BAB I PENDAHULUAN
Bojonegoro
saat
ini
menjadi
salah
satu
kabupaten
yang
ramai
diperbincangkan di berbagai media nasional. Beragam prestasi pembangunan baik dalam lingkup daerah, nasional hingga internasional telah diraih. Bojonegoro juga mulai dikenal dengan keunikan gaya pemerintah daerahnya dalam mengawal pembangunan, khususnya sejak kepemimpinan Bupati Suyoto. Bojonegoro diwacanakan sebagai salah satu pencetus pemerintahan yang menerapkan demokrasi pada tingkatan baru, yaitu demokrasi pada tingkat 4.0. Demokrasi 4.0 atau demokrasi ala Bojonegoro tersebut menarik perhatian peneliti untuk melihat lebih jauh tentang penerapannya pada tata pemerintahan daerah, khususnya dari sisi perencanaan pembangunannya. Selengkapnya mengenai latar belakang, tujuan, manfaat dan konsep dari penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:
1.1. Latar Belakang Perencanaan merupakan bagian penting dalam pembangunan wilayah. Perencanaan memiliki peranan krusial dalam sistem manajemen kehidupan. Sebagian besar dari tindakan manusia didasarkan pada perencanaan, bahkan setiap tindakan manusia adalah hasil dari sebuah proses pemikiran kompleks, yang melibatkan aspek afeksi dan kognisi, yang bertautan dan bersamaan, dan perencanaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses tersebut (Rustiadi,
1
dkk, 2011). Pembangunan wilayah dalam suatu lingkup sistem pemerintahan juga tidak lepas dari kebutuhan akan perencanaan. Perencanaan dalam pembangunan di Indonesia terus berkembang seiring perubahan jaman dan perubahan tantangan pembangunan yang dihadapi. Rustiadi, dkk (2011) merumuskan trend yang berkembang di Indonesia terkait dengan permasalah perencanaan. Pertama, terjadi peningkatan yang nyata atas peran dan otorisasi pemerintahan daerah atau elite daerah seiring dengan perubahan dalam pengelolaan negara, seperti desentralisasi dan otonomi daerah, namun perubahan ini belum mengubah paradigma Keynesian yang dianut oleh para perencana profesional dan birokrasi. Kedua, perencanaan pembangunan, seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan tersebut masih belum banyak mengubah struktur ketimpangan wilayah, memacu laju degradasi lingkungan, dan memperlemah kohesi sosial. Ketiga, ada peningkatan terhadap kebutuhan pengembangan wilayah namun hanya sebatas fungsinya, yang secara retoris didefinisikan sebagai perencanaan
perencanaan pembangunan sosial-ekonomi.
pembangunan
seringkali
mengabaikan
isu
Praktik
ekologi
dan
pendistribusian aktivitas perencanaan untuk meningkatkan partisipasi publik. Partisipasi dan isu lingkungan masih belum mendapat cukup perhatian dalam perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan peraturan legal yang telah diatur dalam sistem perundangundangan. Undang-undang tersebut adalah UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU tersebut juga menjelaskan secara normatif mengenai pentingnya unsur-unsur yang melibatkan seluruh
2
komponen masyarakat dalam pembangunan (Pasal 1.2), maka sudah seharusnya perencanaan disusun dengan melibatkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, bukan hanya golongan tertentu saja. Pengedepanan ego-ekonomi menjadi penghambat terwujudnya perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi menyeluruh dan menutup kesadaran atas permasalahan lingkungan yang terjadi. Kebutuhan akan perencanaan yang lebih mendukung terwujudnya partisipasi bersama dan kepedulian terhadap lingkungan atau eco-awareness semakin mendesak. Partisispasi yang masih terabaikan tersebut tidak lepas dari praktik demokrasi perwakilan yang berkembang dalam perencanaan pembangunan saat ini. Contoh demokrasi perwakilan dalam perencanaan pembangunan, salah satunya terlihat dari masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak peduli tentang perencanaan pembangunan di daerahnya dan secara tidak langsung memberikan kendali berlebih pada parlemen untuk bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan. Kendali berlebih berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan berbagai penyelewengan pembangunan lainnya. Demokrasi perwakilan juga menjadi semacam budaya yang membiasakan sebagian golongan untuk berpendapat dan mencari tahu, dan sebagian lainnya diam dan tidak tahu. Demokrasi terjadi bagi mereka yang berani bersuara dan tidak terjadi bagi mereka yang tidak berani atau merasa tidak mampu bersuara. Golongan yang tidak bersuara ini seharusnya juga diwadahi untuk mencapai partisipasi yang menyeluruh.
