1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, Pemerintah Indonesia berupaya memberikan dukungan dengan membentuk ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disingkat UU ITE) adalah wujud dan tanggung jawab yang diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan pada seluruh aktivitas usaha perdagangan yang dilakukan melalui teknologi internet, yang dikenal dengan
2
nama e-commerce. E-Commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade of goods and services) dengan menggunakan media elektronik.1 Indonesia merupakan pangsa pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, berdasarkan pada sebuah riset berjudul Southeast Asia E-commerce Readiness Index (ERI) 2013 yang mengambil kesimpulan setelah mengumpulkan data tentang bagaimana perilaku konsumen dan tren belanja online di masing-masing negara Asia Tenggara. Riset ini sendiri melibatkan lebih dari 500 pengguna internet yang tersebar di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Filipina. Mereka mengukur kesiapan sebuah negara terhadap e-commerce dengan menambahkan perhitungan pangsa pasar dan ketersediaan infrastruktur seperti penetrasi internet, nilai transaksi, penggunaan mobile, kemudahan pembayaran online dan jasa pengiriman.2 Pasar bisnis perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan meningkatnya infrastruktur pendukung internet. Potensi pasar bisnis e-commerce tahun 2012 mencapai Rp 330 triliun
1
Ustadiyanto Riyeke, 2009, Framework eCommerce, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 13 Bambang, “Indonesia Menjadi Pangsa Pasar E-Commerce Terbesar di Asia Tenggara” dikutip dari http://gadgetan.com/indonesia-menjadi-pangsa-pasar-e-commerce-terbesar-di-asiatenggara/50773 tanggal 8 November 2013 2
3
sehingga dinilai cukup potensial.3 Perkembangan e-commerce ini menarik perusahaan asing dari negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sejak tanggal 22 Januari 1974, pemerintah menetapkan kebijakan dalam bidang penanaman modal asing yaitu tidak mengizinkan 100% pemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam penanaman modal. Oleh karena itu, sejak tahun 1974 penanaman modal asing di Indonesia merupakan suatu keharusan diadakannya kerjasama dengan modal nasional dalam bentuk kerjasama patungan atau joint venture.4 Adapun perjanjian joint venture dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia, adalah langkah awal untuk membentuk sebuah perusahaan patungan (joint venture company) yang diharuskan bagi investor asing yang merencanakan berinvestasi di Indonesia. Joint venture diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia, dan diharapkan juga pengusaha Indonesia akan lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama entrepreneurship dan manajemen dari partner asingnya.5 Ketentuan mengenai perusahaan joint venture di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal). Kebijakan umum mengenai penanaman modal, 3
Wicasono, Arief, “E-commerce di Indonesia Potensi Kantongi Rp. 330 Triliun”, dikutip dari http://industri.kontan.co.id/news/e-commerce-di-indonesia-potensi-kantongi-rp-330-t tanggal 5 November 2013 4 Rajagukguk, Erman, 1985, Indonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12. 5 Hartono, Sunarjati, 1974, Masalah-Masalah dalam Joint Ventures Antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 11.
4
terutama penanaman modal asing di Indonesia ini adalah untuk mengundang masuknya investor-investor asing yang diarahkan untuk berperan menunjang akselerasi pembangunan nasional. Selain daripada itu, pembentukan perusahaan sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas). UU Perseroan Terbatas mengatur pembentukan perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum, karena perusahaan joint venture yang dibentuk harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Berkaitan dengan penanaman modal asing, menurut Gautama, Kontrak6 internasional adalah kontrak nasional yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (foreign element).7 Oleh karena itu,
perjanjian joint venture merupakan
perjanjian yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) khususnya Buku III tentang Perikatan serta asas-asas perjanjian yang berlaku universal dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian terdapat unsur asas-
6 Istilah “kontrak” mempunyai arti yang sama dengan “perjanjian”, C. Asser A.S. Hartkamp, dalam Budiono, Herlien, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 243. 7 Gautama, Sudargo, 1976, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, hlm. 7.
