BAB I PENDAHULUAN. Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah dalam

rangka

mewujudkan

pemerintahan

bersih

sudah

merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga semua Satuan

Kerja

Pemerintah

Daerah

(SKPD)

dituntut

untuk

melakukan pembenahan birokrasi di jajarannya. Salah satu langkah dari reformasi birokrasi adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan dengan

memodernisasi organisasi melalui

pemisahan, penggabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi. Antara lain dengan melakukan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job description. Manajemen pelayanan publik di era otonomi daerah semakin mempermudah ruang gerak masing-masing daerah untuk

melakukan

beberapa

daerah

upaya yang

perbaikan

layanan.

berhasil

Pengalaman

memanfaatkan

dan

mengembangkan sistem pelayanan publik terpadu diakui telah membawa

dampak

yang

cukup

signifikan

perbaikan kualitas manajemen layanan

baik

publik

terhadap

pemerintah

daerah. Di samping itu agenda yang sangat penting dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi adalah masalah pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kota sampai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

1

kecamatan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah

Pusat

telah

mengeluarkan

sejumlah

kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas

pelayanan

Penyusunan

Sistem

publik

antara

lain

dan Prosedur

kebijakan

Kegiatan,

tentang

Penyusunan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Inpres Nomor 7 Tahun 1999 ) dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). Langkah ini bukanlah hal yang

baru

karena

sebelumnya

kebijakan

serupa

telah

dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menpan maupun Instruksi Presiden. Namun semua kebijakan tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk, berbelit-belit, lamban dan berbiaya mahal. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengelolaan & penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa

Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

2

gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Dalam

rangka

mempermudah

dan

mempercepat

pelayanan kepada Masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan kemanfaatannya

mekanisme benar-benar

pelayanan

dirasakan

oleh

sehingga Masyarakat.

Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat dan tertib dalam administrasi pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perizinan kefarmasian maka disusunlah Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian dan Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan, agar memudahkan petugas dan

masyarakat

mendapat

informasi

mengenai

perizinan

kefarmasian.

B. Maksud dan Tujuan Maksud Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian adalah untuk mendapatkan informasi secara online tentang perizinan kefarmasian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.


3

Tujuan

Sistem

Pelayanan

Terpadu

(SIMPEDU)

Perizinan

Kefarmasian adalah sebagai berikut : 1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat 2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Memperpendek proses pelayanan 4. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan 5. Mempermudah akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup SIMPEDU online adalah informasi mengenai persyaratan dan formulir perizinan kefarmasian oleh masyarakat baik perseorangan maupun perusahaan

yang selanjutnya

melakukan pendaftaran secara online untuk verifikasi secara online, dan diverifikasi secara offline jika berkas telah lengkap.

D. Pengertian 1.

Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian adalah Sistem informasi pelayanan perizinan yang dibentuk sebagai alat bantu dalam pemrosesan perizinan kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

2. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama


4

dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu. 3. SIPA adalah Surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 4. Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran. 5. Surat

Izin

Kerja

Tenaga

Teknis

Kefarmasian,

yang

selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan

pekerjaan

kefarmasian

pada

fasilitas

kefarmasian. 6. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis. 7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian

SPP-IRT

dalam

rangka

peredaran

Pangan

Produksi IRTP 8. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

5

untuk

pemeliharaan

dan

perawatan

kesehatan

untuk

manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum. 9. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan Rumah Tangga dan produk yang dihasilkan yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran. 10. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT, adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

E. Jenis Layanan Perizinan Kefarmasian 1. Surat Izin Apotik (SIA) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) 4. Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) 5. Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 6. Perusahaan Rumah Tangga Pangan (PIRT)

F. Sasaran 1. Masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha yang membutuhkan izin. 2. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

6

G. Tempat Pendaftaran Dalam melaksanakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel maka pelayanan pendaftaran Perizinan Kefarmasian dilakukan

secara

online

melalui

website

dengan

alamat

https://dinkes.bekasikab.go.id dan proses selanjutnya verifikasi secara offline dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.1

Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi

Penyediaan dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Komplek Perkantoran

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Bekasi

Desa

Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.

H. Konsultasi Teknis Konsultasi teknis dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Konsultasi di Dinas Kesehatan Gedung A2 Lt. 1 pada hari Kamis jam 09.00-14.00 WIB sesuai jadwal yang telah ditentukan,

Nomor

Telepon/Fax

:

021-89970347,

081513282524.


7

2. Pemohon yang akan berkonsultasi harus membawa berkas perizinan secara lengkap. 3. Konsultasi

dilakukan

secara

efektif,

efisien

dan

transparan.