3
Demokrasi dalam tingkatan yang lebih maju atau lebih langsung dari demokrasi perwakilan diperlukan untuk mencapai partisipasi pembangunan secara menyeluruh.
Perkembangan
demokrasi
langsung
dalam
perencanaan
pembangunan dindikasikan terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, khususnya semenjak kepemimpinan Bupati Suyoto mulai tahun 2008 silam. Sejak awal kepemimpinannya, Bupati yang sempat tidak diunggulkan dan mendapat perlawanan sengit dari lawan-lawan politiknya ini menerapkan cara demokratis dalam memimpin proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu gebrakan demokratis yang beliau lakukan adalah menyelenggarakan dialog publik di pendopo Kabupaten Bojonegoro setiap hari Jumat siang guna merangkum
sebanyak
mungkin
aspirasi
masyarakat,
yang
dalam
perkembangannya digunakan sebagai masukan untuk kemajuan perencanaan pembangunan Bojonegoro. Hingga memasuki tahun ketujuh kepemimpinannya, acara dialog tersebut terus dilaksanakan, dan telah banyak merangkum aspirasi masyarakat yang menjadi sumber inspirasi perencanaan pembangunan di Bojonegoro. Dialog publik di Bojonegoro menjadi salah satu topik yang diangkat dalam buku “Leading from The Emerging Future” karya Scharmer dan Kaufer (2013) terkait fenomena perubahan demokrasi dalam sistem pemerintahan1, selain pada buku tersebut dalam blog resmi Presencing Institute yang dikelola Otto Scharmer
1)
Dialog publik dan beberapa contoh kegiatan lain yang menjadi ciri penerapan Demokrasi 4.0 di Bojonegoro dapat dilihat pada buku “Leading from the Emerging Future” karya Otto Scharmer dan Katrin Kaufer tahun 2013, hal. 198-201, dan pada situs www.blog.ottoscharmer.com.
4
dan Tim, juga diberbagai media lain Bojonegoro kerap kali disebut sebagai pencetus era demokrasi baru. Demokrasi baru yang dipraktikkan di Bojonegoro disebut sebagai Demokrasi 4.0. Perkembangan Demokrasi 4.0 di Bojonegoro tidak lepas dari kapasitas Bupati Suyoto yang merupakan lulusan dari program The MIT IDEAS Indonesian tahun 2010. Program yang digarap tim dari Profesor Otto Scharmer tersebut, mengajarkan pada para pemimpin daerah mengenai penerapan prinsip-prinsip U dan perjalanan transformasi sosial menuju tingkat 4.0 pada seluruh aspek dalam sistem kehidupan, termasuk aspek demokrasi dalam pemerintahan. Praktik Demokrasi 4.0 ala Bojonegoro ini mengundang banyak pertanyaan, karena merupakan sesuatu yang baru dan unik di Indonesia. Bentuk-bentuk Demokrasi
4.0
di
Bojonegoro,
khususnya
dalam
proses
perencanaan
pembangunannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi fokus dalam penelitian ini.
1.2. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan-pertanyaan yang mengawali penelitian ini meliputi: a. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan Demokrasi 4.0 dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro? b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Demokrasi 4.0 dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro?