5
asas yang terkandung didalamnya yaitu : Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian.8 Perkembangan dunia perniagaan internasional mengakibatkan bahwa asasasas dari common law harus pula diterima. Perjanjian pada common law dimulai dengan seperangkat definisi. Persetujuan pada common law mensyaratkan adanya pertimbangan atau
consideration yang dapat dibandingkan dengan kausa atau
sebab yang halal.9 Kesepakatan baik bagi sistem civil law maupun sistem common law memenuhi syarat persetujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan kesepakatan tersebut dapat melahirkan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.10 Kontrak
sebagai perjanjian obligatoir bercirikan pengikatan antara dua
pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian sehingga menjadi hukum perdata bagi pihak-pihak yang terikat. Menurut Dirdjosisworo, kontrak adalah suatu janji
8
H.S., Salim, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9. 9 Budiono, Herlien, Op.Cit., hlm. 249. 10 Badrulzaman, Mariam Darus, dkk., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66.
6
atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya, hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi pelaksanaannya.11 Lebih lanjut menurut Budiono, perjanjian sedapat mungkin menguntungkan para pihak secara timbal balik. Oleh karena itu, menyusun suatu perjanjian sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah win-win attitude, suatu sikap yang dilandasi itikad baik. Hal tesebut disebabkan melalui suatu perjanjian, orang bermaksud untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang menguntungkan dan bukan untuk diakhiri dengan perselisihan.12 Perusahaan joint venture akan sanggup bertahan menjadi organisasi yang kuat apabila mampu memadukan atau mengaplikasikan budaya organisasi yang sesuai dengan kondisinya yang beraneka ragam. Kegagalan dalam memadukan budaya organisasi akan membawa konsekuensi pada menurunnya produktifitas kerja, yang akan berpengaruh langsung terhadap kompetensi perusahaan. Ketika joint venture dibentuk, maka dua atau lebih budaya organisasi yang berbeda harus digabungkan. Bila hanya satu pihak berusaha memaksakan budayanya sebagai budaya yang berlaku di perusahaan hasil penggabungan tersebut, maka yang terjadi adalah ketidakeffektifan dalam joint venture tersebut.13
11
Dirdjosisworo, Soejono, 2003, Kontrak Bisnis, Mandar Maju, Bandung, hlm. 29. Budiono, Herlien, Op.Cit., hlm. 244. 13 McManus M. L. and Herget, M. L., 1988, Surviving Merger and Acquisition, Scott, Foresman and Company, Glenview, hlm. 24 12
7
Pengakhiran
joint
perjanjian
venture
dapat
terjadi
karena
ketidakharmonisan antara dua perusahaan utama yang membentuk perusahaan joint venture. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk membuat suatu penelitian mengenai perjanjian joint venture di bidang e-commerce, yang melibatkan dua perusahaan yang berbeda sehingga perselisihan dapat saja sampai dengan dilakukannya pengakhiran perjanjian joint venture itu sendiri. Penelitian ini pengakhiran perjanjian tersebut
lebih difokuskan pada akibat hukum dari terhadap perusahaan joint venture. Dengan
demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM PENGAKHIRAN
PERJANJIAN
JOINT
VENTURE
TERHADAP
PERUSAHAAN E-COMMERCE”. B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas, dirumuskan beberapa
permasalahan hukum sebagai berikut : 1. Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian joint venture di bidang usaha e-commerce di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri dalam perusahaan joint venture? 3. Bagaimana akibat hukum pengakhiran perjanjian joint venture di bidang usaha e-commerce terhadap perusahaan joint venture menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
8
C.
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran bahan pustaka yang dilakukan oleh peneliti,
diketahui bahwa penelitian tentang pengakhiran perjanjian joint venture, lebih khusus lagi penelitian yang difokuskan kepada perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan joint venture yang bergerak dibidang e-commerce, belum pernah ada. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yang pertama dan asli adanya, namun demikian apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yang sama maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.
D.
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian joint venture bidang e-commerce di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dalam perusahaan joint venture. 3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengakhiran perjanjian joint venture terhadap perusahaan joint venture menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penamanam Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
9
E.
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis
maupun praktis dan dapat memberikan kontribusi di bidang hukum, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perjanjian, khususnya perjanjian perusahaan joint venture, sehingga dapat digunakan sebagai tambahan bahan pustaka, serta memberikan informasi yang akurat bagi yang bergerak di bidang hukum perjanjian dan hukum perusahaan, antara lain para ahli, mahasiswa, dan praktisi hukum.
