perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Sektor publik bergerak dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang kesehatan yang merupakan kebutuhan publik yang sangat penting. Dalam proses pemenuhan kebutuhan publik, bidang kesehatan ini bukan tidak mungkin dalam aktivitasnya mengalami berbagai kendala terutama berkaitan dengan dana, dimana sektor publik bidang kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat setiap saat padahal dalam proses pemenuhan tersebut pasti memerlukan sejumlah dana yang belum tentu selalu mencukupi aktivitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam sektor publik terutama yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan dana tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 Ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara untuk memberikan kebebasan atau fleksibilitas pengelolaan keuangan pada entitas yang bergerak di sektor publik dalam upaya pelayanannya kepada publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sektor publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLU). Menurut Pasal 1 PP No. 23 Tahun commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
2 digilib.uns.ac.id
2005 Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja yang menerapkan PPK-BLU diberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangannya dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan laba. Selain itu, satuan kerja yang telah berstatus BLU tidak lagi mengirimkan segala pendapatannya langsung kepada pemerintah pusat, melainkan menyimpan pendapatannya sendiri dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dalam sektor publik. Dengan demikian diharapkan dengan adanya sistem pengelolaan BLU ini kinerja pelayanan dari sektor publik dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan publik dengan cepat, efektif, efisien, dan ekonomis. Penerapan BLU pada instansi di pemerintah provinsi/kota/kabupaten diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan ini merupakan acuan utama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD yang juga merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari PP No. 23 Tahun 2005. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan publik yang sebagian besar telah diberikan kebebasan untuk mengelola commit to user
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
keuangannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dengan status BLUD ini, RSUD dapat merencanakan, mengelola secara langsung pendapatannya, dan mengendalikan semua urusan internal rumah sakit secara lebih fleksibel dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu RSUD dituntut untuk memberikan pelayanan yang bersifat sosial kepada masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan rumah sakit daerah itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, di wilayah Eks Karesidenan Kedu1 khususnya RSUD, para manajemen RSUD sering melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang timbul pada tiap unit kerja masing-masing. Berdasarkan data observasi penulis (tahun 2015) Semua RSUD di wilayah eks Karesidenan Kedu sudah berstatus BLUD penuh yang terdiri dari tiga RSUD bertipe C yaitu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, dan RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen dan tiga RSUD bertipe B yaitu RSUD Tidar Kota Magelang, RSUD Djojonegoro Kabupaten Temanggung, dan RSUD Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo.
1
Wilayah Eks Karesidenan Kedu (ditulis pula Kedoe atau Kedoo) adalah satuan administrasi yang berlaku di Jawa Tengah pada masa penjajahan Hindia-Belanda dan beberapa tahun sesudahnya, yang terletak di wilayah historis Dataran Kedu yang terletak di Kota Karanganyar wilayah tengah Kabupaten Kebumen. Saat ini, Karesidenan Kedu telah dihapus namun masih digunakan untuk membantu administrasi pemerintahan provinsi, dengan sebutan Daerah Pembantu Gubernur Wilayah Kedu. (id.wikipedia.org). Eks Karesidenan Kedu terdiri dari Magelang (Kota dan Kabupaten), Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.
commit to user
4 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Terdapat lebih dari satu pengukuran kinerja BLU bidang layanan kesehatan yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan yang terdiri atas kualitas dan mutu layanan, kepedulian terhadap masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Penerapan penilaian kinerja masing-masing BLUD RSUD di Eks Karesidenan Kedu berbeda-beda satu sama lain, tidak seragam, sepotong-potong dan tidak terintegrasi. Sebagai contoh RSUD Muntilan menggunakan Permenkes RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Kemenkes RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2013 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang dimodifikasi dalam Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang untuk penilaian kinerja pelayanan (non keuangan) sedangkan kinerja keuangan masih menggunakan pedoman kinerja keuangan daerah (Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010). Sedangkan pada RSUD Tidar kota Magelang menggunakan Permenkes RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
di
Kabupaten/Kota
dan
Kemenkes
RI
Nomor
828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk pengukuran kinerja pelayanan dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 untuk pengukuran kinerja keuangan. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan memberikan acuan dalam menilai kinerja Badan commit to user
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Layanan Umum (BLU) yang teridiri dari kinerja keuangan, kinerja layanan dan lingkungan. Tujuan dari pedoman penilaian ini adalah adanya keseragaman pelaporan kinerja Badan Layanan Umum. Namun kekurangan dari peraturan ini adalah diperuntukkan bagi Badan Layanan Umum bidang layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah, pedoman ini belum diadopsi oleh kementerian dalam negeri maupun pemerintah daerah untuk menyeragamkan laporan kinerja badan layanan umum daerah bidang layanan kesehatan khususnya pada SKPD RSUD. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014 sudah memasukkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini digunakan untuk menilai kinerja lingkungan hidup perusahaan atau yang sering disebut dengan Proper. Proper merupakan program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Peningkatan kelas atau klasifikasi rumah sakit juga dapat mendukung kinerja rumah sakit karena terdapat peningkatan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan medis dan bangunan dan prasarana dikelola. Klasifikasi rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit antara lain klasifikasi untuk commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
6 digilib.uns.ac.id
