PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
1
Rumusan Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil karya para founding fathers yang telah mengerahkan segenap pikiran dan tenaga untuk menyumbangkan karya terbaik bagi bakal negara dan bangsanya
.
2
MENURUT TEORI KETATANEGARAAN Suatu sistem pemerintahan tergantung pada Staatsidee atau cita hukum yang dijadikan dasar pemerintahan tsb. CITA HUKUM ini sebagai hakekat yang paling dalam dari negara, kekuatan yang membentuk negara Cita hukum ialah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. CITA HUKUM ini terletak di luar atau di atas sistem perundang-undangan suatu negara tetapi bersifat regulatif dan konstitutif terhadap peraturan perundangundangan 3
Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan pasalpasalnya dalam tertib hukum Indonesia memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam hubungan kesatuan yang kausal dan organis. 4
HAKEKAT PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia Dalam realisasinya dijabarkan kembali dalam peraturanperaturan hukum positif di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundangan lainnya. 5
PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT ADANYA TERTIB HUKUM INDONESIA Syarat-syarat tertib hukum sbb: 1. Adanya kesatuan subyek, 2. Adanya kesatuan azas kerokhanian 3. Adanya kesatuan daerah 4. Adanya kesatuan waktu
6
1. Adanya kesatuan subyek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia
7
2. Adanya kesatuan asas kerokhanian Yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila
8
3. Adanya kesatuan daerah Peraturan-peraturan hukum itu berlaku di seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Adanya kesatuan waktu Dari mulai saat berdirinya negara RI yang disertai dengan tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara RI
9
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL Menurut Hukum Tata Negara unsur mutlak Pokok Kaidah Negara yang Fundamental sbb : 1.Dari segi terjadinya 2.Dari segi isinya 10
1.Dari segi terjadinya : Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara
11
2. Dari segi isinya : Memuat dasar-dasar pokok negara sbb : a. Dasar tujuan negara : - Tujuan umum : ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial - Tujuan khusus : memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, 12
b. Ketentuan diadakannya UUD 1945 : Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia secara yuridis formal merupakan negara yang berdasar atas hukum. c. Bentuk negara : Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. d. Dasar filsafat negara : Pancasila
13
YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 1.Sumber kekuasaan 2.Hak Asasi Manusia 3. Faham Demokrasi 4. Faham Persatuan
14
a.SUMBER KEKUASAAN Terdapat dua sumber kekuasaan yaitu yang bersumber pada Tuhan dan yang bersumber pada rakyat.
b. Hak Asasi Manusia kemerdekaan , perikemanusiaan dan keadilan merupakan penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan c. Fahaml Demokrasi Negara Indonesia menganut faham demokrasi berdasar pada Pancasila yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat. d. Faham Persatuan Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
15
NILAI-NILAIDASAR YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA 1.Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang wajib dan sepantasnya bersyukur atas segala rakhmat Nya. 2.Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan, didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Diakui hakhaknya, diakui adanya perbedaan individu , dalam konteks bhinneka tunggal ika 16
3. Mempunyai jati diri 4. Dalam memecahkan persoalan bangsa Indonesia memilih cara musyawarah untuk mencapai mufakat 5. Mengutamakan kesejahteraan , kemakmuran bersama
17