5
1.3. Keaslian Penelitian Penelitian terkait perencanaan ataupun pembangunan di Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, namun belum ada penelitian yang secara spesifik terkait dengan penerapan Demokrasi 4.0 dalam proses perencanaan di Kabupaten Bojonegoro. Daftar penelitian tersebut antara lain: Tabel 1.1. Keaslian Penelitian No. 1.
2.
3.
4.
Judul Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Tentang Perencanaan RTRK Di Kecamatan Kota Bojonegoro) Analisis Dampak Eksploitasi Migas Terhadap Perubahan Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro) Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Terhadap Pembangunan Daerah dan Implikasinya pada Ketahanan Wilayah (Studi pada Masyarakat Sekitar Pertambangan Migas di Kabupaten Bojonegoro)
Penyusun
Instansi/Penerbit
Tahun
Adm.Publik FISIPUPN”Veteran” Jatim
2006
Agus Setyawanto
Magister Administrasi Publik, UGM
2011
Ahmad Suprastiyo
Fisipol, Universitas Bojonegoro
2012
Magister Ketahanan Nasional, UGM
2014
Lukman Arief
Elly Irhana Savitri
Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesamaan pada tema umum mengenai masalah pembangunan, dan kesamaan lokasi penelitian yaitu Bojonegoro, namun dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Lukman Arief menekankan penelitian pada perencanaan di lingkup Kota Bojonegoro, sedangkan Ahmad Suprastiyo berfokus pada wilayah Desa Trucuk, lokus penelitian berbeda dari peneliti yang melihat wilayah Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan.
6
Agus Setyawanto dan Elly Irhana berfokus pada tema Migas, berbeda dengan tema Demokrasi yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tidak memiliki kesamaan yang cukup spesifik dengan penelitian ini, sehingga mendukung keotentikan dari penelitian ini.
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Mengidentifikasi bentuk Demokrasi 4.0 diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro. b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro dengan Demokrasi 4.0.
1.5. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa kalangan antara lain: a. Manfaat penelitian bagi kalangan akademisi di bidang perencanaan adalah tambahan pengetahuan mengenai konsep Demokrasi 4.0 dan perkembangan penerapannya pada proses perencanaan pembangunan. b. Manfaat penelitian bagi kalangan Pemerintah Daerah adalah sebagai pembelajaran praktis mengenai penerapan Demokrasi 4.0 dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
7
c. Manfaat penelitian bagi masyarakat secara umum adalah memberikan gambaran praktis pelaksanaan Demokrasi 4.0 dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
1.6. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah penelitian yang mencakup lokasi penelitian dan ruang lingkup materi yang mencakup materi-materi utama yang menjadi dasar penelitian. a. Ruang Lingkup Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. b. Ruang Lingkup Materi Karakteristik demokrasi 4.0 dalam perencanaan pembangunan.
1.7. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga keaslian penelitian.
Bab II
Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan teori-teori dari berbagai literatur dan referensi yang digunakan sebagai pengetahuan dasar sebelum melakukan penelitian. Dengan teori-teori tersebut didapatkan
8
preposisi sehingga berguna sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian ini. Bab III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipilih, tahapan penelitian, cara pengumpulan data, cara analisis, hingga kendala yang dihadapi. Bab IV
Gambaran Umum Wilayah Penelitian Bab ini menjelaskan kondisi umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah singkat, kondisi geografis, kependudukan, kondisi perekonomian dan permasalahan pembangunan secara umum.
Bab V
Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang menjelaskan temuantemuan yang didapatkan dari hasil pencarian dan pengumpulan data yang kemudian disusun sehingga mampu menjawab pertanyaan dari penelitian. Kemudian pembahasan, yang meliputi pembahasan kontribusi teoritik dan pembahasan implikasi kebijakan.
Bab VII Kesimpulan dan Saran Bab ini menjelaskan ringkasan temuan penelitian, kontribusi teoritik, implikasi kebijakan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.
9