rumah sakit daerah yang terdiri dari rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja RSUD antara lain penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk (2014). Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi kinerja keuangan dan non keuangan pada RSD Kalisat Jember sebelum dan sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan menggunakan metode pengelolaan data Balanced Scorecard. Kinerja keuangan yang merupakan perspektif keuangan diukur dengan indikator kinerja SGR,CRR, dan tingkat kemandirian. Kinerja non keuangan yang terdiri dari perspektif pelanggan menggunakan indikator kinerja customer acquisition, customer loyality, dan keluhan pasien, perspektif proses bisnis internal menggunakan indikator kinerja berupa BOR, BTO, TOI, GDR, NDR, ALOS, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan indikator kinerja peningkatan SDM, ketidakhadiran karyawan, rata-rata karyawan mengikuti diklat, jumlah tempat tidur, jumlah poli, peningkatan aset, dan jumlah aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja RSD Kalisat sebelum dan setelah BLUD mengalami peningkatan, kinerja keuangan meningkat dan melampaui target dan kinerja nonkeuangan sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan. Penelitian yang lainnya yaitu yang dilakukan oleh Maharani (2013) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan commit to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Layanan Umum di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio pendapatan terhadap belanja, rasio belanja pegawai, rasio belanja barang, rasio belanja modal, rasio belanja bantuan sosial, perputaran total aset, dan perputaran aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) cenderung meningkat dan lebih baik. Dan penelitian terakhir yang juga menjadi referensi utama adalah Suryaningsih (2015) yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja rasio keuangan dan non keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Kinerja keuangan diukur dengan rasio Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Fixed Asset Turnover, Return on Asset dan Return on Equity sedangkan kinerja pelayanan diukur dengan Sales Growth (SALG) dan Activity Growth. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Cash Ratio RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sesudah menerapkan PPK-BLU lebih baik dibandingkan dengan sebelum PPK-BLU sedangkan ratio yang lain tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Secara profit/surplus,
umum,
kegiatan
mempertahankan
bisnis
bertujuan
kelangsungan
untuk
hidup
memperoleh
perusahaan
dan
melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Praktik CSR dianggap sebagai suatu gagasan yang dapat mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi yang tidak hanya mengacu pada tanggung jawab perusahaan yang hanya commit to user
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
direfleksikan melalui kondisi keuangannya (financial) saja tetapi juga harus ikut memperhatikan masalah sosial dan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Profit merupakan variabel atau besaran ekonomik yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Masalah sosial merupakan sentuhan humanisme yang dikelola perusahaan yang berkaitan dengan variabel-variabel sosial
dan masalah
lingkungan hidup mencerminkan simbiosis dengan lingkungan perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Untuk tujuan keseragaman dalam penilaian kinerja, terdapat sebuah konsep integrated reporting yang dikenal dengan Triple Bottom Line (TBL) yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengukur dan menilai kinerja perusahaannya. TBL sering digunakan dalam Corporate Social Responsibility (CSR). Pengukuran kinerja TBL terdiri dari pengukuran kinerja keuangan, kinerja sosial dan kinerja lingkungan atau lebih dikenal dengan Profit, People, and Planet. Dalam jurnal bisnis yang ditulis oleh Slaper (2011) dengan judul “The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?”, menyebutkan bahwa konsep TBL yang dikembangkan oleh John Elkington memungkinkan organisasi untuk menerapkan konsep dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini telah mengubah cara bisnis perusahaan-perusahaan profit, mengubah kebijakan dan proyek perusahaan nirlaba dan pemerintah.
Kerangka TBL memungkinkan organisasi untuk commit to user
9 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
mengevaluasi konsekuensi dari keputusan mereka dari perspektif yang benarbenar jangka panjang.
2. Identifikasi Masalah Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang, peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu terdapat enam daerah di Eks Karesidenan Kedu yang masing-masing memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah berstatus Badan Layanan Umum Daerah penuh dan setiap daerah mempunyai versi sendiri dalam menilai kinerja satuan kerja rumah sakit umum daerahnya sehingga belum ada keseragaman pelaporan. Masalah perbedaan penilaian kinerja BLUD RSUD ini juga dapat diidentifikasi karena belum adanya standar penilaian kinerja dengan indikator yang seragam, terbukti dengan banyaknya penelitian tentang pengukuran kinerja dengan harapan dapat memberikan referensi indikator untuk mengukur dan menilai kinerja BLUD RSUD khususnya. Selain itu, masalah peningkatan klasifikasi rumah sakit umum daerah juga perlu ditinjau ulang kelayakannya. Berdasarkan dari identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis dan adanya potensi dari referensi penilaian kinerja pada BLU bidang layanan kesehatan, maka perlu dilakukan penelitian tentang penilaian kinerja yang seragam untuk RSUD di eks Karesidenan Kedu.
commit to user
10 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
3. Pembatasan Masalah Karena adanya keterbatasan, baik waktu, dana, tenaga, teori dan supaya hasil penelitian lebih fokus, maka peneliti akan memfokuskan pada penilian kinerja RSUD BLUD di wilayah Eks Karesidenan Kedu dengan menggunakan perspektif Triple Bottom Line. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul “PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DI EKS KARESIDENAN KEDU (Perspektif Triple Bottom Line)”
4. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut : a. Bagaimana kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Eks Karesidenan Kedu dalam Perspektif Triple Bottom Line? b. Apakah terdapat kemungkinan peningkatan/penurunan klasifikasi rumah sakit umum daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah?
5. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Eks Karesidenan Kedu. dalam Perspektif Triple Bottom Line.
commit to user
11 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
b. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan/penurunan klasifikasi rumah sakit umum daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah di Eks Karesidenan Kedu.
6. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut : a. Bagi manajemen RSUD di Karisidenan Kedu, rancangan penilaian kinerja yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam mengevaluasi kinerja instansi yang dapat disandingkan dengan instansi sejenis di Karisidenan Kedu. b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan terutama RSUD.
commit to user
