JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
38
Pancasila dan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Dalam Era Globalisasi Khaerunnisa Mustika, Firda Hanifah, dan Alfitransyah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2015
Abstrack:
Nilai dasar Pancasila, norma-norma UUD 1945, asas dan cirri-ciri Wawasan Nusantaradan Ketahanan Nasional serta amanat GBHN yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa indonesia merupakan landasan, acuan dan pedoman bagi penentuan setiap kebijakan, strategi serta pemecahan permasalahan dalam kehidupan ekonomi nasional. Kata Kunci: Pancasila, UUD 1945 Abstrack:
Basic values of Pancasila, the 1945 Constitution norms, principles and characteristics as well as the National Security Insights Nusantaradan guidelines mandate that has become the collective agreement is a cornerstone of the nation Indonesia, reference and guidelines for the determination of any policy, strategy, and solving problems in national economic life. Keyword: Pancasila, UUD 1945 Latar Belakang
Pancasila sebagai dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat universal. Selain itu Pancasila sebagai dasar Negara merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia. Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata Negaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan baegitu banyak kontoversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia diseluruh dunia dunia melalui Perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk-bentuk yang lain sehingga batas-batas suatu Negara menjadi bisa. Kata “Globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya aialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama
39
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Anggapan atau jalan pikiran di atas tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. John Naisbitt (1988), dalam bukunya yang berjudul Global Paradox ini memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt (1988) mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini dimaksudkan kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional. Globalisasi adalah sebuah keniscayaan waktu yang mau tidak mau dihadapi oleh negara manapun di dunia. Ia mampu memberikan paksaan kepada tiap negara untuk membuka diri terhadap pasar bebas. Hampir tiap negara mengalami hal serupa dalam era globalisasi yang serba terbuka ini. Pihak yang diuntungkan dalam perkembangan situasi ini tak lain adalah negara maju yang memiliki tingkat kemapanan jauh di atas negara berkembang. Era globalisasi yang menuntut kita untuk selalu lebih maju pada setiap zaman,menjadikan perkembangan demi perkembangan terkadang jauh dari sebuah keteraturan. Banyaknya terjadi kasus itu hal pada dasarnya merupakan tuntutan sebuah zaman yang terus berkembang. Dan seseorang ataupun sekelompok masyarkat tidak menginginkan ketertinggalan dari masyarakat lain apalagi Negara – Negara yang lebih maju. Untuk itu pancasila merupakan ideology terbuka yang bisa menampung perkembangan sesuai tuntutan zaman. Penerapan Pancasila dan UUD 1945 Pada Era Globalisasi
Gagasan yang muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi bulan Juli 2001 oleh kelompok yang menamakan G-8 Italia, sepakat memberlakukan pasar bebas. Kelompok Negara-negara maju di dunia G-8 itu adalah Amerika Serikat, Perancis, jerman, Jepang, Italia, Kanada, Rusia. Era globalisasi merupakan era yang bebas, apapun yang tidak merugikan orang lain boleh dilakukan. Ini menimbulkan efek negatif dan positif. Negatifnya adalah jika hal yang dilakukan melenceng dari pengamlan pancasila dan UUD 1945. Efek positifnya sendiri adalah mencapai tujuan bangsa dalam mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Sikap nasionalisme bangsa merupakan salah satu contoh dalam pengamalan pancasila dan UUD 1945. Namun tidaklah mudah menumbuhkan rasa nasionalisme jika tidak ada daya dan upaya. Makalah ini adalah salah satu bentuk yang upaya untuk bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme untuk tetap terus melaksanakan pengamalan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Seperti yang akan dibahas pada bab ini adalah mengenai bidang-bidang yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Masih banyak bidang lainnya yang berkaitan dengan pengamalan pancasila dan UUD 1945. Namun yang akan dibahas dibab ini hanya 4 bidang yaitu : bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang hukum. 1. Bidang Politik Aktualisasi Pancasila sebagai penyemangat persatuan dan kesadaran nasional yang harus dihayati dan diamalkan oleh penyelenggara negara, lembaga negara,lembaga masyarakat, dan warga negara. tolok ukur eksistensi kelembagaan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya menjadi referensi dasar bagi sistem dan proses pemerintahan yang prinsip-prinsipnya berada dalam tugas-tugas legislatif,