8

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN A. Umum 1. Pemohon membuka website Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi https://dinkes.bekasikab.go.id.

2. Pemohon klik Aplikasi SIMPEDU, kemudian pilih jenis izin yang diperlukan.


9

3. Pemohon selanjutnya mengunduh persyaratan dan formulir perizinan.

4. Pemohon mengisi formulir secara lengkap serta membubuhi tanda tangan asli, serta menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan. 5. Pemohon harus memiliki email baik perseorangan maupun perusahaan. 6. Pemohon melakukan scan berkas persyaratan dan formulir secara lengkap yang telah ditandatangani kemudian dikirim melalui email : [email protected] 7. Selanjutnya berkas akan diverifikasi secara online oleh admin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. 8. Setelah berkas diverifikasi secara online dan dinyatakan lengkap maka pemohon akan menerima email dari admin untuk melakukan verifikasi berkas secara offline pada Dinas Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

10

Kesehatan Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. 9. Apabila berkas yang diemail dinyatakan belum lengkap maka pemohon akan menerima email berupa penolakan berkas perizinan. 10. Pemohon

melengkapi

berkas

kemudian

mengirimkan

kembali ke alamat email : [email protected] 11. Apabila berkas telah lengkap dan sesuai maka tim akan melakukan pemeriksaan sarana pada perizinan SIA , PIRT, UMOT dan PRT Alkes dan PKRT. 12. Jika sarana telah lengkap dan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku maka perizinan akan segera diterbitkan. 13. Untuk perizinan tenaga kefarmasian (SIPA, SIKA, SIKTTK) tidak ada pemeriksaan sarana.


11

B. FLOW CHART SIMPEDU


12

BAB III PERSYARATAN PERIZINAN

A. Surat Izin Apotik No. 1.

2.

Persyaratan Penjelasan Mengisi formulir Formulir permohonan permohonan ditujukan mencantumkan : kepada Kepala Dinas a. Nama pemohon dan alamat Kesehatan (Materai 6000) b. Nama Apotik dan alamat c. Nama Pemilik Sarana Apotik (PSA) dan Alamat Surat Pernyataan a. Pernyataan dari Apoteker Kesanggupan dari Apoteker untuk bersedia sebagai Penanggungjawab Apoteker Pengelola Apotik Pelaksana Harian dari b. Asli dan bermaterai Apoteker (meterai 6000)

3.

Surat Pernyataan dari a. Apoteker Pengelola Apotek dan Asisten Apoteker bahwa tidak bekerja tetap pada Perusahaan Lain dan Tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di Apotik Lainnya. b. (meterai 6000)

4.

Foto copy STRA Apoteker, STRTTK Asisten Apoteker

5.

Foto copy Ijazah Apoteker dan Asisten Apoteker

6.

Foto copy Surat Sumpah

Pernyataan dari Apoteker dan Asisten Apoteker tidak akan bekerja tetap pada perusahaan lain dan tidak menjadi APA di Apotik lainnya Asli dan bermaterai

Surat Tanda Registrasi Apoteker dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian Asisten Apoteker yang masih berlaku Cukup jelas

Cukup jelas

Apoteker


13

7.

Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pelaksana Harian dari Asisten Apoteker (materai 6000)

a. Pernyataan Asisten Apoteker untuk bersedia bekerja full time pada sarana Apotik b. Asli dan bermaterai

8.

Daftar Asisten Apoteker minimal 1 orang dengan mencantumkan nama, alamat dan tanggal lulus.

Cukup jelas

9.

Surat Izin Atasan bagi Apoteker dan Asisten Apoteker Anggota TNI, Polri dan PNS

Pernyataan izin dari atasan

10.

Foto Copy KTP Apoteker, Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik

Apoteker dan Asisten Apoteker dihimbau berdomisili sesuai dengan lokasi sarana Apotik

11.

Denah Bangunan Apotik beserta bangunannya

12.

Peta Lokasi Calon Apotik

Mencantumkan ukuran dan peruntukkannya yang sesuai dengan sarana Apotik dan ditandatangani oleh Pemilik Sarana Apotik Menunjukan lokasi sarana Apotik dengan jelas

13.

Surat Keterangan bangunan a. Jika sewa melampirkan bukti calon Apotik ( milik sendiri, sewa menyewa sewa & kontrak ) b. Jika milik sendiri, melampirkan bukti pendukung seperti akte bangunan Akte Perjanjian Kerjasama a. Mencantumkan usaha antara Apoteker Pengelola dibidang farmasi (obatApotik dengan Pemilik obatan) Sarana Apotik dari Notaris b. Nama Pemilik Sarana Apotik harus sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan

14.

