Universitas Sumatera Utara. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi ini saya buat, maka hal itu menjadi tanggung jawab saya sendiri. .