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
40
eksekutif, dan yudikatif. alat pemersatu atau perekat bangsa dan kebangsaan Indonesia menjadi objek kajian dari berbagai sisi dan referensi pendukung yang beragam atau berlainan serta sebagai rujukan untuk kebijakan politik. Setiap agenda politik Indonesia di era globalisasi harus sama dan searah dengan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Selama ini, sedang gencar-gencarnya Negara maju dalam melakukan politik luar negerinya yang selalu mengintervensi Negara lain dengan tujuan tertentu. Selain itu, terjadi intervensi politik berkaitan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, terorisme, lingkungan hidup yang justru merugikan negara kuat. Oleh karena itu, sebagai pengamalan dari Pancasila Indonesia perlu memosisikan diri dalam mengambil sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya, bukan pada kepentingan Negara lain. Demokrasi pancasila yang menjadi sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasial agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. 2. Bidang Ekonomi Pengamalan pancasila dan UUD 1945 dalam bidang ekonomi adalah sistem pasar yang digunakan Indonesia. Seperti sistem gotong-royong atau biasa disebut koperasi, Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi sendiri cocok diIndonesia ,karena semua pengelolaan dilakukan dengan demokratis. Demokrasi sendiri seperti yang sudah diuraikan diatas merupan salah satu contoh pengamalan pancasila dan UUD 1945. Sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipprinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Fungsi dan peran koperasi Indonesia Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Pegelolaan koperasi jika digeluti lebih dalam maka akan lebih menguntungkan perekonomian Negara Indonesia. Karena rakyat menengah kebawah seperti UKM dan Usaha Mikro terbantu dengan adanya koperasi. Pembangunan nasional pun bisa menjadi stabil karena perekonomian seimbang. Inilah yang harus menjadi agenda masa kini dan masa depan. Kesenjangan sosial dapat menimbulkan konflik yang berakibat perpecahan yang menjalar ke hal yang lain. Untuk itu bisa dan perlu diantisipasi dengan hal kecil seperti ini. Untuk mencapai kesejahteraan republik rakyat Indonesia. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam pengamalan pancasila dan UUD 1945 ,karena dengan semakin baiknya hubungan kerja sama ini maka kemudahan proses pencapaian cita-cita pun tidak terasa sulit. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali manfaat dari pengamalan pancasila dan UUD 1945. Mulai detik ini
41
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
tanamlah pengamalan pancasila dan UUD 1945 agar kebiasaan baik berbuah manis. 3. Bidang Sosial Pancasila perlu diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa Indonesia dengan pertimbangan perlunya visi NKRI 2020 untuk menjadi negara Industri Maju Baru. Dengan demikian rumusan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 tak perlu dipermasalahkan lagi tetapi justru diperlukan pengembangan budaya Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (kreatif, berbudi, berdaya, perdamaian, dll). Hal ini dianggap penting mengingat sejak reformasi, persatuan dan kesatuan menjadi tidak kokoh serta kondisi bangsa. Di bidang budaya, aktualisasi Pancasila berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras-serasiseimbang, serta kerakyatan menjadi profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan menjadi proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguat kembali proses integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal. Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sebagai semboyan negara kita yang mempunyai makna walaupun berbeda-beda suku bangsa ras agama budaya namun tetap satu tetaplah Indonesia. Keanekaragaman budaya itu dapat menciptakan aktualisasi pancasila tersebut dibidang ini. Karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap pemersatu bangsa. Oleh sebab itu pengendalian social budaya di Indonesia hendaklah dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi. Setiap individu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya (UUD pasal 28E). pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu dalam meyakini kepercayaan sangat dilindungi. karena Negara Indonesia memiliki beragam agama yang diyakini,suku dengan masing masing kebudayaannya.,ras dengan ciri khasnya tersendiri.semua itu telah dilindungi oleh UUD. 4. Bidang Hukum Pertahanan dan keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya hidup manusia sebagai mahluk Tuihan Yang Maha Esa, harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam. Pertahanan dan keamanan harus diletakan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hukum yang berdasarkan kekuasaan. Pada saat ini betapa rapuhnya sistem dan penegakkan hukum (law enforcement) di negeri ini dan karena itu menjadi salah satu kendala utama yang menghambat kemajuan bangsa, sistem hukum yang masih banyak mengacu pada sistem hukum kolonial, penegakkan hukum yang masih terkesan tebang pilih, belum konsisten merupakan mega pekerjaan rumah serta jalan panjang yang harus ditempuh dalam bidang hukum, Kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum, kian terpuruk . contohnya setelah putusan Kasasi Akbar Tanjung, sebagian besar masyarakat menganggap putusan Mahkamah Agung itu mengusik keadilan masyarakat sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang sangat besar. Akibatnya, kini ada kecenderungan munculnya sinisme masyarakat terhadap setiap gagasan dan upaya pembaharuan hukum yang dimunculkan oleh negara maupun civil society. Dan contoh lainyang membuat system hukum Indonesia terkesan rapuh, kasus mafia makelar pajak yang belum menemukan titik terang terjadi karena kurang tanggap dan cepatnya pemerintah
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
42
terhadap kasus ini karena kurang tegasnya hukum di Indonesia yang menjadikan kasus ini menjadi semakin berlarut-larut . kondisi seperti ini membuat gagasan bahwa semakin lamanya penyelesaiian suatu kasus hukum sepertiinimenjadika mundurnya bangsa inidari bangsa – bangsa lainnya. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Indonesia. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki 2 aspek yang sangat fundamental yaitu, pertama memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam Kehidupan Nasional
Pengamalan pancasila dapat meningkatkan pemahaman hidup dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi disadari sepenuhnya disamping keberhasilan tersebut, masih banyak ketimpangan–ketimpangan yang harus diselesaikan. Perkembangan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi telah menimbulkan akibat-akibat sampingan pada individu-individu yang terlibat didalamnya. Arus globalisasi yang melanda dunia saat ini dan kerjasama ekonomi regional yang makin marak dapat membawa dampak negative yang dapat mempeerburuk situasi, dan dapat meningkatkan ketimpangan-ketimpangan yang perlu diantisipasi secara dini. Dewasa ini terlihat bahwa pengaruh negative tersebut muncul dalam betuk erosi atau dekadensi moral, gangguan jiwa, perilaku menyimpang dengan kejahatan sebagai prototipnya yang semakin meningkat. Disamping itu selama PJP-I, pembangunan Nasional dengan sendirinya membawa beban social dan problematic budaya seperti kesenjangan social, tumbuhnya materialism vulgar, kekaburan fungsi dimensi moral dalam kehidupan modern, korupsi dan kolusi, disiplin yang sangat lemah, bahkan feodalisasi kuat dan meluas. Kenyataan ini menunjukan bahwa nilai-nilai Pancasila, belum menjadi acuan untuk membentuk Negara Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Pembanguna social budaya telah dilaksanakan tetapi perkembangannya sebagai suatu system relative belum sebanding dengan kemajuan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kondisi social budaya kurang mendukung dalam Pembangunan jangka Panjang II (PJP-II). Gambaran umum kondisi awal sosial budaya adalah: a. Nilai-nilai dasar pancasila yang tertuang di dalam UUd 1945 telah menjiwai system kehidupan nasional pada segala lapidan masyarakat dan kegiatannya. Kesejahteraan sosial yang dicapai telah dapat meningkatkan taraf hidup, dari kondisi yang serba kekurangan dan kesulitan menjadi lebih tersedia dan tercukupi seperti fasilitas sosial, sarana-sarana peribadatan dan lain-lain. Seke,ompok masyarakat sempat memetik hasial besar-besaran, menjadi kurang peduli terhadap lingkungan; terutama terhadap masyarakat yang tertinggal. b. Kehidupan suku, agama, ras dan antar golongan berkembang dengan wajar dan dapat dikendalikan sehingga tidak timbul benturan (friksi), pertengkaran maupun permusuhan. Percampuran (asimilasi) antar suku karena perkawinan, adopsi atau hubungan-hubungan kerja dan sebagainya membawa
43
c.
d.
e.
f.
.
h.