Calon ukuran


14

15.

Jadwal Kerja Apotik

16.

Surat Pernyataan dari Pemilik Sarana Apotik bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran Peraturan dan Perundang-undangan dibidang obat-obatan

17.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Kecamatan wilayah setempat.

a. Masih berlaku b. Jenis Sarana yang akan diusulkan tertera dalam izin

18.

Surat izin Apotik (SIA) asli untuk perpanjangan izin Apotik.

Jika SIA masa berlakunya sudah habis

19.

Surat Puskesmas setempat

Rekomendasi dari Puskesmas yang lokasinya sesuai dengan sarana Apotik

20.

Surat

Rekomendasi wilayah

Rekomendasi

IAI

Cabang Bekasi 21.

Daftar terperinci perlengkapan Apotik

22.

Map warna kuning stempel Apotik

dan

Jadwal buka Apotik dan jadwal tenaga Apoteker ,Asisten Apoteker serta tenaga lainnya a. Pernyataan dari pemilik sarana Apotik b. Asli dan bermaterai

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Bekasi Daftar yang berisi perlengkapan yang harus tersedia pada Sarana Apotik (desain blangko copy resep, desain etiket, buku pedoman, kulkas dll) Cukup jelas


15

B. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) No. 1.

Persyaratan Mengisi formulir permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

2.

Foto copy KTP

3.

Foto copy STRA dilegalisir KFN

4.

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian Surat Rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia/IAI Cabang Kab. Bekasi

5.

6.

7.

8.

yg

Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar Melampirkan data tenaga Asisten apoteker (AA) beserta Ijazah AA dan Fotocopy KTP AA Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) asli untuk perpanjangan SIPA

Penjelasan Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama Pemohon b. Nomor STRA Apoteker c. Identitas pemohon d. Tempat Praktik e. Alamat Praktik Kartu Tanda Penduduk Apoteker Surat Tanda Registrasi Apoteker yang dilegalisir Komite Farmasi Nasional dan masih berlaku Pernyataan dari pemilik sarana kefarmasian

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk melaksanakan praktik kefarmasian Cukup jelas

Cukup jelas

Jika masa berlaku SIPA sudah habis


16

C. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) No.

Persyaratan

1.

Mengisi formulir permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

2. 3.

Foto copy KTP Foto copy STRA yg dilegalisir KFN

Penjelasan Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama Pemohon b. Nomor STRA Apoteker c. Identitas pemohon d. Tempat Praktik e. Alamat Praktik Kartu Tanda Penduduk Apoteker Surat Tanda Registrasi Apoteker yang dilegalisir Komite Farmasi Nasional dan masih berlaku

4.

Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran

Pernyataan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran

4.

Surat Rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia/IAI Cabang Kab. Bekasi

Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk melaksanakan praktik kefarmasian

5.

6.

7.

Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar Dalam pengajuan permohonan SIKA sebagai apoteker pendamping harus menyatakan secara tegas permintaan SIKA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) asli untuk perpanjangan SIKA

Cukup jelas

Cukup jelas

Jika masa berlaku SIKA sudah habis


17

D. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) No.

Persyaratan

Penjelasan

1.

Mengisi formulir permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

2.

Fotokopi STRTTK

Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama Pemohon b. Nomor STRTTK Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, D3 Farmasi, SMK Farmasi, Sekolah Menengah Farmasi (SMF)) c. Lulusan dan Tahun lulusan d. Identitas pemohon e. Tempat Praktik 1,2,3 f. Alamat Praktik 1,2,3 Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis

Kefarmasian

dikeluarkan

oleh

yang Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat 3.

Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian

Cukup Jelas

4.

Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian

Rekomendasi

Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Cukup Jelas

5.

dari

organisasi

profesi Persatuan Ahli Farmasi (PAFI) Kabupaten Bekasi


18

E. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) No. 1.

Persyaratan Mengisi formulir permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

2.

Mengisi formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT)

3.

Sertifikat penyuluhan keamanan pangan

4.

SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) dari kelurahan

5.

Izin Tetangga

6.

Foto Copy KTP

Penjelasan Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama pemohon b. Nama perusahaan c. Alamat dan No. Telepon Formulir yang mencantumkan : a. Nama jenis pangan b. Nama dagang c. Jenis kemasan d. Berat bersih e. Komposisi f. Proses produksi g. Informasi tentang masa simpan h. Informasi tentang kode produksi i. Nama dan identitas pemohon disertai nomor telepon j. Nama pemilik dan penanggungjawab Sertifikat yang diperoleh dengan mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bekasi selama 2 hari dengan kualifikasi kelulusan minimal 60. Surat yang menerangkan domisili suatu badan usaha, dalam hal ini Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain sebagai tanda bukti domisili UKM Anda, SKDU juga dibutuhkan dalam pengurusan berbagai perizinan. Surat izin yang diperoleh dengan meminta izin tetangga sekitar wilayah usaha untuk mengetahui ada usaha di wilayah tersebut Kartu identitas pemohon

7.