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
perkembangan yang positif yaitu menerima suku-suku atau etnik yang lain. Kadar keimanan dan ketaqwaan makin meningkat. Tata nilai keagamaan yang mendukung etos pembangunan mulai berkembangan di masyarat Indonesia. Kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa msih cukup rawan dan potensial menjadi factor disentegrasi nasional, bilamana kurang mendapat perhatian. Fanatisme sempit, kadang-kadang msih muncul dan menimbulkan kekacauan di beberapa tempat. Dalam Bidang pendidikan telah dicapai berbagai hasil yang cukup baik. Wajib belajar 6 tahun, meningkatnya jumlah peserta didik usia 7-12 tahun dan turunnya jumlah buta aksara dari 39,1% menjadi 15,88% pada usia sepuluh tahun ke atas. Meskipun begitu tingkat pendidikan masih tergolong rendah, belum mencukupi SDM dengan pengusaan Iptek lebih baik, sehingga etos kerja akibat lebih jauh adalah pengangguran masik besar dan selanjutnya menimbulkan masalah social dan meningkatnya kriminalitas. Kelemahan pendidikan juga mengakibatkan perilaku seperti, lemahnya budaya antri, gemar mencorat-coret di tempat umum dan kurang menghargai orang lain. Kondisi seni social budaya memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa telahberkembang positip dengan bertitik tolak pada kebhinekaan masyarakat Indonesia. Dilain Pihak terlihat berkembangnya masyarakat dari nilai-nilai keagamaan. Terdapat kesenian daeraha yang sering sekali berbenturan dengan system nilai induk yang berlaku, sehingga melahirkan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dalam masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh pengaruh arus modernisisasi dan globalisasi seperti yang banyak diungkapkan dan disangkakan, tetapi juga tidak kurang banyaknya yang disebabkan oleh system nilai budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Di lain pihak memang globalisasi di bidang music khususnya music rock yang mendaji budaya anak muda, dengan perilakku menyimpang vandlaisme bahkan kejahatan pembunuhan. Pembinaan oleh raga nasional telah menunjukkan perkembangan yang meluas. Namun demikian, kecuali untuk cabang-cabang olah raga tertentu prestasi Indonesia semakin tertinggal oleh Negaranegara lain. Berbagai masalah pembinaan olah raga belum tdapat diatasi, terutama pengkodean elit, pembangunan sarana dan prasarana, serta penyediaan dana. Dalam kontek budaya, semangat berlatih, bertanding dan “mental juara” masih sulit dikembangkan. Dewasa ini terlihat adanya kecendrungan sikap hidup konsumtif dalam kehidupan sekelompok masyarakat kita. Hidup mewah dianggap menunjukkan status social seseorang. Mereka merasa lebih bangga dengan kemewahanyang terugkap dalam bentuk lahiriah misalnya tinggal diperumahan yang eksklusif dan kurang memperhatikan mutu serta hal-hal yang batiniah Di kota-kota besar kehidupan masyarakat cenderung bersifat matearialistis yang bercirikan penghargaan pada materi. Keadaan sepertiini mendorong berkembangnya mentalserakah dan kesewenangan serta tidak peduli lagi terhadap lingkungan sesama. Kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan lingkugan meskipun sudah semakin baik, namun masih bnayak mengandung kelemahan.
Nilai-nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia
Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (Filosofische Grondslag), Ideologi Negara dan Pandangan Hidup (way of life) yang merupakan sumber nilai, inspirasi dan dasar interpretasi kehidupan bermasyarakat,
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
44
berbangsa dan bernegara, wajib diaktualisasikan ke dalam proses dan seluruh produk per-undangunangan dan berbagai kebijakan penyelenggaraan Negara. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan dan dasar Negara yang merupakan kerangka acuan Negara Indonesia. Strategi pelembagaannya menurut pembedaan antara pelembagaan melalui Negara dan pada masyarakat. Dalam rangka strategi pelembagaan, Pancasila perlu ditranformasikan secara kritis, rasional, dan konteksual menjadi norma-norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman kea rah tercapainya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai semuanya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: Langkah strategi umum: Dalam skala nasional diperlukan adanya lembaga khusus dan independen yang berwewenang sebagai Pembina, pengembang dan pembudaya nilainilai Pancasila. Langkah strategi khusus: Dalam bidang sosia, budaya, dan agama pemerintah wajib mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya pusat-pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri, kreatif dan dinamis. Dalam bidang ukum, politik dan pertahanan keamanan, Pancasila wajib dijadikan sumber materil dan sumber nilai untuk penyusunan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, kebijakan politik strategi keamanan. Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan,Pancasila wajib dijadikan asas bagi system perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan dan produk perundangan agar terwujud kembali Sistem Ekonomi Pancasila Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda.
Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari- hari anak muda sekarang. Banyak anak muda lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya. Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan. Moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Berdasarkan analisa dan uraian di atas pengaruh negatif globalisasi lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Langkah- langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme antara lain yaitu: a. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. b. Menanamkan dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila dengan sebaik- baiknya. c. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik- baiknya.
45
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
d. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar- benarnya dan seadil- adilnya. e. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, social budaya bangsa. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa. Sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa. Menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat, keurgensian pancasila sebagai dasar negara semakin dibutuhkan. Kebebasan di era globalisasi dan reformasi sudah tidak terkendali, ideologi Pancasila sebagai pemersatu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme. Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi dan sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara Indonesia yang menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi pancasila. Pancasila harus tetap dipertahankan bahwa pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk Indonesia. Oleh karena itu tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik saja dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Jika nilai-nilai budaya yang tidak sesuai apalagi merusak tata nilai budaya nasional harus ditolak dengan tegas. Kunci dari persoalan tersebut terletak pada pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Bila rakyat dan bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan tertolak dengan sendirinya. Peranan Pancasila di Era globalisasi khususnya dalam konteks sebagai dasar Negara dan ideologi nasional agar setiap Warga Negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kuat derasnya arus globalisasi yang menggerus jati diri dan identitas Nasional, pancasila tetap harus konsisten dan konsekuen dilaksanakan oleh para pemimpin dan masyarakat karena memiliki nilai-nilai luhur yang sangat sesuai dengan karakter bangsa yang tercermin dalam setiap sila dari pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Melalui pemahaman makna pancasila yang dikembangkan dengan semangat akan dapat mengembangkan nilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba pluralistik. Selain itu melestarikan dan mengembangkan pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang telah dirintis dan merupakan suatu kawajiban etis dan moral yang perlu diyakinkan oleh generasi sekarang. Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar, sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar, nilai-nilai dalam Pancasila dapat membangun sistem dalam masyarakat kita terhadap kekuatan-kekuatan dari luar sekaligus menyeleksi hal-hal baik untuk diserap, dan sebagai sistem dan pandangan hidup yang merupakan konsensus dasar dari berbagai komponen bangsa yang plural ini. Melalui Pancasila, moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk. Untuk itu Pancasila harus bisa kita telaah secara analitis dengan kekayaan nilainya sudah selayaknya digali, diperdalam, lalu dikontekstualisasikan lagi pada perkembangan situasi yang kita hadapi, terlebih jika Pancasila benar-benar ingin diteguhkan sebagai ideologi bangsa. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
46
globali sasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih diperdebatkan. Kajian dalam tulisan ini mendesripsikan pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sistem hukum Indonesia guna menghadapi ekonomi global yang cenderung tidak menguntungkan posisi Indonesia sekaligus sebagai upaya menjaga pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, konsep pembangunan sistem hukum berdasarkan nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi global sekaligus melestarikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Penutup