Pas Photo ukuran 3 X 4

Cukup jelas


19

8.

Contoh label kemasan

8.

Data Industri Tangga

Rumah

Desain label kemasan yang menerangkan label tersebut tidak akan berubah selama izin berlaku kecuali ada perubahan kemasan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Data yang mencantumkan : a. Nama perusahaan b. Nama pemilik c. Nama penanggungjawab d. Jumlah modal e. Alamat lengkap beserta nomor telepon f. Data Karyawan g. Lokasi industri rumah tangga h. Data ruang pengolahan


20

F. Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) No. 1.

Persyaratan Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan .

Penjelasan Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama pemohon b. Nama perusahaan c. Alamat dan No. Telepon d. NPWP e. Penanggungjawab Teknis f. Akta pendirian g. Bukti penguasaan tanah dan bangunan h. Luas tanah dan bangunan i. Bentuk sediaan dan kapasitas j. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup k. Tenaga Kerja l. Pemasaran

2.

Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Susunan Direksi/Pengurus dan komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan.

a. Mencantumkan usaha dibidang obat tradisional b. Nama pimpinan harus sesuai denganyang tertera pada surat permohonan Cukup jelas

Fotokopi KTP/Identitas pemohon dan atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas.

Cukup jelas

3.

4.


21

5.

Pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang farmasi.

Surat Pernyataan asli

6.

Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan.

7.

Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

a. Jika sewa melampirkan bukti sewa menyewa b. Jika milik sendiri, melampirkan bukti pendukung seperti akte bangunan a. Masih berlaku b. Jenis produk yang akan diproduksi tertera dalam izin

8.

9.

10.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili

a. Masih berlaku b. Jenis produk yang akan diproduksi tertera dalam izin Cukup jelas

Surat yang menerangkan domisili suatu badan usaha, dalam hal ini Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain sebagai tanda bukti domisili UKM Anda, SKDU juga dibutuhkan dalam pengurusan berbagai perizinan.


22

G. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) No. 1.

Pesyaratan Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan (asli bermaterai 6000).

2.

Fotocopy pemohon/pemilik

KTP

3.

Fotokopi izin usaha

4.

Fotokopi NPWP

5.

Peta lokasi bangunan

6.

Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa kontrak

7.

Daftar peralatan produksi

Penjelasan Formulir permohonan mencantumkan : a. Nama pemohon b. Alamat dan Nomor telepon c. Nomor KTP d. Nama perusahaan e. Alamat dan Nomor telepon perusahaan f. Akta notaris pendirian perusahaan g. NPWP h. Nama pimpinan/pemilik i. Nama penanggungjawab Cukup jelas

a. b.

Masih berlaku Jenis produk yang akan diproduksi tertera dalam izin

NPWP dan

denah

Menunjukan lokasi sarana Perusahaan Rumah Tangga dengan jelas a. Jika sewa melampirkan bukti sewa menyewa paling singkat dua (2) tahun b. Jika milik sendiri, melampirkan bukti pendukung seperti akte bangunan Sesuai dengan alat kesehatan/PKRT yang diproduksi


23

8.

Daftar alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi

9.

Surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Surat pernyataan kesanggupan melakukan pengujian produk

10.

Sesuai dengan alat kesehatan/PKRT yang diproduksi Rekomendasi hasil penyuluhan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat meliputi Asli dan bermaterai


24

BAB IV PENUTUP

Pelayanan publik yang baik, transparan dan akuntabel bagi suatu instansi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik adalah merupakan

suatu

keharusan

untuk

dapat memberikan

layanan publik yang baik. Untuk ini semua tentunya memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Disamping itu didukung dengan sistem informasi pelayanan publik dalam bentuk visual dan media elektronik yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syarat kepada masyarakat dalam hal ini Sistem

Pelayanan Terpadu

(SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian online. Serta dari sisi pemohon/perusahaan diharapkan juga kiranya sumber daya manusianya yang kompeten terutama berkaitan dengan pengetahuan tentang persyaratan yang bersifat teknis.

Diharapkan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai maka layanan publik yang diberikan akan dapat memenuhi janji layanan.


25


26

BAB I PENDAHULUAN. Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPEDU) Perizinan Kefarmasian

Recommend Documents