Nilai dasar Pancasila, norma-norma UUD 1945, asas dan cirri-ciri Wawasan Nusantaradan Ketahanan Nasional serta amanat GBHN yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa indonesia merupakan landasan, acuan dan pedoman bagi penentuan setiap kebijakan, strategi serta pemecahan permasalahan dalam kehidupan ekonomi nasional. Strategi kebijakan yang member tekanan dan pendekatan kepada bidang ekonomi dalam PJP-I telah berhasil menangulangi permasalahan ekonomi dalam PJP-I telah berhasil menanggulangi permasalahan ekonomi pada awal PJP-I dan telah mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya, namun disisi lain telah menumnuhkan kecendrungan timbulnya kesenjangan structural tidak saja dibidang ekonomi tetapi juga dibidang social sehingga merupakan potensi timbulnya kerawanankerawanan. Kemajuan telah dicapai diberbagi bidang kehidupan nasional yaitu bidang social, budaya, politik, hukum, teknologi, keamanan dan ketertiban dan utamanya adalah dibidang ekonomi selama PJP-I cukup menggembirakan namun implikasi yang ditimbulkan perlu mendapat perhatian lebih serius tertutama masih belum cukup terlaksananya serta nyata implementasi nilai-nilai dasar pancasila, normanorma undang-undang dasar 1945 dalam kehidupan nasional. Meskipun telah dicapai banyak kemajuan pembangunan terutama dibidang ekonomi sehingga dibidang ini mampu berfungsi sebagai pendorong dan pendukung bagi pembangunan di bidang-bidang lain khususnya dibidang politik, social, budaya dan pertahanan keamanan, namun masih banyak pula tantangan dan masalah yang dihadapi terutama apabila ditinjau dari pelaksanaan strategi Trilogi Pembangunan dimana logi atau aspek pemerataan masih jauh dari harapan dan bahkan cenderung semakin memperhatikan. Harapan akan telaksananya aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila, norma-norma Undang-Undang Dasar 1945 serta kaidah-kaidah penuntunGBHN dalam kehidupan nasional masih dirasakan kurang memadai terlebih lagi dengan semakin maraknya pengaruh-pengaruh globalisasi diberbagai bidang kehidupan nasional telah menyebabkan semakin banyaknya tantangan dan hambatan dalam upayaupaya untuk mengimplementasikannya. disisi lain dengan semakin meningkatnya kesejahteraan dan tingkat intelegensinya akan meningkatkan tuntunan tidak saja kebutuhan fisik dengan kualitas yag semakin baik tapi juga lebutuhan non fisik seperti kebebasan/keterbukaan, pendidikan, keadilan, dan demokratisasi sehingga tantangan yang dihadapi semakin bertambah berat dan sulit dihidarkan.
47
JURNAL NEFO | VOL. I | EDISI 1 | TAHUN 2017
Dalam era globalisasi dan adanya berbagai kesepakatan serta komitmen internasional yang wajib dipenuhi terutama dalam rangka GATT/WTO, APEC dan AFTA, maka pelaksanaan pembanginan nasional dalam PJP-II harus memperhatikan kesepakatan serta komitmen-komitmen tesebut disamping memperhitungkan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Saran
a. Bidang Ekonomi : 1. Pemerataan melalui implementasi demokrasi ekonomi 2. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan mengandalkan peningkatan efisiensi dan produktifitas nasional 3. Pembangunan ekonomi di sector industry diarahkan untuk penguatan dan pendalaman struktur industry 4. Pembangunan ekonomi di sector pertanian dikembangkan kea rah terwujudnya system pertanian yang maju dan efisien 5. Kebijakan bidang ekonomi hendaknya mengacu dan diuji dengan kaidah-kaidah penuntun di dalam GBHN. b. Bidang Sosial Budaya : 1. Pendidikan Nasional diarahkan untuk menetapkan jatidiri harkat dan martabat bangsa 2. kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Pembangunan dan pengembangan Iptek diarahkan kepada kemampuan Penguasaan Iptek 4. Pengembangan seni budaya bangsa 5. Peningkatan Pemasyarakattan olahraga agar mampu ditingkat internasional c. Bidang Hukum: Dalam penegakan hukum yang dirasakan selama ini membawa dampak pula belum terlaksananya penegakan hukum dengan baik dan memenuhi harapan para pencari keadilan dengan diangkatnya pembangunan hukum dari sector menjadi bidang tersendiri dalam GBHN 1993 diharapkan dukungan dalam penegakan hukum akam semakin mendapatkan perhatian dan dapat ditingkatkan sehingga dapat diwujudkan asas peradilan sederhana, cepat, tepat dan biaya dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Daftar Pustaka
H. Probosutedjo. 1995. Aktualisasi Pengamalan Pancasila Dan UUD 1954 Dalam Era Globalisasi. Universitas Mercu Buana dan lembaga Ketahanan Nasional: Jakarta Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Paradigma: Yogyakarta. Moh. Mahfud MD, Taufiq Ismail, Sri Sulltan lamengkubuwana X. Hamdan Zoelva Ahmad Syafii ta arif, Muhammad jazir ASP, Harjono Arief Hidayat, A.R. Wetik Achmad Sodiki, Sri-Ediwasono, Siswono Husodo, Harjiyanto Y. hohari. Heri Santoso. Daud aris Tanudirjo. 2011 Prosding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan NIlai-nilai Pancasila. Yogyakarta
